Menggagas Imperium Bahasa Indonesia Menuju Kebangkitan Bahasa Bangsa yang Cerdas, Bermutu, dan Berdaya Saing

ABSTRACT
Make an idea about indonesia language empire
goes to involve intelligent, qualify and efficient.
Working paper that will be presentated in indonesia
language congress IX in Jakarta. This work paper will
be discuss about (1) Empire Indonesia language
civilization, (b) Language Yuridity, Nationality
civilization in Indonesia, (2) Language involve, nation
involve will be great from (a) Indonesia language
morality and (b) Efficient of nation language. (3) What
is the part of young man in nation language, Indonesia
Languge.
The purpose of this workpaper is aimed to make
description about Indonesia language empire to
increase the nation language revived whose intelligent,
qualify and efficient. Hope that this worksheet will be
give the advantages towards indonesia language
exsistance as nation languge, country language and
union language. Howver, the resul of this workpaper
can be conclude from several section: (1) young oath,
that is a root from Indonesia through Indonesi language
as nation language, country language and union
language and this culture variety representated of
nationality dreaming. As a freedom country, Indonesia
has meditirian yuridity region. That meditirian justified
of yuridy admit and legitimate. This position of
Indonesia Languageshould be have yuridity power as
nation power. (3) Language operation from one country
will be move around the history, apply to make
orientation with value as kompilation around the
validity. In this orientation, indonesia language will be
strongly if as empire country. In this Indonesia
language empire is honor for Indonesia language.
In this workpaper wil be presented about the
utility of nation through their language get from (1)
language morality that resulted by competence and
performance will be increase the characters of nation
morality and bring the positive impact for nation
morality, (2) Indonesia language as a part from nation
history, comes from colonialism from the past. (3) the
role of the young man to motivate the increase and
development of intelligent Indonesia language, morality
and efficient. This part is aimed as a integral part from
Indonesia nation journey.
Keyword: Indonesia language empire, nation
attack, intelligence, quality, and efficient.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Bahasa menjadi formulasi untuk meneropong ketimpangan
yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa dalam tuturan dan tulisan, tak
hanya dipahami sebagai paradigma komunikasi yang bersifat mediatif
formal, melainkan sebuah praktik sosial yang menyimpan tendensi
kuasa. Hebermas melihat bahasa sebagai sebuah instrument penting,
yang mempunyai kapasitas dalam mengkoordinasikan tindakan
(coordinate action). Artinya, proses dialog, pertukaran, dan
argumentasi ilmiah di dalam masyarakat hanya mungkin ada,
disebabkan peran komunikasi bahasa. Bahasa merupakan instrumen
penting untuk mengkoordinir tindak komunikatif, dalam rangka
mencapai tujuan sosial bersama (Piliang, 2003: 240-241).

Dalam sejarah manusia, kapasitas bahasa untuk membangun
dan mengkoordinasikan tindakan merupakan sisi praksis bahasa yang
turut menentukan mutu maupun ketimpangan sebuah peradaban
manusia. Kapasitas praksis ini lahir dari tuntutan kepentingan
kelompok masyarakat yang memakai bahasa. Dalam konteks
keindonesiaan, kapasitas bahasa dalam mengkonsolidasikan tindakan
ini dapat diamati pada periode awal kebangkitan nasional hingga ke
etape sejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai tonggak
ikrar komitmen yang terkonsolidasi melalui bahasa sekaligus
mencetuskan pengakuan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia
yang membakar semangat pemuda dan segenap rakyat secara nasional.

Episode sejarah masa lalu inilah yang hingga kini masih relevan
sebagai sumber referensi historis mutakhir ketika kita
memperbincangkan bahasa persatuan (bahasa Indonesia) ditengah
jejaring problematika kebangsaan. Integritas bahasa Indonesia sebagai
bahasa yang memiliki ciri dialektika tersendiri sebagai cermin budaya
keindonesiaan. Geliat sejarah sumpah pemuda itu pula yang merupakan
kesempatan ikrar nusantara terhadap satu bahasa yang terwakili oleh
barisan muda rakyat. Nilai yang terkandung di dalamnya kemudian
mengarahkan prospek kesdaran bahwa konstruk paradigma kesejarahan
untuk kemapanan kecerdasan historis-kritis perlu terbangun dalam diri
manusia Indonesia masa kini.

Melihat geliat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 berarti
peneguhan jiwa patriotik kita untuk merenungi semangat para
pendahulu bangsa ini yang telah merelakan darahnya demi
memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negara.
Hal tersebut di atas menggerakkan kita untuk mendaur kembali
semangat keindonesiaan yang berhadapan dengan berbagai patologi
sosial kenegaraan, sosiobudaya, ekonomi, pendidikan, maupun
kebahasaan yang tidak kunjung usai diselasaikan oleh pemerintah dan
kaum muda di negeri ini. Melalui tanggung jawab semangat
kemoderenan yang dimaksudkan ialah gerak langkah kaum muda
kekinian yang didorong oleh kekuatan rekomendasi bahasa yang
tentunya ditarik urai dari filosofi naratif sumpah pemuda. Untuk
mendorong hal dimaksud diperlukan berbagai sarana dan iklim politik
secara santun dan mampu mengakomodasi aspirasi kaum muda
kekinian sebagai alih keberpihakan kerja sama yang dibangun secara
berkesinambungan disamping menggerakkan semua piranti kenegaraan
yang tersedia.

Setiap kelahiran generasi yang baru pada proses pendewasaan
dan kematangan berpikirnya harus menyadari tugas kebahasaan selain
tugas kenegaraan lainnya yang terwariskan. Identitas sosialnya sebagai
manusia Indonesia mencerminkan pola komunikasi maupun budayanya
di tengah masyarakat dunia. Sehingga sebuah kesadaran akan integritas
kebahasaan dibutuhkan, tidak sekadar digunakan sebagai alat interaksi
antara sesama indovidu namun sebagai lokomotif yang secara kritis
dibangun untuk mendorong pembangunan nasional maupun
mempertahankan keutuhan persatuan nasional. Indonesia tidak sedikit
memiliki catatan berbagai gerakan separatis yang mengancam integritas
bangsa, hampir pada berbagai wilayah tanah air terdapat jejak-jejak
gerakan separatis hingga saat ini. Kemerdakaan Timor Leste dari
pangkuan NKRI tentu menjadi batu uji tersendiri terhadap komitmen
sumpah pemuda yang digelorakan sebelumnya. Berbagai gerakan
separatis ini tentunya merupakan momen-momen ujian terhadap bahasa
Indonesia sebagai bahasa pemersatu berbagai suku, agama, budaya, dan
bahasa etnik dalam sebuah kerangka kenegaraan yang utuh dan tetap
dipertahankan. Mau tidak mau bahasa Indonesia mengemban tugas
diplomasi politik maupun somasi secara politis terhadap berbagai
upaya yang merongrong keutuhan NKRI selain tugas sosiokultural
lintas multietnik di tanah air.

Oleh karena bahasa memiliki fungsi secara politis untuk
mengakomodasi berbagai aspirasi setiap penuturnya di tanah air, maka
eksistensi bahasa Indonesia pada etape pertama perjalanannya dalam
sejarah sebagai bahasa pemersatu harus lebih jauh bergerak maju
menjadi konstruk imperium di tengah kolonialisme linguitik yang
menggejala secara massif dan menggelisahkan pada abad ke 21 ini.

Abada 21 yang diwarnai dengan kemajuan dan kecanggihan
teknologinya selain menawarkan sebuah model masyarakat konsumtif
yang penuh candu, juga membawa simplikasi mendebarkan terhadap
eksistensi dan keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa
bangsa dan negara. Di antara klaim kemajuan teknologi seperti
sekarang ini, harus disadari, bahwa bahasa Indonesia kini mendapati
bentuknya dalam kerangkeng sebuah model penjajahan baru secara
linguistik yang dihadirkan oleh klaim kemajuan manusia moderen
dengan berbagai kecanggihan teknologi dan semangat buta konsumtif
masyarakat global terhadap berbagai produk yang semakin
menyuburkan pola kehidupan yang materialistik.

Menjamurnya bahasa asing dan berbagai bahasa yang
digunakan pada berbagai produk dan iklan merupakan bagian dari
rongrongan penjajahan secara linguistik yang membuat kita harus
kembali menerabas jarak rentang sejarah lampau. Jika komitmen satu
bahasa, yakni bahasa Indonesia pada masa lampau mampu menghalau
berbagai bentuk tekanan fisik berbagai pihak asing, bagaimanakah
dengan model tekanan baru yang mengancam integritas dan
kemandirian kita dalam bentuk lain?

Ikhtiar itu akan aktual dalam satu kemauan keras kita
melakukan perubahan, jika bahasa Indonesia dapatlah dipostulasi
menjadi Imperium Peradaban kebangsaan.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam makalah ini, sebagai berikut:
a. Bagaimanakah imperium peradaban bahasa Indonesia yang
tercermin dari bahasa Indonesia sebagai identitas peradaban dan
Undang-Undang kebahasaan?
b. Bagaimanakah bentuk kebangkitan bangsa melalui kebangkitan
bahasa Indonesia?
c. Bagaimanakah peran kaum muda dalam bersinergi mendorong
perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia yang
cerdas, bermutu, dan berdaya saing?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah, sebagai berikut:
1.3.1 Mendeskripsikan imperium peradaban bahasa Indonesia yang
tercermin dari bahasa Indonesia sebagai identitas peradaban dan
Undang-Undang kebahasaan.
1.3.2 Mendeskripsikan bentuk kebangkitan bangsa melalui
kebangkitan bahasa Indonesia
1.3.3 Mendeskripsikan peran kaum muda dalam bersinergi
mendorong perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia
yang cerdas, bermutu, dan berdaya saing.

1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini adalah :
1.4.1 Sebagai referensi/sumber bacaaan kepada pembaca yang
mengungkap masalah kebahasaan nasional.
1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia kebahasaan serta
reposisi peran kaum muda di dalam usaha melakukan
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia

2. Pembahasan
2.1 Imperium Peradaban Bahasa Indonesia
Jika ditelusuri lebih detail, bahasa tidak lahir dari kekosongan.
Bahasa muncul dari panggung sosio-historis tertentu yang
melatarbelakanginya. Kemunculannya ditandai dari pergerakanpergerakan
imajinistik yang membuat suatu bahasa memiliki daya
dedah tersendiri dalam proses komunikasi serta menjadikan dirinya
sebagai elemen penting bagi terciptanya suatu kebudayaan1. Ketika
masyarakat kehilangan bahasanya, mereka juga akan kehilangan
kebudayaannya. Bahasa bukan sekadar konstruk otonom yang
melibatkan segenap aturan tata bahasa, pilihan kata, atau rangkaian
kalimat-kalimat, melainkan bahasa juga merupakan tindakan
pembentuk dunia, semacam aktivitas yang mengandung tujuan di
dalamnya.

Khazaah simbolik di dalam bahasa pula memberikan ruang
penandaan bagi manusia untuk memahami, berkomunikasi, dan
mencerna semesta tanda yang dihasilkannya. Dari bahasa pula, kita
mendapati modus pemaknaan dan penamaan terhadap interaksi
kesehariaan manusia, dari yang paling kecil sampai ke dimensi sosial
yang lebih besar lagi. Betapapun bahasa berperan positif bagi
pembentukan makna, bentuk-bentuk kekuasaan justru mendasari di
balik beroperasinya sebuah bahasa. Artinya, bahasa menempai posisi
strategis bagi penyemaian ideologi yang ada di baliknya, serta
mengandaikan modus kekuasaan tertentu dalam setiap praktik bahasa,
pilihan kata, gaya pengungkapan, perbendaharaan kata, hingga
kandungan pengetahuan yang diungkapkan atau disamarkan oleh suatu
bahasa. Karena itu, bahasa menjadi begitu penting bagi individu
maupun kelompok tertentu untuk meraih, melanggengkan, bahkan
melawan kekuasaan. Perkara ini digambarkan oleh John B Thompson,
sebagai berikut :
“As competet speakers we are aware of the many ways in which
linguistic exchanges can express relations of power. We are
sensitive to the variations in accent, intonation and vocabulary
1 Dikutip dari buku Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif
Pemikiran Pierre Boerdieu, Jakarta Juxtapose 2007, hlm. 81.
which reflect different positions in the social hierarchy. We are
aware that individiduals speak with differing degrees of
authority, that words are loaded with unequal weights,
depending on who utters them nd how they are said, such that
some words uttered in certain circumstances have a forces and
a conviction that they would not have elsewhere. We are experts
in the innumerable and subtle strategies by which words can be
used as intruments of coercion and constraint, as tools of
intimidation and abuse, as signs politeness, condescension and
contempt.”

Dengan demikian, bahasa tidak sekadar menjadi alat
komunikasi yang mencakup sekumpulan kata-kata bermakna dalam
sebuah proses pemahaman. Ia juga dapat berubah menjadi instrumen
kekerasan yang mengeksploitasi semesta simbolik dalam jejaring
kekuasaan. Bahasa dengan sendirinya menjadi salah satu ruang
produksi dan diaspora simbol, dipadati oleh berbagai kepentingan
untuk memperebutkan legitimasi dan mendapatkan otoritas guna
menamakan realitas.

Pandangan di atas, secara implisit membawa kita pada asumsi
bahwa bahasa merupakan alat, media, sarana untuk berkuasa,
memerintah, memberdayakan, sekaligus alat perlawanan. Bahasa
adalah imperium. Bahasa pun dapat pula menjadi agenda imperialisme
diberbagai bidang kehidupan, baik dicapai melalui kekuatan fisik,
kolaborasi politis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya.
Imperium merupakan akar kata dari imperial yang berasal dari
bahasa latin. Pada perkembangan selanjutnya, populer diistilahkan
imperialisme. Imperium berarti memerintah, hak untuk memerintah,
kekaisaran atau kerajaan (Ratna, 2008). Dalam pemakaian bahasa
Indonesia, Imperium dipraktiskan pada penggunaan kalimat atau verba
untuk mengungkapkan perintah atau keharusan atau larangan
melaksanakan perbuatan yang sering disebut kalimat imperatif3.
Imperium pada akhirnya menjadi istilah yang berkaitan dengan
2 Lihat kata pengantar John B. Thompson dalam bukunya Pierre Bourdieu, Language
and Simbolic Power, Cambridge, Polity Press, 1991, hlm, 1.
3 Lihat Harimurti Kridaklasana, Kamus Linguistk, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2008, cet. Keempat, hlm, 91.
pemerintahan/dinasti, kekuasaan atau kejayaan suatu koloni/komunitas
tertentu. Secara historis, istilah imperium atau imperialisme sangat
dekat dengan dua istilah lainnya, yakni kolonialisme dan orientalisme.

Dalam perkembangan terakhir, imperialisme dianggap sebagai
akumulasi konsep untuk menguasai bahkan sebagai teori dan
kebudayaan, apalagi setelah kolonialisme runtuh di Indonesia4. Dengan
kata lain, imperialisme merupakan kelanjutan dari akhir kolonialisme
yang berkiprah dalam bentuk praktik, ideologi, ekonomi, dan praktikpraktik
sosial lainnya. Kolonialisme dan imperialisme dianggap sebagai
dua kekuatan orientalisme5 yang memiliki fungsi, tujuan, dan akibatakibat
yang sama.

Lalu sebagai sebuah bangsa komunal suatu bangsa yang
merdeka, apakah bahasa Indonesia memiliki kekuatan peradaban yang
jelas?, apakah bahasa Indonesia juga memuat imperium peradaban
tersendiri?, ataukah justru bahasa Indonesia hanyalah bagian dari
proses peradaban nusantara yang gagal mengartikulasi peradabannya
sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sisi lain memuat nuansa
pesimistik, namun pada sisi yang lain menjadi sangat penting untuk
membongkar kilas balik sejarah keindonesiaan serta memberikan daya
terhadap kejayaan, kekuasaan, serta kekuatan bahasa Indonesia yang
terbungkus lewat sejarah panjang keindonesiaan.
Kaitannya dengan imperium peradaban bahasa Indonesia adalah
dekonstuksi tatanan bahasa Indonesia yang kokoh dan berwibawa di
tengah bahasa etnik nusantara yang mampu mengambil posisi strategis
di antara bahasa-bahasa asing yang masuk dan berkembang di
Indonesia. Deskripsi gagasan untuk membangun imperium peradaban
yang terbentuk dari akar kebangsaan Indonesia melalui bahasa
Indonesia terlihat dari tiga ranah, yakni (1) bahwa sumpah pemuda
telah meletakkan akar ke-Indonesiaan melalui bahasa Indonesia sebagai
bahasa bangsa, bahasa persatuan, dan bahasa lintas keragaman budaya
yang merepresentasikan cita-cita luhur kebangsaan. (2) sebagai bangsa
yang merdeka, Indonesia memiliki batas wilayah hukum dan teritorial
yang jelas yang didorong dengan cita-cita luhur. Batas wilayah
4 Edwar W Said dalam bukunya “Kebudayaan dan Kekuasaan; Membongkar Mitos
Hegemoni Barat, Bandung; Mizan. 1995
5 Lihat Edwar W Said, Orientalisme. Bandung; Pustaka. 1994.
kenegaraan tersebut mensyaratkan penegasan ranah kebahasaan yang
tegas pula dan diatur oleh perundang-undangan yang diakui dan
dinyatakan resmi. Posisi ini meniscayakan bahasa Indonesia haruslah
memiliki kekuatan hukum/yuridis sebagai kekauatan bangsa yang dapat
meletakkan dasar-dasar kebangsaan bahkan membangun milenium
peradaban sendiri. (3) perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang
bergerak melintasi waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya
pertemuan dengan berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan
gerak peradaban. Di titik ini, bahasa Indonesia harus menjadi persentasi
kehendak, cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri
kokoh sebagai imperium suatu negara yang berdaulat. Imperium bahasa
Indonesia inilah yang akan memberi daya terhadap jati diri serta
kehormatan bangsa Indonesia.

Perwujudan bahasa Indonesia sebagai sebuah imperium yang
terbuka mengisyaratkan satu pilihan politis melalui politik bahasa6.
Mengingat keterkaitan erat antara bahasa dan politik sehingga ada
ungkapan yang selintas menunjukan kedekatan kedua hal tersebut,
bahwa “Ada hubungan antara bahasa dan politik di Indonesia.
Prakemerdekaan, bahasa dan politik bergandeng tangan menentang
penjajahan”7. Politik bahasa Indonesia ini merupakan gagasan yang
mampu membawa kita ke masa lampau, yakni menuntun imaji kita
untuk masuk ke ruang bahasa dan politik terpaut menjadi energi yang
dapat dikatakan disini “menyejagad” dan pernah secara massif
terpadukan untuk merebut kembali asasi kemerdekaan yang direbut
secara paksa oleh penjajah yang eksploitatif dalam perjuangan nasional.
Kolonialisme masa lampau tidak hanya meninggalkan luka fisik dan
penjarahan harta benda masyarakat pribumi yang bernama manusia
Indonesia. Akan tetapi, menancapkan luka persepsi, selain memberikan
dampak ekonomi, sosial, maupun budaya yang parah juga
meninggalkan fakta reduplikasi bayang-bayang linguistik yang cukup
memprihatinkan.

Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia semakin terlegitimasi
ketika diposisiskannya sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan
6 Lihat Hasan Alwi dan Dendy Sugono (Ed.), Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000.
7 Dikutip dari artikel Yonky Karman, Menyoal Politik Bahasa, Artikel Kompas 2007
yang jika tidak disertai dengan ikhtiar kebahasaan yang matang, justru
menyeret bahasa Indonesia menjadi isolasi bagi bahasa-bahasa daerah
di berbagai belahan nusantara. Namun, sejak awal dikonsensuskannya
bahasa Indonesia secara politis tidak mengundang pertentangan yang
mencolok oleh karena awal kehadiran bahasa Indonesia sangat rukun
dan berterima dengan berbagai laras bahasa etnik dan idiolek bahasabahasa
di tiap daerah. Akan tetapi, fakta berterima mulai tenggelam,
bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang menghegemoni
bahkan merepresi bahasa-bahasa daerah, hal ini teridentifikasi melalui
berbagai studi kasus kepunahan bahasa daerah (etnik)8 dan
kecenderungan untuk kembali melindungi kepentingan bahasa-bahasa
daerah yang harus tetap dilestarikan sebagai warna kearifan lokal.
Akar ke-Indonesiaan melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa
bangsa nampaknya telah melembaga sepanjang kemerdakaan tercapai,
namun posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa lintas budaya etnik
harus kembali dicermati untuk sebuah proyek pengamatan kematian
berbagai farian bahasa etnik. Lebih-lebih eksistensi bahasa Indonesia
sebagai bahasa pemersatu harus kembali menjadi bahan reflektif di
tengah tercerai-berainya komitmen nasional karena ketimpangan sistem
dan merebaknya kemiskinan di negeri ini.

Dari uraian tersebut, imperium peradaban bahasa Indonesia
merupakan semangat pemikaraan yang harus dibangun secara moderen
di atas piranti imperium kultural dan imperium pilitis dalam
berkehidupan kebangsaan. Sehingga filosofi yang menjadi patron
bersama ialah fakta bahwa bahasa Indonesia harus keluar dari kemelut
penjajahan linguistiknya terhadap bahasa etnik nusantara dan menjadi
satu kekuatan yang menyatu padu, dan di lain sisi bahasa Indonesia
dutuntut untuk berbenah diri memperkaya diri untuk tidak terebelenggu
dan tertinggal oleh kemajuan dan rongrongan berbagai bahasa asing.
Sebuah imperium secara struktural dapat dipertahankan bila
mana tidak terposisikan sebagai bagian lain di luar dari akar kultural
tanah air. hal ini juga meniscayakan hegemoni dan berbagai kolaborasi
secara politis maupun ekonomi. Maka bahasa Indonesia, jika ingin
diwujudkan sebagai imperium yang bertahan dan tidak terasing di
rumahnya sendiri, harus dikembalikan ke pangkuan bahasa-bahasa
8 Dikutip dari Hasan Alwi, Pelestarian Bahasa Daerah”dalam Hasan Alwi, dkk. peny.
Bahasa Indonesia dalam era globalisasi, Jakarta; Pusat Bahasa, 2000.
daerah melalui re-elaborasi secara kultural. Itu artinya, ke depan, visi
memperkaya kosa kata bahasa Indonesia juga harus lebih dominan
mengakomodir bahasa-bahasa daerah disamping tetap
mempertimbangkan bahasa asing.

Keberadaan bahasa asing adalah fakta yang tidak harus ditolak,
namun bangsa ini tidak harus lupa pada berbagai ragam bahasa daerah
yang mendorong lahirnya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hampir
sebagain besar tindak komunikasi kita pada proses aktifitas keseharian
bahasa yang dominan dipakai ialah bahasa daerah. Olehnya itu, peran
bahasa daerah pada berbagai kesempatan non-formal lebih
mendapatkan tempat ketimbang bahasa Indonesia.

Penelusuran terhadap artefak imperium peradaban bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara tercermin dalam beberapa hal :
a. Bahasa Indonesia sebagai Identitas Peradaban Keindonesiaan
Pada Tanggal 28 oktober 1928. pemuda Indonesia berkumpul di
Jakarta dalam sebuah kongres. Pemuda Indonesia yang hadir pada
perhelatan tersebut, dibimbing oleh pusaran arus semangat yang sama,
semangat perlawanan. Sebuah perlawanan terhadap kolonialisme,
“common enemy” yang meranggas hingga ke titik alat komunikasi
yang bernama bahasa. Ketika itu diniscayakan untuk merumuskan
identitas bagi tanah air pertiwi, identitas yang secara progresif
fungsional menjadi alat resistensi. Maka demikianlah kongres pemuda
II tersebut mengikrarkan tekad untuk : bertumpah darah satu, tanah air
Indonesia / berbangsa satu, bangsa Indonesia / menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia (Zakaria, 2005).
Kelak dikemudian hari ikrar tersebut dikenang sebagai sumpah
pemuda. Bersetuju dengan pembicaraan dalam tulisan ini, dapat disebut
bahwa oktober 1928 merupakan tonggak kelahiran bahasa resmi rakyat
Hindia Belanda. Bahasa yang mufakat digunakan menjadi bahasa
persatuan itu adalah bahasa melayu. Sebuah bahasa yang lokal komunal
di antara sekian bahasa yang hidup dalam rahim-rahim kedaerahan.
Rakyat Hindia Belanda kemudian menemukan collective consciousnies
melalui bahasa Indonesia (melayu) untuk melawan tirani hegemonik
bahasa kolonial, bahasa belanda.

Dalam spektrum yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa
bahasa telah digunakan sebagai medium perlawanan melalui bahasa,
realitas budaya dan sosial politik sebuah bangsa merdeka hendak
dirumuskan. Selama masa yang cukup panjang, bahasa Indonesia yang
dilahirkan dari rahim sumpah pemuda memberikan pembayangan ide
dan gagasan tentang masa depan berbangsa. Bahasa dikemas menjadi
piranti makna dalam memberikan serangkaian mode informasi tentang
realitas. Bahasa menjadi formulasi untuk meneropong ketimpangan
yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa dalam tuturan dan tulisan, tak
hanya dipahami sebagai paradigma komunikasi yang bersifat mediatif
formal, melainkan sebuah praktik sosial yang menyimpan tendensi
kuasa.

Sampai kemudian sumpah pemuda menjadi identitas
kebudayaan. Dalam hal ini bahasa digiring ke dalam ruang-ruang
idiomatik, yang memuat pesan ideologisasi realitas keindoesiaan.
Bahasa dibenum dalam paket-paket paedagogis yang berwajah pribumi.
Sumpah pemuda yang salah satu bagiannya berbicara tentang
kebahasaan seharusnya kita usung menjadi monumen sakramental yang
diperingati setiap tahun sebagai semangat berindonesia. Sumpah
pemuda seharusnya kita tempatkan sebagai rekomendasi bahasa yang
secara historis menjadi tanggung jawab masa depan agar kita mampu
melakukan tansliterasi kebudayaan dan menata peradaban melalui
kekuatan makna yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Sebagai
tanggung jawab kontemporer, bahasa Indonesia, juga harus meretas
mode informasi yang memadai tentang perkembangan zaman dalam
berbagai konteksnya. Harus lahir sebuah ikhtiar signifikan dan sistemik
untuk melakukan rekayasa bahasa ke dalam kategori informatif
kontekstual. Rekayasa bahasa inilah yang pada gilirannya akan
membentuk suatu pemerintahan, kekuasaan, kejayaan kebahasaan, yang
penulis sebut sebagai Imperium kebahasaan.

Pada akhirnya, bahasa Indonesia melalui sumpah pemuda
mejadi semangat dari identitas kebangsaan yang diusung oleh kaum
muda bangsa yang secara tegas menampik perbedaan agama, sosial,
bahasa daerah, serta letak geografis yang berbeda dalam keragaman
yang disebut Indonesia, sebagai suatu negara yang baru dan merdeka.
Perjuangan kemerdekaan tumpah ruah dari berbagai pelosok tanah air,
kemudian berkumpul menyatu dalam dalam satu ikrar sumpah pemuda
28 oktober 1928, untuk mengakui bertanah air satu, tanah air Indonesia,
berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjungjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.
b. Undang-undang Kebahasaan, Keniscayaan Peradaban
Bangsa
Bahasa Indonesia kini menjadi lambang jati diri bangsa yang
telah mampu memberikan ciri khas keindonesiaan yang berbeda
dengan bangsa-bangsa lain. Sementara itu, bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang heterogen dengan ditandai oleh keragaman
bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi intradaerah atau
intramasyarakat. Dalam pendataan terakhir tercatat sebanyak 31 bahasa
daerah di Indonesia (726 bahasa digunakan dan 5 bahasa akan/telah
mati). Dalam kondisi kebahasaan seperti itu, tatanan kehidupan dunia
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah
menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan
bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia dan
mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Selain bahasa Indonesia, di Indonesia juga digunakan bahasa
daerah dan bahasa asing. Ketiga bahasa tersebut mempunyai
kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan
dalam politik bahasa nasional. Bahasa-bahasa ini sangat diperlukan
untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif,
berpesan, dan berpihak pada akar budaya bangsa sendiri. Oleh karena
itu, perlu ada pembagian pengembangan, pembinaan, dan perlindungan
atau pelestarian, terhadap bahasa-bahasa di Indonesia.
Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, garis kebijakan itu
haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa yang dipancarkan oleh dua
peristiwa besar yang secara politis telah amat berperan di dalam sejarah
bangsa Indonesia dan merupakan dua tonggak utama di dalam sejarah
pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia baik sebelum
maupun setelah Indonesia merdeka. Kedua peristiwa besar itu adalah
Sumpah Pemuda 1928 dan tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945
pada tanggal 18 agustus 1945.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat,
sepatutnya mempertegas batas-batas wilayah negara menjadi batas
yang tegas. Karena dipastikan penguasaan bahasa asing dapat menjadi
sarana untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya atas kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan bahwa sebagai warga
dunia global, bangsa Indonesia harus dapat terlibat dalam peraturan
global. Yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana
mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing
dalam posisi yang paling menguntungkan. Pada titik ini, Undang-
Undang kebahasaan menjadi keniscayaan untuk ditegaskan sebagai
pengaturan bagi kelangsungan bahasa daerah dan bahasa asing.
Undang-Undang Kebahasaan merupakan pengaturan lebih rinci dari
pasal 36, pasal 36c dalam UUD 1945, hanya secara teknis tidak
tertuang batasan-batasan pemakaian bahasa. Olehnya itu, Undang-
Undang Kebahasaan meniscayakan dirinya hadir sebagai pengatur
terhadap batas-batas, fungsi, dan wewenang pemakaian bahasa di
Indonesia. Jika hal ini terwujud, maka memungkinkan akan terciptanya
rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.

Selain hal di atas, Undang-Undang Kebahasaan secara politis
menjadi alat untuk membentengi diri dari kapitalisasi dari negarabegara
besar yang mungkin hadir melalui bahasa. Kapitalisasi yang
dimaksud dapat berwujud produk, model pendidikan, serta budayabudaya
pop yang bisa masuk lewat mesin-mesin produksi para pemilik
modal asing yang menginvestasi kekayaannya di Indonesia. Jika hal ini
tejadi dan tidak dibentengi oleh seperangkat sistem yang merumuskan
ideologi keindonesiaan, maka kemungkinan bangsa kita terseret ke
dalam pemujaan budaya asing sebagai sesuatu yang luhur. Menjadi
keniscayaanlah, Undang-Undang kebahasaan merupakan kemestian
untuk menata peradaban bangsa Indonesia. Undang-Undang
Kebahasaan juga akan berfungsi sebagai pranata sistemik di dalam
merekayasa kekuasaan negara melalui imperium peradabannya.

c. Mencari Imperium Keindonesiaan yang Cerdas, Bermutu, dan
Berdaya Saing
Perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang bergerak melintasi
waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya pertemuan dengan
berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan gerak peradaban. Era
sejagat dengan panorama kehidupan yang bergerak serba cepat
menggerus batas-batas kebudayaan dalam kalkulasi teknologi secara
massif (Piliang, 2006). Fakta kemanusiaan sebagai nilai luhung
kebangsaan mulai digeser atau bergeser oleh kekuatan mesin global
yang dirancang oleh para kapitalis. Mafia-mafia kebudayaan lambat
laun membombardir keluhuran budaya bangsa, yang dengan sendirinya
memberi ruang lahirnya interferensi budaya asing/barat, dan perlahanlahan
mengalienasi karakter keutuhan budaya bangsa.

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia memiliki kepentingan
menetapkan politik luar negerinya sebagaimana negara berdaulat
lainnya. Politik luar negeri yang dimaksud adalah bagian dari proses
ikhtiar kebangsaan melalui bahasa yang mejadi persentase kehendak,
cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri kokoh sebagai
imperium suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Setidaknya adam
lima kategori kedaulatan negara yang harus tercermin dari sikap politik
suatu negara9 dalam rangka membangun imperium peradaban :
Pertama, Pertahanan Diri. Pertahanan diri secara analisis harus
dianggap sebagai sasaran dari semua negara. Pertahanan diri
merupakan semangat kesatuan kolektif suatu negara dan manifestasi
manusia serta teritorialnya. Jika bahasa Indonesia merupakan cita ideal
bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sumpah Pemuda 1928, maka
ia haruslah memanifestasikan manusia Indonesia yang memiliki
teritori, terhampar dari Sabang sampai Merauke. Manifestasi
kemanusiaan tersebut pada akhirya akan membentuk menjadi bagian
pertahanan diri kenegaraan yang kuat, mampu membentengi dirinya
dari ancaman dan teror dari produk orientalisasi, kapitalisasi, serta
kolonialisasi dengan wajah baru. Seperti maraknya kasus dominasi
negara digdaya dalam berbagai sektor kehidupan, terlihat dari
pengalihan aset-aset negara yang dikuasai oleh negara lain, seperti
Freeport, industri kakao di Sulawesi, pertambangan emas di
Halmahera, serta kasus-kasus serupa di belahan bumi Indonesia. Fakta
ini secara enigmatik, menyusupi kesadaran berkebangsaan. Jargonjargon
asing melalui penguasaan dan dominasinya, pelak dan pasti
berimplikasi terhadap kesadaran berbahasa Indonesia. Alih kode dan
campur kode sebagai gejala interferensi penggunaan bahasa asing ke
dalam bahasa Indonesia terintegrasi secara lembut dan tidak kentara.
Kedua, Jaminan Keamanan. Karena sifat sistem politik
interasional tidak memberikan kepastian akan keberlagsungan
kehidupan negara, maka setiap negara terpaksa harus mengatur
hubungannya dengan dunia sedemikian rupa, supaya dapat menjamin
kelangsungan hidupnya, termasuk bangsa Indonesia. Apa yang
dimaksudkan dengan mencari keamanan di sini adalah mengurangi
bahaya ancaman seminimal mungkin.
9 Lihat Dahlan Nasution” Politik Internasional; Konsep dan Teori”, Jakarta, Penerbit
Erlangga, 1991

Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia haruslah menjadi
jawaban terhadap jaminan keamanan, baik dari segi penggunaan
maupun fungsinya. Eksistensinya, niscaya diarahkan untuk memenuhi
keamanan nasional dari ancaman ideologi, politik, patologi sosial yang
muncul dari bias globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merambah ke seluruh sendi kehidupan bernegara. Imperium bahasa
Indonesia mestilah sebangun dengan upaya-upaya pemertahanan
bahasa sekaligus mencipta keamanan dalam hal pemakaian bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional kenegaraan. Jika hal ini terwujud,
maka keniscayaan untuk menjaga bahasa Indonesia merupakan sesuatu
yang mungkin kebolehjadiannya.
Ketiga, Jaminan Kesejahteraan. Negara yang mandiri akan
berusaha memperbaiki kondisi kehidupan warga negaranya.
Kesejahteraan untuk semua dan bukan bagi perorangan, unit
kalkulasinya adalah perekoomian, serta ukuran kesejahteraan adalah
konsep makroekonomi dan Gross National Product (GNP) serta laju
pertumbuhannya. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai produk
wawasan kebudayaan nusantara tidak boleh gagu dan latah terhadap
kesejahteraan rakyat, sebagai penggunanya. Oleh sebab itu, imperium
kebahasaan yang diharapkan menjelma menjadi seperangkat ide,
gagasan, serta langkah-langkah praktis yang memberi ruang bagi para
penggiat, ahli, dan pengguna bahasa Indonesia untuk tetap berada pada
kondisi kesejahteraan.

Alasan mengapa banyak anak bangsa berbondong-bondong
menguasai bahasa asing (Inggris, Perancis, Cina, Japang, Arab)
disebabkan oleh faktor ekonomi di lain sisi, dan pada ranah yang
lainnya lebih kepada penguasaan IPTEK. Hal ini dikhawatirkan
memengaruhi sikap dan minat warga negara dalam mempelajari serta
menguasai bahasa Indonesia (Abdullah, 2004). Oleh sebab itu, bahasa
Indonesia haruslah menjadi bagian dari proyek kesejahteraan warga
negara. Dengan kata lain, dengan dibukanya lembaga-lembaga
kebahasaan seperti UKBI, LKI, dan semacamnya akan mempercepat
peneguhan minat dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dari
warga negara. Hal ini tentunya, bertalian dengan pemenuhan kebijakan
negara untuk segera membuat perundang-undangan yang mengatur,
melindungi, dan memberi kewenangan penyelenggara kebahasaan di
negara kita.
Keempat, Prestise atau martabat (kehormatan). Setiap negara
biasanya bertindak untuk memperoleh perhatian negara lain, supaya
dihormati dan mendapat konsesi status. Pencapaian pemartabatan
bahasa bangsa merupakan proyeksi imperium kebahasaan yang cerdas,
bermutu, dan berdaya saing. Kehormatan bahasa sebagai usaha
pemartabatan yang dimaksud adalah segala upaya untuk meningkatkan
status bahasa Indonesia di mata dunia internasional. Kegiatan yang
dilakukan oleh Pusat Bahasa yang bekerjasama dengan dewan bahasa
pada negara-negara tetangga adalah inisiasi dari proses pemartabatan
bahasa sebagai langkah awal. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni yang kaya nilai, sebanding dengan fungsi bahasa-bahasa yang
sudah melesat maju. Hal ini tentu ditunjang oleh pemerkayaan
kosakata, pemekaran peristilahan, serta ejaan yang multiragam. Aspek
kebahasaa kita harus berani melakukan penemuan-penemuan keilmuan
dan teknologi yang berdaya guna demi kemaslahatan bangsa. Kasus
bangsa Iran, sebagai bangsa pemikir patut diteladani. Bangsa Iran yang
menjadi persentase nyata keberhasilan khazanah kebudayaan Iran di
dalam memproyeksikan kemajuan peradabannya10. Sementara,
khazanah kebudayaan Indonesia tidak kalah dibandingkan oleh bangsa
Iran, jika potensi tersebut sungguh-sungguh dieksplorasi dengan baik.
Kelima, Ideologi Kebahasaan. Sejak abad 16 yang merupakan
zaman kemutlakan, peranan sistem kepercayaan total sampai sekarang,
banyak negara menganggap perlindungan ideologi sebagai kasus
penting dalam politik luar negeri (Nasution, 1991). Sejarah dunia
membuktikan bahwa negara-negara yang berorientasi ideologi
memiliki pondasi kebangsaan yang kuat tertanam dalam usaha-usaha
mereka membangun bangsanya. Hal ini menjadi keniscayaan bagi
bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai pondasi kebangsaan harus
ditata menjadi ideologi keindonesiaan dan baginya mendapat
perlindungan dari kebijakan negara yang harus ada (Undang-undang).
Ideologi yang dimaksud adalah bahwa bahasa Indonesia dijadikan
sebagai seperangkat gagasan, ide, dan cita-cita bangsa Indonesia di
dalam merumuskan kepribadian, langkah, program-program
10 Lihat pidato Dr. Mahmud Ahmadinejad, Manifestasi Identitas Iran di New York,
diterjemahkan dari buku berbahasa Parsi yang berjudul Hoviyat-e Iran dar New
York. Iran, International Unon of Muslim University Student, 2008.
kebangsaan. Pemasyarakatan ideologi bahasa Indonesia haruslah
menjadi prioritas paling mendasar yang harus segera dilakukan.
Misalnya, ideologisasi kebahasaan dalam ranah pendidikan, dengan
dimasukkannya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.
Kelima hal di atas, pada gilirannya akan membentuk imperium
(kekuasaan) yang dimiliki oleh negara yang tangguh, berkepribadiaan,
serta bermartabat. Mutu dan daya saing bahasa Indonesia dengan
sendirinya tercipta dari gagasan imperium peradaban bangsa.

2.2 Kebangkitan Bangsa, Kebagkitan Bahasa
Istilah kebangkitan berkonotasi dengan keterbelakangan,
ketertinggalan, serta kemunduran. Kebangkitan berasal dari kata
bangkit yang berarti bergerak maju, keinginan untuk berubah. Medio
2008 bertepatan dengan perayaan kebangkitan nasional bangsa
Indonesia yang genap berusia seratus tahun. Sejarah panjang perjalanan
bangsa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua
kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa
negara. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dan ditetapkan
sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah
mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan
sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar
belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu,
bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai
sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pedidikan, pengembangan ilmu, dan teknologi, serta seni.

Di era globalisasi, bahasa Indonesia dihimpit oleh berbagai
problem baru kebahasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Problem-problem yang dimaksud diantaranya, gejala interferensi
bahasa asing yang merebak di mana-mana serta kecenderungan
beberapa bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh kalangan muda.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sejumlah kalangan yang
memiliki kepeduliaan terhadap bahasa Indonesia dan Daerah.
Jika dirunut kebelakang, perjuangan kemerdekaan Indonesia
(sebagai bangsa) yang berlangsung setidaknya sejak awal abad XX
sangat erat hubungannya dan bahkan dimulai dengan perjuangan
kebahasaan. Kesiapan masyarakat pribumi Indonesia dengan bahasa
nasional jauh sebelum mereka menyatakan kemerdekaan nasionalnya,
membuat mereka tidak lagi menghadapi persoalan bahasa nasional
pada masa pascakemerdekaan. Dengan kata lain, berbeda misalnya
dengan yang dialami oleh India dan Filifina11, tepat pada saat ia
menyatakan kemerdekaan politiknya, dengan bahasa Indonesia,
Indonesia seakan sekaligus sudah menyatakan kemerdekaan
kulturalnya.

Sejak kemerdekaan, bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia
bisa dikatakan merupakan satu-satunya alat ekspresi dan komunikasi
yang digunakan diwilayah publik, untuk kepentingan formalkelembagaan,
dan juga komunikasi personal yang bersifat lintas-etnis.
Dengan bahasa Indonesia itulah bangsa Indonesia merekam, mengolah,
dan mengkomunikasikan seluruh pengalaman kehidupan di wilayah
nusantara. Tony Day dan Keith Foulcher (1998) mengganggap
eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membuat
persoalan post-kolonial di Indonesia mejadi unik karena bahasa
nasional Indonesia bukan bahasa penjajah, melainkan justru bahasa
perlawanan terhadap penjajah, sehingga kontruksi identitas nasional
Indonesia melalui bahasa Indonesia terbentuk dari proses pengayaan
melalui interaksinya dengan berbagai bahasa daerah/etnis di Indonesia
dan bahkan dengan bahasa-bahasa asing yang bersentuhan dengannya.
Bagi Day dan Foulcer, sifat konstruksi identitas yang nonesensialis,
yang lintas budaya ini membuat kontruksi identitas nasional
Indonesia relatif terbebas dari kontrol hegemoni negara maupun
perusahaan multinsional yang global.

Bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai hasil konsensus
antara kekuatan politik dominan dan endapan sehingga di dalamnya
terjadi kekaburan batas antara bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah
yang asing dengan bahasa-bahasa setempat yang menjadi bahasa ibu
dari masyarakat-masyarakat suku di Indonesia. Dihadapan bahasabahasa
setempat itu bahasa Indonesia, dengan demikian
memperlihatkan wajah yang ganda, dualistik, menjadi bahasa setempat,
tetapi asing, atau menjadi bahasa asing, tetapi bukan bahasa penjajah.
Dengan kata lain, setidaknya dalam dunia penghayatan masayarakat
setempat bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa perlawanan, tetapi
dapat pula menjadi bahasa penindasan (Faruk, 2008).
11 Lihat Dr. Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial;Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra
Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008, hlm, 28.

Kecenderungan dualistik itu tidak hanya terjadi pada wilayah
kultural seperti bahasa Indonesia, melainkan juga pada wilayah
ekonomi dan politik. Dualisme tersebut tidak dapat dipisahkan dari
campur tangan penjajah (Belanda) yang menghegemoni bahasa Melayu
sebagai akar dari bahasa Indonesia. Usaha penjajah dalam
memodifikasi dan menstandarisasi bahasa Melayu lingua Franca
menjadi bahasa Melayu tinggi justru menuai resistensi oleh kaum
pribumi waktu itu. Kebijakan yang demikian, alih-alih membangkitkan
suatu paham politik yang bertentangan dengan imperialisme dan
kolonialisme, yakni nasionalisme yang terus menerus dibangun dan
disebarluaskan oleh tokoh-tokoh pergerakan politik Indonesia, seperti
Soekarno dan Muhammad Hatta dengan partai politiknya masingmasing.
Setidaknya ada dua bentuk yang diusung oleh para tokoh politik
pergerakan saat itu, nasionalisme politik yang mengarah kepada citacita
kemerdekaan Indonesia dari penjajahan politik, dan kedua,
nasionalisme budaya yang terimplikasikan ke dalam bahasa Indonesia
yang cenderung mengarah kepada pembebasan masyarakat Indonesia
dari ikatan-ikatan etnis dan primordial yang lama untuk terbentuknya
satu komunitas baru, yaitu komunitas kebangsaan Indonesia.

Sintesa di atas, menjadi gambaran terhadap gelombang
kebangkitan kebangsaan yang merepresentasikan kebangkitan bahasa.
Represi yang dilakukan oleh kolonialisme melalui proses politik dan
kultural justru membangkitkan kesadaran politik dan kultural bangsa
Indonesia untuk keluar dari hegemoni penjajah dengan membentangkan
semangat resistensinya.
Merujuk dari perjalanan bangsa Indonesia, maka kebangkitan
nasional bangsa yang hendak diusung, bukan lagi beranjak dari
kolonisasi penjajah yang sama pada tahun-tahun pra kemerdekaan,
melainkan berusaha menjawab problem kebangsaan yang hadir
ditengah gemuruh globalisasi dewasa ini. Imperialisme, kolonialisme,
dan kapitalisme yang menjadi proyek oriental penjajah di masa lalu
tidak lantas dianggap terputus sama sekali, boleh jadi manifestasinya
eksis dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran
dan wawasan kebangsaan baru untuk menangkap gejala orientalisme
baru di Indonesia. Dengan hal inilah, kebangkitan bangsa, kebangkitan
bahasa Indonesia diharapkan tumbuh dalam kesadaran bagi seluruh
entitas kebangsaan.

Pada ranah lain, Angka buta huruf dan buta baca dengan
memakai bahasa Indonesia cukup memberikan kita acuan terhadap
konteks keterasingan bahasa Indonesia di tengah masyarakat kita.
Bukan berarti masyarakat yang buta baca bahasa Indonesia adalah
masyarakat yang tanpa bahasa, karena masyarakat pada umumnya
memiliki bahasa ibu sebagai bahasa pertama. Jika saja ragam bahasa
Indonesia adalah bahasa ibu secara nasional yang hadir dan tumbuh
dalam tuturan masyarakat sebangsa, maka bahasa Indonesia tidak akan
asing di mata masyarakat bahasa Indonesia.

Bahasa Inggris merupakan bahasa dunia yang semakin
berkembang pesat pada pelbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Seorang pekerja Indonesia yang hendak menjad TKI di luar negeri
setidaknya berbekal bahasa Inggris jika tidak ingin susah dalam
membangun komunikasi. Kapan bahasa Indonesia akan seperti halnya
bahasa Inggris?. Perkembangan bahasa Inggris ini, betapa pentingnya
dalam kompetisi global, dalam kurikulum kita pun ada mata pelajaran
bahasa Inggris yang diajarkan kepada siswa di setiap sekolah. Akankah
sekolah-sekolah di Inggris juka memberlakukan kurikulumnya untuk
mengajarkan bahasa Indonesia di tiap sekolahnya?. Pertanyaan ini
bukanlah sinisme argumentasi yang sengaja dilontarkan, namun perlu
direnungkan secara bersama-sama eksistensi bahasa Indonesia untuk
lebih maju, cerdas, dan kompetitif.
Lebih jauh ketertinggalan bahasa Indonesia, dipengaruhi belum
tertatanya kesadaran dan kemauan keras segenap rakyat Indonesia
untuk mengantarkan bahasa Indonesia sebagai reprsentasi budaya dan
pemikiran bangsa di mata Internasional12. Politik bahasa sangat
dibutuhkan pada aspek ini untuk tetap menjaga wibawa dan citra
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kenegaraan. Seratus tahun
kebangkitan nasional seharusnya menandai corak perubahan yang
signifikan terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Tidak sekedar
serimoni yang hanya mengingatkan kita romantika perlawanan masa
lampau. Sejarah bangsa hari ini ditentukan oleh rakyat Indonesia,
12 Lihat Asim Gunarwan, “Reaksi Subyektif terhadap Bahasa Indonesia Baku dan
Nonbaku: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa”, dalam Kongres Bahasa Indonesia
IV. Jakarta: PPPB, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
termasuk sejarah peradaban bahasa dan kebangkitannya menuju satu
kemajuan bangsa yang beradab.

Penulis menganggap bahwa gerak kebangkitan bangsa melalui
bahasa Indonesia dapat diperoleh dari beberapa faktor. Hal ini
didasarkan pada tantangan postmodernitas13 yang membelenggu
keadaan bangsa kita. Faktor-faktor yang dimaksud adalah, sebagai
berikut:
a. Moral Bahasa Indonesia
Pembicaraan mengenai moral bahasa Indonesia menyangkut
tentang nilai serta kualitas yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai
bahasa nasional kenegaraan yang berfungsi sebagai alat komunikasi
modern dalam penyelenggaraan pemerinthan pendidikan,
pengembangan ilmu, teknologi dan seni, keberadaannya tentulah harus
memiliki kualitas nilai dari segi pemakaian serta kuantitas nilai dari
aspek ejaan, tata bahasa, peristilahan, serta kosakata yang memadai
dalam praktik kemunikasi modern. Seyogianya, kemampuan bahasa
Indonesia melalui performansi dan kompetensi dapat menjawab
perkembangan zaman, sehingga tidak mengalami disentegrasi
eksistensial bagi penggunanya.
Moralitas bahasa yang dihasilkan dari performansi dan
eksistensinya merupakan prinsip nilai yang eksklusif dan tidak terisolir
oleh batas gerak yang cenderung terbatas dan tertutup. Prinsip nilai
tersebut ialah bagian dari piranti bahasa yang senantiasa
berkembembang sesuai zamannya, bahasa yang senantiasa berubahubah
untuk lebih melengkapi fariasinya dan pengkayaan kosa kata
dalam bahasa Indonesia untuk berkembang maju secara pesat dari
bahasa-bahasa asing. Tanpa pilihan moral bahasa, masyarakat bahasa
Indonesia dan segenap kekuatan negara tergerak untuk mengusung citacita
pemikiran imperium bahasa Indonesia.
Moral bahasa Indonesia adalah nilai etis yang senantiasa
menjadi kodrat bahasa Indonesia di antara bahasa-bahasa lain di dunia.
Moral bahasa Indonesia mencerminkan keluhuran budaya dan kearifan
para penuturnya yang santun dan senantiasa menjadi identitas yang
mencerminkan keluhuran budi personal pemakainya. Sehingga manusia
13 Lihat Yasrat Amir Piliang dalam “Hipersemiotika ; Tafsir Kultural Studies Atas
atinya Makna”, Bandung, Jalasutra, 2003.
Indonesia dalam setiap praktik kehidupan kesehariannya menjadi
manusia yang mengemban nilai moral tersebut yang pada titik alih
selanjutnya memberikan citra dan kebanggaan tersendiri terhadap
bahasa Indonesia.

Citra terhadap bahasa Indonesia merupakan interpretasi yang
lahir dari luar terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang menentukan
konstruk tata nilai dan wibawa bahasa Indonesia melalui pemakainya.
Citra ini terbentuk dari pemakaian bahasa Indonesia yang tidak lagi
sekadar bahasa formal belaka, namun telah beralih setapak lebih maju
menjadi lingua franca dunia. Artinya seseorang yang ingin mengenal
keragaman bahasa daerah dan berbagai potensi budaya dan pariwisata
Indonesia harus melalui media komunikasi dan pendalaman terhadap
bahasa Indonesia. Pada aspek ini bahasa Indonesia memainkan peran
sebagai intrumen komunikasi secara global yang mendunia.
Tentu harapan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu
lingua franca dunia yang khas dan kaya membutuhkan proses yang
panjang didukung oleh etos kerja para pemikir bahasa yang berdedikasi
tinggi dari komponen muda yang betul-betul memikirkan masa depan
bahasa Indonesia. Saat ini Indonesia membutuhkan para ilmuan bahasa
yang tidak sekedar memilih ranah kebahasaan sebagai profesi untuk
menafkahi hidup, namun lebih dari itu, yakni memilih untuk terlibat
secara praktis memajukan bahasa Indonesia tanpa memperhitungkan
jasa dan penghargaan; inilah kondisi yang masih langkah kita
wujudkan.

Kebangkitan bahasa dalam persfektif moral kebahasaan dapat
dicapai melalui indikator. Pertama, performansi kebahasaan, yakni halhal
yang secara lahiriah termanifestasikan ke dalam bahasa Indonesia,
diantaranya tata bahasa, ejaan, kosakata, dan perstilahan bahasa
Indonesia. Kedua, Kompetensi kebahasaan, yakni hal-hal yang
berorientasi kepada kemampuan bahasa Indonesia untuk tetap peka dan
produktif dalam menghadapi perkembangan zaman dalam segala
dimensi kehidupan.

Kedua ranah ini secara diametral berhubungan dengan
simbolitas kebudayaan Indonesia dengan tetap memberi ruang terhadap
bahasa daerah/etnis dan bahasa asing memerkaya bahasa Indonesia.
Elaborasi kebahasaan ini pada gilirannya akan mempercepat proses
perkembangan bahasa Indonesia yang adaptif menangkap setiap
wacana yang terus-menerus berubah berdasarkan gerak peradaban dan
tetap tegas menunjuk pada pondasi kebudayaan bangsa. Usaha-usaha
yang patut dilakukan untuk menunjang masalah ini, diantaranya sudah
dilakukan oleh Pusat Bahasa dengan menerbitkan sejumlah
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Pembakuan Istilah, ejaan, dan Kosakata
Pembakuan istilah, ejaan, dan kosakata adalah upaya
konsolidasi tata bahasa Indonesia di dalam memberikan ciri terhadap
bahasa Indonesia. Ciri tersebut dapat melambangkan karakter,
kekhususan, serta nilai keistimewaan bahasa Indonesia, dibandingkan
dengan bahasa-bahasa lain. Pembakuan dan pembentukan ini pula,
pada ranah politik merupakan akumulasi penegasan rasa berkebangsaan
sehingga Indonesia dapat menunjuk dirinya melalui bahasa yang
dimiliki. Secara kultural, pembakuan dan pembentukan berperan
memudahkan kita membedakan aksioma sintagmatik dan paradigmatik
wawasan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia.

c. Pemekaran istilah dan Kosakata
Konsep pemekaran istilah dan kosakata merupakan konsensus
dari para ahli linguistik. Lebih memberian ruang elaborasi terhadap
bahasa daerah/etnis daripada bahasa asing. Konsensus tersebut
menandai proses pemerkayaan khazanah pengetahuan bahasa Indonesia
yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa daerah yang ada di nusantara.
Jika kita berbicara tentang pemekaran istilah, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa (kini Pusat Bahasa) pada tahun 195 telah
mengeluarkan buku pedoman Umum pembentukan istilah yang dasar
yuridisnya tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (kini Menteri Pendidikan Nasional) No. 0196/U/195
tanggal 27 Agustus 1975.

d. Pencendekiaan dan Pemodernan bahasa Indonesia
Berbicara tentang pencendekiaan bahasa Indonesia tidak
terlepas dari upaya pemodernan bahasa Indonesia. Adi Sunaryo dan Sri
Sukesi Adiwimarta (2000; 224) mengatakan “ perkembangan bahasa
Indonesia dalam era globalisasi harus diantisipasi dan diarahkan kepada
pertumbuhan kecendekiaan bahasa, yaitu pemodernan bahasa
Indonesia. Dalam kaitan denga pemodernan bahasa Indonesia itu,
Moeliono (1981;114) mengatakan, “makna pemodernan bahasa
mencaup usaha menjadikan bahasa itu bertaraf sederajat secara
fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim disebut bahasa
berkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu dapat juga dianggap
proses penyertaan bahasa Indonesia sebagai warga keluarga bahasa di
dunia yang memungkinkan penerjemahan timbal balik di dalam
berbagai ragam wacana.

Adapun ciri kemodernan bahasa itu, menurut Adi Sunaryo dan
Sri Sukesi Adiwimarta (2000;224) ditandai oleh sifat terbuka dan
bersistem dalam pemanfaatan kata dan maknanya sesuai dengan
konteks dan pemakaiannya, sehingga pemakai bahasa Indonesia harus
mampu mengntisipasi dan memperkukuh jati diri dengan menyediakan
perangkat rambu-rambu kaidah, khususnya tentang penyerapan
kosakata dan istilah asing dan daerah dalam perkembangan dan
pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia.

e. Pemutakhiran isu bahasa Indonesia
Pemutakhiran isu bahasa Indonesia yang dimaksud merupakan
upaya penyerasian keperluan komunikasi modern di berbagai bidang
kehidupan seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan.
Pemutakhiran ini sebangun dengan proses pemodernan dan
pencendekiaan bahasa Indonesia (Syamsuri, 2006). Pemutakhiran isu
kebahasaan ini pula diharapkan mampu memetakan perkembangan
wacana kehidupan yang setiap waktu mengalami perubahan, sehingga
diperlukan suatu usaha untuk menangkap kecenderungan ini di dalam
pemenuhan penggunaan bahasa Indonesia.

f. Daya Saing Bahasa Indonesia
Daya saing suatu bangsa terletak pada kemandirian peran dan
eksistensinya dengan bangsa-bangsa lain. Suatu bangsa yang berdaya
saing merupakan perwujudan dari kemampuan suatu bangsa dalam
berkompetisi di mata dunia. kemampuan yang dimaksud adalah
pengembangan kualitas mutu yang dimiliki bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan,
terutama bahasa tulis, perlu ditingkatkan mutunya agar seluruh
dokumen tulis kita menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia yang
taat pada kaidah/sistem bahasa. Peningkatan mutu penggunaan bahasa
Indonesia itu meliputi bidang ilmu dan teknologi serta kebudayaan.
Upaya itu meliputi bahasa Indonesia pada karya ilmiah, buku
rujukan/acuan, media massa, karya seni, dan sebagainya. Ada dua
langkah yang dapat ditempuh, yaitu (1) penelitian terhadap semua jenis
dan ragam dokumen tulis dan lisan (2) pemeriksaan semua bahan yang
akan dicetak terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Strategi pertama
ditempuh untuk memperbaiki dokumen yang telah dihasilkan sehingga
pada penerbitan selanjutnya tidak terjadi kelemahan penggunaan
bahasa dalam publikasi tersebut. Demikian juga, pemeriksaan rekaman
bahasa lisan (terutama media televisi yang amat strategis itu) akan
sangat bermanfaat dalam perbaikan publikasi (atau siaran) selanjutnya.

Sementara itu, strategi kedua ditujukan untuk mencegah pencetakan
dan peredaran buku/publikasi yang penggunaan bahasanya tidak baik.
Jika hal itu dapat dilakukan secara berkelanjutan, pada saatnya bahasa
Indonesia akan memiliki kewibawaan di mata masyarakat
pendukungnya. Upaya peningkatan mutu bahasa Indonesia juga harus
ditujukan pada percepatan pengembangan kata dan istilah dalam bahasa
Indonesia.

Daya saing bahasa Indonesia juga dapatlah dibangun melalui
pengembangan sarana kebahasaan. Berbagai upaya di atas harus diikuti
dengan pengembangan sarana kebahasaan. Sarana itu dapat berupa
berbagai buku acuan dan panduan serta sarana informasi kebahasan.
Selain harus tersedia buku tata bahasa dan buku panduan lainnya serta
kamus ekabahasa, untuk keperluan masyarakat Indonesia memasuki
tatanan kehidupan baru, globalisasi, perlu disediakan kamus dwibahasa
Indonesia-asing. Sementara itu, untuk keperluan masyarakat
internasional masuk Indonesia, perlu disediakan kamus bahasa asing-
Indonesia. Penyediaan sarana juga meliputi perangkat informasi
kebahasaan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronis. Penyediaan
kepustakaan yang memadai dan terlengkap di Indonesia harus menjadi
sasaran utama penyediaan fasilitas itu. Semua itu dilakukan untuk
menjadikan lembaga kebahasaan ini menjadi pusat informasi tentang
bahasa di Indonesia. Sarana informasi yang dibangun harus
memungkinkan kemudahan bagi masyarakat, nasional maupun
internasional, mengakses berbagai informasi yang mereka perlukan dari
tempat mereka. Penyediaan falsilitas itu juga sekaligus memberikan
layanan yang prima kepada masyarakat, secara nasional ataupun secara
internasional.

2.3 Peran Kaum Muda dalam mendorong Pengembangan bahasa
Indonesia
Siapa sangka seorang calon dokter kemudian menjadi
gerilyawan. Siapa menduga sosok sastrawan tiba-tiba berubah menjadi
ulama militan yang hidupnya terus terancam. Che Guevara dan Sayyid
Qutb adalah figur yang merubah semua harapan akan kemapanan.
Walau mereka memiliki kesempatan untuk menjadi orang mapan tapi
itu semua ditinggalkan. Pendidikan yang didapat tidak kemudian jadi
tangga sosial mendapat jabatan. Che Guevara lebih memilih untuk
menjadi gerilyawan dan Sayyid Qutb kemudian ikut dalam gerakan
Ikhwanul Muslimin14. Kita mungkin tak terlampau percaya apa
pendidikan yang sekarang ini dapat mencetuskan sikap sebagaimana
kedua orang itu. Kesadaran tumbuh ketika pendidikan yang didapat
hanya membawa kebutaan pada realitas sosial. Apa yang diperoleh di
bangku kelas ternyata bedah jauh dengan kenyataan keji yang
dipampang oleh kenyataan. Kontradiksi itu membuat kesadaran
melawan itu tumbuh dan muncul dengan cepat: keduanya menolak
untuk membungkuk pada sistem pendidikan yang keji. Che

Memutuskan untuk memulai perjalanan bermotor dan menyaksikan
bagaimana kesedihan menyentuh wajah-wajah penduduk miskin.
Sayyid Qutb bukannya kagum melihat Eropa tapi sikap perih dan sedih
meyaksikan bagaiman nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak disana.
Potret kedua pemuda tersebut merupakan sketsa semangat
perjuangan dan perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni
struktur sosial, di mana mereka dilahirkan. Di Indonesia Kehadiran
kaum muda dalam panggung sosial-politik bangsa Indonesia selalu
berada pada garis terdepan. Perubahan yang tercipta selalu melalui
proses naratif perjuangan nasion muda15. Pergerakan-pergerakan
pemuda di dalam merebut kemandirian suatu negara sudah teruji dan
tidak dapat ditampik dalam kilas balik sejarah direpublik ini. Mulai dari
berdirinya Budi Utomo sebagai perkumpulan pemuda pertama pada
tahun 1908, Sumpah pemuda 1928 yang telah memosisikan bahasa
Indonesia sebagai jati diri kebangsaan, gerakan pemuda di Medan
14 Lihat Eko Prasetyo, Jadilah Intektual Progresif!, Yogyakarta, Resist Book, 2007,
hlm, 21
15 Lihat Pramoedia Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Jakarta,
Lentera Dipantara, oktober 2003, hlm, 40
tahun 1933, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan reformasi
yang menggulingkan orde baru tahun 1998, kesemuanya itu digerakkan
oleh kaum muda. Sepatutnyalah prestasi ini menjadi spirit untuk
menata perjalanan peradaban dalam ruang konteks sudah berganti.
Dari Perjalanan waktu, tampaknya gelombang semangat kaum
muda terus menggeliat menunjukkan bingkai di masing-masing zaman.
Pada era postmodernis sekarang ini, prestasi gemilang yang telah
ditorehkan generasi muda terdahulu, diwarnai oleh maraknya sikap dan
perilaku beberapa kaum muda yang cenderung apatis, skeptis, anarkis,
dan pesimistis menatap masa depan bangsa. Anarkisme di beberapa
kampus, kasus tawuran pelajar, kasus NAFZA, pornografi, dan seabreg
fenomena-fenomena lain yang mengemuka adalah sisi lain dari
kehidupan kaum muda. Perilaku yang telah melabrak keluhuran budaya
bangsa yang mengajarkan pencerahan dan kearifan budi pekerti.

Lantas, pertanyaannya, adakah yang salah dari proses pendidikan kita
selama ini, yang di dalamnya pelajaran bahasa Indonesia menjadi
pelajaran wajib di sekolah-sekolah?, masihkah kaum muda tidak
menyadari bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dengan darah
sebagai tebusannya16 tidak cukup dijadikan pegangan untuk
memperbaiki tatanan kebangsaan kita?, ataukah kaum muda sebagai
jargon perubahan, hanyalah sebatas bayang-bayang sejarah yang tidak
mungkin terulang lagi?.

Jika masalahnya pendidikan, maka pertanyaannya kemudian
adalah pendidikan macam apakah yang telah melahirkan pemuda
seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir atau Haji Agus Salim.
Sekolah seperti apa yang kemudian meluluskan anak-anak muda yang
punya pikiran raksasa dan tindakan besar. Sebab zaman mereka tumbuh
adalah masa kolonialisme primitif sedang tumbuh begitu kejam dan
keras. Masa itu dunia sedang mengalami pertarungan ideologi yang
keras dan pertempuran yang tidak henti antar berbagai negara. Pemudapemuda
itu tumbuh tidak di masyarakat yang sudah mengalami
kemajuan pendidikan tetapi di tengah iklim feodal yang msid
mencekik. Dalam usia yang masih belasan tahun mereka punya pikiran
16 Lihat Sagimun MD, “Peranan Pemuda, dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi,
Jakarta; PT Bina Aksara, 1989, 245.
yang melampaui batas-batas geografis negeri, dan bahkan usia 20-an
ada banyak diantara mereka yang menjadi pemimpin gerakan17.
Tan Malaka misalnya, dalam sejarah adalah salah satu pencetus
sekolah SI yang sangat anti kolonial dan itu sebabnya sekolah itu
dipaksa tutup oleh Belanda. Sekolah guru (kweekschooll), dimana Tan
Malaka sempat mendapat pendidikan, resmi dibuka pada bulan april
1825 dengan batas murid yang diterima 14-17 tahun dan mereka harus
berasal dari keluarga baik-baik18. Sementara Agus Salim adalah
seorang diantara banyak tokoh pergerakan yang beranggapan bahwa
pendidikan kolonial hanya meluluskan manusia-manusia budak yang
kelak akan menghamba pada sistem penjajah. Di tahun 1912, Haji
Agus Salim mendirikan sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche Scholl)
di kota Gedang sebagai petunjuk kalau dirinya tak setuju dengan model
pendidikan kolonial. Tidak hanya itu, di didiknya anak-anak Agus
Salim dengan caranya sendiri dan sejarah mengetahui bagaimana
kecerdasan anak-anak Salim.19

Dalam bahasa sederhana, pendidikan pada masa-masa itu
merupakan cara untuk menegaskan di mana posisi kita! Itu pulalah
yang kemudian membangun hubungan antara murid dan guru bukan
semata-mata fungsional melainkan ideologis. Pendidikan dipandang
bukan saja sebagai upaya mentransfer pengetahuan melainkan juga
taktik bagi kaum pergerakan. Pendidikan, pada masa itu adalah upaya
pembebasan. Itulah yang membuat Syahrir dan Hatta kemudian
mendirikan gerakan yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia,
yang tujuannya, pertama-tama hendak mendidik, dan dengan demikian
memetakan jalan menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, tujuan
pendidikan, bukanlah menciptakan agitasi melainkan untuk
membawakan kejernihan.20

Kilasan historis ini membawa kita pada jawaban mengapa
pendidikan mampu mencetak manusia-manusia besar, mereka adalah
para pemuda yang tangguh. Jika kita ingin melampaui apa yang sudah
17 Makalah Eko Prasetyo, Ideologi Pendidikan; Pencarian Tanpa Sandaran Historis,
Yogyakarta, Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Yogyakarta, 2006.
18 Harry Apoeze, Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1897-1925, Jakarta,
Grafitti, 2000.
19 Lihat Seratus Tahun Haji Agus Salim dalam Eko Prasetyo, Yogyakarta, 2005.
20 Lihat Rudolf Mrazek, Sjahrir, Politi dan Pengasingan di Indonesia, YOI, 1996
dihasilkan oleh pendidikan kolonial, maka mandat pendidikan melalui
pelajaran bahasa Indonesia adalah upaya mencerdaskan sekaligus
keperpihakan kepada kepentingan luas rakyat. Pelajaran bahasa
Indonesia di sekolah-sekolah haruslah dikembalikan pada fungsi
pembebasan dan keberpihakan, bukan hanya memenuhi kepentingankepentingan
pasar. Ideologi kebahasaan tidak hanya ditemukan dalam
bunyi Undang-Undang Kebahasaan melainkan ikut dihidupkan dalam
praktik-praktik pembelajaran.

Dalam perspektif bahasa Indonesia, kaum muda berada pada
kondisi yang memprihatinkan. Menjadi masalah terhadap penanganan
masalah kebahasaan. Dalam hal penggunaan bahasa, kelompok
masyarakat, utamanya kaum remaja, mempunyai sikap mental yang
memandang bahasa asing lebih bernilai tinggi. Mereka cenderung
merasa lebih gagah kalau menggunakan istilah asing, baik menyangkut
nama diri, nama toko/usaha, maupun nama kelompok. Penggunaan
bahasa asing di tempat-tempat umum, termasuk penggunaan bahasa
Inggris untuk menamai perumahan mewah, dikhawatirkan akan
menjadikan bahasa Indonesia tergerus zaman, seiring dengan
perkembangan teknologi dan informasi global (Dendi Sugono dalam
Abdullah, 2004).

Pada ranah lain, posisi kaum muda dianggap sebagai obyek,
yakni menjadi sasaran pembinaan bahasa Indonesia. Faktor ini secara
psikologis membangun mental kaum muda menjadi subordinat dari
para praktisi bahasa, baik itu dari kalangan guru dan ahli bahasa.
Dengan sendiri posisi ini membentangkan jarak antara kaum muda dan
kaum tua dalam hal penguasaan kebahasaan. Pada posisi subordinat,
kaum muda cenderung pasif, sehingga transformasi kesadaran yang
diharapkan sangat jauh dari harapan. Sementara kalangan generasi
muda dapat pula diharapkan untuk melakukan pengembangan bahasa
Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Hayono Isman (1998;71) bahwa
dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, generasi
muda dapat ditempatkan pada dua posisi, yaitu posisi subyek dan posisi
obyek. Pada posisi subjek, kaum muda sebagai pelaku, sebagai
pembina dan pengembang bahasa Indonesia, sedangkan pada posisi
obyek, kaum muda merupakan sasaran pengembangan bahasa
Indonesia.

Dalam rangka melakukan pengembangan bahasa Indonesia,
kaum muda haruslah berperan mengambil bagian demi terwujudnya
masyarakat madani21melalui bahasa Indonesia. Peran yang dimaksud
adalah mereposisi tanggung jawab menjadi subyek atau pelaku
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, bukan lagi sebagai
objek dari usaha pembinaan bahasa Indonesia. Posisi ini
memungkinkan kaum muda untuk mengakselerasi perubahan sikap dan
minat serta penerimaan terhadap bahasa Indonesia, yang selama ini
banyak terjadi digenerasi muda. Peran-peran kaum muda ke depan
sebagai subyek perubahan diharapkan menjadi transformator,
ideologisator, serta transmitor bahasa Indonesia di dalam mengawal
agenda pemerkayaan, pemodernan, pencendekiaan, serta pemutakhiran
bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab kebudayaan nasional.

3 Penutup
3.1 Kesimpulan
Bahasa adalah imperium. Bahasa pun dapat pula menjadi
agenda imperialisme diberbagai bidang kehidupan, baik dicapai melalui
kekuatan fisik, kolaborasi politis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan
pada umumnya.
Imperium merupakan akar kata dari imperial yang berasal dari
bahasa latin. Pada perkembangan selanjutnya, populer diistilahkan
imperialisme. Imperium berarti memerintah, hak untuk memerintah,
kekaisaran atau kerajaan. Kaitannya dengan imperium peradaban
bahasa Indonesia adalah dekonstuksi tatanan bahasa Indonesia yang
kokoh dan berwibawa di tengah bahasa etnik nusantara yang mampu
mengambil posisi strategis di antara bahasa-bahasa asing yang masuk
dan berkembang di Indonesia. Deskripsi gagasan untuk membangun
imperium peradaban yang terbentuk dari akar kebangsaan Indonesia
melalui bahasa Indonesia terlihat dari tiga ranah, yakni (1) bahwa
sumpah pemuda telah meletakkan akar ke-Indonesiaan melalui bahasa
Indonesia sebagai bahasa bangsa, bahasa persatuan, dan bahasa lintas
keragaman budaya yang merepresentasikan cita-cita luhur kebangsaan.
(2) sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki batas wilayah
hukum dan teritorial yang jelas yang didorong dengan cita-cita luhur.
Batas wilayah kenegaraan tersebut mensyaratkan penegasan ranah
21 Lihat Dendy Sugono,(Ed.)”Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Jakarta:
Penerbit Progres, 2003
kebahasaan yang tegas pula dan diatur oleh perundang-undangan yang
diakui dan dinyatakan resmi.
Posisi ini meniscayakan bahasa Indonesia haruslah memiliki
kekuatan hukum/yuridis sebagai kekauatan bangsa yang dapat
meletakkan dasar-dasar kebangsaan bahkan membangun milenium
peradaban sendiri. (3) perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang
bergerak melintasi waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya
pertemuan dengan berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan
gerak peradaban. Di titik ini, bahasa Indonesia harus menjadi persentasi
kehendak, cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri
kokoh sebagai imperium suatu negara yang berdaulat. Imperium bahasa
Indonesia inilah yang akan memberi daya terhadap jati diri serta
kehormatan bangsa Indonesia.

Kebangkitan Bangsa, melalui bahasa Indonesia akan terbentuk,
jika saja kita mampu membangun etos kebahasaan melalui penguatan
moral bahasa Indonesia serta pendayagunaan daya saing bahasa
Indonesia sebagai jati diri bangsa. Di titik ini, peran kaum muda dalam
mereposisi perannya menjadi subyek perubahan akan memegang
peranan penting dalam gerak peradaban keindonesiaan. Peran yang
dimaksud haruslah sebangun dengan agenda imperium peradaban
bahasa Indonesia. Jika kaum muda dapat memainkan perannya sebagai
subordinat bagi proses pembinaan bahasa Indonesia, melainkan ordinat
dari proses pengembangan kebahasaan Indonesia.

3.2 Saran
Ada beberapa saran yang hendak disampaikan penulis dalam
makalah pada kongres bahasa Indonesia IX :
a. Sebaiknya ke depan diperlukan upaya untuk mentransformasi
kesadaran sejarah bahasa Indonesia, sebab, memiliki pengaruh
positif terhadap proses ideologisasi kebahasaan Indonesia.
b. Dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah,
hendaknya memasukkan pelajaran-pelajaran sejarah bahasa
Indonesia sebagai refleksi kritis terhadap identitas kebangsaan.
c. Undang-Undang kebahasaan sebagai payung hukum kenegaraan
harus segera ditetapkan sebagai perundang-undangan di Indonesia.
Hal ini dapat mendorong bahasa Indonesia yang cerdas, kompetetif,
bermutu dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Ambo Enre. 2004. Membangun Minat Berbahasa
Indonesia dalam Era Globalisasi (Makalah).Makassar.
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ahmadinejad, Mahmud. 2008. Manifestasi Identitas Iran di New
York, diterjemahkan dari buku berbahasa Parsi yang berjudul
Hoviyat-e Iran dar New York. Iran, International Unon of
Muslim University Student.
Alwi, Hasan. 2000. Pelestarian Bahasa Daerah”dalam Hasan Alwi,
dkk. peny. Bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Jakarta;
Pusat Bahasa.
Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (Ed.). 2000. Politik Bahasa. Jakarta:
Pusat Bahasa.
Apoeze, Harry. 2000. Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik,
1897-1925. Jakarta; Grafitti.
Day, Tony and Keith Foulcher.1998. Nation, Region and the Politics
of Language and Culture in Modern Indonesia. Sydney:
Presented in a International Workshop on Postcoloniality and
the Question of Modern Indonesian Literature conducted in
University of Sydney.
Faruk. 2008. Belenggu Pasca-Kolonial;Hegemoni dan Resistensi
dalam Sastra Indonesia.Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Fashri, Fauzi. 2007. Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi
Reflektif Pemikiran Pierre Boerdieu. Jakarta Juxtapose.
Gunarwan, Asim. 1983. Reaksi Subyektif terhadap Bahasa Indonesia
Baku dan Nonbaku: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa”,
dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. Jakarta: PPPB,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Karman, Yonky . 2007. Menyoal Politik Bahasa (Artikel), Kompas.
Kridaklasana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistk. Jakarta; PT.
Gramedia Pustaka Utama.
33
Mrazek, Rudolf. 1996. Sjahrir, Politki dan Pengasingan di Indonesia,
Jakarta; YOI.
Moeliono, Anton. 1981. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta:
Djambatan.
Nasution, Dahlan. 1991. Politik Internasional; Konsep dan Teori.
Jakarta, Penerbit Erlangga.
Piliang, Yasraf Amir. 2003. Hipersemiotika; Tafsir Kultural Studies
Atas atinya Makna. Bandung; Jalasutra.
………………………. 2006. Sebuah Dunia yang Dilipat. Yogyakarta,
Jalasutra.
Prasetyo, Eko. 2005. Ideologi Pendidikan; Pencarian Tanpa
Sandaran Historis (Makalah), Yogyakarta; Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
…………………. 2007. Jadilah Intektual Progresif!, Yogyakart :
Resist Book.
Toer, Pramoedia Ananta. 2003. Realisme Sosialis dan Sastra
Indonesia. Jakarta; Lentera Dipantara.
Ratna, Nyoman Kutha. 2008. Postkolonialisme Indonesia; Relevansi
Sastra. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Said, Edwar W. 1994. Orientalisme. Bandung; Pustaka.
……………….. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan; Membongkar
Mitos Hegemoni Barat. Bandung; Mizan.
Sagimun MD, Sagimun. 1989. Peranan Pemuda, dari Sumpah
Pemuda sampai Proklamasi. Jakarta; PT Bina Aksara.
Sugono, Dendy (ed.). 2003. Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat
Madani. Jakarta: Penerbit Progres.
Sunaryo, Adi dan Sri Sukesi Adiwimarta.2000. Pengembangan Istilah
dalam Era Globalisasi dalam Alwi, dkk. Peny. Bahasa
Indonesia dalam Era Globalisasi, Pemantapan Peran Bahasa
sebagai Sarana Pembangunan Bangsa. Jakarta; Pusat Bahasa.
34
Syamsuri, Andi Sukri. 2006. Pencendekiaan Bahasa Indonesia;
Tinjauan Pembentukan Istilah dan Laras Bahasa. Disertasi.
Makassar; Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Thompson, John B. 1991. Pierre Bourdieu, Language and Simbolic
Power. Cambridge; Polity Press.
Zakaria, Barnadi. 2005. Prospek Bahasa dan Sastra Indonesia dalam
pandangan mahasiswa (Makalah). Jakarta; Pusat Bahasa-
UNJ-IMABSII.
35
RIWAYAT PENULIS
Nama lengkap : Barnadi Zakaria, S. Pd
Tempat dan tanggal Lahir : Takalar, 14 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister
Alamat tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Riwayat pendidikan : a. SD Inpres Garonggong (1989-1995)
b. SLTP Negeri 1 Marbo Takalar (1995-
1998)
c. SMA Negeri 1 Takalar (1998-2001)
d. S1 Unismuh Makasar (2002-2006)
Pengalaman Organisasi : a. Ketua IRM Takalar (200-2002)
b. Ketua Hikmah dan Advokasi IRM Sul-
Sel (2004-2006)
c. Ketua HMJ Bahasa dan Sastra Indonesia
Unismuh Makassar (2004-2005)
d. Ketua BEM FKIP Unismuh Makassar
(2005-2006)
d. Ketua Komunitas Musikalisasi Puisi
Indonesia (KOMPI) Sul-Sel (2008-2013)
e. Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa
Bahasa dan Sastra Indonesia se Indonesia
(IMABSII) periode 2004-sekarang.
Karya yang Pernah : a. Prospek Bahasa dan Sastra Indonesia dalam
di tulis dan dipublikasikan Pandangan Mahasiswa (Makalah pada Seminar
Kebahasaan dan Kesusteraan Indonesia yang
di selenggarakan oleh Pusat Bahasa
kerjasama
Univ. Negeri Jakarta dan IMABSII tahun
2005.
b. Gender dalam novel Perempuan di Titik Nol
karya Nawal El Saadawi (Skripsi, 2006)
c. Ku tunjuk Tuhan di Menara Kampus (novel,
tetapi belum diterbitkan, 2006).
36

Barnadi Zakaria.
Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Se -Indonesia
(IMABSII)

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: