Singkatan dan Kepala Orang Indonesia

Saya sempat dikagetkan kawan bahasa dari majalah Swa pada pertemuan bulan lalu. Beberapa detik setelah kumpul-kumpul benama Forum Bahasa Media Massa itu berakhir, menjelang makan siang, kawan itu mengedit beberapa kata yang dilontarkan teman lain. Kata-kata purba, sebagian besar dari khazanah Sanskerta, keluar dengan lancar menggantikan kata-kata yang lebih lazim di telinga umat Indonesia yang diucapkan kawan yang kena semprotan tadi.

Reaksi pertama saya: pantas orang semacam Benedict Anderson marah-marah dengan Orde Baru yang gemar menamakan gedung dan kamar-kamar penting kenegaraan maupun lembaga pendukungnya dalam Sanskerta yang arkais dan tidak dimengerti itu. Indonesianis inilah yang, setahu saya, pertama kali menulis artikel panjang mengenai bab ini. Akhir tahun lalu, dan baru sebulan diulanginya lagi, Ben Anderson mengongkretkan kemarahannya terhadap semboyan yang kebetulan sangat hidup di masa Orde Baru: bahasa Indonesia yang baik dan benar.  Ben dengan semangat menulis dua artikel panjang di majalah Tempo dalam ejaan prakemerdekaan dan kosakata yang kini sulit ditemukan dalam teks-teks Indonesia berusia kurang dari 36 tahun sebagai bentuk perlawanannya.

Terhadap ejaan yang ia gunakan dan dugaannya mengenai genesis Ejaan Yang Disempumakan, saya sama sekali berbeda pendapat dengan Ben. Usulnya supaya bahasa Indonesia dibebaskan dari tata bahasa aristotelian sama sekali saya tolak dengan argumentasi yang dipaparkan Ignas Kleden menanggapi artikel pertama penulis buku tersohor Imagined Communities itu di majalah yang sama. Di luar dua hal itu  sangat saya nikmati dan tambah dicerahkan oleh kedua tulisannya.

Yang mau saya kemukakan kali ini berkaitan dengan satu hal yang dilawan Ben dalam bahasa Indonesia modern: akuisisi tata bahasa aristotelian ke dalam bahasa Melayu yang, menurut munsyi Remmy Sylado, kosakatanya dapat ditelusuri ke puluhan bahasa yang ada di dunia saat ini, termasuk bahasa Swedia dengan ombudsman sebagai sumbangan pertamanya.

Untuk membatasi soal, kebetulan waktu yang disediakan terbatas pula, saya menyoroti kekacauan gramatikal dan gaya remaja dalam beberapa singkatan resmi di Indonesia. Contoh-contoh yang segera saya kemukakan relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah singkatan dan akronim di negeri yang sempat dikuasai rezim militer, yang lahiriah memang terlatih dengan bahasa sandi. Manifestasi hegemoni rezim milrter ini, ketika mereka berkuasa atas sipil, adalah penyandian nama-nama lembaga dan ungkapan-ungkapan idiomatik dalam format singkatan atau akronim. Karena militer tidak tumbuh dari tradisi saintifik, mereka membuat singkatan dan akronim secara arbitrer pula. Tidak ada aturan gramatikal. Itu sebabnya usulan Pusat Bahasa mengenai tatanan akronim terbang dibawa angin.

Bukti sekadarnya bahwa Indonesia jagoan membikin singkatan dapat kita lihat dalam daftar Singkatan dan Akronim Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak semuanya memang singkatan dalam bahasa Indonesia, tapi hanya renik yang datang dari luar. Jumlah entri singkatan dan akronim itu sekitar 1.500.

Enam contoh yang akan saya kemukakan di sini, di bawah tema Kekacauan Gramatikal dan Gaya  Remaja dalam Beberapa Singkatan Resmi di Indonesia, tentu tidak dapat mengisyaratkan ada yang berbahaya dalam tradisi singkat-menyingkat. Enam dari 1.500 entri  secara statistik ternyata tidak mengatakan apa-apa. Begitupun, saya mengharapkan bahwa yang sedang kita bahas ini sebetulnya tak melulu berurusan dengan singkatan, tapi juga cara berbahasa sekaligus isi kepala orang Indonesia pada umumnya. Yang lebih gawat, kita orang-orang media tidak punya perangkat yang cukup atau memang tidak punya daya membendung transmisi kekonyolan berbahasa yang, dalam hal ini, merupakan derivat dari bahasa penguasa, bahasa birokrat.

Apakah keenam singkatan itu? Bappeda, Bepeka, BPPT, DPD, DPP, dan Muspida. Kebetulan, atau barangkali saya sengaja (?), semua singkatan itu buatan pemerintah. Secara khusus saya sebut pemerintah, bukan negara, sebab pada kelahiran singkatan-singkatan itu negara identik dengan pemerintah, eksekutif.

Bappeda. Apa yang salah dengan ini? Asumsi saya: KBBI tidak keliru memanjangkan Bappeda sebagai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Berurutan dengan entri Bappenas, Bappeda seolah-olah tidak mempunyai hirarki semantis dengan entri sesudahnya:

Bappenas sebagai singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Segala makhluk tentu tahu Orde Baru dan Orde Megawati berbeda antara lain dalam satu soal. Orde soehartoan itu sentralistis, orde megawatian ini desentralistis. Bappeda dan Bappenas, sebagai derivat murni rezim Orde Barn, tentu dihubungkan secara hirarkis pula. Bila Bappenas merupakan badan yang merencanakan pembangunan nasional, maka Bappeda mestinya badan yang merencanakan pembangunan daerah. Rupanya, kalau KBBI benar, yang dimaksud lain. Bappeda sebagai singkatan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, kalau mau taat gramatika, berarti badan yang merencanakan daerah sekaligus yang membangun daerah. Kata ‘dan’ dalam singkatan itu membuat perencanaan dan pembangunan sebagai dua unsur yang sintaksis berkedudukan sama. Perencanaan dan pembangunan daerah berarti perencanaan daerah dan pembangunan daerah.

Sejauh yang saya tahu, bahasa Indonesia belum dikontaminasi oleh logika fuzzy. Itu berarti, Bappeda sesuai dengan singkatan yang tadi disebutkan hanya bermakna tunggal. Pertanyaan berikutnya adalah: benarkah tugas Bappeda merencanakan dan membangun daerah? Tidakkah ia merencanakan pembangunan daerah?

Bepeka. KBBI mendaftarkan dua entri untuk singkatan yang sama yang kebetulan mewakili lembaga yang sama pula: Bepeka dan BPK yang sama-sama adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang bermarkas di Slipi itu. Menyingkat nama-nama lembaga dengan huruf pertama tiap kata atau dengan akronim adalah kebiasaan berbahasa resmi di Indonesia dan negeri lain. Menyingkat SMU dengan esemu atau tujuan dengan 7-an hanyalah kebiasaan kaum remaja gaul yang suka jual tampang di mal-mal dan plaza-plaza.

Semula saya berpikir jangan-jangan UUD 1945 menyingkat Badan Pemeriksa Keuangan dengan Bepeka, lalu datang orang-orang Pusat Bahasa dan menertibkannya menjadi BPK. Setelah memeriksa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 versi Berita Republik Indonesia, II, 7, halaman 45-48, saya tidak menemukan satu pun singkatan resmi versi konstitusi ini untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Nama lembaga tinggi negara ini pada Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23, ayat 5 ditulis dalam bentuk panjang saja. Lalu, siapa yang meremajakan nama badan pimpinan Satrio Budihardjo Joedono itu?

          BPPT. Tentu bukan karena pernah beda pendapat dengan B.J. Habibie soal PLTN lalu saya memeriksa unsur gramatikal singkatan nama lembaga yang ia dirikan dan lama ia pimpin sebelum secara tak terduga diangkat Soeharto sebagai presiden RI. Nama resmi lembaga ini adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Timbul pertanyaan: mengapa kata ‘kaji’ dalam kata bentukan itu tidak bisa beremansipasi dengan kata-kata Indonesia lain yang dimulai dengan fonem k? Seingat saya, dalam dasawarsa 1980-an, beberapa ahli bahasa pernah menulis bahwa fonem k pada kata ‘kaji’ yang berarti selidik dengan pikiran dalam bentuk imbuhan pe-an terpaksa inklusif, tidak luluh menjadi ng, untuk menghindarkan kemungkinan bentuk kembar dengan pengajian yang berarti pengajaran agama Islam atau pembacaan Alquran.

Bentuk pengajian dan pengkajian, meski berakar pada kata yang sama, dengan makna berbeda dikukuhkan oleh KBBI pada entri kaji. Pikiran di balik pengukuhan itu, pada hemat saya, telah mengabaikan kecerdasan manusia Indonesia berpikir kontekstual. Jika ada satu lembaga benama Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, masih mungkinkah ia ditafsirkan sebagai badan yang melakukan kajian di luar teknologi?

Proses pengimbuhan dalam bahasa Indonesia, yang konon sering mempersulit orang asing belajar bahasa itu, dalam pengamatan naluriah saya, mengalami krisis fonetik sepanjang Orde Baru. Aturan-aturan fonetik yang tampaknya didasarkan pada kemudahan dan kesulitan instrumen  bersuara  manusia  dalam tiap-tiap  bahasa  dilanggar begitu  saja.  Inilah  yang menjelaskan  kata-kata  berimbuhan  semacam  mengkoordinasi,  mensiasati,  mentahirkan, mempopulerkan, termasuk mempunyai yang sudah uzur, dan masih banyak lagi bermunculan dari mulut penguasa, birokrat, doktor-doktor selebritis, kemudian disebarkan media massa semacam televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Apa yang terjadi dengan kecakapan berbahasa para narasumber dan kita yang bekerja di media massa adalah kajian tersendiri. Selain soal konteks, pembedaan transkripsi pengajian dan pengkajian yang dilakukan KBBI, media massa, dan orang Indonesia kebanyakan berhubungan dengan pengabaian para penyusun kamus itu pada analogi bentuk dua kata: sinonim dan homonim. Saya tidak tahu bagaimana para penyusun KBBI ini tergelincir mengikuti vox populi, yang tidak selalu sama dengan vox dei.

Kegusaran linguistik pada DPD, DPP, dan Muspida berakar pada unsur yang sama: kata pimpinan yang dipahami sebagai sinonim dari pemimpin. Pemahaman publik atas penyinoniman ini, pada hemat saya, sudah kelewat batas. Seorang intelektual cemerlang semacam Ignas Kleden pun—bisa dilihat dalam beberapa artikelnya—memakai pimpinan meski yang ia maksud adalah pemimpin. Orang bahasa semacam Anton Moeliono dan Yus Badudu pernah menulis penjelasan atas kesalahkaprahan ini dalam tulisan mereka 15-20 tahun yang lalu. Badudu menjelaskan pimpinan, sebagai hasil memimpin atau yang dipimpin, dan pemimpin, sebagai orang yang memimpin, melalui analogi asuhan, yang diasuh, dan pengasuh, yang mengasuh.

Yang membuat saya heran mengapa DPD, DPP, dan Muspida yang merupakan nama-nama resmi itu lolos dalam berbagai dokumen negara tanpa masukan dari Pusat Bahasa. Beberapa kali mengikuti pembahasan RUU di DPR, saya melihat rapat-rapat itu menyertakan orang Pusat Bahasa sebagai konsultan bahasa. Pertanyaan saya: bungkamkah orang-orang bahasa dalam soal ini atau dibungkamkan? Lalu, apa yang bisa kita perbuat sebagai “polisi” bahasa di media kita masing-masing?

Ketika menjadi pembicara bahasa dalam sebuah seminar jumalistik di UII Yogyakarta dua tahun yang lalu, saya ditanya seorang mahasiswa, “Kenapa sih kita sibuk memperbaiki bahasa di media? Kenapa kita tidak mengurus jurnalistiknya saja? Bukankah orang-orang hermeneutika di masa yang akan datang dapat menjelaskan konteks kebahasaan pada masa ini sehingga orang yang akan membaca surat kabar 100 tahun lagi tidak salah memahami apa yang ditulis di surat kabar?” Saya jawab dengan seloroh: tugas wartawan sekarang bukan membuka lowongan kerja bagi ahli hermeneutika seratus dua ratus tahun nanti.

Penulis:

Salomo Simanungkalit

Harian Kompas

 

Jakarta, 4 April 2002

 

Pada Forum Bahasa Media Massa di Palmerah Selatan, Jakarta

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: