Anak-anak pergi jauh bereksplorasi dengan bahasa mereka, tak apa.
Buku-buku pengetahuan yang menjadi inspirasi mereka, tetap menggunakan bahasa baku atau resmi.
Mereka akan kembali pulang…

Saya ingin tahu dimana kira-kira bisa mendapatkan standarisasi subtitle drama asing ke dalam bahasa indonesia.

Thanx,
Diana

bangsa kita di bangun dengan segala perjuangan segenap rakyat Indonesia dengan di proklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.Sebagai bagian dari rakyat Indonesia di harapkan semua lapisan masyarakat berkewajiban membantu pemerintah mengisi kemerdekaannya.Program pemerintah yang sekarang menjadi prioritas utama adalah memberantas korupsi baik mikro maupun makro,dan tanpa dukungan dari masyarakat program tersebut akan berjalan tidak sesuai tujuan.Tahun 2010 Indonesia di harapkan bisa bebas dari segala tindakan korupsi dan korupsi itu sudah jelas sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mewujudkan 2010 Indonesia bebas korupsi tentunya partisipasi segenap masyarakat Indonesia dengan menginformasikan ke instansi terkait yang berwenang memberantas korupsi di negara ini.
contoh dugaan korupsi di PLN yang sangat merugikan negara,dan selama ini rakyat terbebani dengan kenaikan biaya listrik,sedangkan PLN itu sendiri milik negara yang seharusnya meringankan beban rakyat.
Apabila sekarang PLN sedang di ungkap dugaan korupsinya ,hal ini sangat melegakan hati rakyat agar tahun berikutnya PLN bisa menjadi mitra rakyat.

Dalam berkas putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Bambang S, SH menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan mark-up anggaran dana pengadaan sarana sekolah SD/MI seperti rak buku, buku pelajaran, buku umum dan buku cerita anak.

Karena perbuatannya itu, negara telah dirugikan sebesar Rp 83.937.878. “Jelas, perbuatan terdakwa ini telah bertentangan dengan UU Pemberantasan Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 2001,” jelasnya di sela-sela persidangan.

Selain itu, kata dia, dikuatkan dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 pasal 55 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Selain penjara, PN Kabupaten Madiun juga menghukum terdakwa agar mengembalikan uang pengganti kepada negara sebesar Rp 83.937.878.

“Atas perbuatannnya itu, terdakwa divonis 1 tahun dan 2 bulan serta subsidaer 6 bulan kurungan penjara. Bila uang pengganti itu tidak bisa dibayar, maka terdakwa menggantinya dengan kurungan penjara,” tegasnya.

Dilaporkan vonis majelis hakim PN Kabupaten Madiun, ternyata lebih ringan dari tuntan jaksa penuntut umum (JPU) Maksun SH. Sidang sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara serta uang pengganti Rp 83.937.878.

mencuatnya kasus di atas sungguh sangat membuat prihatin,sebagai pendidik kami hanya berharap kasus di atas hanya terjadi sekali saja karena menyangkut perkembangan pendidikan di negara Indonesia.Negara kita akan tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura apabila negara kita masih ada tindak korupsi .

Kami berempat (Aming aminudin, W Haryanto, Farid Tausikal, dan Styo Wahydi telah minta maaf atas kekhilapan kami, yang telah melontarkan korupsi di balai bahasa surabaya melalui berbagai situs. Mulanya iseng, ternyata jadi masalah besar. kami mulanya selalu tersiinggung karena kami diatur kedisiplinan ketat, sehingga kami tdk mampu masuk pk. 7.30 sehingga terlambat datang. Abesen sudah dicoret tentu kami tidak bisa tanda tangan tiga kali sehari karena syarat dapat uang makan harus ttd 3 kali sehari. kami hanya mampu ttd 2 kali sehari. Jadi tidak diusulkan uang makan ke negara. hilanglah uang makan kami. Kami khilap itu. tidak ada indikasi korupsi di kantor kami. Tidak ada sunat-menyunat uang makan dan gaji sebesar 5000,-. uang 5000,- itu kewajiban kami karena sebagai dana sosial bagi karyawan yang sakit, melahirkan, atau kesusahan. Dana joglo kami tidak tahu, tapi hasil pemeriksanaan dana itu 63 jt bukan 100 jt. Kami berempat mohon jangan ada tanggapan miring lagi kepada kantor kami. Saya dan styo hanya ikut-ikutan yang tua, aming atau Amir Tohar, yang sejak tahun 2000 selalu bersikap keras terhadap atasannya. Mohon MAAF sekali lagi.

korupsi harus di tindak sampai ke hulu dengan segera.
Korupsi Membuat Indonesia Terbelakang Moralnya

Korupsi telah membuat bangsa Indonesia terbelakang secara moral dan etika, kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.

“Kondisi itu disebabkan rambu-rambu ajaran agama, keluhuran budaya, dan kesantunan bermasyarakat menjadi hilang akibat korupsi,” katanya pada seminar membangun budaya anti korupsi di Kampus UII, Kamis.

Buruknya indikator “corruption perception index” dan “world governance indicators” menunjukkan Indonesia gagal menjadi bangsa yang jujur sehingga korupsi membudaya.

“Data `transperancy international` juga menunjukkan Indonesia pada 2006 menjadi negara dengan `corruption perception index` urutan 130 dari 160 negara,” katanya.

“World governance indicators” menunjukkan efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan kontrol terhadap korupsi sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi mengalami tren negatif dibandingkan sebelum masa reformasi.

Ia mengatakan, korupsi juga menggerus hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera dan lebih baik sehingga jumlah penduduk miskin dan pengangguran pun meninggi.

Warga miskin pada 2008 mencapai 34,96 juta atau 15,42 persen total penduduk. Penduduk yang masuk dalam tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 8,14 persen atau 9,26 juta orang.

“Hal itu merupakan gambaran masih lemahnya efektivitas kebijakan bagi rakyat akibat masifnya korupsi,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) itu.

Ironisnya, di tengah praktik masif korupsi, akhir-akhir ada gejala atau upaya sistematis untuk menghadang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seharusnya dianggap sebagai musuh bersama.

Ia mengatakan, pungli di sekolah merupakan korupsi karena yang melakukan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, pungli yang ada di sekolah swasta juga bisa masuk kategori korupsi karena sebagian guru yang mengajar juga PNS yang diperbantuKkan di sekolah swasta.

Tidak hanya di tingkat sekolah, katanya, pungli di lingkungan perguruan tinggi saat penerimaan mahasiswa baru juga masuk kategori tindak pidana korupsi. “Jaksa Agung Hendarman Supandji telah memerintahkan para kajati dan kajari agar memantau pungli yang terjadi pada masa penerimaan siswa baru ini,” katanya.

Ia menyatakan, di tahun-tahun sebelumnya, pungli di sekolah kurang mendapatkan prioritas dari kejaksaan untuk diusut sebagai tindak pidana korupsi. “Tahun sebelumnya, korupsi di pelayanan umum agak dikesampingkan.Namun mulai tahun ini akan menjadi prioritas yang akan ditangani, termasuk yang terjadi di sekolah,” tegasnya.

Marwan memperingatkan kepada PNS yang terlibat dalam pelayanan publik agar tidak melakukan pungli. “Di Palu sudah ada karyawan BPN yang terlibat korupsi karena melakukan pungli dalam pelayanan sertifikat,” katanya.

Kasus pungli PSB muncul lagi dalam beberapa hari terakhir ini di berbagai daerah di Indonesia. Orang tua murid baru SMAN 4 Bekasi Jawa Barat misalnya, memprotes pungutan uang awal tahun oleh pihak sekolah Rp 1 juta per siswa.

Ny. Nario Sulistyaningsih (42), salah seorang orang tua murid baru di sekolah itu mengaku, keberatan membayar biaya awal tahun itu. “Saya keberatan dikenakan biaya Rp 1 juta untuk sumbangan awal tahun di SMAN 4 karena tidak jelas peruntukannya,” ujarnya.

Sementara itu, neburut anggota Komisi D DPRD Kab. Temanggung Jateng, Masrohan, besar pungutan di sekolah berkisar Rp 1,25 juta hingga Rp 3 juta per siswa. “Jumlah Rp 1,25 juta itu minimal di luar uang seragam. Artinya, masih ada pungutan lagi. Sekolah berdalih pungutan itu sumbangan pembangunan dan uang praktik. Itu harus dibayar kontan,” katanya.

pungutan liar di penerimaan siswa baru sudah menjadi cerita klise dan hal ini tentunya sangat memberatkan wali murid di mana saja,seperti yang terjadi di kota Bangkalan.
kami hanya mohon pihak berwenang mengusut segala pungutan liar yang menyusahkan wali murid.