1. Pendahuluan
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.364
Km2 dengan jumlah penduduk 2.502.383 jiwa atau kepadatan rata-rata
16,30 jiwa/Km2. Dari jumlah penduduk itu, sekitar 70% adalah
penduduk pribumi. Jumlah penduduk pribumi diperkirakan 1.500.000.
Dengan luas, jumlah penduduk pribumi, dan penyebaran penduduk
seperti itu di Kalimantan Tengah dijumpai tiga puluh enam bahasa
pribumi. Jika jumlah penduduk pribumi saja dibandingkan dengan
jumlah bahasa pribumi maka akan didapat rasio 1 : 41.667. Artinya
setiap bahasa rata-rata memiliki penutur lebih kurang empat puluh satu
ribu orang.

Bahasa pribumi di Kalimantan Tengah lazim disebut sebagai
bahasa Dayak. Dari tiga puluh enam bahasa pribumi yang terdapat di
Kalimantan Tengah, hanya sebuah bahasa yang berklasifikasi standard.
Terdapat juga dua buah bahasa klasik. Selebihnya, terdapat sebelas
bahasa berklasifikasi vernacular dan dua puluh dua bahasa
berklasifikasi dialek (Poerwadi, 1995).

Berdasarkan analisis mengenai fungsi-fungsi bahasa daerah di
Kalimantan Tengah (Poerwadi, 1995) menjelaskan bahwa di
Kalimantan Tengah terdapat dua puluh dua bahasa yang berfungsi
sebagai bahasa group (g1), yaitu sekitar 61% dari jumlah bahasa di
Kalimantan Tengah. Di samping itu juga terdapat sebelas bahasa atau
sekitar 30% berfungsi sebagai bahasa group (g2). Sisanya. masingmasing
dua bahasa berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas (4%) dan
bahasa berstatus khusus (5%). Hanya sebuah bahasa pribumi yang
berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas. Hal ini sudah menunjukkan
bahwa sebagian besar bahasa pribumi hanya digunakan sebagai sarana
komunikasi di lingkungan yang sangat terbatas yaitu antara anggota
sesuku.

Sekitar 78% (dua puluh delapan buah) bahasa daerah di
Kalimantan Tengah merupakan bahasa kelas VI, yakni bahasa yang
jumlah penuturnya kurang dari 5% jumlah penduduk. Selain bahasa
kelas VI, di Kalimantan Tengah juga terdapat 17% (enam buah) bahasa
kelas V, 3% (sebuah) bahasa kelas III, dan 5% (dua buah) bahasa
khusus. Di samping itu juga terdapat sebuah bahasa mayor (may),
empat buah bahasa minor (min), tiga puluh enam bahasa tidak memiliki
tulisan (W0) dan sebuah bahasa yang memiliki tulisan (W1) (satusatunya
bahasa di Kalimantan Tengah yang mempunyai tulisan adalah
bahasa Jawa : jadi bukan merupakan bahasa pribumi). Di Kalimantan
Tengah juga terdapat sebuah bahasa yang dijadikan mata pelajaran (s),
dan sebuah bahasa yang digunakan untuk keperluan pendidikan (e)
Jika dilihat dari kategori dan fungsinya didapat simpulan bahwa
sekitar dua puluh tiga buah bahasa merupakan bahasa berstatus khusus
(spec1). Ini berarti bahwa sekitar 63% bahasa daerah di Kalimantan
Tengah hanya berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam kelompok
yang sangat terbatas. Di samping itu terdapat tujuh bahasa (sekitar
20%) berstatus khusus (spec2) yaitu bahasa yang dipakai untuk
berkomunikasi dengan anggota kelompok suku. Tiga buah bahasa
religius (R) dua di antaranya berstatus khusus religius (spec). Berikut
ini disajikan tabel jumlah penutur, fungsi, dan klasifikasi bahasa yang
terdapat di Kalimantan Tengah.

TABEL 1
JUMLAH PENUTUR, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BAHASA
DI KALIMANTAN TENGAH
Bahasa/ Dialek Penutur* Fungsi Klasifikasi
1. Bahasa Lawangan 14.858 g 2-VI –spec2-WO V
a. Dialek Taboyan 11.759 g 1-VI- spec1-WO D
b. Dialek Bawo 3.726 g1-VI- spec1WO D
2. Bahasa Bayan 12.249 g2-VI- spec2-WO V
a. Dusun Malang 2.570 g1-VI- spec1-WO D
3. Bahasa Maanyan 117.347 g2-V- spec2-WO V
a. Dialek Dusun Pepas 2.648 g1-VI- spec1-WO D
b. Dialek Dusun Witu/
Kalahien
5.000 g1-VI- spec1-WO D
4. Bahasa Paku 500 g2-VI- spec2-WO V
5. Bahasa Ot Danum 50.000 g2-VI- spec2-WO V
6. Bahasa Siang 32.368 g2-VI- spec2-WO V
7. Bahasa Murung 10.649 g2-VI- spec2-WO V
a. Dialek Kalorih 6.407 g1-VI- spec1-WO D
8. Bahasa Seruyan 8.000 g1-VI- spec1-WO V
9. Bahasa Ngaju 659.000 w-III- s-e-r-may-
WO
S
a. Dialek Baru 2.500 g1-VI- spec1-WO D
b. Dialek Rungan 10.000 g1-VI- spec1-WO D
c. Dialek Katingan 30.500 g1-VI- spec1-WO D
10. Bahasa Bakumpai 80.703 g2-V- min-WO V
a. Dialek Magantis 1.500 g1-VI- spec1-WO D
3
b. Dialek Mentaya 30.000 g1-VI- spec1-WO D
c. Dialek Sampit 75.000 g2-V- min-WO D
d. Dialek Sebangau 7.000 g1-VI- spec1-WO D
e. Dialek Mendawai 2.500 g1-VI- spec1-WO D
11. Bahasa Tamuan 10.000 g1-VI- spec1-WO V
12. Bahasa Lamandau 20.000 g2-V- spec2-WO V
a. Dialek Pangkut 3.500 g1-VI- spec1-WO D
b. Dialek Delang 10.250 g1-VI- spec1-WO D
c. Dialek Melata 1.600 g1-VI- spec1-WO D
13. Bahasa Kotawaringin 9.038 g2-V- spec2-WO V
a. Dialek Kumai 57.224 g1-VI- spec1-WO D
b. Dialek Sukamara 9.030 g1-VI- spec1-WO D
c. Dialek Kuala Jelai 7.000 g1-VI- spec1-WO D
14. Bahasa Kaninjal 1.000 g1-VI- spec1-WO V
15. Bahasa Pangunraun 0 r-spec-WO C
16. Bahasa Sangen 0 r -spec-WO C
1.305.426
17. Bahasa-bahasa Lain (bukan
pribumi: Banjar, Jawa,dll)
698.684
Jumlah 2.004.110

TABEL 2
REKAPITULASI JUMLAH PENUTUR BAHASA DAYAK
Bahasa/ Dialek Penutur
Maanyan, Lawangan, Bayan, Paku 170.657
Ot Danum, Siang, Murung 99.424
Seruyan, Kaninjal 9.000
Ngaju 702.000
Bakumpai 196.703
Lamandau, Tamuan 45.350
Kotawaringin 82.292
Jumlah Penutur Bahasa Dayak 1.305.426
Jumlah Penutur Bahasa 698.684
Jumlah Penduduk 2.004.110
Keterangan : Formula Stewart (1962) dan Fergusson(1971) yang
menggambarkan di mana, kapan, dalam ranah apa bahasa itu dipakai,
jumlah penutur, kategori. Tradisi tulisan,

1. g1 : alat komunikasi dalam kelompok kecil (keluarga dari
keompok besar)
2. g2 : alat komunikasi dalam kelompok besar
3. r : religion
4. w : wider communication
5. e : education
6. s : school subject
7. l : literary
8. III : jumlah penuturnya 25% atau lebih dari jumlah
penduduk
9. V : jumlah penuturnya sama dengan atau lebih 5% dari
jumlah penduduk
10. VI : jumlah penuturnya kurang dari 5% dari jumlah
penduduk
11. may : bahasa mayor, memiliki salah satu dari tiga syarat: (1)
bahasa asli yang jumlah penuturnya sekurang-kurangnya 25%
dari jumlah penduduk atau satu juta orang, (2) merupakan
bahasa resmi, (3) bahasa itu merupakan bahasa yang dipakai
dalam pendidikan lebih dari 50% tamatan sekolah menengah.
12. min : bahasa minor, memiliki salah satu dari dua syarat: (1)
bahasa asli yang jumlah penuturnya kurang dari 25% tetapi
lebih dari 5% jumlah penduduk atau lebih dari 100.000 orang,
(2) bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah
dasar dan mempunyai buku teks selain yang dipakai di sekolah
dasar.
13. spec : bahasa dengan status khusus, memiliki salah satu
dari persyaratan (1) digunakan dalam lingkungan keagamaan,
(2) sastra, (3) pada tingkat sekolah menengah, (4) digunakan
oleh sejumlah orang sebagai lingua franca di suatu tempat, (5)
digunakan dalam peringkat umur tertentu. Bahasa dengan status
spec1 digunakan sebagai lingua franca di suatu tempat yang
lebih sempit dari spec2 yang menjadi lingua franca di wilayah
yang lebih luas.
14. WO : memiliki tulisan tetapi tidak dipakai atau tidak
memiliki tulisan
15. W1 : memiliki tulisan dan dipakai untuk hal yang bersifat
pribadi
16. V : vernacular, bahasa daerah yang memiliki otonomi
dalam perkembangannya .
17. D : dialect, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok
bahasawan tertentu dari suatu kelompok bahasawan.
18. C : classic, bahasa yang sudah kehilangan vitalitas namun
memiliki standar, otonomi, dan sejarah.

Keterangan* : Jumlah penutur merupakan jumlah perkiraan. Jumlah
penutur yang sesungguhnya sulit dipastikan. Jumlah
penutur tersebut diproyeksikan dari sebaran jumlah
penduduk di Kalimantan Tengah menurut BPS
Kalteng 2006 (lihat Tabel 3). Penggunaan angkaangka
itu untuk menunjukkan bahwa jumlah penutur
bahasa pribumi (Dayak) di Kalmantan Tengah tidak
ada yang mencapai satu juta orang. Oleh karena itu
patokan penutur satu juta orang untuk bahasa
berkategori may atau min tidak dapat digunakan.
Berikut ini disajikan tabel jumlah rumah tangga,
penduduk dan jenis kelamin menurut kabupaten atau
kota.

TABEL 3
JUMLAH RUMAH TANGGA, PENDUDUK DAN JENIS
KELAMIN
MENURUT KAB./KOTA TAHUN 2006
Penduduk
Kabupaten/Kota
Rumah
Tangga Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kotawaringin Barat 53,451 106.830 99.282 206.112
2. KotawaringinTimur 77.083 165.597 149.877 315.474
3. Kapuas 91.290 176.124 175.455 351.579
4. Barito Selatan 31.675 62578 60.351 122.929
5. Barito Utara 26.298 58.394 55.612 114.006
6. Sukamara 10.297 19.219 16.961 36.180
7. Lamandau 15.031 28.523 27.388 55.911
8. Seruyan 26.145 57.172 50.489 107.661
9.Katingan 32.743 69.480 63.569 133.049
10.Pulang Pisau 29.392 59.977 58.231 118.208
11.Gunung Mas 18.635 45.003 41.025 86.028
12.Barito Timur 22.570 43.089 42.066 85.155
13.Murung Raya 21.020 45.832 42.185 88.017
14. Palangka Raya 43.277 91.072 92.729 183.801
Jumlah 2006 498.907 1.028.890 975.220 2.004.110

2005 483.214 1.005.986 952.442 1.958.428
2004 454.521 982.507 931.281 1.913.788
2003 436.628 964.855 905.852 1.870.707
2002 454.977 939.365 895.000 1.834.365
*Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2006 (BPS Kalimantan
Tengah)

Selanjutnya, Poerwadi (1995) menunjukkan adanya berbagai
pola pemakaian bahasa daerah. Beberapa pola dapat diambil sebagai
pola umum pemakaian bahasa di Kalimantan Tengah. Pola umum yang
dimaksud adalah bahwa bahasa group (g1) maupun group (g2) masih
menjadi pilihan pertama pemakaian bahasa. Namun demikian, bahasa
nasional (bahasa Indonesia) dan bahasa komunikasi luas (w), yaitu
bahasa Ngaju dan bahasa Banjar sudah menjadi tantangan atau pesaing
bagi pemilihan dan pemakaian bahasa group. Tampaknya, ada
kecenderungan di daerah perkotaan bahasa group (g2) maupun (g1)
mulai kehilangan pemilih. Pola pemakaian bahasa di kota cenderung
didominasi oleh bahasa komunikasi luas dan bahasa Indonesia. Bahasa
group (g1) dan (g2) mendominasi daerah pedesaan. Hal ini sejalan
dengan komposisi penduduk, yaitu faktor homogenitas (di pedesaan)
dan heterogenitas (di perkotaan).

Persaingan antara bahasa group (g1) atau (g2) dengan bahasa
komunikasi luas terutama terjadi karena adanya faktor partisipan, topik,
setting, suasana dan saluran. Faktor mana yang paling berpengaruh
akan menentukan pemilihan dan pemakaian bahasa. Namun yang
hendak dikatakan di sini adalah kecenderungan “kekalahan” bahasa
group (g1) atau (g2) dari bahasa komunikasi luas jika terdapat
kesempatan untuk memilih satu di antaranya. Hal ini menimbulkan
kesan bahwa bahasa group merupakan bahasa rendah (low language)
sedangkan bahasa komunikasi luas merupakan bahasa tinggi (high
language).

Jika Kondisi ini tetap bertahan maka akan terjadi polarisasi
pemakaian bahasa yang dapat mengganggu proses komunikasi sosial.
Pada akhirnya gangguan proses komunikasi itu akan menjadi potensi
konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
Jika program pemerintah dalam bidang transmigrasi dan
pertanian berhasil dijalankan maka akan terjadi perubahan besar dalam
struktur penduduk pedesaan. Perubahan itu antara lain menyangkut
heterogenitas penduduk, yang secara tidak langsung berarti juga
heterogenitas bahasa.

Oleh karena terjadi heterogenitas penduduk atau bahasa maka
pola pemakaian bahasa tidak lagi didominasi oleh peran penting bahasa
group (g1). Jika hal ini sudah terjadi maka tidak tertutup kemungkinan
bahasa group (g1) akan tersingkir dan pola pemakaian bahasa di daerah
pedesan akan mengalami pergeseran. Kedudukan bahasa group (g1)
kemungkinan besar akan digantikan oleh bahasa group (g2) untuk
komunikasi dalam suku maupun dalam kelompok suku. Bahasa
komunikasi luas (w) dan bahasa Indonesia akan lebih berperan.
Melihat kondisi yang demikian ada beberapa hal yang dapat
terjadi pada pola pemakaian dan prospek bahasa daerah pada masa
depan. Diperkirakan jumlah bahasa di Kalimantan Tengah pada masa
datang akan lebih menyempit dan pola pemakaiannya akan lebih
sederhana. Penyempitan dan penyederhanaan itu terutama akan
menimpa bahasa-bahasa yang berklasifikasi dialek. Dan jika tidak ada
penangann yang sistematis dan serius, maka bahasa yang kini
berklasifikasi vernacular pun akan mengalami penurunan klasifiksi
untuk selanjutnya mengalami nasib yang sama dengan dialek.

Jika bahasa yang berklasifikasi dialek dan vernacular
mengalami devitalisasi maka akan terjadi perubahan pola pemakaian
bahasa. Bahasa yang akan dijadikan alat komunikasi luas adalah bahasa
yang berklasifikasi standard, sementara banyak anggota masyarakat
yang belum menguasai bahasa tersebut. Adalah kerugian yang amat
besar dalam bidang nonmaterial yang tak ternilai harganya bila hal-hal
itu terjadi. Dengan adanya devitalisasi vernacular dan dialek
memungkinkan generasi muda tidak lagi mengenal bahasa warisan
nenek moyang mereka. Oleh karena itu diperlukan strategi penanganan
bahasa Dayak yang hampir punah dan sudah punah

2. Situasi Kebahasaan di Kalteng dan Kecenderungan Masa
Depannya
Tanner (1982) menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah
setidak-tidaknya memiliki tiga kecenderungan. Ketiga kecenderungan
itu adalah (a) cenderung akan hilang atau punah (b) cenderung akan
bertahan hidup dan (c) cenderung akan berintegrasi dengan bahasa
yang memiliki fungsi yang lebih besar/luas. Suatu bahasa memiliki
kecenderungan punah , jika penuturnya tidak setia atau penuturnya
sedikit. Suatu bahasa memiliki kecenderungan bertahan hidup jika
penuturnya setia, penuturnya banyak, memiliki tradisi tulis, dan ada
usaha pembakuan. Suatu bahasa cenderung akan berintegrasi dengan
bahasa yang memiliki fungsi yang lebih luas jika dominasi bahasa yang
lebih luas terhadap bahasa yang lebih kecil terjadi.

Pendapat Tanner tersebut masih relevan dengan kondisi bahasa
Dayak di Kalimantan Tengah. Meskipun ada sedikit pergeseran namun
yang terjadi di Kalimantan Tengah mirip dengan yang dikemukakan
oleh Tanner. Kecenderungan perubahan fungsi bahasa yang terjadi di
Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
1) Di pedesaan, bahasa group1 maupun bahasa group2 masih menjadi
pilihan pertama pemakaian bahasa. Namun demikian bahasa
Indonesia, bahasa Ngaju, dan bahasa Banjar sudah menjadi
tantangan dan pesaing bagi pemilihan dan pemakaian bahasa group.
2) Di daerah perkotaan ada kecenderungan bahasa group1 dan bahasa
group2 mulai kehilangan penutur. Pemakaian bahasa cenderung
didominasi oleh bahasa komunikasi luas (Ngaju, Banjar) dan
bahasa Indonesia.
3) Perubahan struktur sosial dan komposisi penduduk (pendatang dan
pribumi) menyebabkan terjadinya heterogenitas penduduk.
Heterogenitas penduduk menyebabkan heterogenitas bahasa. Dalam
hal ini peran bahasa group1 dan group2 akan tergerus. Oleh karena
itu bahasa group1 dan group2 memiliki kecenderungan punah lebih
besar dari bahasa yang berstatus sebagai bahasa komunikasi luas.
4) Seleksi alamiah akan mengatur bahasa mana yang bertahan dan
bahasa mana yang akan punah.

Berdasarkan kecenderungan yang terjadi di Kalimantan Tengah
itu, sudah ada tiga peristiwa bahasa. Pertama terjadi kepunahan bahasa.
Kedua terjadi bahasa yang terdevitalisasi dan hampir punah. Ketiga
terjadi bahasa yang tetap bertahan.
Kelompok bahasa yang mengalami kepunahan adalah bahasa
Sangen dan bahasa Pangunraun. Kedua bahasa itu sekarang hanya
digunakan pada upacara adat. Oleh karena itu kedua bahasa ini
cenderung berfungsi sebagai bahasa religius. Hanya para balian dan
para dukun saja yang bisa menggunakan kedua bahasa ini.
Kelompok bahasa yang kedua adalah kelompok bahasa yang
mengalami devitalisasi. Bahasa-bahasa yang termasuk dalam kelompok
ini adalah bahasa-bahasa yang berfungsi sebagai bahasa group1 dan
group2. Padahal, sebagian besar bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah
berfungsi sebagai bahasa group1 dan group2. Bahasa-bahasa di
Kalimantan Tengah yang sangat potensial terdevitalisasi dan hampir
punah adalah (1) kelompok bahasa Lawangan, termasuk dialek
Taboyan dan Bawo, (2) kelompok bahasa Bayan, (3) kelompok bahasa
Paku, (4) Kelompok bahasa Siang, (5) kelompok bahasa Murung, (6)
kelompok bahasa Seruyan, (7) kelompok bahasa Tamuan, (8)
kelompok bahasa Lamandau beserta dialek-dialeknya, dan (9)
kelompok bahasa Kotawaringin beserta dialek-dialeknya.
Kelompok bahasa ketiga adalah kelompok bahasa yang
diperkirakan akan tetap bertahan. Setidaknya terdapat tiga bahasa yang
memiliki kecenderungan tetap memiliki vitalitas tinggi. Ketiga
kelompok bahasa itu adalah (1) kelompok bahasa Maanyan, (2)
kelompok Bahasa Ngaju, termasuk di dalamnya adalah bahasa Ot
Danum dan Katingan, dan (3) kelompok bahasa Bakumpai beserta
dialek-dialeknya.

Bahasa-bahasa yang termasuk kelompok satu dan kelompok dua
adalah bahasa-bahasa yang sudah mengalami penurunan vitalitas.
Stewart (dalam Fishman, ed. 1968: 536) menyatakan bahwa vitalitas
bahasa adalah use of the linguistic system by an unisolated community
of native speakers. Hal itu mengisyaratkan bahwa keberadaan
masyarakat penutur asli yang hidup menjadi suatu hal yang penting
bagi kehidupan bahasa itu. Satu bahasa dapat punah atau hilang
vitalitasnya karena penutur aslinya sudah tidak ada. Semakin banyak
dan penting penutur asli bahasa itu semakin besar keterpakaian
bahasa itu dan semakin besar pula peluang untuk standarisasi dan
kemandiriannya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah dan rendah status
penutur asli bahasa tersebut makin besar kemungkinan bahasa itu
direakasi sebagai alat yang cacat dan tercemar, tidak pantas untuk
digunakan.

Berdasarkan pendapat Stewart tersebut dapat disimpulkan
bahwa penyebab kepunahan suatu bahasa antara lain adalah sebagai
berikut.
1) Ketidaksetiaan penutur terhadap bahasanya (sikap terhadap
bahasanya)
2) Jumlah penutur yang sedikit
3) Penutur yang terpencar-pencar yang mengakibatkan
terpolarisasinya penggunaan bahasa
4) Hilangnya vitalitas bahasa yang disebabkan oleh rendahnya status
sosial penuturnya. Fungsi bahasa yang terbatas pada bahasa group 1
dan group 2
5) Status bahasa yang mayoritas merupakan bahasa minor.
6) Perubahan komposisi penduduk,
7) Transformasi sosial budaya
Ketidak setiaan penutur terhadap bahasanya dan jumlah penutur
yang sedikit merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi
kepunahan bahasa. Sementara itu, penutur yang terpencar dan
rendahnya status sosial penuturnya memperlemah peran sosial bahasa
itu. Oleh karena peran sosialnya rendah, maka daya tahan untuk
hidupnya juga lemah. Apalagi jika status bahasa itu adalah bahasa
minor.

Hal yang juga dapat memengaruhi kepunahan bahasa adalah
perubahan komposisi penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kalimantan
Tengah terutama disebabkan oleh masuknya transmigran ke
Kalimantan Tengah. Baik transmigran mandiri maupun transmigran
yang didanai pemerintah secara bertahap hingga saat ini terus
berlangsung. Saat ini sudah ada sekitar 700 ribu penduduk Kalimantan
Tengah yang merupakan pendatang, baik dari Kalimantan Selatan,
Jawa, maupun dari tempat lain. Para transmigran itu juga hidup
terpencar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan banyaknya
transmigran yang masuk ke Kalimantan Tengah akan terjadi
transformasi sosial budaya. Jika ketahanan bahasa-bahasa daerah tidak
baik, maka dengan sendirinya bahasa-bahasa dan budaya daerah
setempat akan terdevitalisasi.

3. Alternatif Penanganan:
Telah dikemukakan bahwa berdasarkan kecenderungan yang
terjadi di Kalimantan Tengah terdapat tiga kelompok bahasa Dayak.
Pertama kelompok bahasa Dayak yang sudah punah. Kedua Kelompok
bahasa Dayak yang berpotensi segera punah atau hampir punah. Ketiga
kelompok bahasa Dayak yang tetap bertahan hidup.
Terhadap ketiga kelompok bahasa ini dperlukan penanganan
yang strategis. Penanganan untuk setiap bahasa yang mengalami
devitalisasi dapat berbeda-beda, tergantung pada penyebab
devitalisasinya. Pada umumnya terdapat delapan alternatif penanganan
bahasa-bahasa Dayak yang sudah punah dan hampir punah. Kedelapan
alternatif penanganan itu adalah sebagai berikut.
1) Memilah bahasa apa yang harus tetap dilestarikan dan mana yang
“dibiarkan” terdevitalisasi.
2) Revitalisasi bahasa yang mungkin masih tetap bisa bertahan.
3) Mengusahakan standarisasi terhadap bahasa yang memiliki status
yang baik, agar tidak mengalami devitalisasi.
4) Menumbuhkan sikap posistif penutur bahasa dan memotivasi
penutur untuk tetap menggunakan bahasanya.
5) Mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan
pengembangan dan pelestarian bahasa yang lebih komprehensif.
6) Penelitian dan pendokumentasian bahasa bahasa daerah secara
tuntas dan menyeluruh. Penelitian dan pendokumentasian tidak
boleh hanya berhenti pada aspek struktur bahasa. Penelitian dan
pendokumentasian akan lebih berguna jika dilakukan pada
kandungan nilai budaya yang terdapat pada bahasa itu. Misalnya
kandungan nilai sastranya, kandungan nilai-nilai kehidupan yang
tersimpan dalam bahasa itu.
7) Pewarisan nilai budaya tidak cukup hanya dilakukan secara lisan
(tradisi lisan) pewarisan nilai budaya juga harus dilakukan melalui
tulisan.
8) Membuat program strategis untuk memetakan bahasa-bahasa di
Kalimantan Tengah. Pemetaan yang dimaksud bukan hanya
mengidentifikasi bahasa dan tempat bahasa itu dituturkan.
Pemetaan bahasa itu harus disertai dengan prediksi terhadap masa
depan bahasa-bahasa yang hidup di Kalimantan Tengah.

Bahasa-bahasa yang sudah punah dapat ditangani dengan cara
(6) yaitu dengan penelitian dan pendokumentasian secara tuntas dan
menyeluruh. Penelitian dan pendokumentasian tidak hanya berhenti
pada aspek struktur bahasanya. Penelitian dan pendokumentasian
seyogyanya dilakukan pada aspek kandungan nilai dan budaya yang
terdapat pada kedua bahasa itu, misalnya kandungan nilai sastranya,
kandungan nilai-nilai kehidupan yang tersimpan dalam bahasa itu.
Bahasa-bahasa yang sudah punah juga dapat ditangani dengan
cara (7) yaitu pewarisan nilai budaya melalui tulisan. Pewarisan budaya
tidak cukup hanya dilakukan secara lisan (tradisi lisan). Pewarisan nilai
budaya juga harus dilakukan melalui tulisan. Pewarisan nilai-nilai
dengan tradisi tulis akan lebih kuat daripada dilakukan melalui tradisi
lisan.

Bahasa-bahasa yang berpotensi untuk terdevitalisasi ditangani
dengan berbagai cara, terutama, cara (1) sampai dengan (7). Langkah
pertama untuk menangani bahasa yang berpotensi untuk punah adalah
mengidentifikasi dan memilah bahasa yang harus tetap dilestarikan dan
yang “dibiarkan” terdevitalisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk
memusatkan perhatian pada langkah-langkah berikutnya. Jika sebuah
bahasa memiliki penutur sedikit dan penuturnya tidak setia
menggunakan bahasanya maka tidak ada gunanya mempertahankan
bahasa itu tetap hidup. Namun, jika sebuah bahasa memiliki penutur
yang setia dan berjumlah relatif banyak maka bahasa itu perlu
“diselamatkan”.

Bahasa yang dibiarkan terdevitalisasi selanjutnya ditangani
dengan cara (6) dan (7), seperti penanganan terhadap bahasa yang
sudah punah. Bahasa yang akan tetap dipertahankan, ditangani dengan
cara (2), (3), (4), (5), (6), dan (7). Dengan kata lain, bahasa yang akan
tetap dipertahankan harus direvitalisasi, distandarisasi dan didorong
untuk tetap digunakan.

Revitalisasi dapat dilakukan dengan cara mengajarkan bahasa
itu sebagai muatan lokal pembelajaran bahasa di Sekolah Dasar.
Revitalisasi juga dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap
positif penutur bahasa dan memotivasi penutur untuk tetap
menggunakan bahasanya. Di samping itu tetap diperlukan peran
pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengembangan dan
pelestarian bahasa yang lebih komprehensif.

Revitalisasi harus disertai dengan usaha lain, yaitu standarisasi
terhadap bahasa yang memiliki status yang baik itu. Standarisasi perlu
dilakukan karena dengan adanya standarisasi kedudukan bahasa itu
akan semakin kokoh. Standarisasi juga mencerminkan adanya
kemantapan dan kemapanan bahasa itu. Perlu diingat bahwa bahasabahasa
di Kalimantan Tengah belum ada yang terstandarisasi. Hal ini
menyebabkan terjadinya polarisasi pemakaian bahasa baik secara lisan
maupun tulisan.

4. Penutup
Penanganan bahasa Dayak yang hampir punah dan bahasa yang
sudah punah tetap perlu dilakukan. Masalah ini berhubungan dengan
warisan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak. Masalah ini juga
berhubungan dengan akar budaya yang dimiliki masyarakat Dayak.
Jika tak ada secuilpun budaya yang dapat diwarisi oleh masyarakat
Dayak (terutama yang bahasanya sudah punah dan hampir punah) maka
masyarakat Dayak dapat kehilangan akar budayanya. Generasi muda
Dayak akan sangat mungkin hidup dalam budaya baru yang tidak
mengakar kuat. Dengan kata lain, generasi muda Dayak akan
kehilangan orientasi budaya leluhurnya dan berubah arah kepada
budaya baru yang belum jelas arahnya.
Penanganan bahasa Dayak yang hampir punah dan yang sudah
punah tidak akan berhasil jika dilakukan setengah-setengah. Perlu kerja
sama yang sinergis antara agen-agen budaya Dayak, pemerintah daerah
dan semua pemangku budaya Dayak. Peran pemerintah daerah menjadi
penting karena pemeliharaan budaya daerah menjadi hak otonomi
pemerintah daerah.

Berbagai alternatif penanganan yang telah disajikan tidak akan
berhasil jika para pemangku budaya Dayak tidak diikutsertakan dalam
proses penanganannya. Oleh karena itu, diharapkan peran aktif pemilik
budaya Dayak untuk menyelamatkan kebudayaannya. Tidak ada yang
ingin generasi muda Dayak kehilangan orientasi budaya Dayaknya.
Model penanganan bahasa Dayak yang hampir punah dan sudah
punah ini kemungkinan dapat juga diterapkan pada penanganan bahasabahasa
lain yang memiliki kecenderungan dan karakteristik pola
pemakaian bahasa yang sama. Karakteristik itu antara lain adalah
sedikitnya jumlah penutur bahasa dan fungsi bahasa group yang sangat
terbatas. Keadaan yang mirip, mungkin terjadi di Papua, dan Maluku.

KEPUSTAKAAN
Abas, H. 1983. Fungsionalisasi Bahasa Melayu Sebagai Norma
Supranasional dan Bahasa Komunikasi Luas: Suatu Perspektif
Sosiolinguistik Tahun 2000. Ujungpandang: Unhas
Alwasilah, A.Ch. 1989. Sosiologi Bahasa. Bandung: Angkasa
Asmah, H.O. 1975.ed. Essays on Malaysian Linguistics. Kuala Lumpur
: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah, H.O.1979. “Lnguages of Malaysia”. dalam Papers on Southeast
Asian Languages, Llamzon, T.A., ed. (3–76). Singapore:
Singapore University Press for SEAMEO RELC.
Bell, R.T. 1976. Sociolinguistics, Goals, Approaches and Problems
London: B.T. Batsford Ltd.
Burlings, R. 1970. Man’s Many Voices. New York: Holt, Rinehart And
Winston, Inc.
Kantor wilayah Depatemen Transmigrasi dan PPH RI Propinsi
Kalimantan Tengah.1994. “Sekilas Mengenal Transmigrasi Di
Kalimantan Tengah”. Palangkaraya: Kanwil Deptrans dan PPH
Kalteng.
Kridalaksana, H. 1984. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia
Ferguson, C.A. 1971. “National Sociolinguistic Profile Formulas”
dalam Ferguson, CA ed. Language Structure and Language
Use.Standford:Standford University Press.
Fishman, J.A. 1968.ed. Readings in the Sociology of Language. The
Hague: Mouton.
Fishman, J.A. 1972. Language in Sociocultural Change. California :
Stanford University Press
Gonzalez, A.B. 1979. “Language and Social Development in the
Pacific Area”. Makalah dalam Kongres Pasifik ke-14 di
Khabarovsk USSR.
Halim, A. 1976. ed. Politik Bahasa Nasional I dan II. Jakarta : Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Halim, A. 1981. ed. Bahasa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta : Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Hartmann,RRK and F.C. Stork. 1972. Dictionary of Language and
Linguistics. London: Applied Science Publisher Ltd
Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Tengah. 2006. “Kalimantan
Tengah dalam Angka”. Palangkaraya : Kantor Statitik Propinsi
Kalimantan Tengah
Kridalaksana, H. 1974, Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa. Ende: Nusa
Indah.
LLamzon, T.A. 1979. ed. Papers on Southeast Asian Languages.
Singapore: Singapore University Press for SEAMEO RELC.
Nababan, PWJ. 1979. “Sociocultural Context of Indonesian Languages.
dalam Llamzon, T.A. ed. Papers on Southeast Asian Languages.
Singapore: Singapore University Press for SEAMEO RELC.
Nababan, PWJ. 1981.”Ethnic Language Maintenance a Nationalism: a
Research Problem”. dalam Halim. A. Bahasa dan
Pembangunan Bangsa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa.
Ngabut, Y. dkk. 1985. Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito
Selatan. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Depdikbud.
Poerwadi, P. dkk. 1992. “Perbandingan Bahasa-bahasa di Kalimantan
Tengah”. Palangkaraya: Balai Penelitian Universitas
Palangkaraya.
Poerwadi, P. dkk. 1993. “Analisis Leksikostatistik Terhadap Bahasabahasa
di Kalimantan Tengah”. Palangkaraya: Balai Penelitian
Universitas Palangkaraya.
Poerwadi, P. dkk. 1995. “Profil Situasi Kebahasaan di Kalimantan
Tengah”. Palangkaraya: Balai Penelitian Universitas
Palangkaraya.
Riwut, T. 1993. Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan.
Jogyakarta : P.T. Tiara Wacana.
Sankoff, G. 1975. Language Use in Multilingual Societies, Some
Alternative Approaches. London: B.T. Batsford LTD
Stewart, W.A. 1968. “A Socolinguistic Typology for Describing
Multilingualism” dalam Fishman J.A. Readings in the
Sociology of Language. The Hague: Mouton.
Trudgill, P. 1974. Sociolinguistics: An Introduction. Harmondsworth:
Penguin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Dr. Drs. Petrus Poerwadi, M.S.
Tempat dan Tanggal lahir : Surakarta, 21 November 1959
Alamat : Jalan Murai I No. 09 Palangkaraya
73112
Telepon : (0536) 3228881; 08123309865;
petruspoerwadi@Yahoo.Com
Status Perkawinan : Kawin
Jumlah Anak : 2 (dua)
Nama Isteri : Yosefa Maria Sri Retno Widiarni
Nama anak : 1. Renate Adi Larasati (Mahasiswa Fak.
Kedokteran Gigi-Unair)
2. Yohanes Baptista Handaru Purnasakti
(Mahasiswa Fakultas
Teknologi Industri – ITS)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Dosen FKIP
Universitas Palangkaraya
NIP : 131413443
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV-C
Jabatan : Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan:
1. SDN Kartanegara, Singosari – Malang Tamat tahun 1972
2. SMPK St. Yosef Malang Tamat tahun 1975
3. SMAK St. Albertus (Dempo) Malang Tamat tahun 1979
4. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Malang,
Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (S-1) Tamat tahun 1983
5. Fakultas Pascasarjana Program Studi Linguistik
Universitas Hasanuddin, Makassar (S-2) Tamat tahun 1991
6. Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (S-3) Tamat tahun 2005
Riwayat Pekerjaan:
Sejak tahun 1984 sampai sekarang menjadi dosen (PNS) di FKIP
Universitas Palangkaraya
Konsultan Penelitian pada Tim Penelitian Balai Bahasa Provinsi
Kalimantan Tengah 2007—2008
Penyunting Ahli Jurnal Suar Betang: 2007–sekarang
Penyunting Ahli Jurnal Pendidikan LPMP Kalimantan Tengah: 2006–
sekarang
Penyuluh Bahasa Indonesia 1990—sekarang
Beberapa penelitiannya mengenai bahasa Dayak telah diterbitkan oleh
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Petrus Poerwadi
FKIP Universitas Palangkaraya

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan ruang lingkup masalah seperti yang telah dituangkan di atas, maka masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah model sinektik yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan menulis? Pertanyaan itu dirinci lagi seperti berikut.
1) Seberapa besar tingkat keterlibatan atau aktivitas siswa kelas I SMP Negeri 13 Palembang dalam proses belajar mengajar menulis dengan menggunakan model sinektik?
2) Aspek-aspek manakah yang dapat ditingkatkan dengan penerapan model sinektik?
3) Aspek-aspek manakah yang berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas siswa dalam menulis?
4) Dalam proses belajar mengajar menulis, model pembelajaran manakah yang lebih efektif meningkatkan kreativitas siswa, model sinektik atau model konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Mengkaji seberapa besar tingkat keterlibatan atau aktivitas siswa kelas I SMP Negeri 13 dalam proses belajar mengajar menulis dengan menggunakan model sinektik.
2) Mengkaji aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dengan penerapan model sinektik.
3) Mengkaji aspek-aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas siswa dalam menulis.
4) Menguji efektivitas model pembelajaran di antara model pembelajaran sinektik dan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kreativitas menulis siswa kelas I SMP Negeri 13 Palembang.

1.4 Asumsi Penelitian
Penelitian ini didasarkan atas sejumlah asumsi sebagai berikut:
1) Setiap siswa memiliki kemampuan menulis dan kemampuan berpikir kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda.
2) Kemampuan menulis merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa.
3) Kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih.
4) Kemampuan menulis dapat diukur melalui tes.
5) Kreativitas menulis siswa dapat ditingkatkan.

1.5 Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya salah pengertian tentang konsep-konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah seperti yang dituangkan di bawah ini.
1) Model Sinektik dapat dipahami sebagai strategi mempertemukan berbagai macam unsur, dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh satu  pandangan baru (Gordon,1980:168).
2) Model kuasi kuasi eksperimen didefinisikan sebagai model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen, yang di dalamnya ditandai dengan kegiatankegiatan: penyajian materi pelajaran dalam bentuk permasalahan untuk dipecahkan sendiri oleh siswa, bimbingan guru berupa jawaban-jawaban singkat atau pertanyaanpertanyaan pengarah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan cara untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3) Model Konvensional didefinisikan sebagai model pembelajaran yang diterapkan pada kelas kontrol/pembanding, yang di dalamnya ditandai dengan penyajian pengalamanpengalaman yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan pemberian informasi oleh guru, pemberian ilustrasi atau contoh soal oleh guru, diskusi dan tanya jawab sampai akhirnya guru merasa apa yang telah diajarkannya dapat dimengerti oleh siswa.
4) Kreativitas dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya (Supriadi,1994:7). Kreatifitas juga didefinisikan sebagai kemampuan umum untuk mencipta sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah,
atau kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara  unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain kreativitas merupakan proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan (masalah) ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasilnya.
5) Kemampuan Menulis adalah kemampuan siswa dalam menulis karangan dengan memperhatikan aspek kebahasaan yang tercermin dalam penggunaan kata, kalimat, dan mekanika penulisan.

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini akan berupa temuan empiris dari penerapan model sinektik dalam meningkatkan kreativitas menulis dalam konteks pembelajaran menulis di SMP.
Temuan tersebut dipandang penting untuk dua kegunaan: teoretis dan praktis. Untuk kegunaan teoretis diharapkan dapat memberi sumbangan konseptual pada pendidikan bahasa, khususnya dalam pembelajaran menulis di SMP. Penerapan konsep tersebut diharapkan dapat memberdayakan Konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Secara konseptual temuan tersebut akan menjadi khazanah keilmuan yang dapat dirujuk oleh
para peneliti, pengambil kebijakan, para guru bahasa Indonesia, atau siapa saja yang menaruh minat pada perkembangan inovasi di bidang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran menulis melalui model sinektik.

Temuan untuk kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan
substansial, khususnya kepada para guru, berupa produk program dan proses penyusunannya. Guru-guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat menerapkan, menguji, dan mengembangkan lebih lanjut dalam upaya menolong siswa tumbuh menjadi anggota masyarakat yang literat.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bernuansa kuantitatif dengan menggunakan rancangan kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah The Matching Only Pretest-Postest Control Group (Fraenkel & Wallen, 1993:243).

3. LANDASAN TEORI
3.1. Penerapan Model Sinektik dalam Meningkatkan Kreativitas Menulis
3.1.1 Hakikat Model
Pada hakekatnya kata “model” memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmu atau pengetahuan yang mengadopsinya. Salah satu definisi model seperti yang dikemukakan Dilworth (1992:74) berikut, “A model is an abstract representation of some real world process, system, subsystem. Model are used in all aspect of life. Model are useful in depicting alternatives and in analysing their performance”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa model merupakan representasi abstrak dari proses, sistem, atau subsistem yang konkret. Model digunakan dalam seluruh aspek kehidupan. Model bermanfaat dalam mendeskripsikan pilihan-pilihan dan dalam menganalisis tampilan-tampilan pilihan tersebut.

3.1.2 Model Pembelajaran Sinektik
Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun (2000:135) semua model mengajar mengandung unsur model berikut: (1) orientasi model, (2) urutan kegiatan (syntax), sistem sosial (social system), (4) prinsip reaksi (principle of reaction), (5) sistem penunjang (support system), dan (6) dampak instruksional dan penyerta (instructional and nurturant effect). Dalam hal ini model pembelajaran sinektik juga harus mencakup semua unsur tersebut.
1. Orientasi Model
Istilah sinektik berasal dari bahasa Yunani yang berarti penggabungan unsur-unsur atau gagasan-gagasan yang berbeda-beda yang tampaknya tidak relevan. Menurut William J.J. Gordon (1980:168), sinektik berarti strategi mempertemukan berbagai macam unsur, dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan baru. Selanjutnya Model Sinektik yang ditemukan dan dirancang oleh William JJ Gordon ini berorientasi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, ekspresi kreatif, empati dan wawasan dalam hubungan sosial.

2. Rangkaian Kegiatan
Unsur kegiatan atau sintaksis merujuk pada rincian atau tahapan kegiatan model sehingga fase-fase kegiatan model tersebut teridentifikasi dengan jelas. Unsur kedua pembangun model sinektik ini adalah proses belajar mengajar sebagai struktur model pembelajaran.
Ada dua strategi dari model pembelajaran sinektik, yaitu strategi pembelajaran untuk menciptakan sesuatu yang baru (creating something new) dan strategi pembelajaran untuk melazimkan terhadap sesuatu yang masih asing (making the strange familiar). Kedua strategi dari model pembelajaran sinektik dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Strategi Sinektik I: Menciptakan Sesuatu yang Baru
Tahap Pertama:
Mendeskripsikan kondisi nyata pada saat itu
Guru mengharapkan siswa mampu mendeskripsikan situasi atau topik
sebagaimana yang dilihat pada saat itu
Tahap Kedua:
Analogi langsung
Siswa mengajukan analogi langsung, memilih salah satu, dan menjelaskan lebih lanjut
Tahap Ketiga:
Analogi langsung
Siswa melakukan analogi sebagaimana
Tahap Keempat:
Konflik kempaan
Siswa membuat deskripsi sesuai tahap I
yang mereka pilih pada tahap kedua dan II, dan mengembangkan konflik
kempaan, dan memilih salah satu
Tahap Kelima:
Analogi langsung
Siswa mengembangkan dan
Menyeleksi analogi langsung lainnya
berdasarkan kempaan
Tahap Keenam:
Ujicoba terhadap tugas semula
Guru meminta siswa meninjau kem-bali
tugas semula dan menggunakan analogi
terakhir dan atau memasukkan
pengalaman sinektik
Tabel 3.2 Strategi Sinektik II: Melazimkan Sesuatu yang Asing
Tahap Pertama:
Input Substantif
Guru memberi informasi topik baru
Tahap Kedua:
Analogi Langsung
Guru mengajukan analogi langsung dan
meminta siswa mendeskripsikan analogi
tersebut
Tahap Ketiga:
Analogi Personal
Guru meminta siswa membuat analogi
personal
Tahap Keempat:
Membandingkan Analogi
Siswa mengidentifikasi dan
Menjelaskan butir-butir yang sama di
antara materi sedang dibahas dan analogi
langsung
Tahap Kelima:
Menjelaskan berbagai perbedaan
Siswa menjelaskan analogi-analogi yang
salah atau berbeda
Tahap Keenam:
Eksplorasi
Siswa menjelaskan kembali topik semula
menurut bahasanya sendiri
Tahap Ketujuh:
Memunculkan Analogi Baru
Siswa memberikan analoginya sendiri dan
menjelaskan mana yang sama atau
berbeda

Berdasarkan dua strategi di atas, penelitian ini menggunakan strategi kedua. Alasannya, strategi ini baik sekali untuk mengembangkan kemampuan kreatif dalam menulis.

3. Sistem Sosial
Sistem sosial menandakan hubungan yang terjalin antara guru dan siswa, termasuk norma atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan untuk pelaksanaan model. Model ini menuntut agar antara guru dan siswa terdapat hubungan yang kooperatif di mana guru menjalankan dwifungsi sebagai pemrakarsa dan pengontrol aktivitas siswa pada setiap tahap.
Selain itu guru menjadi fasilitator bagi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar.

4. Prinsip Reaksi
Prinsip reaksi bermakna sikap dan perilaku guru untuk menanggapi dan merespon bagaimana siswa memproses informasi, menggunakannya sesuai pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tugas penting yang diemban guru pada tahap ini adalah menangkap kesiapan siswa menerima informasi baru dan aktivitas mental baru untuk dipahami dan diterapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Analisis Pascaperlakuan
4.1.1 Perbedaan Kemampuan Menulis Siswa SMPN 13 Palembang Sebelum
dan Sesudah Penerapan Model Sinektik
Secara umum kemampuan menulis siswa sebelum model sinektik diberlakukan termasuk dalam kategori sedang yaitu 61,74%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi guru untuk melatih siswa menulis. Kegiatan menulis atau mengarang biasanya diminta guru dilakukan siswa
setelah libur sekolah. Tema cerita seputar kegiatan liburan. Tulisan atau karangan siswa secara substansi tidak menyentuh aspek kognitif apalagi aspek afektif.
Setelah model pembelajaran model sinektik diberlakukan, keterampilan menulis siswa meningkat menjadi 75,41%. Ini berarti bahwa kemampuan menulis siswa termasuk dalam kategori baik.
4.1.2.Perbedaan Kemampuan Menulis Siswa di Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol Perbedaan kemampuan menulis siswa kelas 1 SMPN 13 Palembang antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah signifikan. Temuan ini berdasarkan hasil uji-t yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan menulis antara kelas yang menerapkan model sinektik dengan kelas yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model sinektik dapat mengembangkan keterampilan menulis siswa.

4.1.3 Keefektifan Model Pembelajaran Sinektik
Untuk mengukur keefektifan sinektik di kelompok kuasi eksperimen digunakan dua bentuk pengujian yaitu uji-t dan uji gain. Berdasarkan analisis data pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran sinektik efektif digunakan di kelompok kuasi eksperimen. Keefektifan model tersebut sejalan dengan temuan Joyce, dkk. (2000:138) bahwa latihan yang dilakukan secara mandiri yang merupakan kontribusi dari model berpikir induktif sebagai fondasi penyusunan model sinektik dapat meningkatkan keefektifan. Kesimpulan tersebut didukung pula oleh pembahasan tentang kualitas proses pembelajaran sinektik.

5. Simpulan
Pelaksanaan pembelajaran menulis berdasarkan model sinektik dirancang berdasarkan model personal, yaitu suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu siswa dengan memperhatikan kehidupan emosional.
Model sinektik sendiri memfasilitasi siswa mengembangkan tiga aspek utama yang dimiliki siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara serempak.

5.1. Simpulan Umum
Pembelajaran bahasa untuk mengembangkan keterampilan menulis dilaksanakan dengan tahap-tahap berikut.
1) Input substantif: guru membagikan bacaan kepada siswa.
2) Analogi langsung: guru menjelaskan tentang bacaan kepada siswa.
3) Analogi personal: siswa membuat karangan sendiri berdasarkan bacaan.
4) Membandingkan analogi: siswa diskusi dengan teman dengan cara kelompok.
5) Menjelaskan berbagai perbedaan: siswa mengadakan diskusi kelas.
6) Eksplorasi: siswa diskusi dengan teman dengan cara kelompok.
7) Memunculkan analogi baru: siswa memberikan karangan yang sudah direvisi.
Berdasarkan hasil analisis proses belajar model sinektik dan penilaiannya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1) Pertemuan I
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa sikap siswa pada umumnya positif. Mereka senang ketika diberitahu bahwa karangannya akan dinilai dan dipajang bagi yang mendapat penilaian yang baik. Pembagian cerpen kepada siswa disambut dengan antusias. Siswa segera membaca cerpen yang diberikan guru dan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang
diberikan guru selanjutnya.
2) Pertemuan II
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa mulai menulis gagasangagasan di kertas buram sambil berdiskusi dengan teman sebangkunya dan sekali-kali bertanya pada guru tentang apa yang belum dipahaminya.
3) Pertemuan III
Hasil observasi mengidentifikasikan bahwa siswa mulai mengembangkan gagasangagasan di kertas buram menjadi beberapa kalimat. Beberapa siswa mengaku kesulitan untuk mengembangkan kerangka karangannya. Namun setelah gurunya membantu dengan memberikan kalimat pertama pada lembar karangannya, mereka mulai berkonsentrasi.
4) Pertemuan IV
Hasil observasi mengidentifikasikan bahwa siswa sudah dapat mengembangkan beberapa kalimat menjadi karangan. Mereka tidak takut karangannya akan dinilai, dan senang pula bisa membaca karangan teman-temannya. Mereka rata-rata menginginkan karangannya di pajang di
kelasnya.
5) Pertemuan V
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa memperbaiki draf karangannya. Sungguh mengharukan, siswa saling membaca draf karangan dan memberi saran perbaikan secara berpasangan. Awalnya mereka berpasangan dengan teman sebangkunya, tetapi kemudian terjadi saling intip, bergerak menemui teman lainnya, berbeda pendapat, dan meminta penjelasan guru.
6) Pertemuan VI
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa proses pada pertemuan V terjadi juga pada pertemuan VI yaitu pada waktu kegiatan mengedit karangan.
7) Pertemuan VII
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa saling membaca karangan teman dalam kelompok kecil (4-5 orang), kemudian memberikan umpan balik terhadap tulisantulisan tersebut, kemudian dilanjutkan membaca tulisan setiap kelompok dan memberikan umpan
balik terhadap kelompok lain. Dalam tahap umpan balik ini, guru dapat memanggil siswa dan membicarakan konsep mereka yang sekarang maupun karangan mereka sebelumnya. Setelah itu, mereka siap untuk membuat naskah akhir.
8) Pertemuan V
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa pada tahap ini telah siap untuk menulis naskah, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk revisi. Pada tahap ini mereka diminta untuk betul-betul memperhatikan tujuan dari karangan mereka dan memperhatikan para
calon pembaca yang akan membaca tulisan mereka. Setelah naskah akhir selesai dan direvisi, para siswa bekerja berpasangan-pasangan untuk menyunting pekerjaan mereka. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui kesalahan-kesalahan
tersebut setidak-tidaknya mereka menyadari sendiri kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya itu untuk dijadikan sebagai pengalaman.
9) Pertemuan IX
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa pada tahap ini saling membaca draf karangan dan mengedit karangan hasil perbaikannya. Pertama mereka berpasangan dengan teman sebangkunya, kemudian bergerak menemui teman-teman lainnya. Siswa juga
memperbaiki karangannya sekali lagi dengan menulisnya pada lembar karangan yang disediakan dan menyimpan karangan jadi pada map masing-masing.
10) Pertemuan X
Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa siswa pada kegiatan memilih dan memajang karangan, situasi kelas terlihat ramai. Pertama mereka saling membaca karangan teman dalam kelompok kecil (4-5 orang), kemudian memilih satu karangan terbaik dikelompoknya. Setiap kelompok ramai mendiskusikan pilihannya dengan kriteria masingmasing.
Dalam diskusi kelas. siswa yang karangannya diunggulkan diminta membacakan karangan di depan kelas. Siswa yang lain menilainya. Para siswa tampak terbiasa mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Berikut adalah catatan yang berhubungan dengan kriteria karangan yang baik menurut siswa yaitu: karangan tersebut baik, setiap kalimat dimulai dengan
huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca yang tepat, awal paragraf ditulis agak menjorok ke dalam, dan dibacanya lancar.

5.2 SIMPULAN Dalam MENJAWAB PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil analisis dari pengembalian instrumen penelitian pada penelitian dapat disimpulkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian seperti berikut ini.
1) Untuk pertanyaan apakah proses belajar mengajar dengan menggunakan model sinektik dapat meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa kelas I SMPN 13 Palembang dalam keterampilan menulis dapat disimpulkan bahwa model sinektik dapat meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa kelas I SMPN 13 Palembang dalam keterampilan menulis

2) Untuk pertanyaan mengenai aspek-aspek karangan yang dapat ditingkatkan melalui penerapan model sinektik dapat dijawab bahwa semua aspek dapat ditingkatkan

3)Untuk pertanyaan aspek-aspek karangan yang berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas siswa dalam menulis setelah menggunakan model pembelajaran sinektik dapat disimpulkan bahwa dari kelima aspek karangan yang mampu mempengaruhi aktivitas atau keterlibatan siswa dalam menulis karangan melalui pembelajaran dengan menggunakan model sinektik ada dua aspek yang lebih signifikan memberikan pengaruh yang berarti, yaitu aspek tata bahasa dan aspek mekanika penulisan.
4)Untuk pertanyaan apakah model sinektik lebih efektif daripada model konvensional Dari kedua analisis yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar menulis dengan menggunakan model sinektik mampu memberikan tingkat keefektifan yang lebih tinggi daripada proses pembelajaran dengan menggunakan model konvensional Selain itu, berkaitan dengan kualitas pembelajaran menulis dapat juga disimpulkan:
1) Model sinektik dalam pembelajaran menulis mempunyai keunggulan dalam mengembangkan dua ranah taksonomi yaitu kognitif dan afektif/emosional.
2) Model sinektik dalam pembelajaran menulis tidak luput dari kelemahan juga. Secara umum, model ini menghabiskan waktu cukup lama karena siswa harus merespons tahap demi tahap sampai tujuh tahap sehingga membuahkan hasil yang optimal.
3) Hasil penilaian pembelajaran menulis dengan menggunakan model sinektik ditinjau dari tes mengarang dan tes pengetahuan menulis cukup berhasil.

5.3. Implikasi
Bertolak dari berbagai temuan yang diperoleh sejak proses hingga hasil akhir penelitian ini dapat dikemukakan implikasi teoretis dan praktis berikut.
1) Wujud implikasi teoretis dari studi ini adalah pembelajaran bahasa untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa SMP akan efektif bila respons siswa difasilitasi dengan pertanyaanpertanyaan pemandu sehingga dapat menggiring siswa pada pembelajaran menulis yang kreatif di mana siswa mampu berpikir kreatif dan mampu terlibat secara psikologis dengan tulisan yang sedang dibuatnya
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran menulis di seluruh jenjang pendidikan.

5.4 Saran
Meningkatnya kemampuan menulis siswa dengan mengimplementasikan model sinektik dalam pembelajaran bahasa membuktikan bahwa model tersebut disamping mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang sudah pasti tidak dapat dihindari.
Harapan yang ingin dicapai dengan mencuatnya model pembelajaran menulis ini adalah terciptanya masyarakat literat yang bermoral baik sejak dini yaitu tumbuhnya minat baca dan meningkatnya kesadaran pentingnya mengekspresikan hasil bacaan ke dalam kegiatan menulis.
Kegiatan tulis-menulis inilah yang menjadi cikal bakal munculnya penulis-penulis andal dan bermoral baik yang dapat mengkomunikasikan ilmu di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, secara makro masyarakat Indonesia mampu mengemukakan ilmu di bidangnya baik secara lisan maupun tulisan.

1) Saran untuk Penerapan Model
Bila ditinjau dari keunggulan model pembelajaran menulis yang berbasis sinektik maka perlu diupayakan penyebarluasan penerapan model di berbagai jenjang pendidikan. Para pembuat kurikulum, penyusun buku ajar, pekerja bahasa dan sastra (penulis ilmiah dan cerita), pemilik stasiun TV, dan guru dapat mempelajari model tersebut berawal dari asumsi-asumsi, landasan teoretis model, dan langkah-langkah pembelajaran.
Bagi penyusun buku ajar, mengingat karya sastra khususnya cerpen hanya mendapat porsi yang sedikit dalam buku ajar bahasa Indonesia, cerita-cerita yang ditampilkan dalam buku ajar untuk SMP khususnya diupayakan cerita-cerita yang dialognya bersifat alamiah, sesuai dengan usia mereka, alur ceritanya yang akrab dengan keseharian mereka, dan yang dapat  membangkitkan kreativitas menulis mereka.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, penyusun buku dapat menjadikan pedoman berikut ini sebagai panduan menyusun pertanyaan untuk cerita-cerita yang sudah diadopsi dari berbagai sumber.
a. Aspek kognitif mencakup tahap penggambaran, penafsiran, penyimpulan, dan perenungan.
b. Aspek afektif/emosional mencakup intrapersonal/hubungan diri sendiri, interpersonal/orang lain, lingkungan, dan si alamat.
Bagi para pekerja bahasa, sastra, dan penulis cerita anak. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan buku-buku bahasa dan sastra yang layak dikonsumsi oleh siswa SMP sesuai dengan latar belakang keseharian siswa, dialog-dialog sesuai dengan usia mereka, alur cerita sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan emosi mereka, dan juga yang dapat membangkitkan kreativitas siswa dalam menulis. Untuk pekerja bahasa, sastra dan penulis cerita di media cetak, harapan-harapan di atas sudah terakomodir dengan baik. Sayangnya, ditemukan oknum pekerja bahasa, sastra dan penulis cerita anak dan remaja untuk media elektronik (televisi)
lebih mementingkan nilai komersial yang mengeruk keuntungan besar ketimbang nilai-nilai agama, moral dan budaya. Hal ini terindikasi dengan adanya cerita anak dan remaja dengan latar cerita dan alur cerita yang banyak menyimpang dari norma-norma tersebut sehingga meracuni
moral anak dan remaja, misal: film yang berjudul “Buruan Cium Gue” yang sempat ditayangkan di bioskop di Indonesia
Bila ditilik dari perspektif kepentingan, rekomendasi untuk pekerja bahasa, sastra dan penulis cerita anak dan remaja di media elektronik berhubungan dengan para pemilik stasiun televisi swasta. Bahwa untuk kepentingan perkembangan moral anak, pemilik stasiun televisi perlu mempertimbangkan tayangan-tayangan cerita anak dan remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sudah saatnya membangun Indonesia yang terpuruk dan krisis moral lewat media elektronik karena media tersebut pada kenyataannya lebih disenangi dan diakrabi
oleh anak dan remaja.
Bagi para guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran bahasa yang mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa disamping mencerdaskan moral mereka. Guru dapat menyeleksi buku-buku bahasa dan sastra anak dan remaja dari berbagai sumber sebagai bahan ajar dengan mengutamakan latar cerita dan alur cerita yang sesuai dengan keseharian siswa, dan yang dapat memancing kreativitas siswa dalam menulis.

2) Saran untuk Penelitian Lanjutan
Model sinektik dan kolaborasi merupakan gabungan dua metode yang berbeda yang membutuhkan banyak waktu dalam penerapannya. Gabungan dua metode ini dinamakan “Sinekborasi”. Dalam rangka mengembangkan keterampilan menulis siswa, para peneliti yang berminat menekuni masalah peningkatan keterampilan berbahasa khususnya menulis dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode penelitian tindakan kelas yang bernuansa kualitatif karena tes mengarang dan tes pengetahuan menulis dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu penelitian yang menganalisis aspek kebahasaan dan aspek substansi berupa respons siswa itu sendiri (kognitf dan afektif/emosional).
Penelitian replikasi (perluasan) yang menyangkut variabel penelitian dan subjek penelitian baik pada tingkat pendidikan yang sama maupun sekolah menengah atas atau pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif.
Penelitian dengan latar eksperimen semu pun masih dapat diujicobakan dengan sedikit modifikasi. Untuk tingkat SMA, tahap-tahap dalam sinektik dan kolaborasi dapat ditingkatkan melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat mengiring siswa menulis secara kreatif.
Begitu juga penelitian yang sama dapat dilakukan pada mahasiswa.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah penelitian terhadap variabel yang berbeda untuk menciptakan suatu model pembelajaran bahasa khususnya menulis. Model ini dapat juga meningkatkan keterampilan berbahasa lainnya seperti keterampilan membaca, berbicara, dan menyimak dengan tidak menghilangkan salah satu perangkat dari sinektik dan kolaborasi yang
diangkat di dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA
Akhadiah, S., Arsjad, M.G., dan Riwan, S.H., (1988). Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Akhadiah, M.K., S. (1998). Pengembangan Kemampuan Bernalar, Kreativitas, dan Budaya tulis Melalui Jalur Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Bahasa Menjelang Tahun 2002: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Alderson, J.C., Alan B. [ed.]. (1992). Evaluating Second Language Education. Cambridge: Cambridge University.
Alwasilah, A.C. (1999). Respon Penulis Terhadap Koreksi Pembaca: Studi Kasus Tulisan Mahasiswa Pascasarjana IKIP Bandung. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.
Alwasilah, A.C. (2001). “Membangun Kota Berbudaya Literat”. Artikel dalam Media Indonesia. Jakarta, Sabtu 6 Januari 2001.
Alwi, H., Dardjowidjoyo, S., Lapoliwa, H., dan Moeliono, A.M. (1998). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Baynham, M. (1995). Literacy Practices: Investigation Literacy in Social Context. New York: Longman Group Limited.
Dahlan, M. D. (1990). Model-model Mengajar. Bandung: Diponegoro.
Dilworth, J.B. (1992). Operations Management: Design, Planing and Control for Manufacturing Services. New York: McGraw-Hill, Inc.
Dodd, J. (1988). A Detailed Study of the Learning Behaviors of In-Service Teachers Learning to Use Two New Models of Teaching. (Online). Tersedia: http://www.Us.gov. (5 September 2001).
Feldhusen, J.F. dan D.J. Treffinger. (1986). Creative Thinking and Problem Solving in Gifted Education. Iowa: Kendall/Hunt Publ. Co.
Frankel, J.R. & Wallen, N.E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. Toronto: McGraw – Hill Inc.
Fuad, N.S.L. (1990). Aspek Logika dan Aspek Linguistik dalam Keterampilan Menulis. Tesis Magister pada PPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan.
Gipayana, M. (1998). Efektivitas Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Bertahap dan Portofolio terhadap Keterampilan Menulis Siswa Sekolah Dasar. Tesis Magister pada PPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan.
Heavilin, B.A. (1982). The Use of Synectics as an Aid to Invention in College Composition. (Online). Tersedia: http://www.Us.gov (5 September 2001)
Jacobs, H.L., dkk. (1981). Testing ESL Composition: A Practical Approach. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers, Inc.
Joyce, B. dan Weil, M. (1980). Models of Teaching. Second Edition. Englewood New Jersey: Prentice-Hall,Inc.
Joyce, B. dan Weil, M. (1996). Models of Teaching. Second Edition. Englewood New Jersey: Prentice-Hall,Inc.
Joyce, B. dan Weil, M. dan Calhoun, E. (2000). Models of Teaching. Boston-London: Allyn and Bacon.
Munandar, S.C.U. (1985). Pengembangan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah. Jakarta: Gramedia.
Munandar, S.C.U. (1992). Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak. Jakarta: Gramedia.
Munandar, S.C.U. (1992). Mengembangkan Anak Berbakat. Jakarta: Depdikbud.
Munandar, S.C.U. (2002). Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreativitas dan Bakat. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Sagala, S. (2005). Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
Supriadi, D. (1994). Kreativitas, Kebudayaan dan Perkembangan IPTEK. Bandung: Alfabeta.
Tilaar, H.A.R. (1999). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Tera Indonesia.
Wilkinson, A (1983). “Assesing Language Development: The Credition Project”. dalam Learning to Write First Language. London and Newyork: Longman.

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

1. Pembuka
Perhitungan dan inventarisasi bahasa-bahasa di Indonesia belum
tuntas karena itu sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah
bahasa daerah dan ragam-ragamnya. Berbagai informasi tentang jumlah
bahasa di Indonesia yang dimulai oleh Esser pada tahun 1938 sampai
tahun 1961 menyebutkan bahwa terdapat 200 bahasa. Lembaga Bahasa
(1972) mencatat jumlah bahasa yang dikumpulkan oleh setiap daerah
berjumlah 418 bahasa (Danie, 1991:2). Menurut Summer Institute of
Linguistics (2001:1), bahasa-bahasa di Kepulauan Indonesia berjumlah
726 bahasa. Informasi lain dikemukakan oleh Masinambouw dan
Haenan (ed 2002:2) yakni sampai tahun 2000 jumlah bahasa di
Indonesia sudah mencapai 698 bahasa, yang masih bersifat sementara
karena jumlah itu akan berubah apabila bahasa baru ditemukan,
terutama di Irian Jaya. Semua pendapat itu merupakan hasil
perhitungan sementara. Jumlah yang pasti belum diketahui karena
belum diadakan inventarisasi dan perhitungan bahasa secara terpadu
dan menyeluruh. Kegiatan Pusat Bahasa tahun 2007 dan 2008 yang
berkaitan dengan inventarisasi bahasa-bahasa di Indonesia masih
ditunggu hasilnya.

Persoalan jumlah bahasa daerah dan dialek-dialeknya yang
belum diketahui secara pasti tersebut terjadi pula di Papua. Berdasarkan
sumber kepustakaan yang ada, di ‘Tanah Papua’ (Provinsi Papua dan
Papua Barat) sampai tahun 2000 tercatat 263 bahasa daerah (Summer
Institute of Linguistics, 2001). Dari jumlah tersebut, 85 bahasa terdapat
di daerah Jayapura yang kini termasuk empat wilayah daerah tingkat
dua –kabupaten–, masing-masing Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kota Jayapura.

Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Lembah
Grime Kabupaten Jayapura. Daerah itu menarik untuk diteliti dari
kajian dialektologi sebab (1) belum diadakan penelitian kebahasaan
secara mendalam dan menyeluruh, (2) penelitian pemetaan sudah
dimulai (Wafom, 2004) tetapi baru dibuat peta-peta kata dan belum
dianalisis secara mendalam aspek kebahasaan, (3) bahasa-bahasa di
daerah itu memperlihatkan kemiripan bunyi dan kosa kata sehingga
perlu dikaji variasi-variasinya, (4) bersebelahan langsung dengan
daerah kajian dialektologi yang sudah ada (Fautngil 1994, 1999)
sehingga daerah itu dapat dijadikan langkah berikutnya, (5)
penduduknya sangat heterogen mengingat sejak tahun 1972, daerah itu
dijadikan lokasi transmigrasi nasional, (6) daerah itu merupakan daerah
terbuka sehingga mudah mendapat pengaruh dari luar, dan (7) daerah
itu merupakan pusat sebaran peradaban baru –agama Kristen di masa
lalu–, tetapi masih terlihat struktur adat dan budaya yang kuat. Faktor
lain yang mendukung adalah mudah dijangkau dan keadaan keamanan
terkendali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan
penelitian dialektologi regional di Lembah Grime Jayapura.

Selain pertimbangan-pertimbangan umum di atas, terdapat pula
permasalahan kebahasaan yang patut dijadikan dasar untuk pengujian
kembali hal-ihwal keberadaan bahasa-bahasa di daerah itu. Perlu
dikemukakan di sini bahwa sejak masuknya pengaruh luar di Lembah
Grime sejak awal abad lalu –hadirnya Schneider (1928)– telah dikenal
adanya dua kelompok etnis yang memiliki bahasa berbeda, yakni
Nimboran dan Kemtuk Gresi.

Pada tahun 1950-an, peneliti asing yang beroperasi di Papua
umumnya dan khususnya Lembah Grime mulai membuat publikasi,
antara lain, Anceux (1965) membuat analisis struktur bahasa
Nimboran, yang penekanannya pada aspek fonologi dan morfologi.
Tahun 1970-an, mulai beroperasi kelompok Summer Institute of
Linguistics (SIL) bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih.
Salah satu daerah sasaran kelompok SIL adalah Lembah Grime. Salah
satu kegiatan SIL pada waktu itu adalah inventarisasi bahasa-bahasa di
Papua. Untuk Kabupaten Jayapura –termasuk Lembah Grime–
diketuai oleh Kana (1975). Cara inventarisasi SIL adalah dengan
pengisian 400 – 700 kosa kata dasar ditambah dengan informasi dari
masyarakat setempat. Untuk Lembah Grime, didaftarkan empat bahasa
yakni Nimboran (NB), Kemtuk (KM), Gresi (GS), dan Kwansu (KW).
Hasil inventarisasi SIL secara keseluruhan diedit dan disusun dalam
laporan yang berbentuk indeks oleh Barr dan Barr (1978) dan
dilanjutkan dengan pengeditan kedua oleh Silzer dan H.H Clouse tahun
1991. Mulai saat itu, keempat bahasa tersebut dikenal sebagai bahasa
daerah di Lembah Grime.

Berdasarkan penjelasan di atas dan cara inventarisasi bahasa
oleh kelompok SIL di Papua umumnya dan khsusus di Lembah Grime -
-yang belum menggunakan kajian dialektologi–, ditambah lagi dengan
keadaan sosial budaya, sangat penting untuk dibuat pengujian kembali
terhadap keberadaan keempat bahasa di daerah itu. Dengan kata lain,
harus diadakan pemetaan bahasa di Lembah Grime Jayapura secara
menyeluruh. Hal tersebut penting sebab –sebagaimana dikatakan di
atas–, sampai saat ini belum pernah dibuat penelitian pemetaan bahasa
dengan kajian dialektologi di daerah itu. Karena itu, jumlah bahasa dan
dialek di Lembah Grime Jayapura belum diketahui secara pasti.

Dengan demikian, masalah utama yang perlu dikaji di sini adalah
bagaimana keberadaan varietas-varietas bahasa di Lembah Grime saat
ini ditinjau dari kajian dialektologi?
Sehubungan dengan masalah utama tersebut, tujuan bahasan ini
adalah untuk mengkaji secara ilmiah kedudukan varietas-varietas
bahasa di Lembah Grime Jayapura. Kedudukan varietas-varietas bahasa
yang dimaksudkan di sini mencakup jumlah dan hubungan
antarvarietas, yakni status suatu varietas bahasa entah sebagai bahasa,
dialek, subdialek, atau tidak beda.

2. Konsep Dasar
Bahasan konsep dasar terkait dengan (a) variabel-variabel yang
perlu dibahas dan dijelaskan pengertiannya, (b) batasan-batasan, dan
(c) prosedur kerja yang disebut pula sebagai metode. Dalam konsep
dasar, sejalan dengan judulnya, akan dibahas tiga hal yakni
pengelompokan, varietas bahasa, Lembah Grime Jayapura. Beberapa
masalah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemetaan bahasa
secara khusus dan penelitian bahasa secara umum di Papua merupakan
bahasan tambahan yang penting pula untuk disampaikan dalam
makalah ini.

2.1 Pengelompokan
Pengertian pengelompokan dalam bahasan ini berhubungan
dengan identifikasi titik-titik pengamatan, yakni kampung-kampung
yang menggunakan bahasa daerah (lokal) yang diakui sebagai bahasa
asli di Lembah Grime Jayapura. Setelah diidentifikasi ragam bahasa
pada titik-titik pengamatan, diperhitungkan jarak kosa katanya agar
dapat dibuat pengelompokan dan akhirnya diidentifikasi pula
kedudukan varietas-varietas itu. Kedudukan varietas-varietas
dimaksudkan sebagai tinjauan terhadap keberadaan suatu varietas entah
sebagai bahasa atau dialek atau bahkan tidak beda.

Identifikasi ragam bahasa dalam bahasan ini mencakup
pengumpulan 700 kosa kata bahasa daerah, –sesuai alat yang dipakai–,
pada 30 titik pengamatan. Hasil pengumpulan kosa kata tersebut
dipetakan sebanyak 700 peta leksikal. Peta-peta tersebut selanjutnya
dianalisis. Peta-peta tersebut digunakan sebagai korpus untuk
perhitungan jarak kosa kata karena kajian ini hanya membahasa aspek
leksikal yang terdapat dalam peta tersebut.

Perhitungan jarak kosa kata menggunakan rumus dialektometri.
Dialektometri adalah rumus yang dipakai untuk menghitung jarak
kosakata, diperkenalkan oleh Seguy (1977) dan telah dipergunakan
oleh Ayatrohaedi (1985), yakni jumlah beda kali 100 dibagi dengan
jumlah peta. Rumusannya adalah: s x 100/n . Dalam rumus tersebut, s =
jumlah beda, dan n = jumlah peta. Hasil perhitungan berupa angka
persentase dari 0 sampai 100, yang dipakai sebagai dasar dalam
penentuan beda dialek dan bahasa.

Sebagai acuan dasar penentuan tidak beda, beda subdialek, beda
dialek sampai beda bahasa selama ini dipakai saran Guiter (1973: 96),
yang telah digunakan pula oleh Ayatrohaedi (1983) dan secara umum
kajian dialektologi regional sesudahnya. Saran Guiter tersebut untuk
hasil perhitungan dialektometri leksikal adalah 0%-20% tidak ada beda,
21%-30% beda wicara, 31%-50% beda subdialek, 51%-80% beda
dialek, 81% ke atas beda bahasa.

Hasil perhitungan di atas memperlihatkan dua hal yakni (1)
kelompok-kelompok varietas dan (2) status setiap varietas, entah
sebagai bahasa, dialek, subdialek, sampai tidak beda. Perlu ditegaskan
bahwa cara perhitungan dialektometri sebagaimana dikemukakan di
atas sudah lama dikenal dalam kajian dialektologi tradisional, yang
masih dipakai hingga saat ini. Mungkin saja telah muncul beberapa
kritik terhadapnya namun sejauh belum ada teori yang
menggugurkannya, perhitungan itu masih dapat digunakan sebagai
pemilah bahasa sampai beda wicara dan tidak beda. Dengan demikian,
pemilahan bahasa dan dialek di Lembah Grime dengan penggunaan
dialektometri masih dianggap sesuai.

2.2 Varietas bahasa
Variasi kebahasaan yang sifatnya netral disebut sebagai varietas
(variety), yang dalam kepustakaan dialektologi yang lebih tua dikenal
sebagai suatu dialek yang lebih kecil dan variasi yang netral (Petyt,
1980:26-27). Dalam kajian dialektologi dan sosiolinguistik, pengertian
varietas dikenal sebagai suatu fitur kebahasaan yang sifatnya netral
(Chambers and Trudgil, 1980:5).

Pengertian kedua, yakni kenetralan itu yang dipakai dalam
bahasan ini. Untuk pengertian kenetralan sebuah fitur kebahasaan,
linguis lain menggunakan istilah isolek (Bailey, 1973:11). Dengan
demikian, varietas dan isolek walaupun berbeda dalam bentuk istilah,
namun keduanya membahas masalah yang sama, yakni dipakai sebagai
istilah yang berhubungan dengan kenetralan suatu fitur kebahasan,
apakah itu termasuk bahasa, dialek, subdialek, atau tidak beda. Dengan
demikian, sebelum diketahui suatu variasi kebahasaan pada suatu
daerah sasaran penelitian, variasi bahasa itu disebut dengan kedua
istilah tersebut. Jadi, varietas dan isolek dipakai untuk wilayah yang
belum diketahui variasi kebahasaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua istilah itu pada dasarnya
dapat dipakai dalam kenetralan suatu fitur kebahasaan. Namun, hanya
dipilih salah satu yang lebih netral, yakni varietas, yang dapat dipakai
selanjutnya dalam bahasan ini. Varietas dipakai untuk penamaan variasi
kebahasaan pada pengelompokan titik-titik pengamatan dan penjelasan
secara umum di Lembah Grime Jayapura yang dianggap sebagai daerah
yang belum diketahui jumlah bahasa dan dialek.

2.3 Lembah Grime Jayapura
Lembah Grime terletak di sebelah barat kota Sentani, ibukota
Kabupaten Jayapura, dengan jarak kurang lebih 200 kelometer. Di
sebelah selatan sampai barat daya Lembah Grime terdapat pula satu
lembah lain yaitu Nawa, yang keduanya lazim disebut Grimenawa.
Kedua daerah itu merupakan lembah kembar yang memiliki kesatuan
hukum adat dan budaya dengan latar belakang geografis yang sama. Di
sebelah timur Grime terdapat distrik Sentani Barat dan danau Sentani
sampai ke kampung Arsopura Kabupaten Keerom. Di sebelah barat,
Grime berbatasan dengan gunung dan sebelah utara dengan Distrik
Depapre dan Distrik Demta yang terletak di pantai utara Papua.
Secara administratif pemerintahan, di Lembah Grime terdapat
enam distrik –istilah untuk kecamatan menurut UU No. 21 tentang
Otonomi Khusus Papua– dan 54 kampung dalam wilayah Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua. Keenam distrik tersebut merupakan hasil
pemekaran sampai tahun 2005. Nama-nama distrik yakni Nimboran (14
kampung), Nimbokrang (9 kampung), Namblong (7 kampung),
Kemtuk Gresi (7 kampung), Kemtuk (10 kampung), dan Gresi Selatan
(7 kampung). Namlong dan Gresi Selatan adalah distrik baru, yakni
hasil pemekaran tahun 2005.

3. Pembahasan
Varietas-varietas bahasa dikelompokkan berdasarkan hasil
perhitungan jarak kosa kata dengan rumus dialektometri sebagai salah
satu metode atau cara yang lazim dipakai dalam pemetaan bahasa
umumnya dan khususnya kajian dialektologi regional. Langkahlangkah
penggunaan dialektometri, selain peta leksikal yang telah
dibuat sebelumnya, dibuat pula peta segitiga dialektometri, yang
memuat garis penghubung antartitik pengamatan. Setelah itu, akan
diperhitungkan jumlah leksikon yang dianggap beda pada dua titik
pengamatan yang berhubungan langsung. Disitulah dapat diketahui
jarak kosa kata untuk dua titik pengamatan.

Dengan diketahuinya jarak kosa kata, dapat dikelompokkan
titik-titik pengamatan. Titik-titik pengamatan yang berdekatan jumlah
jaraknya akan dianggap sebagai satu kelompok dan jarak yang jauh
dikelompokkan dalam kelompok lain. Cara pengelompokan tersebut
berdasarkan saran Guiter (1973) sebagaimana dikemukakan dalam
konsep di atas.

Sebagaimana telah disinggung pula pada konsep, dalam
penelitian ini digunakan sampel tiga puluh kampung dari enam puluh
kampung yang ada pada enam distrik di Lembah Grime. Pengambilan
sampel ini dianggap sudah mewakili semua titik pengamatan di daerah
itu sebab telah merujuk penelitian terdahulu, yakni penelitian awal
(Wafom, 2004) dan penelitian lanjutan (Fautngil, 2008). Agar jelas,
nomor dan nama kampung yang menjadi sampel titik pengamatan
terdapat pada lampiran kedua makalah ini.

1) Hasil Perhitungan Dialektometri
Hasil penghitungan jarak kosa kata secara keseluruhan, yakni
700 peta kata untuk 30 titik pengamatan, sebagai berikut.
1 / 2 : 36 9 / 12 : 5 17 / 19 : 0
1 / 3 : 33 10 / 11 : 0 18 / 19 : 0
1 / 29: 36 10 / 17 : 83 18 / 20 : 21
1 / 30: 36 11 / 12 : 7 19 / 20 : 22
2 / 3 : 9 11 / 13 : 4 19 / 21 : 65
2 / 4 : 0 11 / 16 : 81 19 / 22 : 65
2 / 5 : 7 11 / 17 : 81 20 / 21 : 58
2 / 12: 22 12 / 13 : 3 20 / 26 : 60
2 / 30: 0 12 / 14 : 17 20 / 28 : 86
3 / 4 : 23 12 / 30 : 23 21 / 22 : 0
3 / 7 : 23 13 / 14 : 0 21 / 23 : 21
4 / 5 : 3 13 / 15 : 87 21 / 26 : 22
4 / 6 : 9 13 / 16 : 86 22 / 23 : 21
4 / 7 : 23 14 / 30 : 22 22 / 24 : 21
5 / 6 : 0 14 / 29 : 29 23 / 24 : 0
5 / 12: 21 14 / 28 : 87 23 / 25 : 9
6 / 7 : 23 14 / 20 : 87 23 / 26 : 9
6 / 8 : 23 14 / 15 : 87 24 / 25 : 0
6 / 9 : 21 15 / 16 : 21 25 / 26 : 0
6 / 12: 22 15 / 18 : 21 25 / 27 : 0
7 / 8 : 0 15 / 20 : 10 26 / 27 : 0
8 / 9 : 22 16 / 17 : 0 26 / 28 : 82
8 / 10: 21 16 / 18 : 0 27 / 28 : 87
9 / 10: 0 17 / 18 : 0 28 / 29 : 87
9 / 11: 0 29 / 30 : 0
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terdapat perbedaan antara
tidak beda yakni 0% – 20% sampai dengan beda bahasa, yakni 81% ke
atas. Semua hasil perhitungan di atas ditampilkan dalam peta
dialektometri berikut ini.

3) Pengelompokan Varietas-varietas Bahasa
Pengelompokan ini dimulai dengan identifikasi kelompok yang
lebih luas, yakni perhitungan jarak kosa kata di atas 51% dan setelah itu
diidentifikasikan pula kelompok 50% ke bawah. Pada dasarnya semua
kelompok, sebagai hasil identifikasi, memiliki kedudukan yang sama,
walaupun dalam kenyataannya, kelompok 50% ke bawah merupakan
subkelompok dari 51% ke atas.

Sesuai penjelasan di atas dan letak geografis yakni pemilahan
berdasarkan letak wilayah timur-barat dan utara-selatan, diidentifikasi
kelompok pertama yang lebih luas di sebelah barat yaitu titik
pengamatan 2 – 6, 9 – 14, 29, 30 disebut Varietas Nimboran (NB). Di
sebelah timur, kelompok kedua yakni titik pengamatan 23 – 27 disebut
Varietas Kemtuk (KT). Di sebelah utara sebagai kelompok ketiga
hanya satu titik pengamatan yakni 28 disebut Varietas Kwansu ( KN).
Di sebelah selatan sebagai kelompok keempat terdapat pada titik
pengamatan 16 – 19, yang disebut Varietas Gresi (GS).
Kelompok berikutnya (50% ke bawah) dimulai dengan varietas
kelompok kelima, yakni di sebelah barat, terdapat pada titik
pengamatan 1. Titik pengamatan ini dikenal sebagai Varietas Berab
(BR). Di bagian selatan adalah kelompok keenam, terdapat pada titik
pengamatan 7 dan 8 yang disebut sebagai Varietas Singgriwai (SG).
Di wilayah timur terdapat pula dua kelompok, yakni kelompok
ketujuh dan kedelapan. Kelompok ketujuh adalah titik pengamatan 15
dan 20. Sesuai nama kampung di daerah itu, varietas ini disebut sebagai
Varietas Sawoi (SW). Kelompok kedelapan adalah titik pengamatan 21
dan 22 yang disebut sebagai Varietas Daimokati (DK).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat delapan varietas bahasa
di Lembah Grime Jayapura sebagai berikut.
1) Varietas Berab ( BR) 5) Varietas Gresi (GS)
2) Varietas Nimboran (NB) 6) Varietas Kemtuk (KT)
3) Varietas Singgriwai (SG) 7) Varietas Demoikati (KT)
4) Varietas Sawoi (SW) 8) Varietas Kwansu (KN)
Berikut peta varietas-varietas bahasa di Lembah Grime
Jayapura.

4)Jumlah Bahasa dan Dialek
Bertolak dari penjelasan jumlah varietas yang didasarkan atas
hasil perhitungan jarak kosa kata sebagaimana dikemukakan di atas,
ternyata hubungan antara keempat bahasa yang telah disebutkan
sebelumnya (SIL 2001), ternyata hasilnya berbeda. Perbedaan itu
terjadi pada identifikasi dan perhitungan jarak kosa kata antara titik
pengamatan 15 – 20, yang selama ini dikenal sebagai bahasa Gresi
dengan 21 – 27 yang dikenal dengan bahasa Kemtuik, ternyata
perbedaan kosa katanya hanya setingkat dialek yakni 51% – 69%. Perlu
ditegaskan di sini bahwa hubungan keduanya masih dekat karena
adanya persamaan latar belakang sosial budaya, sejarah, dan geografi.

Bertolak dari kenyataan tersebut, hubungan kedua varietas itu lebih
cocok disebut sebagai bahasa Kemtuk Gresi. Nama tersebut sebetulnya
sudah lama dikenal, antara lain dipakainya nama Kemtuk Gresi sebagai
nama kecamatan sejaka tahun 1972. Nama tersebut kemudian berubah
menjadi Distrik Kemtuk Gresi.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antarvarietas di
daerah Lembah Grime dapat dikemukakakn sebagai berikut. Hubungan
varietas yang diperhitungkan di atas 50% yakni antara varietas
Nimboran dan Gresi, Nimboran dan Kwansu, Kwansu dan Kemtuk
ternyata terdapat perbedaan di atas 81%, sehingga mereka dapat disebut
sebagai bahasa berbeda, yakni bahasa Nimboran, bahasa Kwansu, dan
bahasa Kemtuk Gresi.

Hubungan di bawah 50% yakni varietas Berab, varietas
Singgriwai, varietas Sawoi, dan varietas Daimoikati disebut sebagai
perbedaan subdialek sampai tidak beda. Hasil perhitungan jarak kosa
kata adalah varietas Berab merupakan beda sub dialek dan ketiga
varietas yang lain –varietas Singgriwai, Sawoi, Daimoikati– disebut
sebagai beda wicara. Disebut sebagai subdialek dan beda wicara sebab
tingkat beda berkisar 21% – 50%.

Secara keseluruhan, perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa NB
memiliki satu subdialek adalah Berab dan satu beda wicara, yakni
Singgriwai. KN tidak memiliki variasi dialektal karena hanya satu
kampung. Bahasa Kemtuk Gresi memiliki dua dialek, yakni Dialek
Kemtuk dan Dialek Gresi. Dialek Gresi terdiri atas dua wilayah yang
berbeda setingkat beda wicara, yakni Sawoi di utara dan Gresi di
bagian selatan. Dialek Kemtuk memiliki pula dua beda wicara yakni
Kemtuk di bagian utara dan Daimoikati di selatan.

Untuk memperjelas uraian di atas, di bawah ini dibuat
ringkasannya. Secara keseluruhan, di Lembah Grime terdapat tiga
bahasa dengan dialek, subdialek, dan beda wicara sebagai berikut.
1) Bahasa Nimboran memiliki:
a) Satu subdialek : Berab
b) Satu beda wicara : Singgriwai
2) Bahasa Kemtuk Gresi memiliki:
a) Dua dialek : (1) Dialek Kemtuk
(2) Dialek Gresi
b) Dua beda wicara : (1) Bring
(2) Demoikati
3) Bahasa Kwansu
Temuan tentang keberadaan Kemtuk dan Gresi pada dasarnya
tidak mengherankan sebab di satu sisi mereka merasa diri berbeda
tetapi di pihak lain mereka masih tetap merasa diri dekat. Mereka
merasa diri berbeda sejak kelompok SIL membuat terjemahan Alkitab
dalam dialek Kemtuk dengan sebutan bahasa Kemtuik. Perbedaan
tersebut lebih dipertajam dengan pemekaran distrik, yakni Distrik
Kemtuk Gresi menjadi Distrik Kemtuk, yang terlepas dari Kemtuk
Gresi. Distrik Kemtuk Gresi tetap mempertahankan nama lama sebab
sudah merupakan nama distrik induk dan masih ada anggota subetnis
Kemtuk di wilayah itu yakni kampung Demoikati, Yanbra, dan Brasu.
Mereka masih menganggap diri dekat karena dalam berbahasa,
pada umumnya mereka saling mengerti dan sebagian masih termasuk
wilayah Kemtuk Gresi. Hal ini disebabkan pemekaran distrik tidak
bertolak pada kelompok etnis melainkan wilayah geografis.

4. Beberapa Permasalahan Pemetaan Bahasa di Papua
Pada subbab ini akan dikemukakan sejumlah permasalahan
dalam penelitian bahasa umumnya dan pemetaan bahasa pada
khususnya. Permasalah tersebut dipaparkan hanya sebagai inventarisasi
sejumlah hambatan dan tantangan terutama bagi peneliti bahasa di
wilayah Papua khususnya. Dengan demikian, penjelasan pada bagian
ini bertujuan memberikan informasi tentang kekhususan-kekhususan di
‘Tanah Papua’ yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan
bahasa di daerah itu. Agar jelas, akan dikemukakan terlebih dahulu
gambaran umum tentang kekhususan-kekhususan yang berhubungan
dengan hal-ihwal kebahasaan dan latar belakang sosial budaya serta
geografi dan kemudian diidentifikasi masalah-masalah yang
berhubungan dengan itu pada masing-masing bagian.

Bahasan berikut dikelompokkan menjadi dua, yakni
permasalahan kebahasaan (linguistik) dan bukan kebahasaan
(nonlinguistik). Masalah linguistik mencakup hal ihwal bahasa dan
masalah nonlingustik berhubungan dengan masalah luar bahasa seperti
latar belakang sosial budaya dan geografi.

4.1 Keadaan Kebahasaan
Secara umum dapat dikatakan bahwa ‘Tanah Papua’ merupakan
satu gudang raksasa yang bermuatan aneka ragam bahasa khususnya
dan budaya umumnya, yang dapat memperkaya linguistik nusantara
sebagai bagian dari linguistik dunia. Selain itu, mungkin saja khazanah
bahasa dan budaya Papua dapat pula mengugurkan teori-teori
kebahasaan tertentu yang selama ini telah ada.

Berdasarkan pernyataan di atas, masalah kebahasaan di Papua
harus diteliti, dibina, dan dikembangkan. Namun, kekhususankekhususan
dalam hal kebahasaan terdapat pada semua aspek, mulai
dari aspek fonetik, fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, sampai
wacana. Misalnya, aspek bunyi bahasa, –fonetik dan fonologi–,
memiliki keruwetan bunyi bahasa yang sangat berbeda dengan bunyibunyi
bahasa Austronesia. Hampir semua jenis bunyi yang dihasilkan
oleh alat ucap manusia, baik eksplusif maupun inklusif terdapat pada
bahasa-bahasa tertentu di Papua.

Selain kekhususan bunyi, masalah pada aspek morfologi pun
tidak sedikit, karena bahasa-bahasa Papua pada umumnya mengenal
konjugasi verba dengan pengaruh kala dan modus. Untuk aspek
sintaksis, pada umumnya bahasa-bahasa Papua memiliki pola S-O-P
untuk klausa dan kalimat, sedangkan frasa mengenal pola Penjelas-Inti
(MD) terutama untuk frasa nominal dengan penjelas.

Aspek-aspek kebahasaan yang ada memperlihatkan keruwetan
pada semua tataran sehingga dapat menimbulkan masalah dalam usaha
pendeskripsian struktur bahasa, terutama bagi peneliti yang baru belajar
dengan pengetahuan dan pengalaman terbatas.
Masalah lain adalah pemetaan bahasa yang biasanya
menggunakan dialektometri dengan menghubungkan titik pengamatan
yang satu dengan titik pengamatan yang lain. Garis-garis tersebut
kadang-kadang melewati gunung atau laut yang secara teoretis tidak
bisa, namun dalam kenyataan hal itu dapat terjadi karena ada jalan-
jalan tradisional atau hubungan sejarah. Bagi peneliti yang tidak
mengerti, hal tersebut dapat menjadi masalah tersendiri.

4.2 Latar Belakang Sosial Budaya dan Geografi
4.2.1 Kehidupan Sosial Budaya
Bila dilihat dari jumlahnya, masyarakat asli Papua terdiri atas
263 etnis dan subetnis, sesuai jumlah bahasa daerah di Papua (tidak
termasuk wilayah Negara Papua New Guinea). Mereka memiliki
karakteristik sosial budaya yang beraneka ragam, yang berbeda antara
satu etnis/ subetnis dengan yang lainnya.

Dalam menghadapi orang luar, secara keseluruhan, masyarakat
Papua memiliki tiga sifat dasar. Sifat pertama adalah kelompok yang
terbuka terhadap masyarakat luar. Bagi mereka itu, masyarakat luar
dapat diterima dengan baik asal berkomunikasi secara baik-baik. Sifat
kedua, yakni kelompok terbuka bersyarat. Kelompok ini dapat
menerima siapa saja asalkan orang luar itu harus menjelaskan latar
belakang kehadiran mereka di situ, terbuka, dan tidak membuat hal-hal
yang mencurigakan. Karena perkembangan dan pengalaman politik
daerah masa silam, kelompok terbuka (pertama) cenderung masuk ke
kelompok kedua. Sifat ketiga yakni kelompok yang tertutup. Kelompok
ini sangat sulit menghadapi masyarakat luar. Semua orang selalu
dicurigai. Apabila anggota kelompok hendak berhubungan dengan
seseorang dari luar, ia harus berhubungan secara sembunyi, sebab kalau
diketahui orang lain, ia akan dimusuhi oleh anggota kelompoknya.

Kondisi sosial budaya sebagaimana digambarkan di atas dapat
menimbulkan masalah tersendiri bagi peneliti yang baru di daerah itu.
Karena itu, diperlukan kiat-kiat khusus dalam menanggulangi masalah
tersebut.

4.2.2 Latar Belakang Geografi
Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa secara keseluruhan
wilayah Papua memiliki karakteristik geografis yang unik sebab
dikelompokkan dalam tiga jenis wilayah berdasakan geografi (keadaan
alam), cuaca, dan tumbuh-tumbuhan. Kelompok pertama adalah
wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau. Pesisir pantai dan pulau-pulau
dibagi dalam dua subkelompok, yaitu pantai utara yang sebagian besar
berpasir, berbatu, dan sedikit berlumpur di tempat-tempat tertentu
seperti tepi-tepi sungai. Wilayah utara menghadap langsung Lautan
Pasifik sampai ke daerah Fak-Fak. Pulau-pulau pada umumnya berpasir
dan berbatu. Subkelompok kedua yakni wilayah selatan mulai bagian
selatan Fak-Fak sampai Merauke dengan pantai yang pada umumnya
berlumpur.

Kelompok kedua yakni wilayah antara pantai dan pegunungan,
hulu sungai yang jauh dari pantai. Wilayah ini dibagi pula dalam dua
subkelompok yakni bagian utara dan selatan. Khusus di bagian utara,
wilayah ini berada di balik gunung, yakni gunung dan bukit-bukit
setelah pantai. Di bagian selatan, wilayah kelompok ini berada di hilirhilir
sungai sampai ke kaki gunung tertinggi. Bagian selatan merupakan
daerah berawa, berlumpur, dan tidak berbatu.

Kelompok ketiga adalah wilayah yang bergunung tinggi.
Daerah ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kedua
wilayah yang telah dikemukakan di atas. Daerahnya bergunung-gunung
dengan lembah-lembah yang dijadikan tempat permukiman. Lembah
terbesar adalah Lembah Baliem yang sekarang dibangun kota Wamena,
ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Wilayah ketiga ini sangat dingin di
malam hari dan sangat panas pada siang hari. Pada puncak-puncak
tertentu terdapat salju abadi.

Secara umum, cuaca di wilayah Papua sama dengan daerah lain
di Indonesia, yakni terdapat musim hujan antara bulan November dan
Maret. Musim panas pada bulan April sampai dengan Oktober. Namun,
terdapat sedikit perbedaan, terutama antara wilayah utara dan selatan
Papua. Wilayah utara cenderung mengikuti iklim benua, yakni
walaupun musim hujan, curah hujan tidak terlalu lama dan terusmenerus.
Demikian halnya untuk musim panas, tidak terlalu lama
panas. Hujan dan panas silih berganti setiap minggu dan setiap bulan
sepanjang tahun. Keadaan tersebut berbeda dengan wilayah selatan
Papua yang dipengaruhi oleh iklim Australia. Musim hujan yang sangat
lama terjadi antara bulan November dan Maret. Musim panas antara
April dan Oktober, yang puncaknya pada bulan September – Oktober.
Pada dua bulan terakhir ini, cuaca sangat panas.

Keadaan cuaca sebagaimana dikemukakan di atas dipengaruhi
oleh lingkungan geografi yang selanjutnya berpengaruh terhadap
tumbuh-tumbuhan. Wilayah utara yang bergunung-gunung dengan
pantai yang berbatu dan berpasir serta daerah berpasir termasuk pula
pulau-pulau pada umumnya ditumbuhi pohon kelapa dan bila ada
sungai, tumbuh pula pohon sagu. Kayu, kelapa, dan sagu terdapat pada
wilayah jenis pertama –pantai– dan kedua. Daerah kelompok ketiga,
yakni daerah pegunungan tinggi tidak ditumbuhi kelapa dan sagu.
Wilayah selatan merupakan dataran rendah dengan tumbuhan
kelapa, sagu, dan padang rumput yang luas, terutama wilayah
Kabupaten Merauke. Kabupaten Mapi, Boven Digul, dan Asmat
memiliki daerah yang sama datar dengan Kabupetan Merauke, tetapi
karena berlumpur, tidak terdapat padang rumput melainkan pohon
bakau di wilayah pesisir pantai dan sungai-sungai. Wilayah daratan di
seluruh daerah selatan, –termasuk kabupaten Merauke– terdapat
pepohonan yang besar. Daerah pedalaman ditumbuhi kelapa dan hanya
sagu yang tumbuh secara alamiah di tepi-tepi sungai serta pepohonan
yang besar.

Keadaan geografi sebagaimana digambarkan di atas dapat
berdampak pada sejumlah masalah, antara lain penamaan bahasa dan
etnis yang sama terhadap bahasa dan etnis yang berbeda atau
sebaliknya, penamaan bahasa dan etnis yang tidak berterima oleh etnis
itu, saling pengertian satu arah, dan secara umum kesulitan bagi orang
luar yang belum memahami sifat-sifat sosial budaya dan geografi
wilayah itu.

5. Penutup
Sebagai penutup makalah ini, akan dikemukakan simpulan dan
saran terpenting dari hasil penelitian ini. Hal pertama yang patut
disampaikan adalah jumlah varietas, yakni di Lembah Grime yang
terdiri atas enam distrik, memiliki delapan varietas bahasa. Dari
kedelapan varietas tersebut, empat berstatus bahasa, dua dialek, satu
subdialek, dan lainnya beda wicara. Keempat varietas yang berstatus
bahasa tersebut, dua merupakan bahasa tersendiri dan dua lagi
digabungkan menjadi satu bahasa.

Berdasarkan penjelasan status bahasa tersebut, ternyata bukan
empat bahasa melainkan hanya tiga bahasa yang ada di Lembah Grime
Jayapura. Hubungan antara dua varietas itu, yakni varietas Kemtuk dan
Gresi, hanya berbeda pada tingkat dialek. Dengan demikian, pernyataan
selama ini bahwa di Lembah Grime terdapat empat bahasa
sesungguhnya tidak sesuai dengan perhitungan jarak kosa kata.

Saran terpenting bagi peneliti adalah agar harus dipelajari
perihal kebahasaan dan latar belakang sosial budaya sebelum turun ke
daerah itu. Perihal kebahasaan berhubungan dengan teori kebahasaan
yang sedang berkembang. Kondisi fisik dan mental harus benar-benar
siap sebelum peneliti ke lapangan.

KEPUSTAKAAN
Althur, Simin dkk. 1992. “Fonologi Bahasa Kwansu.” Laporan
Penelitian. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah Pusat Bahasa
Anceaux, J.C. 1965. Nimboran Linguage: Phonology and Morphology.
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-
en Volkenkunde 44
Ayatrohaedi. 1985. Bahasa Sunda di Daerah Cirebon. Jakarta: Balai
Pustaka
Bailey, Charles-James N. 1973. Variation and Linguistic Theory.
Arlington: The Center for Applied Linguistics
Barr, Donald F. and Sharon G. Barr. 1978. “Index of Irian Jaya
Languages.” Prepublication draff. Jayapura: Uncen-SIL
Chambers, J. K. dan Peter Trudgill. 1980. Dialectology. Great Britain:
Cambridge Universitiy Press
Danie, Julianus Akun. 1991. Kajian Geografi Dialek di Minahasa
Timur Laut. Jakarta: Balai Pustaka
Esser, S.J. 1938. “Languages” di dalam Atlas van Tropisch Nederland,
Sheed 9b. Amsterdam: Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap
Fautngil, Christ. 1994. “Bahasa-Bahasa di Jayapura: Satu Kajian
Dialektologi.” Tesis Magister. Jakarta: Universitas Indonesia
Fautngil, Christ. 1999. “Kajian Dialektologi Bahasa Sentani.” Laporan
Penelitian. Pusat Bahasa Jakarta
Fautngil, Christ. 2008. “Varietas-varietas Bahasa di Lembah Grime
Jayapura: Kajian Dialektologi Regional.” Disertasi. Denpasar:
Universitas Udayana
Kana, Merit. 1975. “Languages of Kabupaten Jayapura.” Jayapura:
Uncen-SIL
Masinambouw, E.K.M. dan Paul Haenen. 2002. Bahasa Indonesia dan
Bahasa Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
May, Kevin and Wendy May. 1981. “Nimboran phonology revisited”
IRIAN ol. 9, No1.9-38
Petyt, K.M. 1980. The Study of Dialect: An Introduction to
Dialectology. London: Andre Deutsch
Schneider,G. 1928. Proben der Nimboran-Sprache (Niederlandisch-
Neuguinea) ZES 18.128-40
SIL Internatonal Indonesia Branch. 2001. Languages of Indonesia.
Jakarta: SIL
Silzer, Pieter J. & Helja Heikkinen Clouse. 1991. Index of Irian Jaya
Languages. Second Edition. A Special Publication of IRIAN
BULETIN OF IRIAN JAYA. Jayapura: Program Kerjasama
Universitas Cenerawasih dan Summer Institute of Linguistics
Trudgill, Peter. 1983. On Dialek: Social and Geographical
Perspectives. New York: Basil Blackwell – Oxford
Wafom, Yunus dkk. 2004. “Pemetaan Bahasa di Lembah Grimenawa
Kabupaten Jayapura.” Laporan Penelitian. Balai Bahasa
Jayapura Pusat Bahasa Jakarta
Wilden Jaap van der dan Jelly van der Wilden. 1976. “Kemtuik
Phonology”. IRIAN vol 4 No. 3.31-60
Wilden, Jaap van der. 1981. “Kemtuik Grammar.” (Ms)

Lampiran II
NAMA 30 KAMPUNG
YANG MENJADI TITIK PENGAMATAN
1. Berab 11. Sermai Bawah 21. Demoikati
2. Nimbokrang 12. Sanggai 22. Braso
3. Rhepang Muaif 13. Imestum 23. Soaib
4. Benyom 14. Besum 24. Skori
5. Kuipons 15. Ibub 25. Sama
6. Tabri 16. Klaisu 26. Mamei/Mamda Yawan
7. Singgriwai 17. Iwon 27. Nanbom/ Bonggrang
8. Oyengsi 18. Nimbugresi 28. Kwansu
9. Imeno/Imsar 19. Bring 29. Hamonggrang
10. Sermai Atas 20. Suwen 30. Warombaim
Catatan: Nomor di depan nama kampung adalah nomor titik
pengamatan sekaligus
sebagai nomor urut

Lampiran III
BIODATA
Nama : Dr. Christ Fautngil, M.A.
Pekerjaan : PNS
Pangkat, Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan fungsional : Dosen / Lektor Kepala pada Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cenderawasih
Alamat Kantor : Kampus FKIP Universitas Cenderawasih
Jalan Sentani Abepura – Jayapura Papua 99351
Tlp. 0967 582806
Alamat Rumah : Kampung Yoka, Distrik Heram
Kota Jayapura – Papua 99358
Tlp. 0967 571290
HP 08124800194

Christ Fautngil
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Upaya pengembangan bahasa negara memang harus bersifat nasional dan
dikendalikan secara sentralistik. Namun, karena unsur-unsur pengembangan itu dapat memanfaatkan bahasa daerah, perlu ada satuan tugas di daerah yang menjadi mata rantai jaringan agen bahasa nasional. Sementara itu, upaya pembinaan bahasa Indonesia yang fokusnya pada pemakai (dan pemakaian) bahasa mau tak mau harus dilaksanakan di seluruh wilayah pemakaian bahasa Indonesia. Artinya, untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaannya, diperlukan juga satuan tugas di daerah-daerah yang menangani pembinaan bahasa.
Masalah yang berhubungan dengan bahasa daerah lebih beragam karena
Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa yang jumlah dan keberaksaraan penuturnya berbeda-beda. Ada sejumlah bahasa yang tidak memiliki aksara sendiri sehingga masyarakat penutur aslinya tidak memiliki tradisi tulis. Jika jumlah penutur bahasa itu sangat kecil, bahasa itu menghadapi masalah kepunahan. Oleh sebab itu, di samping upaya pembinaan dan pengembangan, untuk beberapa bahasa Indonesia juga diperlukan
upaya pelestarian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bahasa daerah itu dari ancaman kepunahan.
Sementara itu, terhadap bahasa yang relatif aman pun perlu dilakukan pembinaan bahasa agar jumlah penutur dan mutu pemakaian bahasa daerah meningkat sehingga bahasa itu tidak jatuh ke klasifikasi terancam punah. Pengembangan bahasa juga harus dilaksanakan agar ranah pemakaian bahasa daerah dapat lebih meluas sehingga berpeluang lebih besar dalam pemilihan bahasa penutur. Bahasa yang terpakai secara luas akan menjadikan bahasa itu semakin hidup.
Jika bahasa daerah dikaitkan dengan wilayah provinsi, ada fenomena yang perlu menjadi catatan tersendiri. Ada suatu provinsi yang memiliki puluhan atau bahkan ratusan bahasa. Hal ini perlu diimbangi dengan kemampuan lembaga yang menangani masalah kebahasaan di wilayah itu. Ada pula suatu bahasa yang digunakan di beberapa wilayah provinsi. Dengan demikian, lembaga kebahasaan di beberapa provinsi itu harus melakukan koordinasi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang sama.

2. Agen Kebahasaan Saat Ini
Yang dimaksud agen kebahasaan di sini adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang intens dengan urusan kebahasaan sehingga memiliki kontribusi dalam pemecahan masalah. Pihak itu bisa bersifat organisasional ataupun individual. Adapun keterlibatan dalam kegiatan kebahasaan itu mungkin karena ada penugasan, mungkin juga karena termotivasi oleh kepedulian.
Masalah kebahasaan sering menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah sudah sejak lama menunjukkan perhatiannya dengan mendirikan lembaga yang menangani masalah kebahasaan itu. Di samping itu, ada berbagai pihak yang melakukan aktivitas dengan tujuan yang sama. Tidak ketinggalan, lembaga privat/swasta bahkan perseorang yang memiliki kontribusi yang besar.

a. Lembaga Nasional
Otoritas Indonesia sudah menyadari perlunya penanganan masalah kebahasaan di republik ini sejak sebelum pernyataan kemerdekaan. Lembaga yang saat ini diberi tugas untuk menangani masalah kebahasaan secara nasional, yakni Pusat Bahasa, adalah kelanjutan lembaga yang didirikan pada tahun 1947 yang mengalami beberapa kali reorganisasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tugas lembaga pemerintah ini bertugas untuk melakukan perencanaan bahasa di Indonesia.
Saat ini Pusat Bahasa memiliki 22 balai dan kantor bahasa (sebentar lagi
bertambah) yang berada di daerah provinsi. Lembaga ini sekarang berada di
bawah Departemen Pendidikan Nasional dengan eselon II, sedangkan balai
bahasa bereselon III dan kantor bahasa bereselon IV. Eselon kantor bahasa yang lebih rendah daripada balai bahasa semata-mata ditentukan oleh tingkat kemampanan lembaga tersebut. Jika dinilai sudah mapan, lembaga itu dapat meningkat menjadi balai bahasa dengan eselon III. Dengan eselonisasi seperti itu, Pusat Bahasa harus melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dengan berbagai eselon.

b. Lembaga Akademis
Banyak perguruan tinggi yang memiliki bagian yang menangani masalah
kebahasaan. Lembaga itu biasanya bertugas melakukan penelitian dan kadangkadang juga pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian motivasi dan layanan informasi pada khalayak umum. Pada dasarnya apa yang dilakukan lembaga-lembaga semacam itu merupakan kontribusi besar bagi penanganan masalah kebahasaan. Akan tetapi, sebesar apa pun semangat lembaga itu untuk meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi tidak bertanggung jawab untuk mengatasi keseluruhan masalah kebahasaan di tempat perguruan tinggi itu berada.

c. Organisasi (Profesi) dan Perseorangan
Ada banyak organisasi (profesi) dan pribadi yang menumpahkan perhatian
terhadap masalah kebahasaan dan menyumbangkan berbagai alternatif
pemecahannya. Kehadiran mereka sangat berarti bagi penentuan arah
perkembangan bahasa. Namun, mereka tidak diikat secara formal dengan
tanggung jawab untuk mengatasi persoalan yang ada. Eksistensi mereka setiap saat dapat hilang atau tidak diperhitungkan.

d. Lembaga yang Lain
Lembaga pemerintah yang lain juga berkontribusi terhadap pemecahan masalah kebahasaan. Penelitian yang dilakukan LIPI atau lembaga penelitian lain merupakan masukan yang penting bagi perencanaan bahasa. Dinas pendidikan dan/atau kebudayaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga mengambil peran dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah.

3. Kendala Penanganan Kebahasaan yang Dihadapi
Dalam penanganan kebahasaan dan kesastraan Pusat Bahasa dan khususnya balai bahasa serta kantor bahasa yang tersebar di 22 provinsi menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Masalah tersebut adalah banyaknya jumlah bahasa yang perlu ditangani dan luas wilayah kerja yang menjadi kewenangannya. Banyaknya jumlah bahasa (daerah) yang ditangani memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang memadai. Sementara itu, luas wilayah kerja yang tidak hanya secara geografis, tetapi juga karena kompleksitas permasalahan juga memerlukan
penanganan yang baik.

Selain masalah tersebut, penanganan kebahasaan dan kesastraan menghadapi berberapa kendala sebagai berikut.
a. Ketidakseimbangan kualifikasi birokrasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan sering diperlukan kerja sama dan koordinasi. Dalam kaitan itu,
kesenjangan jenjang birokrasi sering menjadi kendala yang menyebabkan kerja sama itu tidak berjalan mulus. Alasan pimpinan sebuah lembaga yang jenjang eselonnya lebih tinggi yang “enggan berkomunikasi” dengan pimpinan lembaga bahasa yang eselonnya lebih rendah menjadi hal yang menghambat pencapaian sasaran penanganan masalah kebahasaan yang telah ditetapkan. Bahkan, hal itu menjadi “batas” pelaksanaan tugas. Hal itu tampaknya wajar sebab ada garis kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Disadari bahwa kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang eselonnya rendah terbatas pada lingkup kewenangannya saja yang biasanya tidak luas. Selain itu, kewenangan yang rendah sering “dipandang sebelah mata” oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang kepala kantor bahasa yang jenjang kelembagaannya sekalipun adalah eselon IVa di suatu provinsi ia dan jajarannya memiliki tugas dan tanggung jawab menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di seluruh wilayah provinsi tersebut. Ketika ia harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pejabat tertentu yang eselonnya lebih tinggi, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas, sering terkendala tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang diharapkan karena dianggap “tidak sepadan”.
b. Ketidakseimbangan sumber daya manusia kebahasaan
Terjadi ketidak seimbangan antara banyaknya masalah kebahasaan yang harus ditangani dan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah bahasa yang sangat banyak. Bahkan menurut hasil penelitian Kekerabatan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Pusat Bahasa bekerja sama dengan pakar dari perguruan tinggi sampai tahun 2008 baru dapat diteliti dan dipetakan sebanyak 442 bahasa dari 2815 daerah pengamatan (Lihat Mahsun dkk.: 2008).
Masih banyak daerah pengamatan yang belum tersentuh, terutama di wilayah Papua. Dengan kata lain, masih banyak bahasa yang belum terinventarisasi dan belum terkodifikasi. Di samping itu, jumlah penduduk yang kemahiran berbahasa Indonesianya rendah masih relatif besar. Kemahiran berbahasa Indonesia mereka utnuk keprluan komunikasi sehari-hari antaretnik perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya pembinaan bahasa. Jika hal itu dikaitkan dengan peran Pusat Bahasa atau Balai/Kantor Bahasa, jelas bahwa beban kerjanya sangat berat. Jika Sasaran penanganan masalah kebahasaan adalah jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan saja, yakni sekitar 43,4 juta penduduk dibandingkan dengan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang dimiliki Pusat Bahasa, Balai Bahasa, dan kantor Bahasa yang berjumlah 1206, rasionya adalah 1:43.000. Hal itu berarti bahwa seorang pegawai harus menangani sekitar 43.000 penduduk.
Beban tersebut belum ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang tidak
mengenyam pendidikan dan juga penduduk penduduk yang berada di daerah terpencil. Jika hal itu dianalogikan dengan rasio dalam dunia pendidikan, yakni perbandingan yang ideal antara pendidik dan anak didik adalah 1:30 orang, nyata bahwa rasio antara jumlah tenaga kebahasaan dan kesastraan dan jumlah penduduk yang menjadi sasaran penanganan pembinaan kebahasaan dan kesastraan begitu besar dan tidak rasional.
c. Menurunnya sikap positif masyarakat
Akhir-akhir ini dirasakan ada gejala bahwa sikap positif terhadap bahasa
Indonesia dan atau bahasa daerah mulai memudar. Hal itu tercermin dalam
penggunaan bahasa masyarakat di tempat-tempat umum, seperti pada papan nama dan pada media luar ruang. Pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia dan daerah.

4. Pengembangan Peran Lembaga Kebahasaan
Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh lembaga
kebahasaan tersebut diperlukan pengembangan peran lembaga melalui dua hal, yakni (a) peningkatan status–bagi lembaga pemerintah–dan (b) pengembangan kinerja. Yang dimaksud dengan status di sini adalah jenjang atau kedudukan relatif sebuah lembaga pemerintah dibandingkan dengan lembaga yang berada di bawah atau di atasnya. Jenjang inilah yang dimaksud dengan sebutan “eselon”. Dengan demikian, peningkatan status
adalah berubahnya jenjang suatu lembaga pemerintah dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Peningkatan status ini merupakan pengembangan peran dari sisi organisasi kelembagaan. Peningkatan status lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan akan memudahkan dan meminimalisasi jalur birokrasi yang bertingkat-tingkat yang berpengaruh pada cepatnya pengambilan sebuah keputusan. Peningkatan status
lembaga kebahasaan akan memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan, selain juga menambah kewenangan bagi lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.
Bertambahnya kewenangan bagi lembaga itu menjadi “sebuah kekuatan” untuk merealisasi apa yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, akan muncul juga peningkatan citra positif terhadap lembaga itu di masyarakat. Masalah peningkatan status kelembagaan, khususnya Pusat bahasa, telah diamanatkan dalam Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1993.
Sementara itu, yang dimaksud dengan pengembangan kinerja adalah proses
berubahnya sebuah lembaga yang ditentukan oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dan memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan yang dituntut oleh profesionalismenya dan juga yang ditentukan oleh terpenuhinya keperluan akan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran lembaga tersebut. Peningkatan kinerja ini lebih terfokus pada peningkatan sumber daya
yang dimiliki. Masih terus diperlukan peningkatan mutu tenaga kebahasaan yang telah ada melalui berbagai upaya jangka pendek maupun jangka panjang (Effendi: 2000).
Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelatihan dan penataran-penataran, sedangkan upaya jangka panjang dilaksanakan melalui pendidikan pascasarjana strata dua dan strata tiga. Baik pelatihan, penelitian, dan pendidikan pascasarjana dapat dilakukan di dalam dan luar negeri. Selain itu, mutu tenaga kebahasaan juga dapat ditingkatkan melalui pemberian berbagai penghargaan yang telah dicapai oleh mereka yang berkarya di bidang kebahasaan. Selain itu, pengembangan kinerja juga ditentukan oleh adanya penyediaan sarana dan prasarana dan juga dana yang memadai. Untuk yang terakhir ini sangat diperlukan adanya komitmen dari pihak yang berwenang atau para pemangku kepentingan untuk turut berupaya secara terus menerus mendukung peningkatan pencapaian sasaran tugas kebahasaan dan kesastraan yang telah ditetapkan.
Sambil menanti adanya putusan yang bersifat birokratis, yang terpenting dalam kaitannya dengan pengembangan peran lembaga kebahasaan adalah pemberdayaan semua potensi lembaga kebahasaan secara internal melalui pemanfaatan semua potensi itu secara terencana dan terarah dan secara eksternal melalui peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah bahkan di luar luar negeri.

5. Kerja Sama dan Koordinasi Lembaga Kebahasaan
Mengingat beratnya beban tugas yang diemban oleh Pusat Bahasa, perlu ada
penataan ulang peran agen bahasa. Pusat Bahasa dengan balai dan kantor bahasa lebih tepat untuk menjadi koordinator kegiatan kebahasaan di wilayah kerja masing-masing.
Dikatakan tepat karena lembaga ini membentuk jaringan yang diperlukan bagi penangan bahasa, yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan lokal saja.
Koordinasi itu dimulai dengan pemetaan masalah. Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa, dengan dibantu agen-agen bahasa yang disebutkan di atas, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan akhirnya memetakan masalah kebahasaan di wilayah kerja masing-masing. Sesudah diperoleh peta masalah, dirumuskan program untuk mengatasi masalah itu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Sesudah diperoleh rumusan program, langkah berikutnya adalah pembagian
tugas: siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Hal ini perlu dilakukan agar jangan terjadi tumpang tindih dan duplikasi kegiatan yang tidak diperlukan. Selain itu juga jangan sampai terjadi ada hal-hal yang penting sebagai pemecahan masalah yang tidak dikerjakan oleh siapa pun.
Kerja sama, dalam arti betul-betul mengerjakan sesuatu bersama-sama, tidak selalu diperlukan. Yang penting adalah pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pemecahan masalah. Dengan demikian, setiap agen bahasa dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menghasilkan sinergi.
Penataan peran seperti tersebut di atas sangat dimungkin dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007. Walaupun peraturan itu memang memberikan perintah kepada kepala daerah, ada klausul yang mengamanatkan kerja sama dengan instansi vertikal di daerah. Secara teknis dapat dikatakan Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa lebih memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai koordinator karena merekalah perencana bahasa di Indonesia.

6. Daftar Pustaka
Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa.
Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Alwi, Hasan, dkk. 2000. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Effendi, S. 2000. ”Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa” dalam Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa negara dan Bahasa Daerah. 2007. Jakarta: Direktorat jenderal kesatuan Bangsa dan Politik Departemen dalam Negeri.
Sugono, Dendy, dkk. 2008. ”Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII”. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Yeyen Maryani
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

1. Pembuka
Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Baik
karena melalui Kongres IX Bahasa Indonesia bertaraf internasional
dalam rangka memperingati 100 Tahun Emas Kebangkitan Nasional
dan 80 Tahun Sumpah Pemuda serta 60 Tahun Umur Pusat Bahasa
(dirgahayu), panitia kongres masih menyelipkan sebuah topik tentang
“Pemilihan Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal dalam Pendidikan
Formal” yang melahirkan formulasi judul makalah ini. Sebab itu,
melalui kongres akbar ini perlu diberikan apresiasi dan acungan jempol
yang tinggi bagi Kepala Pusat Bahasa dan seluruh stafnya, karena tidak
hanya menggencarkan bahasa nasional NKRI agar digunakan dengan
baik dan benar oleh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara
(Sabang-Merauke). Akan tetapi, Pusat Bahasa juga terus-menerus
mendorong perlunya pembinaan dan pengembangan BD sebagai
fondasi bagi bahasa Indonesia (BI) yang ikut membentuk insan
Indonesia yang cerdas kompetitif dan sebagai bahasa pengantar, mulai
dari jenjang pendidikan dasar dan menengah agar tidak terjadi
kepunahan berbagai BD, gudang keanekaragaman etnosains dan
budaya bangsa Indonesia.

Atas usaha Pusat Bahasa dan ratapan masyarakat adat di
kampung-kampung yang begitu keras terhadap pemerintah dan para elit
Indonesia, baru menyadari dosanya dan saat ini kembali berpikir untuk
menegakkan panji dan jiwa kebinekatunggalikaan Pancasila melalui
pelajaran mulok KTSP berstandar isi 2006. Rupanya ratapan dan isaktangis
itu pun mengagetkan Depdiknas dari tidurnya dan baru
menyadari bahwa politik dominasi budaya selama ini telah mematikan
keanekaragaman budaya Indonesia yang lain, melalui berbagai media,
buku pelajaran, maupun bentuk konspirasi lainnya. Perlu disadari
bahwa dominasi budaya tersebut kurang memberikan akses bagi
berbagai BD di Indonesia, termasuk keanekaragaman BD di Tanah
Papua untuk dibina dan dikembangkan sebagai bahan pelajaran mulok
bagi para peserta didik di lingkungannya. Sebab itu, tak salah jualah
orang Papua mengumpetkan “Sia-sialah upaya bangsa Indonesia dalam
pembinaan dan pengembangan keanekaragaman BD di Tanah Papua,
sejak orang Papua berada dalam pangkuan NKRI tahun 1963 hingga
saat ini, jika dibandingkan dengan zaman zending dulu.”

Sesungguhnya pelajaran mulok dalam KTSP yang saat ini
digiatkan dan diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di
Indonesia, bukanlah suatu hal yang baru di Tanah Papua (New Guinea
dulu) sebagaimana pelajaran bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan bahasa
Bali yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sejak dulu
hingga saat ini. Khusus untuk Tanah Papua, bahan pelajaran mulok
yang mirip dengan KTSP saat ini, pernah dibuat oleh Domine F. J. F.
van Hasselt, I.S. Kijne, serta para misionaris lainnya yang bergabung
dalam Yayasan Pekabaran Injil Zending Belanda. Mereka meneliti dan
menulis buku pelajaran mulok, serta melatih para guru pribumi, serta
guru bantuan dari Ambon dan Sanger untuk mengajarkan mulok
berbasis budaya dan lingkungan alam Papua sejak tahun 1940-an
sampai dengan tahun 1962.

Akan tetapi, sejak Tanah Papua dianeksasi ke pangkuan NKRI
semua buku pelajaran bahasa dan sastera daerah (pelajaran muatan
lokal) tersebut dibeslak dan dibakar secara masal oleh para petugas
pemerintah Indonesia pada tahun 1963 dan selanjutnya tidak diperbolehkan
untuk dipakai atau disimpan oleh siapa pun. Oleh karena
buku-buku pelajaran mulok bahasa Melayu (BM), bahasa Biak (BB),
dan bahasa Belanda (BBl) tersebut dipolitisir atau dianggap berbauh
politik (Rumbrawer, 2000, 2001, 2007; Alwi, dkk. (Ed), 2000).

Tindakan seperti ini bertentangan dengan Pancasila dan penjelasan
pasal 36 dalam UUD 1945 yang mennyatakan bahwa “Di daerah-daerah
yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan
baik-baik (misalnya: bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya),
bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia
yang hidup.

Orang Papua menganggap tindakan tak manusiawai ini sebagai
salah satu kesalahan besar yang pernah dilakukan para petugas
pemerintah saat itu. Hal ini bertentangan dengan Pancasila dan
penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Sebab, jika kita pelajari aneka buku
pelajaran mulok tersebut, tak ada satu pun mengandung politik, tetapi
buku-buku yang disusun secara tematis oleh para misionaris tersebut,
disesuaikan dengan lingkungan para murid agar mereka belajar tentang
lingkungan budaya, lingkungan alam, dan kearifan lokal seperti,
etnolinguistik, etnomatematik, etnobiologi (etnobotani, etnozoologi,
etnohuman, etnoekologi, etnokonservasi), dan etnosains lainnya, sesuai
dengan tema-tema pokok yang ditentukan dalam kurikulum dan silabus
pendidikan dasar dan menengah saat itu. Sehingga para murid
mempunyai pengetahuan dasar untuk menghormati Tuhan, mengasihi
sesama, dan menjaga seluruh alam ciptaan-Nya, sekaligus melestarikan
bahasa dan budayanya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan tema, topik, dan judul yang diformulasi
dari topik dan kerangka yang sengaja diberikan Panitia Kongres IX
Bahasa Indonesia bertaraf internasional ini, maka makalah ini diberikan
judul “Ratapan dan Harapan Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Bahasa
Biak di Resort Biak-Numfor. Dengan demikian pendahuluan makalah
ini mengemukakan latar dan masalah mengapa BB perlu diangkat
menjadi pelajaran mulok; selanjutnya membicarakan dasar (historis,
akademik, dan dasar hukum) pemilihan mulok BB; tujuan dan filosofi
pemilihannya; bahan mulok; para pengajar (guru); serta bagaimana
mengajar BB; dan diakhiri dengan simpulan dan saran.

2. Dasar Pemilihan Mulok Bahasa Biak
Alasan dasar yang menentukan BB dipilih menjadi pelajaran
mulok, pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan
menengah di Resort Biak-Numfor pada zaman zending, berdasarkan
tiga alasan penting, yaitu: dasar historis, akademis, dan dasar hukum
sebagai berikut.

2.1 Dasar Historis
Berdasarkan ulasan historis yang termuat dalam catatan etnografi
para zendeling Jerman-Belanda, dan para petugas kolonial tempo dulu
bahwa etnik Biak (orang Biak) adalah satu-satunya etnik di New
Guinea (Tanah Papua) yang telah lama berkomunikasi dengan bahasa
Melayu, masyarakatnya monolingual, dan relatif maju, jika dibandingkan
dengan saudara-saudara etnik Papua lainnya. Orang Biak maju
dalam etnomatematik, etnobiologi, etnofalak (astronomi) dan maju pula
dalam dunia kemaritiman dan perdagangan tempo dulu. Orang Biak
gemar berkelana dan selain menggunakan BB, BM diandalkan pula
sebagai alat komunikasi. Hal ini memudahkan orang Biak dapat
mencapai dan menduduki sejumlah daerah yang amat jauh, didukung
armada-armada bercadik yang lengkap dengan pasukan ampibinya.
Bahasa Melayu telah lama digunakan dalam pelayaran perang,
perdagangan, dan pembayaran upeti kepada Kerajaan Majapahit
melalui Kesultanan Tidore. Sehingga, bahasa Biak pun tersebar luas
dan melinguafranca mengikuti lokasi pemukiman yang ditempati orang
Biak, baik di beberapa tempat di kawasan Nusantara maupun melintas
batas ke luar negeri. Sebagai bukti tentang daerah/wilayah yang
didiami orang Biak , antara lain:
(a) Luar Negeri, orang-orang Biak yang berada di pulau Palau –
sebuah negara kecil di Pasifik; beberapa perkampungan di
Samarai Papua New Guinea (PNG); referensi lain mengisahkan
bahwa orang Biak pernah sampai di Madagaskar. Hal ini
diperkuat juga oleh riset arheologi di Solo Jawa Tengah yang
membuat pernyataan ilmiah bahwa fosil manusia purba yang
dijumpai di pulau Jawa yang dikenal dengan nama soloensis itu
adalah fosil orang hitam (orang Papua/mungkin orang Biak) yang
pertama kali pernah mendiami Tanah Jawa pada zaman purba
dulu sebelum orang-orang Asia memasuki kawasan Nusantara.
(b) Dalam wilayah NKRI: komunitas orang Biak dapat dijumpai di
sejumlah perkampungan besar, antara lain mulai dari: Provinsi
Maluku Utara (Tobelo); Provinsi Papua Barat (Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan
Kabupaten Teluk Wondama); Selanjutnya di Provinsi Papua
(Kabupaten Biak-Numfor; Kabupaten Supiori; pesisir utara pulau
Yapen Kabupaten Yapen Waropen; Kabupaten Nabire; Kepulauan
Kumamba Kabupaten Sarmi; Kabupaten Mamberamo
Raya; dan Abepantai Kotamadya Jayapura (Mampioper, 1976;
1986).

2.2 Dasar Akademik
Berdasarkan pengelompokan bahasa-bahasa daerah di Indonesia,
khususnya keanekaragaman bahasa daerah di Tanah Papua telah
diklasifikasikan atas dua bagian besar, yaitu rumpun bahasa Papua
(non-Austronesia) dan rumpun Austronesia.
BB termasuk rumpun bahasa Austronesia, dan struktur
bahasanya secara akademik mudah dipelajari, baik fonologi, morfologi,
sintaksis, dan wacananya pun mudah dipelajari. Sehingga Domine F. J.
F. van Hasselt dan I.S. Kijne menjadikannya sebagai pelajaran mulok
bahasa daerah (BD) yang resmi diajarkan di sekolah formal yang
didirikan oleh Zending Belanda di Resort Biak-Numfor. Pemilihan ini
juga didasarkan atas kemonolingualan masyarakat Biak. Sedangkan
sekolah-sekolah formal yang lain di Tanah Papua, muloknya
diintegralkan dalam pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Belanda,
karena masyarakatnya multilingual.

Sebab itu, pelajaran mulok di Tanah Papua dibagi oleh para
misionaris atas tiga bagian, yaitu pelajaran: (1) mulok bahasa daerah
Biak diajarkan di Resort Biak-Numfor; (2) ada mulok yang
diintegralkan dalam bahasa Melayu; dan hal ini juga berlaku dalam
Bahasa Belanda, sesuai dengan perkembangan umur anak dan tingkat
satuan pendidikan berbasis budaya orang Papua dan lingkungan para
murid saat itu.

Barangkali dasar seperti inilah yang menguatkan bahasa dan
sastera Biak ditetapkan para misionaris Zending Belanda sebagai
pelajaran mulok, yang dapat diajarkan secara resmi pada sekolah
formal, yakni pendidikan dasar dan menengah di Resort Biak-Numfor
(Kabupaten Biak-Numfor dan Kabupaten baru Supiori sekarang ini)
berdampingan dengan pelajaran bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan
mata pelajaran lainnya.

2.3 Dasar Hukum
• Undang-Undang Dasar RI 1945 pada penjelasan pasal 36,
menandaskan bahwa ”Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa
sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya
bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu
akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu
pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup;
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 42, Ayat (1)
mengemukakan juga bahwa bahasa daerah dapat digunakan
sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan
tertentu;
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengatur pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mengemukakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa dan
sastera daerah termasuk ke dalam kewenangan Pemerintah Daerah
(Provinsi, Kabupaten/Kota (Alwi, 2000 : 1– 2);
• Sambutan Menteri Pendidikan Nasional pada pembukaan
Konferensi Bahasa Daerah Nasional II, 6–8 November 2000
mengemukakan bahwa “Kehidupan bahasa dan sastera daerah
yang dijamin UUD 1945 selama dipelihara pemakainya di dalam
kerangka Otonomi Daerah akan memperoleh peluang yang lebih
terbuka untuk dikelolah dengan lebih baik, asal Pemerintah Daerah
(Pemda) yang bersangkutan memiliki perhatian yang besar. Untuk
itu Mendiknas mengharapkan agar setiap Asisten III bidang Kesra
yang mewakili Pemda pada Kongres Bahasa Daerah II harus
memberikan perhatian dan sumbangan yang besar dan terencana
bagi masyarakat pencinta dan pendukung bahasa dan sastera
daerah dengan memasukkan program pembinaan dan pengembangan
bahasa dan sastera daerah dalam program Pemda dengan
sungguh-sungguh” (Muhaimin, 2000:1). Hasil Kongres Bahasa
Daerah Naional II di Jakarta, 6 – 8 November 2000 itu
merumuskan dan merekomendasikan tentang pemasyarakatan dan
pembinaan bahasa dan sastera daerah di Indonesia sesuai
kebutuhan daerah otonomi masing-masing;
• Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 58, Ayat (1) menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan,
dan melestarikan keragaman bahasa dan sastera daerah untuk
mempertahankan jati diri orang Papua; dan pada pasal (3)
menyatakan pula bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai
bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai dengan
kebutuhan;
• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (2);
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan yang mencakup (1) kerangka dasar dan
struktur kurikulum yang menjadi pedoman penyusunan KTSP; (2)
beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan
menengah; (3) KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan
berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian
tidak terpisahkan dari standar isi; dan (4) kalender pendidikan yang
dikeluarkan dinas pendidikan setempat (Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Depdikans, 2008 : 3 – 4).

Mengacu pada sejumlah dasar hukum yang dikemukakan di atas
maka masalah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera
daerah Biak (sastera lisan) menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak-Numfor maupun Pemerintah
Daerah Provinsi Papua. Namun demikian selama ini Pemda Biak-
Numfor maupun Pemda Supiori belum serius melaksanakan tugas
pembinaan dan pengembangan BB hingga saat ini.

3. Tujuan dan Filosofi Mulok Bahasa Biak
Tujuan utama Zending Belanda membuat penelitian dan
penulisan bahan pelajaran mulok bahasa daerah (BB, BM, BBl),
membaca, menulis dan berhitung permulaan (matematika dasar),
pertanian, pertukangan, kesehatan, serta ilmu pengetahuan lainnya
untuk pembentukan ahlak dan pengetahuan kognitif, afektif dan
psikomotor anak-anak Papua agar segera menerima peradaban baru.

Oleh karena itu, tujuan Zending melaksanakan pelajaran mulok di
Tanah Papua tempo dulu adalah agar: mempercepat terserapnya visimisi
penginjilan (pembangunan semesta) untuk mengubah tabiat dan
tingkah laku manusia Papua yang saat itu masih berada dalam zaman
kegelapan. Hidup dalam permusuhan, peperangan, pengayauan, dan
bentuk-bentuk kekafiran lainnya, supaya memasuki budaya dan
peradaban baru, yang penuh damai sejahtera, saling mengasihi dan
bekerja sama di segala bidang pembangunan.

Meskipun pekerjaan para misionaris itu mahaberat di Tanah
Papua tempo dulu, namun visi-misi penginjilan yang menjadi tujuan
maupun prioritas kerja utamanya adalah:
(1) menyelenggarakan pendidikan dasar di seluruh Tanah Papua.
Sekolah Dasar Kristen pertama berbahasa daerah (Numfor-Biak)
dan bahasa Melayu dibuka di pulau Mansinam Manokwari tahun
1856 oleh Ottow dan Geissler –dua orang pemuda berkebangsaan
Jerman yang menjadi rasul pertama bagi orang Papua– (Ottow,
1962). Setelah Mansinam Manokwari, misi pekabaran Injil beralih
ke daerah Resort Biak-Numfor dan masuk di Maudori Supiori oleh
F.J.F. van Hasselt dan guru Petrus Kafiar, 26 April 1908 maka
terjadilah pembukaan sekolah dasar berbahasa Biak secara masal
di tiap kampung di Resort Kepulauan Biak-Numfor;
(2) membuat kurikulum berbasis lingkungan budaya lokal dan
lingkungan murid setempat, menyusun silabus bahan pelajaran
mulok berbahasa Biak, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda yang
digunakan pada pendidikan dasar dan menengah (sekolah rakyat
sejenis SD, SMP, SPGJ berasrama) di beberapa wilayah tertentu
sebagai pusat pendidikan, agar memudahkan para murid memasuki
sekolah peradaban tersebut (Kamma, 1994 : 163).
(3)
Falsafah dasar bagi para misionaris untuk bertekad dalam
pembinaan dan pengembangan BD sebagai kiat pembangunan semesta
di Tanah Papua, secara jelas dicatat atau diabadikan dalam 5 buah
pernyataan berikut, bahwa:
(a) bahasa daerah di Tanah Papua adalah kunci/pintu masuk ke dalam
aneka relung hidup adat, kebersahajaan, tingkah laku, dan baikburuknya
hati orang Papua;
(b) mengajar dengan bahasa ibu anak-anak setempat, akan membuka
dan meningkatkan pengetahuan anak yang telah tersedia secara
lokal untuk menampung dan menerima ilmu pengetahuan asing
(modern) dengan harmoni, serasi dan selaras dengan budaya para
murid, sehingga tidak terjadi penolakan (diskualifikasi);
(c) mengajar dengan bahasa daerah para murid, akan mengawetkan dan
meningkatkan rasa kebanggaan dan harga diri anak untuk
menghadapi budaya asing atau modern;
(d) mengajar dan belajar dengan BB akan mengabadikan berbagai
macam kearifan lokal (etnosains) penentu hidup para murid masa
depan, berarti ikut melestarikan budaya bangsa sampai ke anak cucu
turun-temurun;
(e) bahasa ibu (bahasa daerah) adalah grace (anugerah Tuhan). Sebab
itu, jikalau: berhotbah, mengajar, berpidato, ataupun menyampaikan
pesan Injil dan pesan pemerintah (pembangunan) dengan bahasa
masyarakat setempat, akan membuka dan memuluskan jalan Injil
dalam berbagai aspek pembangunan dengan mudah sehingga segera
tercapai cita-cita nasional sebuah bangsa (van Hasselt, 1919). Atas
dasar pikiran mulia dan sejumlah tujuan praktis tersebut di atas, BB
sebagai BD pertama yang diperjuangkan dan digunakan oleh para
misionaris, antara lain: F.J.F. van Hasselt, Petrus Kafiar, Willem
Rumainum, dan selanjutnya diteruskan oleh Domine I.S. Kijne
sebagai sebuah proyek perintis pertama penggunaan BD (bahasa
ibu) sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar dan mengajar
(PBM) dan pelajaran mulok bagi anak-anak sekolah dan jemaatjemaat
pertama di Resort Kepulauan Biak-Numfor Tanah Papua
tempo dulu.

Alhasilnya, dalam waktu yang relatif singkat, orang Biak maju
pesat dalam pendidikan dan bidang lainnya. Sebagian besar orang Biak
menjadi pegawai dan menduduki berbagai jabatan, baik jabatan
tertinggi di gereja maupun pemerintah. “Salah satu bukti historis
keberhasilan para misionaris dalam menggunakan BB sebagai pelajaran
mulok dan bahasa pengantar di sekolah pada pertengahan abad ke-20 –
awal abad ke-21 dapat kita saksikan banyak anak Tuhan dari wilayah
ini telah berhasil menamatkan pendidikan di berbagai jenjang (Sekolah
Dasar – Perguruan Tinggi) dan menduduki berbagai jabatan penting
seperti: pendeta, guru, dosen, dokter, kepala distrik, rektor, jenderal,
gubernur-wakil gubernur, anggota legislatif, walikota, bupati-wakil
bupati, duta besar, dll.” (Mansoben, dkk, 2008 : 174).

4. Bahan Mulok Bahasa Biak
Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa bahan-bahan
yang dijadikan materi pelajaran mulok dalam BB, BM maupun BBl di
Tanah Papua tempo dulu ditulis oleh para misionaris setelah mereka
melaksanakan proyek penelitian, penulisan dan penerbitan buku
pelajaran mulok. Hal ini dilakukan dengan maksud agar materi atau
bahan pelajaran mulok tersebut memudahkan PBM bagi para murid
maupun para pengajar (guru) pada saat itu. Para misionaris menyadari
hal ini sebuah kiat untuk mempertahankan jati diri orang Papua di tanah
yang amat kaya BD. Para misionaris tersebut, terutama F.J.S. van
Haselt dan I.S. Kijne mempelajari beberapa etnik yang mendiami
Papua bagian utara, dengan maksud agar kebudayaan dan lingkungan
hidup masyarakat itu dijadikan bahan pelajaran mulok bagi para murid
dengan tujuan mempertahankan jati diri, dan terus melestarikan
kearifan lokal yang tersimpan dalam keanekaragaman bahasa dan
budaya orang Papua. Untuk itu, kebudayaan inti (culture core) orang
Papua disarikan menjadi bahan pelajaran mulok bagi para murid
(peserta didik) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh
Tanah Papua dengan pendekatan tematik. Jika mencermati aneka bahan
pelajaran mulok dimaksud, maka kita temui tema-tema sebagai berikut:
(1) tema lingkungan dalam pelajaran mulok BB, BM, maupun BBl
adalah: lingkungan keluarga, dan lingkungan rumah; (2) lingkungan
alam: menjaga tanah, air, tumbuhan, binatang, dan bekerja di ladang
(menanam & panen) secara bertahap dan berkesinambungan; (3) hobi
atau kesenangan kerja (berladang, memelihara ternak), dan
keterampilan lainnya; (4) Sifat tolong-menolong; (5) kesehatan
(memelihara kesehatan dan gizi); serta (6) tema kerja atau keterampilan
hidup lainnya.

Beberapa dokumen atau bahan referensi pelajaran mulok BB
yang pernah ditulis oleh para misionaris terutama: Ottow (1862), van
Hasselt J.L. (1868, 1876); Kern (1885), van Hasselt F.J.F. (1902, 1905,
1936, 1947). Tulisan-tulisan tersebut, memuat catatan-catatan tentang
BB, baik kosa kata maupun struktur. Bahan-bahan pelajaran khusus
yang terkait dengan muatan lokal BB, antara lain disusun oleh F.J.F.
van Hasselt (1908) tentang Buku Bacaan Cerita Rakyat (Tall, Land,
end Volkenkunde); I.S. Kijne (1950) tentang Surat Wasya (Buku
Bacaan Bahasa Biak jilid I, II dan III), Kafkofen ma Kakaik (Pantun
Balas-balasan dan Peribahasa); Kokor ma Kowasya (Membaca dan
Berhitung). Buku pelajaran mulok BB tersebut diselesaikan di SD kelas
I – III berbarengan dengan BM dan dilanjutkan dengan BBl/BE di kelas
IV – kelas VI dst.

Judul-judul buku pelajaran yang masih berkesan hingga saat ini,
antara lain: Itu Dia jilid I–III, Kota Emas, Cenderawasih (Paradise
Vogel), yang dikarang oleh Domine I.S. Kijne; Madjulah (Het Begin)
oleh N.E. Bocve, dkk. Selain buku pelajaran tersebut di atas terdapat
pula buku nyanyain muda-mudi, karya Domine I.S. Kijne yang sangat
terkenal ialah Seruling Mas dan buku nyanyian khusus untuk anak-anak
Sekolah Minggu/SD yaitu Suara Gembira yang seluruh isinya
mengagungkan Tuhan pencipta keindahan alam, kekayaan alam, dan
keanekaragaman suku bangsa dan bahasa, serta para Mambri (pahlawan
legendaris) di Tanah Papua tempo dulu.

Sejumlah dokumentasi dan publikasi penting yang perlu juga
disinggung, antara lain: Kamus Bahasa Biak oleh Soeparno 1976;
Namber in Biak oleh Hein Stein Hawer (1985); Fonologi Bahasa Biak
1989, Morfologi Bahasa Biak 1991, Sintaksis Bahasa Biak 1994 dan
Tata Bahasa Biak 2003; oleh Christ Fautngil & Frans Rumbrawer;
serta Kamus Bahasa Biak A – K 1996; Kamus Bahasa Biak L – Z 1997
oleh Frans Rumbrawer & Christ Fautngil. Selain hasil-hasil riset
tersebut, ada pula sejumlah penelitian dan tulisan yang sifatnya
terpisah-pisah untuk berbagai keperluan antara lain: skripsi dan
makalah yang ditulis para mahasiswa dan dosen Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Seni (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri Cenderawasih.
Ada juga bahan-bahan berbahasa Biak yang dipakai untuk
keperluan khusus seperti buku nyanyian rohani, liturgi, Alkitab, buku
nyanyian untuk keperluan praktis lainnya, dapat disebutkan di sini
antara lain: GKI 1969, Mazmur ma Dow; Kapissa 1975, Songger ve
Rok; LAI 1900, Alkitab Perjanjian Baru Berbahasa Biak; Muharam
Syah 1975, Wawos ro Rasras; Depdikbud Propinsi Irian Jaya 1963,
Ungkapan Tradisional Bahasa Biak dan Bahasa Tehit Daerah Irian
Jaya; RRI Biak 1980-an, Kabar ro Wos Biak; Sam Kapissa 1994,
Eksistensi Wor Biak dan Upaya Pelestariannya; dan sejumlah tulisan
lain tentang kebudayaan Biak yang relevan bagi pelajaran mulok BB,
yang tidak disebutkan semuanya di sini.

5. Pengajar Bahasa Biak
Jika mencontohi strategi yang dilakukan para misionaris dalam
penyiapan tenaga pengajar bagi pelajaran mulok bahasa dan sastera
Biak pada zaman lampau, maka perlu merencanakan kegiatan praktis
dan tepat guna terutama guru kelas dan guru bantu yang direkrut
khusus dari masyarakat (para pemuda gereja atau jemaat) setelah para
misionaris menyiapkan kurikulum, silabus, dan bahan pelajaran dalam
buku pelajaran khusus BB dan buku mulok BM dan BBl.

Rekruitmen yang paling cepat dan tepat dalam mengajar
pelajaran mulok BB dan BM adalah tenaga muda orang asli Biak yang
terseleksi dengan baik tentang moral, ketersediaan hati-nurani, iman,
cukup ilmu dan dapat memahami pelayanan masyarakat di bidang
pendidikan tanpa biaya yang mahal. Dengan modal dasar seperti contoh
yang disebutkan di atas dan jika dikaitkan dengan program pendidikan
guru SD (PGSD dan lainnya) yang kini digalakkan secara besarbesaran
oleh pemerintah di Indonesia, terkait dengan pencanangan
muatan lokal dalam KTSP-Standar Isi 2006 saat ini, maka tidaklah sulit
untuk memperoleh guru mulok bahasa Biak pada pendidikan dasar dan
menengah di Kabupaten Biak-Numfor, tetapi juga kabupaten lainnya di
Tanah Papua. Asal pemerintah daerah mempunyai komitmen kerja
yang jelas dan sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian
dan pengalokasian biaya yang jelas dan memadai dalam APBD.

6. Bagaimana Mengajar Bahasa Biak
Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana proses dan cara
praktis para misionaris menyiapkan (meneliti/menulis) dan mengajarkan
pelajaran mulok BB tempo lalu, sebagaimana disebutkan di muka
maka tidaklah sulit dalam hal mengajarkan BB dan BD lainnya di
Tanah Papua saat ini. Hal yang pertama harus disiapkan adalah:
membuat silabus yang sesuai dengan KTSP sebagai pedoman nasional
dalam penyusunan maupun mengajarkan bahan pelajaran mulok
BD/BB di setiap satuan pendidikan sesuai dengan lingkungan para
peserta didik, kekhususan daerah, kebutuhan masyarakat, serta keunikan
budaya yang berprospek ekonomi bagi peserta didik di
kemudian hari atau untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, bagaimana guru mengajarkan pelajaran mulok
bahasa Biak tidak jauh berbeda dengan cara, metode, maupun teknik
mengajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maupun mata
pelajaran terkait lainnya. Sebetulnya metode atau teknik mengajarkan
bahasa nasional maupun bahasa asing dapat digunakan untuk
mengajarkan mulok bahasa Biak. Hanya saja semuanya ini berpulang
pada nurani yang baik, dan kesungguhan kerja dari Pemerintah RI,
(Depdiknas, Pusat Bahasa); Gubernur (Dinas Pendidikan Provinsi),
Bupati (Dinas Pendidikan Kabupaten); Komite Sekolah dan komponen
terkait serta para guru yang harus bekerja keras dalam menyiapkan
silabus bahan pelajaran dan mengajarkan pelajaran mulok BB dengan
kreativitas yang tinggi sebagaimana guru sejati yang diharapkan Tuhan,
masyarakat, bangsa, dalam wadah NKRI.

7. Penutup
7.1 Simpulan
Bahasa Biak (BB) adalah salah satu bahasa daerah (BD) yang
pertama kali diteliti, ditulis dan diajarkan secara formal sebagai
pelajaran muatan lokal (mulok) oleh para misionaris pada pendidikan
dasar dan menengah di Resort Biak-Numfor Tanah Papua. Orang Biak
selalu meratapi dan merindukan pelajaran mulok BB tersebut hingga
saat ini. Oleh karena dimusnahkan dan tidak diperbolehkan untuk
diajarkan lagi oleh pemerintah, karena konspirasi politik pada tahun
1963 yang berlanjut sampai dengan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang kemungkinan dapat memberikan angin segar
dan harapan hidup bagi BB dan BD tertentu di Tanah Papua.

BB ditentukan oleh Zending Belanda sebagai pelajaran mulok
BD berdasarkan fakta historis, akademis, dan dasar hukum yang kuat.
Sebab itu, diharapkan kewenangan pemerintah Indonesia (gubernur,
bupati/walikota) untuk segera membina dan mengembangkannya
dengan mengintegrasikan tujuan dan filosofi mulok dulu dengan
sekarang. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan buku-buku
bahan pelajaran mulok BB, sekaligus melatih para pengajar BB/BD,
serta bagaimana cara mengajarkan mulok dimaksud sesuai dengan
panduan KTSP dan standar isi 2006, agar tercapai tujuan pendidikan
nasional yang diharapkan di Indonesia.

7.2 Rekomendasi
Saran yang perlu diperhatikan pemerintah (Departeman Pendidikan
Nasional, termasuk Pusat Bahasa) terkait dengan pemberdayaan
pelajaran mulok BD demi kelestarian keanekaragaman BD dan
budaya bangsa Indonesia, maka perlu melaksanakan rekomendasi
berikut:
(1) Pemerintah/DPR RI mengamandemen UUD RI Tahun 1945 Pasal
36, menjadi dua ayat, yakni: Ayat (1) Bahasa Negara ialah bahasa
Indonesia; Ayat (2) Keanekaragaman bahasa daerah dibina dan
dikembangkan sebagai aset pemasok kosakata bahasa nasional
Indonesia.
(2) Pemerintah daerah (pemda) segera menyusun peraturan daerah
tentang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah masingmasing
sesuai kebutuhan daerah demi kelestarian bahasa, budaya
dan kearifan lokal.
(3) Pemda meng-APBD-kan penelitian, penulisan, dan penerbitan
buku bahan pelajaran mulok BD bagi kebutuhan pendidikan dasar
dan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masingmasing
daerah;
(4) Pemda (Dinas Pendidikan dan dinas terkait) bekerja sama dengan
Komite Sekolah, guru-guru, para ahli di perguruan tinggi, maupun
lembaga pemerintah dan swasta untuk menyusun bahan pelajaran
mulok BD sesuai KTSP dan standar isi;
(5) Khususnya Pemda Provinsi Papua dan atau Pemda Biak-Numfor
diharapkan menghidupkan kembali bahan pelajaran mulok bahasa
Biak sesuai dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang
menjadi pedoman penyusunan KTSP dan standar isi 2006;
(6) Pemda Biak-Numfor dan dinas terkait diharapkan kreativitasnya
dalam ihwal penyiapan guru (pengajar) maupun metode
pengajaran mulok BB pada pendidikan dasar dan menengah di
Kabupaten Biak-Numfor.

DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Hasan, dkk. (Ed). 2000. Bahasa Indonesia dalam Era
Globalisasi. Jakarta: Pusat Bahasa.
Bocve, N.E., dkk. 1958. Het Begin Taalboek II. J.B. Wolters
Groningen.
Depdikbud. 1986. Ungkapan Tradisional Bahasa Biak-Numfor dan
Tehit Daerah Irian Jaya. Jayapura: Kanwil Propinsi Papua.
Depdiknas. 2006. Kumpulan Permendiknas tentang Standar Nasional
Pendidikan dan Panduan KTSP. Jakarta: Dirjen Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah.
Fautngil, Christ dan Frans Rumbrawer. 1988. Fonologi Bahasa Biak.
Laporan Penelitian. Jayapura: Proyek Penelitian Bhasa dan
Sastera Indonesia dan Derah Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Kanwil Depdikbud Prpinsi Irian Jaya.
Fautngil, Christ dan Frans Rumbrawer. 1991. Morfologi Bahasa Biak.
Laporan Penelitian. Jayapura: Proyek Penelitian Bhasa dan
Sastera Indonesia dan Derah Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Kanwil Depdikbud Propinsi Irian
Jaya..
Fautngil, Christ dan Frans Rumbrawer. 1994. Sintaksis Bahasa Biak.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Fautngil, Christ dan Frans Rumbrawer. 2003. Tata Bahasa Biak.
Jakarta: Yayasan Servas Mario.
Hasselt, F.J.F. van 1908. Bijdragen tot de Taal, Land, En Volkenkunde
van Nederlandsch Indie s’-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Hasselt, J.L. van 1868. Allereerste Beginselen der Papoesch-
Mafoorsche tall. Utrecht.
Hasselt, J.L. van 1876. Beknopte Spraakkunst der Noemforsch tall.
Utrecht.
Hasselt, J.L. van. 1876/1873. Hollandsch Noemforsch en Noemforsch-
Hollandsch Woordenboek. Utrecht.
Hasselt, J.L. van and F.J.F. van Hasselt. 1947. Noemforsch
Woordenboek. Amsterdam: de Bussy.
Kamma, F.C. 1994. Ajaib di Mata Kita. Jilid III. Masalah Komunikasi
antar Timur Barat Dilihat dari Sudut Pengalaman Selama
Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya. Jakarta: BPK Gunung
Mulia.
Kapissa, Sam. 1975. Songger be Rok. Jayapura: Group Manyouri
Kapissa, Sam. 1994. Eksistensi Wor Biak dan Upaya Pelestariannya.
Jayapura: Jurusan Antropologi FISIP Uncen.
Kern, H.1885. Over de Verhouding van het Noemforsch tot de Maleis-
Polynesische talen. Verspreide Geschriften.
Kijne, Izaak Samuel. 1950. Surat Wasja I & II, Kitab Batjaan Bahasa
Biak. Djakarta: J.B. Wolters Groningen.
Kijne, Izaak Samuel. 1952. Paradise Vogel. Kitab Batjaan Bahasa
Belanda. Djakarta: J.B. Wolters Groningen.
Mampioper, Arnold. 1976. Mitologi dan Pengharapan Masyarakat
Biak-Numfor. Jayapura: STT GKI I.S. Kijne.
Mampioper, Arnold. 1986. Msistem Pemerintahan Tradisional Suku
Biak dan Catatan Perkembangan Umum Pemerintah Daerah
Irian Jaya samapai dengan UU Nomor 5 Tahun 1979.
Jayapura: Yayasan Bhakti Cenderawasih dan Pusat Studi Irian
Jaya.
Mansoben, J. R. dkk. 2008. Sketsa Perjalanan Injil dari Maudori.
Supiori: CV Rwambonina.
Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Suatu
Panduan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Muhaimen, dkk. 2008. Pengembangan Model Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah.
Jakarta: PT Raja Grafindo.
Muharamsyah. 1975. Wawos ro Ras-ras Biak. Kowilhan IV Maluku
Irian Jaya. Biak: Kowilhan.
Ottow, W. 1862. Woordenlijst dre te Doreh en Omstreken Gesproken
Wordende Myfoorsche (Noemfoors, Mafoors, Numfoorrs etc.)
Tall. Nieuw-Guinea. Amsterdam: Fred Muller.
Rumbrawer, Frans. 1986. Interferensi Frasa Bahasa Biak terhadap
Bahasa Indonesia Tulis Siswa Kelas II SMP Negeri Korem
Biak Utara. Skripsi Sarjana Pendidikan. Bandung: Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia IKIP Bandung.
Rumbrawer, Frans & Christ Fautngil. 1995/1996. Kamus Bahasa
Indonesia-Biak A—K. Laporan Penelitian. Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastera Indonesia. Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. Jayapura: Kanwil Depdikbud.
Rumbrawer, Frans & Christ Fautngil. 1996/1997. Kamus Bahasa
Indonesia-Biak L—Z. Laporan Penelitian. Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastera Indonesia. Pusat Pembinaan & Pengemb
Bahasa. Jayapura: Kanwil Depdikbud.
Rumbrawer, Frans. 1997. Menggali Potensi Cerita Rakyat serta
Memberdayakan SDM Irian Melalui Perfileman Nasional.
Makalah Disampaikan pada Pekan Apresiasi dan Diskusi Film
Nasional 1997. Kerja Sama Uncen dengan Dirjen Perfileman
Nasional Deppen RI. Jayapura: Uncen.
Rumbrawer, Frans. 2000. Penelitian Bahasa Daerah di Provinsi
Papua. Makalah Disampaikan pada Konfrensi Bahasa Daerah
di Jakarta, 6 – 8 November 2000. Jakarta: Pusat Bahasa.
Rumbrawer, Frans. 2001. Mengaktifkan Pelajaran Muatan Lokal
Bahasa dan Sastera Lisan Biak sebagai Upaya Memperkuat
Jati Diri Etnik Biak. Makalah Disampaikan pada Seminar dan
Lokakarya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Biak-Numfor, di Biak, 12 – 14 Agustus 2001.
Rumbrawer, Frans. 2007.Orang Papua Meratapi Ketanlestarian
Keanekaragaman Bahasa Daerah di Tanah Papua. Makalah
Disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Internasional di
Ambon, 6 – 8 Agustus 2007.
RRI Biak. 1980-an. Kabar ro Wos Byak. Kumpulan Teks Siaran
Bahasa Biak. Biak: Bagian Siaran RRI Biak.
Silzer, Piter & Helja Heiikenen Clouse. 1991. Index of Irian Jaya
Languages. Second Edition. A Spcial Publocation of Irian.
Buletin of Irian. Jayapura: SIL.
Soeparno. 1975. Kamus Bahasa Biak-Indonesia. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Steinhawer, Hein. 1985. Number in Biak. Countervidence Two Alleged
Language Universals Bijragen Tot de Taal-Land En
Folkenkunde.
Tim Pustaka Yustisia. 2007. Panduan Lengkap KTSP. Yogyakarta:
Pustaka Yustisia.

Frans Rumbrawer

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

2. Kerangka Teori
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu dari 6 buah Provinsi
yang ada di Pulau Jawa. Provinsi ini terletak di sebelah selatan Pulau
Jawa bagian tengah. Provinsi ini memiliki 4 kabupeten, yakni
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul,
kabupaten Gunung kidul dan 1 kota madya, yakni Kota Madya
Yogyakarta. Masing-masing wilayah, kecuali kota madya, memiliki
daerah perkotaan daerah pinggiran (pedesaan) yang potensial
menimbulkan kondisi pemakaian bahasa yang berbeda. Seperti halnya
daerah-daerah yang lain, dalam situasi diglosia atau pluriglosia menurut
konsepsi Ferguson (1971), ada berbagai bahasa yang saling
bersinggungan pemakaiannya di dalam situasi kontak bahasa, yakni
bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa-bahasa
kelompok etnis yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kerangka diglosia juga, masing-masing bahasa itu
memiliki memainkan fungsi kemasyarakatan yang berbeda. Satu
bahasa atau satu varian bahasa berfungsi sebagai varian tinggi (H),
sedangkan bahasa atau varian yang lain berfungsi sebagai varian rendah
(L) (periksa juga Romaine, 1989, 33). Dalam diglosia yang stabil
(stable diglossia) masing-masing bahasa secara stabil dapat
mempertahankan berbagai fungsi kemasyarakatan yang dimilikinya.
Sebaliknya bila terjadi ketirisan diglosia (diglossia leakage), salah satu
atau beberapa bahasa akan kehilangan satu atau sejumlah fungsi
kemasyarakatannya. Lama kelamaan bahasa ini akan mati atau
ditinggalkan oleh penutur-penuturnya.

Walaupun ada segelintir pandangan yang tidak merisaukan akan
kematian suatu bahasa, seperti pandangan yang dianut oleh Fokker
(dikutip dari Purwo (2007, 17), kematian suatu bahasa haruslah
dihindari karena hilangnya sebuah bahasa (impoverishment) akan
pengetahuan dan pemiskinan akan pengetahuan dan pikiran
masyarakatnya (Cuellar, 1996, 72; Wijana 2003, 235). Sehubungan
dengan itu, penelitian ini akan berusaha melihat kondisi pemakaian
berbagai bahasa tersebut pada situasi sekarang ini dengan melihat satu
persatu ranah pemakaiannya, kemudian akan mengamati apakah ada
ketirisan fungsi-fungsi kemasyarakatannya. Uraian akan dimulai
dengan menguraikan pemakaian bahasa Jawa, diikuti dengan bahasa
Indonesia, bahasa-bahasa asing, dan bahasa etnik-etnik lainnya.
3. Situasi Pemakaian Bahasa di Daerah Istimewa Yogyakarta
Seperti telah dikatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan tempat bertemunya berbagai etnis dengan latar belakang
kebahasaan yang berbeda-beda sebagai akibat julukan kota pelajar yang
dimilikinya. Kompleksitas situasi kebahasaan di daerah ini sebenarnya
menjadikan kota ini sebagai area yang kaya akan permasalahan
kebahasaan. Hanya saja sampai sekarang ini belum ada ahli yang ingin
atau berminat untuk secara serius mnggelutinya. Pada kesempatan ini
dalam rentang waktu yang sangat terbatas saya akan mencoba untuk
menelusuri seluk-beluknya.

3.1 Bahasa Jawa
Sekurang-kurangnya ada empat ragam bahasa Jawa yang
digunakan di daerah ini. Adapun keempat ragam itu adalah bahasa
Jawa Ngoko, bahasa Jawa Krama, bahasa Jawa Madya, dan bahasa
Jawa Indah. Masing-masing varian ini oleh orang yang lebih ahli atau
mumpuni masih memungkinkan untuk dibagi-bagi menjadi berbagai
subvarian sehingga ragam-ragam bahasa Jawa ini menjadi sangat rumit.

Pada masa sekarang ini disinyalir varian ragam-ragam bahasa Jawa ini
sudah banyak yang hilang, atau tidak dikuasai lagi oleh generasi yang
lebih muda. Saat ini dalam situasi bilingual yang diglosik bahasa Jawa
merupakan bahasa atau varian (L) yang digunakan oleh para
pemakainya dalam situasi yang tidak formal. Pada umumnya orangorang
berkomunikasi dengan bahasa Jawa dalam situasi yang kurang
bergengsi. Orang-orang yang telah memiliki hubungan yang akrab
biasanya menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko. Orang-orang yang
belum memiliki hububungan yang akrab menggunakan bahasa krama.

Tentang bentuk krama mana yang menjadi pilihan masih ditentukan
lagi oleh derajat keakraban penutur dengan lawan tutur. Faktor-faktor
sosial seperti umur, jenis kelamin, status sosial, asal kedaerahan atau
tempat tinggal, dan sejumlah faktor lain yang cukup pelik amat
berperanan dalam hubungan ini.
Di sekolah-sekolah dasar semula memang digunakan bahasa
Jawa sebagai bahasa pengantar pada kelas satu sampai kelas tiga,
sekarang ini sudah beralih menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan,
gejala ini sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok desa. Sekolahsekolah
dasar yang komposisi murid-muridnya agak heterogen, seperti
sekolah-sekolah dasar yang letaknya dekat kompleks perumahan, sudah
tidak lagi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar. Guru
merasa segan menggunakan bahasa Jawa karena khawatir ada sebagian
siswa yang tidak mengerti. Bahasa Jawa memang merupakan bahasa
dalam ranah keluarga bagi sebagian besar penduduk daerah istimewa
Yogyakarta. Akan tetapi, cukup banyak keluarga yang tidak lagi
mengajarkan bahasa daerah ini kepada anak-anak mereka. Saya sinyalir
cukup banyak anak-anak usia dua belas tahun ke bawah sekarang ini
tidak bisa berbicara bahasa Jawa secara aktif. Tidak digunakannya lagi
bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, merupakan
alasa utama mengapa mereka (para orang tua) enggan mengajarkannya
kepada anak-anak mereka. Selama ini di antara para orang tua
berkembang pandangan bahwa penguasaan bahasa Jawa anak justru
sangat potensial akan mengganggu mereka menangkap pelajaran yang
diberikan dalam bahasa Indonesia.

Terbatasnya jam pelajaran pengajaran bahasa Jawa (2jam
seminggu) agaknya tidak banyak membantu usaha pemertahanan
bahasa ini di masa-masa mendatang. Lebih-lebih selama ini pelajaran
bahasa Jawa hanya dipandang sebagai mata pelajaran tambahan yang
kurang bergengsi. Akibatnya tidak semua ragam bahasa Jawa dikuasai
oleh anak-anak sekolah secara aktif, bahkan oleh sebagian besar
penutur bahasa Jawa. Ragam bahasa Jawa yang paling banyak dikuasai
adalah ragam bahasa percakapan. Dan, ini pun agaknya terbatas pada
ragam-ragam yang tertentu. Ragam bahasa Jawa krama khususnya
krama hinggil hanyalah merupakan bahasa Jawa bagi segelintir orang
saja.

Rapat-rapat RT dan RW, di perkotaan pada umumnya
menggunakan bahasa Indonesia. Keadaannya memang sangat lain
dengan di pedesaan yang masih ditemukan disampaikan dengan bahasa
Jawa kecuali bila audiensnya adalah kelas sosial menengah ke atas.

Kepala dukuh akan berkomunikasi dengan warga perumahan dengan
bahasa Indonesia, dan dengan bahasa Jawa kepada warga-warganya di
pedesaan. Di area-area tertentu di pedesaan Jawa, mungkin sekali
dibedakan antara wong desa, yakni penduduk asli dan wong
perumahan, yakni para pendatang yang tinggal di perumahan. Dari sini
akan terlihat bahwa sedikit-demi sedikit bahasa Jawa kehilangan area
pemakaiannya.

Para pemuda yang hendak melangsungkan upacara pernikahan,
baik di kota maupun di desa pada saat ini akan memilih dinikahkan
dengan memakai bahasa Indonesia bila dibandingkan dengan bahasa
Jawa, padahal sebelumnya untuk menyelenggarakan upacara tradisional
ini selalu digunakan bahasa Jawa.

Bahasa Jawa formal atau baku lebih terbatas lagi pemakiannya.
Bahasa Jawa ini digunakan dalam situasi formal, dalam tulis-menulis,
pidato, dan upacara-upacara resmi kedaerahan. Agaknya ada sedikit
perbedaan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Madya
Surakarta di dalam menentukan laras baku bahasa jawa. Daerah
Istimewa Yogyakarta memilih ragam krama, sedangkan Kodya
Surakarta (dapat) menggunakan ragam ngoko. Oleh karena itu, terdapat
perbedaan ragam bahasa Jawa yang digunakan untuk menyiarkan berita
di stasiun Jogja TV dengan stasiun AN TV Surakarta.

Stasiun televisi pemerintah dan swasta memiliki sedikit mata
acara berbahasa Jawa. Stasiun Jogja TV misalnya memiliki acara berita
daerah “Seputar Yogya”, “Wayang Kulit”, “Klinong-klinong
Campursari”, “Pitutur”, “Adiluhung”, dan “Inyong Siaran”, yang
menggunakan bahasa Jawa. Mata acara yang disebutkan terakhir
menggunakan bahasa Jawa Dialek Banyumas dalam upaya
melestarikan agar jangan sampai dialek bahasa Jawa ini hilang. Di
TVRI Stasiun Yogyakarta masih ada acara tambahan Ketoprak
Mataram dan Pangkur Jengleng yang menggunakan bahasa Jawa.

Selebihnya kesemuanya menggunakan bahasa Indonesia. Ketoprak
Mataram semakin hari semakin berkurang peminatnya. Hanya saja,
yang menggembirakan acara Campur Sari yang memadukan instrumen
tradisonal dan modern semakin hari semakin diminati baik oleh
kalangan tua maupun muda, di perkotaan atau di pedesaan. Tokohtokoh
seperti Manthous, Edi Laras, Didi Kempot, Cak Dikin adalah
nama-nama yang sekarang ini begitu populer bila dikaitkan dengan
Seni Campur Sari. Bahasa Jawa yang digunakan beragam-ragam
jenisnya karena topik lagu yang dibawakannya juga sangat beragam,
dari topik cinta serius, kesedihan, maupun senda gurauan. Berbagai
parikan dan wangsalan yang penuh dengan kearifan lokal budaya Jawa
tersajikan kembali dalam kesenian ini. Hanya saja, topik-topik lagu
yang dilantunkan kerap kali pula keluar dari garis norma-norma luhur
kehidupan Jawa. Lagu-lagu campur sari Jawa “Cucak Rawa”,
“Mendem Wedoan”, “Bojo Loro”, “Mister Mendem”, dsb. lirik
lagunya jauh kalah kualitasnya dengan lagu-lagu Jawa yang
dilantunkan oleh penyanyi Jawa kondang Waljinah, seperti “Walang
Kekek”, “Jangkrik Genggong”, “Kecik-kecik”, “Rujak Uleg”, dsb.
yang sama-sama mengungkapkan kelucuan yang getir.Tidak ubahnya
dengan lagu percintaan Indonesia, para seniman campur sari memang
sangat kreatif. Kehabisan inspirasi penciptaan, diatasi dengan
menerjemahkan secara bebas atau mengganti lirik lagu-lagu lama, atau
lagu-lagu Mandarin. Anehnya, banyak pencintanya tidak merasakan hal
ini, dan menganggap irama Mandarin itu seolah-olah menjadi
kekayaaan budayanya sendiri. Di sini terjadi hubungan antaretnis yang
harmonis mengingat warga Tionghoa mengetahui bahwa lagu itu
bukanlah lagu asli Jawa.

Stasiun radio, baik swasta maupun pemerintah memiliki
beberapa siaran berbahasa Jawa. Radio Republik Indonesia misalnya
memiliki acara Mbangun Desa, Ketoprak, Wayang Kulit Purwa,dan
obrolan Pak Besut. Sejumlah iklan sering pula menampilkan dialogdialognya
dengan bahasa Jawa, terutama bila dialognya bertema hal-hal
yang lucu.

Pidato kematian di perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta
mungkin disampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.
Semakin ke perkotaan semakin banyak ditemukan pidato yang
menggunakan bahasa Indonesia, demikian pula sebaliknya. Hal ini
sangat bergantung kepada siapa yang meninggal dan kepada khalayak
yang bagaimana pidato itu ditujukan.

Upacara pesta perkawinan bila orang Jawa yang menikah
cenderung menggunakan bahasa Jawa ragam indah yang seringkali
tidak bisa dipahami oleh anak-anak muda, atau mungkin pula oleh
orang Jawa yang sudah dewasa. Undangan perkawinannya sendiri
ditulis dengan bahasa Indonesia, dan jarang ditulis dengan bahasa Jawa.
Kesemua hal di atas pada umumnya berkaitan dengan bahasa
Jawa lisan. Bahasa jawa tulisan keadaannya lebih menyedihkan. Pada
saat sekarang ini di Yogyakarta hanya ada satu penerbitan berbahasa
Jawa, yakni majalah “Penyebar Semangat”. Sebelumnya di kota ini
terdapat majalah Djaka Lodang, Mekar sari, Kandha Raharja. Akan
tetapi, ketiga majalah yang terakhir ini sekarang tidak jelas nasibnya.

Dalam kasus majalah Djaka Lodang, walaupun berbahasa Jawa
terdapat beberapa rubrik berbahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan
majalah Penyebar Semangat yang masih semangat dengan
komitmennya membina dan melestarikan pemakaian bahasa Jawa.
Buku-buku karya sastra baik prosa dan puisi berbahasa Jawa seolaholah
tidak berkembang. Fakultas-fakultas yang membuka jurusan sastra
Jawa akan kehilangan objek penelitiannya. Pada saat sekarang karyakarya
sastra Jawa sekaliber “Anteping Tekad”, “Tanpa Daksa”,
“Kumpule Balung Pisah”, dsb. tidak lagi dihasilkan. Spanduk-spanduk
iklan sangat jarang menggunakan bahasa Jawa.
Koran-koran daerah berbahasa Indonesia hanya sedikit sekali
menyediakan ruang untuk rubrik berbahasa Jawa. Kedaulatan Rakyat
menyediakan rubrik bahasa Jawa dialek Banyumas yang beriksikan
cerita-cerita lucu dari daerah itu. Sangat terbatasnya media cetak yang
berbahasa Jawa agaknya merupakan penyebab utama, banyaknya
penutur bahasa jawa, atau sebagian penutur bahasa Jawa tidak
menguasai bahasa jawa ragam tulis. Banyak misalnya mahasiswa
Pascasarjana saya yang mengaku penutur asli bahasa Jawa tidak tahu
bentuk formal kata bar ‘habis, selesai’, ben ‘supaya’, ragil ‘bungsu’.
Mereka tidak mengidentifikasi bahwa kata-kata itu bentuk panjangnya
(formalnya) di dalam bahasa tulis adalah lebar, kareben, wuragil, dsb.
Ini mengindikasikan bahwa bahasa Jawa yang dikuasainya adalah
bahasa Jawa percakapan.

Di fakultas-fakultas yang memiliki jurusan bahasa Jawa, kuliahkuliah
kebanyakan dilakukan dengan bahasa Indonesia walaupun
substansi yang dibahas mengenai bahasa dan sastra Jawa. Di Jurusan
Sastra Nusantara Universitas Gadjah Mada pada waktu dahulu pada
tahun 70-an pernah diwajibkan penulisan skripsi sarjana muda dengan
menggunakan bahasa Jawa, tetapi saat ini skripsi atau karya-karya
ilmiah berbahasa Jawa tidak lagi ditemukan. Sampai sekarang ini hanya
kuliah “Penguasaan Bahasa Jawa” yang disampaikan dengan bahasa
Jawa selama 4 semester.

Khotbah-khotbah di mesjid dan gereja di perkotaan
menggunakan bahasa Indonesia, tetapi selingan humornya untuk
penyegar suasana menggunakan bahasa Jawa. Di perkotaan gereja
Kristen Jawa jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Di pedesaan pun
sekarang ini khotbah sudah menggunakan bahasa Indonesia. Hanya di
pelosok desa yang audiensnya homogen penduduk desa khotbahkhotbah
menggunakan bahasa Jawa.

Di antara kawula muda di daerah perkotaan dalam situasisituasi
yang sangat akrab dan tidak formal masih terlihat penggunaan
slang bahasa Jawa. Bahasa pergaulan ini dibentuk dengan berbagai
macam teknik. Ada kelompok remaja yang membalik persukuan, ada
yang membalik bunyi penyusun kata itu secara total, dan ada pula yang
membalik atau menukar bunyi-bunyi itu dengan berpedoman pana
urutan aksara Jawa ha, na, ca ra, ka. Selain itu, mungkin ada cara-cara
yang lain yang luput dari pengamatan saya.

Komunikasi verbal dengan menggunakan aksara Jawa tidak
kalah mengenaskan nasibnya. Jarang ada wacana tertulis yang
menggunakan aksara Jawa, baik di perkotaan atau di pedesaan
walaupun usaha untuk melestarikan masih tetap diupayakan. Misalnya,
nama-nama jalan di perkotaan, terutama yang terletak di dekat
kompleks keraton disertai dengan aksara Jawanya. Tulisan di bus-bus
kota juga memakai aksara Jawa di samping bahasa Indonesia. Kaoskaos
oblong untuk mempromosikan wisata budaya juga kadang-kadang
menggunakan bahasa Jawa. Stasiun Jogya TV memiliki tayangan
sekilas mengenai cara menulis membaca aksara Jawa, dan itu pun
sebatas hanya membaca kata-kata.

3.2 Bahasa Indonesia
Pencetusan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928, dan dicantumkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
dalam Undang-undang Dasar 1945, mengakibatkan bahasa Indonesia
sebagai satu-satunya bahasa nasional dan bahasa resmi di seluruh
negara Republik Indonesia. Fungsi dan tugas yang diembankan itu
agaknya sudah dilaksanakan oleh bahasa Indonesia. Bukti-bukti
mengenai hal ini tidak begitu sukar untuk dicari. Sekarang ini bahasa
Indonesia digunakan sebagai bahasa perhubungan di antara orangorang
yang berbeda latar belakang etnis dan kebahasaannya. Tidak
hanya itu, orang-orang seetnis dan sebahasa yang belum memiliki
hubungan personal yang akrab pun menggunakan bahasa Indonesia di
dalam berkomunikasi pada situasi yang informal. Orang-orang dengan
status sosial dan umur yang berbeda juga sering kali tampak berbahasa
Indonesia satu sama lainnya. Demikian luasnya area atau bidang
penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan luas dan beraneka
macamnya variasi keragaman bahasa Indonesia, misalnya bahasa
Indonesia ragam formal, bahasa Indonesia ragam informal, bahasa
Indonesia ragam ilmiah, bahasa Indonesia ragam jurnalistik, bahasa
Indonesia ragam sastra, dsb.

Bahasa Indonesia ragam formal digunakan di dalam situasisituasi
yang resmi, seperti rapat-rapat resmi, surat-menyurat dinas,
pendidikan, siaran radio dan televisi baik pemerintah maupun swasta,
dsb. Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah
tingkat satu dan kota pelajar dengan berbagai tempat pendidikan formal
maupun informal mengakibatkan semakin bertambahnya ranah
pemakaian bahasa Indonesia formal. Sementara itu, sebagai kota
pelajar mengakibatkan wilayah perkotaan Yogyakarta, khususnya
Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Madya didatangi oleh berbagai
pelajar dari seluruh penjuru tanah air mengakibatkan bahasa Indonesia
dapat leluasa mengembangkan peranannya sebagai bahasa nasional,
baik ragam formal maupun informalnya.

Ragam informal bahasa Indonesia juga berkembang luas di
perkotaan. Anak-anak yang tidak menguasai bahasa Jawa
menggunakan bahasa Indonesia informal di dalam berkomunikasi di
dalam situasi tak resmi. Untuk mereka, dapat dikatakan bahasa Idonesia
merupakan bahasa ibu mereka. Sementara itu, orang-orang yang lebih
dewasa, karena bahasa Jawa merupakan bahasa pertamanya, bahasa
Indonesia informalnya sering kali terinterferensi dalam berbagai
tatarannya (fonologi, gramatika, dan leksikon) oleh bahasa pertamanya
itu.

Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi besar dan kecil yang
sebagaian besar mewajibkan kuliah bahasa Indonesia di kota
Yogyakarta secara langsung mengakibatkan berkembangnya
pemakaian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Diskusi-diskusi dan
pertemuan ilmiah baik yang berskala lokal maupun nasional
diselenggarakan di tempat ini. Buku-buku teks hasil karya ilmuan dari
berbagai disiplin keilmuan dipublikasikan oleh berbagai penerbit yang
cukup banyak jumlahnya.

Ragam jurnalistik berkembang dengan adanya surat kabar-surat
kabar daerah yang beberapa di antaranya dengan oplah yang cukup
besar, seperti Kedaulatan Rakyat (KR), Berita Nasional (Bernas),
Harian Jogja (Harjo), Minggu Pagi (MP), dan Koran Merapi. Dalam
persaingan ada juga koran yang sekarang tidak mampu berkembang,
seperti Masa Kini, Yogya Post, Eksponen, dsb. Sejumlah surat kabar
memiliki keunikan, misalnya Koran Merapi sarat dengan berita klenik
dan supranatural sehingga memperkaya register bahasa Indonesia
dalam bidang ini..

Sejumlah surat kabar menyediakan ruang budaya atau lembaran
sastra pada hari-hari tertentu sehingga mendukung berkembangnya
bahasa Indonesia ragam sastra. Banyak karya prosa dan kumpulan puisi
di hasilkan oleh pengarang dan penyair dari kota pelajar ini.Beberapa
penerbit yang memiliki dedikasi tinggi ikut menerbitkan buku-buku
yang berisi ulasan terhadap karya sastra sehingga ikut membantu
mengembangkan kualitas karya sastra yang secara langsung berimbas
pada berkembangnya bahasa Indonesia ragam sastra.

Repertoire bahasa Indonesia di perkotaan jauh lebih kompleks
dibandingkan dengan repertoire bahasa Jawa. Semua repertoire itu
berkembang secara seimbang. Variasi bahasa Indonesia apapun
ditemukan di perkotaan. Bahasa Indonesia gaul hidup di kalangan
remaja. Ujaran-ujaran dengan penggunaan ya yalah, ya ya dong, ni yee,
tidak lagi, secara gitu lho, dsb. bertebaran keluar di dalam komunikasi
akrab di antara mereka. Iklan-iklan niaga seringkali memanfaatkan
laras bahasa gaul ini. Tidak terbatas pada media iklan, tetapi sudah
merambah ke media-media elektronik yang lebih canggih, seperti pajor,
ponsel, internet, kaset, vcd, dsb.

3.3 Bahasa Asing
Dalam era globalisasi hubungan antar negara semakin intensif.
Sehubungan dengan ini masuknya budaya asing ke tengah-tengah
kancah budaya daerah dan nasional menjadi fenomena yang tak
terhindarkan. Sebagai konsekuensinya berpengaruhnya berbagai bahasa
asing terhadap pemakaian bahasa Indonesia tidak pula dapat dicegah.
Sudah menjadi suatu kewajaran apabila bahasa-bahasa yang memiliki
dominasi yang besar dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi
memberikan pengaruh yang kuat kepada bahasa-bahasa yang lemah.
Fenomena ini tampak jelas di masyarakat perkotaan di seluruh
Indonesia. Sejumlah bahasa asing yang jelas pengaruhnya terhadap
pemakaian bahasa di Yogyakarta di antaranya adalah bahasa Inggris,
bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Belanda, dsb.
Dari sejumlah bahasa asing itu, tak pelak lagi bahasa Inggris
memiliki pengaruh yang paling besar. Dari penelitian secara acak
terhadap sebuah cerpen, saya menemukan bahwa pengaruh bahasa
Inggris terhadap bahasa Indonesia paling besar jumlahnya
dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing yang lain, bahkan pengaruh
bahasa asing, yakni bahasa Inggris jauh lebih besar, yakni sekitar 57 %
(dari keseluruhan kata pungut) dibandingkan dengan bahasa Jawa yang
hanya 18% sama dengan bahasa Arab. (Wijana, 2008). Jadi, kebijakan
untuk lebih mengutamakan pemilihan kata-kata daerah sebagai
alternatif di dalam penciptaan istilah agaknya (lihat (Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1980, 17; Wilardjo, 1990, 52) masih jauh
dari kenyataan. Tidak terlalu sukar untuk mencari penjelasan mengapa
bahasa Inggris pengaruhnya sedemikian besar itu. Bahasa ini
merupakan bahasa asing yang wajib dipelajari dari jenjang sekolah
lanjutan pertama sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan, sejumlah
sekolah dasar di perkotaan sudah mulai mengajarka bahasa Inggris
kepada anak didiknya. Adanya sekolah dasar internasional dan program
sekolah berstandar internasional (SBI) membuat semakin besarnya
pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia di perkotaan.

Hampir semua universitas besar memiliki jurusan atau program studi
bahasa bahasa Inggris, dan karena prospek cerah yang ditawarkan
jurusan atau prodi bahasa Inggris merupakan jurusan atau prodi yang
sangat diminati. Perguruan tinggi yang belum membuka program
bahasa Inggris biasanya juga memiliki pusat-pusat pelatihan bahasa
Inggris untuk melatih dan meningkatkan kemampuan para staf edukatif
dan atau nonedukatifnya. Semua perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pascasarjana (S2 ata S3) mensyaratkan
kemampuan bahasa Inggris bagi calon-calon mahasiswa atau
lulusannya.

Tingginya prestise bahasa Inggris secara langsung pula
mengakibatkan orang dengan segala upaya berusaha menggunakan
bahasa ini di dalam berbagai kesempatan serendah apapun pengetahuan
mereka terhadap bahasa ini. Iklan dan nama-nama badan usaha, lebihlebih
badan usaha yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa
produk budaya modern bisa dipastikan menggunakan bahasa Inggris.
Fenomena ini sudah merambah sampai ke pedesaan. Unsur-unsur
bahasa Inggris itu mungkin diadaptasikan, mungkin masuk setengah
utuh, atau atau langsung masuk secara utuh ke dalam bahasa Indonesia.
Tidak hanya terbatas pada kata, tetapi juga struktur frasa, atau satuan
kebahasaan yang lebih besar. Mula-mula pengaruh itu memang terbatas
pada unsur-unsur yang dipungut dari bahasa asing, tetapi lambat laun
tidak terasa akan merambat dan mempengaruhi struktur bahasa
Indonesia. Entah hanya kebetulan mungkin di dekat tempat tinggal saya
ada sebuah pengrajin mebel yang namanya Indah Karya Mebel.
Pertama-tama memang mebel yang terletak di belakang seperti
kebanyakan toko-toko mebel yang lain, tetapi kebiasaan ini secara tidak
terasa kemudian merambat kapada frase Indah Karya yang tidak
diungkapkan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, yakni Karya
Indah.

Bahasa Inggris yang dipelajari atau dikuasai oleh para
intelektual ternyata juga memberikan pengaruh yang negatif terhadap
struktur bahasa Indonesia, seperti tampak pada maraknya pemakaian
kata penghubung di mana sebagai penanda klausa relatif, pemakaian
preposisi dari atau daripada dalam konstruksi milik (posesif).
Tanpa merasa malu para pemilik usaha menggunakan bahasabahasa
Inggris yang berprestise ini. Pemilik usaha warung makan di
depan Candi Prambanan sama sekali tdak tahu bahwa kata snake yang
ditulisnya berbeda maknanya dengan kata snack yang dimaksudkannya.
Pengusaha hiburan campur sari di dekat tempat tinggal saya tidak tahu
bahwa kata urgen pada frase urgen tunggal (hiburan yang memakai
satu alat musik organ) sebenarnya harus ditulis organ tunggal. Hal ini
tentu tidak akan terjadi bila yang bersangkutan tahu bahwa dalam
bahasa Inggris ada kata urgent yang bila diserap ke dalam bahasa
Indonesia menjadi urgen yang artinya ‘mendesak’. Jalan lingkar yang
merupakan terjemahan dari ring road dituliskan bermacam-macam oleh
orang-orang yang memiliki usaha di sepanjangnya. Ada yang menulis
Ring Rut, Ring Rod, Ring Rood, dan Ring Rot, di samping ada pula
yang menuliskannya secara benar. Penatu di kota-kota besar ada yang
menulis londre, londry, loundry, padahal yang benar laundry.

Para presenter televisi dan artis-artis muda, atau bahkan pejabat
senang memasukkan bahasa Inggris ke dalam ucapan-ucapannya
walaupun mereka sering kali salah dalam memilih kata atau
membentuk kata. Kata yang berkelas adjektiva sering diperlakukan
sebagai nomina, dan sebaliknya, misalnya mereka tidak bisa
membedakan emosi dan emosional, visual dengan visualisasi, honor
dan honerer, dsb.

Anak-anak remaja menulis grafiti nama-nama kelompok gengnya
dengan nama-nama atau singkatan-singkatan dan ejaan yang
berbau Inggris walaupun nama geng itu sebenarnya diambilkan dari
kata bahasa Indnesia. Nama-nama geng itu misalnya Joxin (Joko
sinting), Qizruh (Kita ini Senang Ramai untuk Hiburan), BBC (Babar
Sari City Club), BBC (Brigade Bocah Cuex), Humoriezt, Oestadt
(ustad), dsb.

Kata-kata bahasa Arab pengaruhnya ke dalam bahasa Indonesia
agaknya menempati peringkat kedua setelah bahasa Inggris. Dominasi
agama Islam sebagai agama yang terbesar di Indonesia menjadi alasan
utama mengapa kata-kata bahasa ini banyak di temui dalam pemakaian
bahasa Indonesia. Semakin kuat keislaman seseorang semakin besar
frekuensi penggunaan kata-kata Bahasa Arab di dalam tuturannya.
Banyaknya tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi Islam
di kota-kota mengakibatkan semakin intensifnya pemakaian bahasa
Agama ini. Di dalam komunitas-komunitas Arab terkadang ditemukan
juga penggunaan bahasa Arab yang bentuknya sudah sangat berbeda
dibandingkan dengan bahasa Arab yang diajarkan di sekolah-sekolah
atau perguruan tinggi. Pada saat ini diperkirakan pengaruh bahasa Arab
sama kuatnya dengan pengaruh bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia.

Derasnya produk-produk Jepang ke Indonesia, dan semakin
besarnya peranan yang dimainkan negara ini dalam bidang politik dan
ekonomi, mengakibatkan pengaruh bahasanya juga dirasakan dalam
bahasa Indonesia. Misalnya sejumlah usahawan menamai warung yang
dibukanya dengan kata-kata mirip bahasa Jepang walaupun yang
dimaksudkan adalah ungkapan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa,
misalnya Nikisae (bahasa Jawa ‘Ini Bagus’), Takashimura (bahasa
Indonesia campuran Jawa ‘Saya kasih murah’), Karaoke Karoaku
(bahasa Jawa ‘berkaraoke dengan saya’), Isakuiki (bahasa Jawa
‘hanya ini yang saya bisa’), Rikiniki Echo (Wijana & Rohmadi, 2006,
11-27).

Adapun perihal bahasa-bahasa asing yang lain, seperti bahasa
Perancis, bahasa Belanda, dsb. pengaruhnya tidaklah begitu besar.

3.4 Bahasa Etnis-etnis yang Lain
Memang cukup banyak etnis selain Jawa yang berdiam di kota
pelajar ini. Tentu saja tidak dapat diceritakan satu persatu bagaimana
pola pemakaian bahasa masing-masing etnis itu. Akan tetapi, dari
pengamatan sekilas agaknya terdapat kesamaan di antaranya.
Sehubungan dengan itu, dalam makalah ini akan diuraikan salah satu
etnis saja yang paling saya kenal, yakni etnis Bali. Setiap etnis biasanya
memiliki asrama pelajar di kota ini. Asrama pelajar ini digunakan
sebagai tempat menetap atau penampungan sementara (paling lama
satu atau dua tahun) warga barunya. Di asrama ini mereka
menggunakan bahasa Bali antara rekan-rekan seetnis dalam situasi
informal. Tempat ini juga merupakan pusat kegiatan Kerluarga Besar
Purantara Bali. Orang-orang yang tinggal di sini biasanya bahasa
Balinya mampu bertahan karena mendapatkan kesempatan yang lebih
banyak untuk digunakan. Setelah satu atau dua tahun mereka harus
meninggalkan asrama. Untuk ini ada dua kemungkinan. Kalau mereka
tinggal serumah, bahasa Bali mereka juga terjaga. Tetapi, bila mereka
tinggal berpisah biasanya bahasa Bali mereka tidak digunakan lagi, dan
yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Bali mereka semakin
sedikit kesempatan penggunaannya sehingga lama-lama mengalami
kemunduran walaupun tidak hilang (sama sekali). Ada juga di
antaranya yang berusaha menguasai bahasa Jawa agar bisa berkomunikasi
dengan masyarakat kebanyakan, dan ada pula yang hanya mampu
menguasai bahasa Jawa secara pasif.

Ada sekitar 500 kepala keluarga Bali sekarang ini. Untuk
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, sekali dalam
sebulan mereka berkumpul mengadakan arisan. Sekarang ini ada empat
kelompok arisan keluarga Bali di Yogyakarta, yakni kelompok timur,
kelompok barat, kelompok selatan, dan kelompok utara. Faktor ikatan
agama merupakan salah atu alasan yang kuat mengapa bahasa Bali
mereka tetap bertahan, di samping pola perkawinan. Orang-orang Bali
yang kawin sesama etnis biasanya bahasa Balinya lebih bertahan, dan
diturunkan kepada anak-anak mereka, sebaliknya yang kawin campur
biasanya bahasa Balinya hilang digantikan oleh bahasa Jawa atau
bahasa Indonesia. Pola tempat tinggal adalah faktor lain yang
menyebabkan bahasa Bali mereka juga bertahan. Orang-orang Bali
yang tinggal berdekatan dengan yang lain biasanya mampu
mempertahankan identitas bahasanya.

3.5 Catatan Penutup
Sebelum saya memaparkan catatan penutup perlu disimak
pandangan Edwards (1995, 106) dalam rangka melukiskan kematian
bahasa Gaelic, bahasa yang dibawa oleh para emigran Scotlandia ke
Nova Scotia:
“A language is in decline if it is no longer passed on to
children; it comes to be the preserve of middle-aged or
elderly people who no longer see any point in
transmitting it. While a minority often do still try to
have the language taught-either informally or at
schooll- a common complaint is the lack of interest
among the younger generation”.

Agaknya apa yang terjadi pada bahasa Gaelic ada kemiripan
atau mungkin sama dengan apa yang dialami oleh bahasa Jawa, atau
mungkin bahasa-bahasa daerah lain di perkotaan di Indonesia (periksa
Gunarwan, 2006, 95). Hal ini agaknya sama dengan apa yang
diisyaratkan oleh de Cuellar (1996) bahwa 90% bahasa-bahasa yang
digunakan di dunia saat ini akan mengalami kepunahan karena
ketidakmampuannya bersaing dengan bahasa-bahasa yang lebih besar.

Sebagai bahan renungan penting pula dikutipkan di sini:
“The world wide pressures to assimilate are also having
a drastic effect on languages, of which between five and
six thousand are spoken today, each of them reflecting a
unique view of the world, pattern of thought of culture.
But many of these are in danger of dissapearing in
forseeable future, have no more childeren who speak
them, and sre being given up for metropolitan
languages where speakers are culturally aggressiven
and economically powerful. Many of the former are
already moribund, and some experts suggest that
perhaps 90% of the next languages spoken today will
become extinct in the next century”.

Fenomena ini haruslah selalu menyadarkan setiap orang agar
terus-menerus menjaga jangan sampai bahasa-bahasa daerah yang
menyimpan berbagai nilai-nilai yang adiluhung atau kearifan lokal itu
hilang, tergantikan oleh bahasa-bahasa asing yang pengaruhnya
semakin hari semakin besar. Untuk tujuan ini, pada saat sekarang yang
dapat dilakukan adalah menjaga kestabilan diglosia dengan tetap
menggalakkan pemakaian bahasa Jawa di ranah keluarga sehingga
generasi penerus tetap menguasai bahasa Jawa di samping terus
meningkatkan pemakaiannya di berbagai media massa. Pandangan
yang jelas-jelas keliru bahwa penguasaan bahasa Jawa akan
mengganggu kemudahan anak dalam menguasai bahasa Indonesia
sebagai medium instruksional di sekolah-sekolah haruslah dibuang
jauh-jauh. Justru orang-orang yang bilinguallah dalam berbagai hal
banyak diuntungkan dibandingkan dengan rekannya yang hanya
monolingual. Menurut Peal dan Lambert serta Skutnabb-Kangas dan
Toukuma seperti yang dikutip oleh (Romainne, 1989, 99-109)
dinyatakan bahwa anak-anak bilingual memiliki intelegensi verbal dan
nonverbal yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang hanya
menguasai satu bahasa sehingga pendidikan bilingual tidak bermasalah
sejauh bahasa pertama telah dikuasai secara baik. Selaras dengan itu
program otonomi daerah yang telah berjalan selama ini hendaknya
dimanfaatkan seluas-luasnya untuk memelihara berbagai kearifan lokal,
dan salah satu caranya adalah dengan membina dan menjaga
pemakaian bahasa daerah sebagai saka guru-nya.

REFERENSI
De Cuellar, Javier Perez (Ed.), 1996, Our Creative Diversity, Paris:
Unesco Publishing.
Edwards, John, 1996, Multilingualism, London: Penguin Books.
Ferguson, Charles F., 1971, “Diglossia”, dalam Language Structure
and Language Use, Standford University Press.
Gunarwan, Asim, 2006, “Kasus-kasus Pergeseran Bahasa Daerah:
Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia”, dalam Linguistik
Indonesia, Tahun ke-24, No.1, Jakarta: Masyarakat Linguistik
Indonesia, hlm. 95-113.
Purwo, Bambang Kaswanti, 2000, Bangkitnya Kebhinekaan Dunia
Linguistik dan Pendidikan, Jakarta: Mega Media Abadi.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980, Pedoman Umum
Pembentukan Istilah, Jakarta: Balai Pustaka.
Romaine, Suzanne, 1989, Bilingualism, Oxford: Basil Blackwell.
Wijana, I Dewa Putu, 2003, “Kebijakan Bahasa dan Dinamika Bahasabahasa
Daerah di Indonesia”, dalam Dinamika Budaya Lokal
dalam Wacana Global, Yogyakarta: Unit Pengkajian dan
Pengembangan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah
Mada.
Wijana, I Dewa Putu & Muhammmad Rohmadi, 2006, Sosiolinguistik:
Kajian Teori dan Analisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijana, I Dewa Putu, 2008, Inventarisasi Kosa Kata Bahasa Daerah,
Makalah Penyuluhan Penelitai Kebahasaan di Balai Bahasa
Jawa Tengah Semarang.
Wilardjo, Liek, 1990, Realita dan Desiderata, Yogyakarta: Duta
Wacana University Press.

I Dewa Putu Wijana
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Studi Indonesia di Italia tidak hanya berkembang di lembaga
ilmiah dan universitas, yang mungkin tidak terlalu banyak memberikan
peluang untuk ini, sehingga penelitian dan studi Indonesia banyak yang
hidup dan berkembang secara individuil. Demikianlah jauh sebelum
UNO memasukkan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kurikulumnya,
sudah banyak penelitian dan studi Indonesia dilakukan oleh perorangan
di Italia. Pakar Melayu – Indonesia Prof. Alessandro Bausani (alm.)
dan Prof. Luigi Santa Maria (alm.) yang tak asing lagi di kalangan
pencinta studi Melayu-Indonesia sudah banyak menulis buku dan
artikel tentang Indonesia jauh sebelum Bahasa dan Sastra Indonesia
diajarkan di Universitas Italia.

1. Sejarah Studi Indonesia di Italia
Menelusuri garis sejarah eksplorasi Italia, kita akan menemukan
bahwa sebenarnya tradisi studi Melayu –Indonesia ternyata dapat
dianggap juga merupakan tradisi lama di Italia.
Untuk memahami kehadiran disiplin pengajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia di Italia, selain perlu mengenal sejarah pengajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia itu sendiri, perlu juga mengenal sejarah
hubungan Italia – Indonesia yang melatar belakanginya. Sejarah
mencatat bahwa hubungan Italia-Indonesia sudah ada sejak permulaan
tarikh Masehi. Naskah sejarah eksplorasi Italia memberitakan mencatat
perjalanan dan pelayaran para penjelajah. Para penjelajah yang banyak
menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, kemudian diikuti oleh
saudagar, ilmuwan dan kaum misionaris.

Patut pula dicatat bahwa bangsa Italia mungkin satu-satunya
bangsa Eropah yang menjelajah bumi Nusantara tanpa pernah
berurusan dengan masalah “penjajahan”, walau pun banyak diantara
mereka yang bekerja untuk kepentingan Portugis dan Spanyol.
Sederetan nama orang Italia yang pernah menginjakkan kakinya
di bumi Nusantara patut dikenal demi kelengkapan sejarah eksplorasi
bangsa Eropah/Italia di Indonesia. Deretan nama tersebut dapat diawali
dengan nama Plinio (23 -79M) yang berasal dari Como, Italia Utara.
Plinio pernah menyebut nama pulau Tapobrana. Nama ini dianggap
misterius karena menjadi bahan perdebatan terus. Masing-masing ahli
mencoba melokasikan pulau itu. Ada yang menganggap bahwa
Tapobrana yang disebutkan Plinio itu adalah Sri Lanka, ada yang yakin
bahwa yang dimaksud adalah pulau Sumatra. Tokoh yang paling
terkenal tentu saja Marco Polo (1254 -1324) dari Venezia, dalam
perjalanan pulang dari Cina telah mengunjungi sebuah kerajaan Islam
yang pertama di Indonesia di Sumatra Utara. Berita ini dianggap
penting karena Marco Polo dianggap orang Eropah pertama yang
memberikan kabar tentang adanya sebuah kerajaan/negara Islam di
Nusantara. Kemudian disusul oleh Frate Odorico Pordenone (1265 -
1331), Nicolò dei Conti (1395 – 1469), Ludovico De Varthema (hanya
diketahui tahun kematiannya, 1517), Giovanni da Empoli (1480-1524)1,
Filippo Sassetti (1520-1588), C. Federici (1563 -1518), G. Balbi (1579-
1588), Odoardo Beccari (1843-1920) dan Emilio Modigliani (1860 -
1932).

Odoardo Beccari, seorang naturalis, berkali-kali mengunjungi
Nusantara, misalnya Serawak (1865-1868), Papua 1871), pulau Aru
dan Kei (1873), Sulawesi Timur (1874), kemudian kembali ke Papua
(1875) dan Sumatra (1877). Tiga bukunya yang terkenal, dijadikan
sumber berita dan pedoman pada jaman itu bagi para penjelajah dan
ilmuwan di Eropah ialah Malesia (1877-1890), Nelle foreste di Borneo
(1902), Nuova Guinea, Selebes e Molucche (1924)2. Studinya tentang
alam Kalimantan dianggap merupakan sumbangan terbesar untuk dunia
ilmiah. Beccari juga menaruh perhatian dan simpati pada tradisi lokal,
terutama apa yang disebutnya sebagai “bahasa setempat”. Ia
mengatakan bahwa anak negerinya penuh hormat, berbudi pekerti,
sopan santun dan itu sudah menjadi bawaan mereka. Ia memuji “bahasa
setempat” dengan mengatakan “per la dolcezza l’taliana dell’Estremo
Oriente”, bahwa bahasa setempat demikian bagus dan manis didengar,
bagaikan bahasa Italia di Timur Jauh. Beccari meneruskan
komentarnya tentang “bahasa setempat” sebagai berikut:
“gramatikanya sangat sederhana dan ucapannya sangat mudah,
demikian mudahnya, telinga siapa pun akan bisa menangkap arti dan
bunyi yang tepat dari setiap kata Melayu, sehingga semua dapat belajar
bahasa ini dalam waktu singkat dan semua dapat mengucapkannya
dengan cukup tepat. Untuk orang Italia, bahasa Melayu juga lebih
1 v Bausani, A, Lettera di Giovanni da Empoli, IsMEO Roma, 1970
2 Malesia (1877-1890), Nelle foreste di Borneo (1902), Nuova Guinea, Selebes e
Molucche (1924)
mudah dituliskan karena sangat mirip vokal dan konsonannya
sebagaimana diucapkan dengan dalam bahasa Italia”.3
Perhatian terhadap tradisi setempat diberikan pula oleh Emilio
Modigliani (1860-1932) yang memusatkan penelitiannya di Sumatra
Barat: pulau Nias (1886-1888), pulau Enggano, Mentawai dan di
sekitar danau Toba. Bukunya yang terkenal Un viaggio a Nias (1890)
tidak saja berisi kisah pelayarannya tetapi memuat laporan tentang
tradisi, adat istiadat, kebiasaan, agama dan juga daftar kata dalam
bahasa Nias. Bukunya yang lain Fra i Batacchi indipendenti, 1892,
menceritakan perjalanan eksplorasinya ke pedalaman Sumatra sebelum
Belanda menguasai Sumatra. Malah dalam buku itu Modigliani juga
melancarkan kritiknya terhadap rezim kolonial Belanda yang
mempersulit perjalanan eksplorasinya. Bukunya yang ketiga L’isole
delle donne (1894) menceritakan perjalanannya ke pulau Enggano.

Disamping ketiga buku ini, banyak karangan ilmiahnya yang lain yang
diterbitkan dalam majalah-majalah ilmiah. Tetapi yang penting untuk
kita ialah perhatian yang diberikan Modigliani juga kepada puisi rakyat
Melayu-Indonesia, yaitu pantun.
Modigliani malah telah turut memberikan kontribusinya dengan
usahanya menjelaskan dan membuat teori tentang pantun dalam sebuah
artikelnya yang berjudul Piccolo contributi alla conoscenza dei canti
popolari malesi.4 Dalam karangan ini ia menjelaskan struktur pantun
dan ia juga menterjemahkan beberapa bait pantun. Modigliani juga
mencatat pantun atau nyanyian yang didengarnya dari para pekerja
yang membantunya selama perjalanan eksplorasinya. Kemudian ia
banyak memberikan benda-benda koleksinya ke Museum Antropologi
di Firenze.

Berita tentang “bahasa” dianggap mencapai puncak
keberhasilan, ialah ketika Antonio Pigafetta melaporkan tentang
“catatan” yang dibuatnya dalam perjalanan pulang dari pelayaran
mengelilingi dunia yang pertama. Antonio Pigafetta (1480-1524)
seorang bangsawan dari kota Vincenza di Italia Utara, waktu itu
bekerja untuk kerajaan Spanyol. Pada tahun 1519 Pigafetta ikut serta
dalam perjalanan mengelilingi dunia yang pertama dengan Ferdinando
Magelhaens, seorang pelaut Portugis yang unggul pada jaman itu, yang
3 Nelle foreste di Borneo, 1902 .
4 Sumbangan kecil untuk mengenal puisi rakyat Melayu

sedang bekerja untuk Kerajaan Spanyol. Dalam pelayaran yang
bersejarah inilah Pigafetta membuat “catatan” yang terkenal itu.
“Vocaboli de questi popoli mori” (Daftar kata orang Islam). Daftar kata
ini dibuatnya dengan pertolongan seorang budak Magelhaens yang
beragama Kristen, berasal dari Sumatra dan bernama Henrique. Daftar
kata ini kemudian dianggap sebagai “kamus” dwibahasa Melayu yang
pertama di dunia, kamus Melayu-Italia. Jadi kamus bahasa Melayu ke
(salah satu) bahasa Eropah.5 Sebenarnya dalam perjalanan mengelilingi
dunia itu Pigafetta membuat 4 macam “daftar kata”: bahasa Indios-
Brasilia; bahasa Amerika Selatan-Patagonia; bahasa Filipina dan
bahasa “orang Islam” yang tidak lain dari “bahasa Melayu Maluku”.

Daftar kata ini memuat kira-kira 400 kata (tepatnya 436). Naskah
Pigafetta ini telah berkali-kali menjadi bahan bahasan dan penelitian di
Eropah dan di Italia sendiri, dan telah berkali-kali juga diterbitkan.
Masing-masing peneliti memberikan pendapat mereka tentang vocaboli
de questi popoli mori yang tepatnya berarti “bahasa orang-orang
hitam”, yaitu sebutan untuk “orang Islam”. Hampir semua pakar
sepakat bahwa yang dimaksud dengan “popoli mori” itu tidak lain dari
orang Islam Maluku, jadi bahasa yang dimaksud adalah bahasa
Melayu (Ambon/Maluku). Diantara bahasan para pakar itu, tulisan dan
telaah yang dilakukan oleh A. Bausani, dianggap yang terbaik, tepat
dan paling lengkap, memuat seluruh daftar kata yang dituliskan
Pigafetta, dengan catatan dan penjelasan.

Tiga ratus tahun kemudian, setelah Pigafetta, muncul nama G.
Gaggino (1846-1918), seorang saudagar Italia yang menerbitkan kamus
kecil Dizionario Italiano e Malese, preceduto da un manuale pratico di
conversazion. Kamus itu diterbitkan di Singapura pada tahun 1884.6
Kamus dwibahasa ini juga dilengkapi dengan lembaran yang berisi
“percakapan praktis”. Lebih menarik lagi karena ditulis dalam tulisan
Jawi dan transkripsi tulisan Latin cara ejaan Italia. Gaggino bermukim
di Singapura dan meninggal di Tanah Sunda, di Garut, Jawa Barat
tahun 1918.

5 A. Bausani, L’Indonesia nella Relazione di Viaggio di Antonio Pigafetta, IsMEO
Roma, 1972
6 Dizionario Italiano e Malese, preceduto da un manuale pratico di conversazione,
Singapura, 1884.

Demikianlah kunjungan dan kehadiran para penjelajah Italia di
bumi Nusantara itu tidak saja meninggalkan jejak di Indonesia tetapi
telah memperkenalkan dunia Melayu-Indonesia juga di Italia, baik
dalam bentuk berita, cerita, benda-benda dan sederetan kosa kata. Sejak
itu pula beberapa kosa kata bahasa Melayu dikenal di Italia, malah
tercantum dalam kamus-kamus standar bahasa Italia.7

2. Studi Indonesia di Italia
Minat akan studi Indonesia hidup kembali di abad ke-20.
Muncul nama-nama penting antara lain Giacomo Prampolini, seorang
otodidak yang dianggap telah menghasilkan karya monumentalnya
dengan menerbitkan Storia Universale delle Letterature8 , sebuah buku
tentang Kesusastraan Dunia. Dalam edisi ketiga dari buku ini
Prampolini memasukkan bab yang panjang tentang Sastra Melayu
Klasik dan Sastra Indonesia (kira-kira 35 halaman) dan kemudian
menambahkan dengan sastra Jawa dan lain-lain. Prampolini juga
menulis tentang pantun dalam sebuah majalah berbahasa Belanda yang
diterbitkan tahun 19539. Prampolinilah yang memperkenalkan Sastra
Indonesia modern kepada masarakat Italia kini. Dari karangan
Prampolini mereka mengenal penyair Chairil Anwar, pengarang
Pramudya Ananta Toer dan tokoh sastra modern Indonesia lainnya.
Prakarsa ini dilanjutkan oleh A. Bausani sendiri, sebagai guru besar di
IUO Napoli, dengan tulisan, artikel dan buku karangannya tentang
sastra modern Indonesia. 10 Kemudian dilanjutkan oleh pakar studi
Indonesia lainnya L. Santa Maria, guru besar yang menggantikan A.
Bausani dan banyak menulis tentang masalah bahasa Indonesia, sejarah
dan peristiwa politik dan menerjemahkan karya Mochtar Lubis Jalan
tak ada ujung.11

Studi Indonesia di Italia, dapat dikatakan tidak termasuk tradisi
studi di Universitas atau lembaga-lembaga Pusat Studi Ketimuran, yang
7 S. Faizah Soenoto R, “Kata-kata Melayu dalam Kamus Bahasa Italia”, Kongres
Bahasa Melayu Sedunia, Kuala Lumpur, 1995
8 G. Prampolini, Storia Universale delle Letterature, Torino, ed. I 1933-1938; ed III
1959-1961
9 Indonesië dan pantun dwi bahasa Italia-Melayu, terbit di Roma , 1953
10 A. Bausani, Le Letterature del sud-est asiatico, Firenze-Milano, 1970
11 L. Santa Maria, La strada senza fine, terjemahan roman Mochtar Lubis, Roma, 1967

karena itu mungkin kurang memberikan peluang. Itulah sebabnya studi
tentang Indonesia berkembang lebih sebagai studi individuil, walaupun
kemudian ada lembaga ilmiah yang memberikan perhatian dan
menerbitkan karya tulis ilmiah tentang Indonesia seperti IsMEO
(Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) di Roma.
Tetapi walau pun studi Indonesia di Italia tidak selalu
berkembang di bawah lembaga-lembaga resmi, banyak studi dilakukan
di luar lembaga ilmiah dan bersifat pribadi. Namun hal ini tidak
menghalangi kegiatan penelitian studi Indonesia di Italia. Demikianlah
pada awalnya kegiatan penelitian kedua pakar Melayu-Indonesia di
akhir abad ke-20 yang telah meninggalkan warisan yang sangat
berharga bagi dunia penelitian Studi Indonesia di Italia, A. Bausani dan
L. Santa Maria. Kedua tokoh inilah yang berjasa dalam
memperkenalkan Indonesia pada umumnya dan studi Indonesia
khususnya di Italia.
Karya penting A. Bausani antara lain: The First Italian-Malay
vocabulary by A. Pigafetta12, Di due vocaboli malesi nelle “Lettere” di
F. Sassetti13, Malesia, Poesie e leggende14, Note sulla struttura della
Hikayat classica malese 15 , Note sui vocaboli persiani in
malese/indonesiano16, Note su una antologiaa inedita di versi mistici
persiani con versione interlineare malese 17 , Kulturbegegnung in
Indonesien18, Le letterature del sud-est asiatico 19, Un manoscritto
persiano-malese di grammatica araba del XVI sec. 20 Sedangkan
beberapa karya L. Santa Maria yang penting antara lain Il racconto
12 A. Bausani, The First Italian-Malay vocabulary by A. Pigafetta, in EAST AND
WEST., Rome, N.S., vol.II, 1960
13 A. Bausani, Di due vocaboli malesi nelle <Lettere>di F. Sassetti, in ANNALI
dell’IUO di Napoli, N.S., vol XXII
14 A. Bausani, Malesia, poesie e leggende, Milano, 1963
15 A. Bausani, Note sulla struttura della hikayat classica malese, in ANNALI dell’IUO
Napoli, 1964
16 A. Bausani, Note sui vocaboli persiani in malese/indonesiano, in ANNALI
dell’IUO di Napoli, 1964
17 A. Bausani, Note su una aantologia inedita di versi mistici persiani conversione
interlineare malese, in ANNALI dell’IUO, di Napoli, 1968
18 A. Bausani, Kulturbegegnung in Indonesien, in <Antaios>, IX, 6, 1968
19 A. Bausani, Letterature del sud-est asiativo, Firennze-Milano, 1970
20 A. Bausani, Un manoscritto persiano-malese di grammatica araba del XVI sec, in
ANNALI dell’IUO di Napoli, 1969
breve nella Moderna Letteratura Indonesiana21, I prestiti portoghesi
nel malese-indonesiano” 22 , Il fiore della letteratura malese ed
indonesiana 23 , “La Letteratura indonesiana 24 , “Il cinquantenario
della Bahasa Indonesia”25, European Loan-words in Indonesian26, Il
rapporto tra Lingua Nazionale e Lingue Locali in Indonesia 27 ,
“Giovanni Gaggino e il suo ‘Dizionario italiano e malese’- Un
singolare legame tra l’Italia e Singapore”28, Dizionario indonesianoitaliano29dan
banyak lagi lainnya.

Tradisi ini diteruskan oleh ilmuwan muda generasi setelah
kedua pakar tersebut di atas, yang menulis dan membuat penelitian
tentang Indonesia kebanyakan sebagai pilihan pribadi disamping
keahlian masing-masing. Giulio Soravia, seorang linguis dari
Universitas Bologna, secara pribadi meneliti juga linguistik indonesia30
dan banyak menulis tentang dan menerbitkan karya yang bersifat
linguistik. Kemudian juga membuat kamus kecil dwibahasa Melayu-
Indonesia-Italia.31 Soravia juga menerbitkan analisis dan terjemahan
21 L. Santa Maria, Il racconto brevenella Moderna Letteratura Indonesiana, ANNALI
IUO, NS vol. XIII, Napoli, 1963.
22 L. Santa Maria, “I prestiti portoghesi nel malese-indonesiano”, IUO, pubblicazioni
del Seminario di Indianistica a cura di A. Bausani, Napoli, 1967
23 L. Santa Maria, Il fiore della letteratura malese-indonesiana, EDIPEM, Novara,
1973.
24 L. Santa Maria, “La Letteratura Indonesiana”, ACCADEMIA NAZIONALE DEI
LINCEI, Roma, 1974.
25 L. Santa Maria, “Il cinquantenario della bahasa Indonesaia”, ANNALI IUO,
VOL.39 (NSXXIX), Napoli 1979-
26 L. Santa Maria, European Loan.words in Indonesian – a check-list of words of
European origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay, compiled by C.D. Grijns,
I.W. Viries and L. Santa Maria, Leiden, 1983.
27 L. Santa Maria, Il rapporto tra Lingua Nazionale e Lingue Locali in Indonesia,
ANNALI IUO, vol. 44, Napoli, 1984
28 L. Santa Maria, “Giovanni Gaggino e il suo ‘Dizionario italiano e malese’- Un
singolare legame tra l’Italia e Singapore”, in ASIA, no.5, – Numero speciale –
Singapore, 1995, CESMEO, Torino
29 . Santa Maria, Dizionario indonesiano-italiano, L. Santa Maria – M. Citro, IsIAOIUO,
Roma – Napoli, 1998.
30 Giulio Soravia, “Frase Equazionale e Lingue Indonesiane: Uno studio tipologico”,
Studi italiani di linguistica teorica ed applicata, anno XVII, numero 2-3, Bologna,
1988
31 Giulio Soravia, Dizionario Italiano-Malese/Indonesiano, Malese/Indonesiano-
Italiano, A. Vallardi, Milano 1995

karya empat penyair sastra modern Indonesia Sitor Situmorang, Toeti
Heraty, Rendra dan Sutardji Calzoum Bachri. 32 Pietro Scarduelli
seorang antropolog dari Universitas Milano, disela-sela penelitian di
bidangnya, juga mengadakan studi antropologi-etnologi Indonesia; Vito
di Bernardi, dosen Teater di Universitas Siena, juga memberikan kuliah
tentang Teater Klasik Jawa dan Bali33 dan menulis buku tentang Teater
Klasik Indonesia 34, seperti juga Giovanni Giuriati, dosen-musikolog
dari Universitas Sapienza Roma, mempelajari gamelan Jawa dan
bergabung dalam kelompok gamelan dari Kedutaan Indonesia untuk
Tahta Suci yang sering mengadakan pertunjukan gamelan berkeliling
Italia.

Para peneliti generasi berikutnya yang dapat diharapkan sebagai
generasi penerus yang dapat diandalkan misalnya seperti Dr. Antonia
Soriente, seorang linguis35 dan peneliti yang sekarang sedang bekerja
dengan Institut Max Planck di Indonesia, yang juga pernah menulis
tentang bahasa dan budaya Kenyah di Kalimantan.36 Silvia Vignato,
seorang antropolog, peneliti di Universitas Milano Bicocca yang
memperoleh pendidikannya di Perancis (EHESS) dibawah pimpinan
Prof. Denys Lombard, kemudian di INALCO banyak menulis tentang
Indonesia, terutama tentang Sumatra Utara, seperti Hinduisme di
32 Giulio Soravia, Poeti dell’Indonesia, IN FORMA DI PAROLE, La Quarta Serie,
Anno Primo, Bologna, 2004
33 Vito di Bernardi, “I dalang, maestri di verità” Note sul composizione e
improvivisazione nel teatro delle ombre a Bali, in Biblioteca Teatrale, 7, Bulzoni,
Roma, 1987.
34 Vito di Bernardi, Introduzione allo studio del teatro indonesiano: Giava e Bali,
Usher, Firenze, 1995
35 Antonia Soriente, “Cross-linguistic and cognitive aspects in the acquisition of WHquestions
in an Italian-Indonesian bilingual child”, in Kesckes I. & L. Albertazzi.
(eds.) Cognitive aspects of bilingualism. Dordrecht; Springer, 2007.
36 (ed.) Mencalèny & Usung Buyung Marang. A collection of Kenyah stories in the
Oma Longh and Lebu’ Kulit languages. Jakarta: Atmajaya University press, Jakarta,
2006

Sumatra Utara37, dan mengenai bidang etnologi dan antropologi lainnya.
38
Daftar peneliti muda studi Indonesia di Italia masih dapat
diteruskan dengan generasi termuda yang baru dan sedang
menyelesaikan Ph.d seperti Dr. Massimo Sarappa yang meneliti tentang
aspek pengobatan tradisionil dan gejala kesurupan di pulau Bali39 dan
banyak meneliti tentang teater klasik Jawa dan Bali 40 . Akhirnya
Francesco Napolitano yang memusatkan perhatiannya terutama kepada
dunia teater Jawa. Desertasinya tentang sebuah naskah Sastra Klasik
Jawa yang ditemukannya di museum Firenze di Italia Arjunawiwaha.
Penelitian ini menjadi lebih penting karena naskah yang terlantar di
museum itu sampai sekarang tidak pernah mendapat perhatian karena
tidak ada yang memahaminya. Maka Dott. F. Napolitano sekarang
mendapat kepercayaan menjadi kolaborator peneliti di Museo
Umanistica Firenze ini.

Lembaga pemerintah Italia yang mempunyai surat keputusan
pemerintah untuk Studi Indonesia selain Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”, juga Università degli Studi di Roma La
Sapienza dan Universita degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, tetapi di
kedua universitas terakhir, disiplin ini tidak diaktifkan. Beberapa
lembaga lain yang memberikan peluang untuk studi Bahasa Indonesia
misalnya beberapa Universitas yang bernaung di bawah Tahta Suci
Vatikan seperti Pontificia Università Gregoriana, Pontificia Istituto
di Studi Orientali, Pontificia Universita Urbaniana. Kursus Bahasa
Indonesia diberikan pada waktu tertentu sebagai persiapan atau
orientasi bagi para rohaniawan dan rohaniwati Katolik sebelum
melakukan tugas misionaris ke Indonesia. Lembaga semi pemerintah
37 Silvia Vignato, “Old gods for the new world”. In Ramstedt, Martin. Hinduism in
Modern Indonesia: Hindu Dharma Indonesia Between Local, National and Global
Interest. Routledge-Curzon Press, London, 2004.
38 Silvia Vignato, Voci ‘Siberut’, ‘Nias’, ‘Engganu’ in Chiarelli, Cosimo (ed.) Elio
Modigliani Palazzo Ammannati Pazzi (Museo di Antropologia e Etnologia) Firenze,
Poligrafia, 2002
39 Dr. Massimo Sarappa, “Alcuni aspetti della medicina tradizionale e della
possessione a Bali”, in Studi in onore del Prof. Adolfo Tamburello, UNO, Napoli
2008.
40 Massimo Sarappa e S. Faizah Soenoto, “I panakawan e le maschere italiane”, in
Indonesia, dalla tradizione all’attualità”, CENTRO DI CULTURA ITALIAASIA”
Guglielmo Scalise”, Milano, 1998.

yang sebenarnya juga memberikan peluang untuk pengajaran Bahasa
Indonesia ialah IsMEO/sekarang IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente) di Roma dan IsMEO di Milano. Di kedua lembaga ini pernah
ada kursus Bahasa Indonesia, tetapi dihapuskan karena kurang peminat.
IsMEO di Roma sudah membuka kursus Bahasa Indonesia sejak tahun
1950, tetapi berakhir tahun 1970. Pada tahun-tahun itu, IsMEO malah
mempunyai Ruangan Bahasa Indonesia di Radio Italiana, dengan acara:
“warta berita” dalam Bahasa Indonesia dan “serba-serbi kebudayaan
Indonesia”. Siaran itu dimulai tahun 1950 tetapi berakhir pada bulan
Juli tahun 1964.

Di Milano masih diteruskan, sesuai dengan permintaan oleh
kelompok pencinta dan peneliti Indonesia, seperti Giuliana Malpezzi
(almarhumah) dan seorang rohaniawan dari Belanda.
Kegiatan Sosial-Budaya yang pernah menampung peminat
Indonesia ialah AMITINDO (Associazione d’Amicizia Italo-
Indonesiano), sebuah asosiasi persahabatan Itali-Indonesia yang
didirikan tahun 1981 atas prakarsa seorang mantan Duta Besar Italia
untuk Indonesia (E. Pascarelli). Anggotanya, semua teman, pencinta
dan peminat budaya Indonesia, termasuk semua mahasiswa yang
belajar bahasa dan sastra Indonesia dari Napoli. Asosiasi ini ditunjang
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Italia di Roma. Asosiasi
ini berjalan beberapa tahun dan berakhir sekitar tahun 1989. Pada tahun
2005 telah didirikan semacam asosiasi antar para pengusaha Italia,
anggota Parlemen dengan pihak Indonesia dari berbagai lembaga
masarakat.

3. Bahasa dan Sastra Indonesia di Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Akhir-akhir ini banyak diberitakan tentang situasi terkini Pusat
Studi Indonesia di Luar Negeri yang agak memprihatinkan, karena
harus atau terpaksa akan ditutup, justru di pusat-pusat yang sudah
mempunyai tradisi lama di bidang studi Indonesia. Laporan yang dapat
diberikan dari Universitas Oriental di Napoli yang termasuk muda
dalam tradisinya dalam bidang Studi Indonesia dan tidak dapat
dikatakan mempunyai sarana lengkap yang patut diandalkan, tidak saja
masih bisa bertahan, tetapi mencapai puncak keberhasilannya sejak
didirikan tahun 1964, baik dalam jumlah mahasiswanya maupun
peningkatan dalam program studi. Jumlah mahasiswanya mencapai
jumlah tertinggi semenjak dibuka 44 tahun yang lalu. Dalam 3 tahun ini,
selain program S1 dan S2 , juga menghasilkan lulusan program S3.
Dapat ditambahkan pula bahwa minat di bidang penelitian pun
bertambah, baik dalam bentuk skripsi, desertasi, maupun penelitian
naskah kuno yang masih ditemukan museum-museum.
4. Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (UNO)
Università degli Studi di Napoli “L’orientale” yang lebih
dikenal sebagai “Universitas Orientale” adalah sebuah lembaga yang
bersejarah. Tahun 1732 Institut ini didirikan oleh seorang misionaris
Matteo Ripa dengan nama “Collegio dei Cinesi” dan merupakan
Sekolah Tinggi untuk Studi Orientalis yang tertua di Eropah. Lembaga
ini semula diperuntukkan bagi pendidikan calon misionaris yang akan
berangkat ke Timur dan juga sebagai tempat pendidikan keagamaan
Katolik bagi pemuda-pemuda yang berasal dari kawasan Asia. Dengan
bersatunya Italia dan kerajaan Napoli bergabung ke dalam negara
kesatuan Italia, Sekolah Tinggi ini berganti nama “Real Collegio
Asiatico” yang dibawahi oleh pemerintah. Tahun 1878, Sekolah Tinggi
ini kembali memakai nama “Real Istituto Orientale di Napoli”yang
selanjutnya dengan surat keputusan pemerintah yang menyatakan
bahwa Sekolah Tinggi ini setingkat dengan Universitas, maka ajektif
“universitario” ditambahkan. Dengan demikian, tahun 1937 resmi
memakai nama “Istituto Universitario Orientale di Napoli”.

Akhirnya dalam rangka penyeragaman nama-nama Universitas Negeri,
kemudian menjadi Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.
Sejak tahun 1957, sebagai Universitas Negeri, UNO
mempunyai 4 Fakultas: Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Bahasa
dan Sastra, Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Studi Islam.
Bahasa dan Sastra Indonesia, masuk dalam Fakultas Sastra dan
Filsafat di Jurusan Studi Asia (Dipartimento di Studi Asiatici).
Pada awal dibukanya Bahasa dan Sastra Indonesia menjadi
salah satu disiplin di IUO, belum ada pembagian departemen, sehingga
Bahasa dan Sastra Indonesia dimasukkan dalam Jurusan Studi yang
disebut Seminario di Indianistica. Mula-mula disiplin ini dapat diambil
sebagai materi pilihan bagi mahasiswa yang belajar di Jurusan Timur.
Kemudian dalam perkembangan dan dengan adanya perubahan struktur
dalam program studi di Universitas, disiplin ini menjadi mata kuliah
utama, setelah dilengkapi dan didampingi dengan materi pelengkap
lainnya yang ada hubungannya dengan studi Indonesia dan Asia
Tenggara seperti bahasa Sansekerta, Arab, Persia, Tamil, Cina dan
bahasa Barat sebagai pelengkap, seperti bahasa bahasa Belanda dan
Portugis. Sampai sekarang Bahasa Indonesia boleh dipilih baik sebagai
mata pelajaran utama atau pun pilihan. Ada 3 macam kombinasi yang
boleh mereka pilih, yaitu: Bahasa dan Sastra Indonesia (16 kredit),
Bahasa Indonesia (8 kredit) dan Sastra Indonesia (8 kredit). Mengenai
kredit ada sedikit variasi, sesuai dengan persetujuan dan jurusan atau
fakultas. Variasi ini disebabkan oleh kemungkinan disiplin ini diikuti
oleh mahasiswa dari berbagai Fakultas dan disiplin studi masingmasing.

Sebagai contoh, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik tidak
mengambil Sastra Indonesia, tetapi hanya Bahasa Indonesia.
Setelah Eropah menuju ke arah penyeragaman sistem didaktis
dan struktur universitas-universitas, maka diadakan program bersama
dengan bantuan proyek ERASMUS. Melalui program ERASMUS pula
telah diadakan pertukaran dosen mau pun mahasiswa, sehingga para
mahasiswa UNO dapat mengikuti kuliah di Universitas partner mata
kuliah yang tidak ada di universitas masing-masing. Demikianlah
mahasiswa UNO banyak yang sempat mengikuti kuliah misalnya mata
pelajaran Sejarah Indonesia dan Antropologi di University of Hull di
Inggris yang untuk beberapa tahun menjadi partner UNO. Sedangkan
antar departemen Fakultas sendiri, secara internal mahasiswa dapat
mengikuti misalnya linguistik umum, geografi Asia, sejarah Asia dan
lain-lain.

Sebaliknya kami pun di UNO menerima mahasiswa dari
Universitas Eropah lainnya, seperti dari Belgia, Perancis dan Inggris.
University of Hull pernah menjadi partner kerja sama di bidang
didaktis. Selama beberapa tahun ada mahasiswa dari Hull yang
mengikuti kuliah Sastra Indonesia di UNO selama satu semester dan
mengikuti ujian yang nilainya diakui di Universitas masing-masinag.
Ada juga program pertukaran dosen, yang kemudian
memberikan semacam kuliah intensif selama beberapa hari atau
beberapa minggu.
UNO kemudian bekerja sama dengan Pusat Studi Indonesia
lainnya di Eropah untuk Tingkatan S2 dan masuk dalam network
kolaborasi antar Negara Pasaran Bersama Eropah, baik dalam bidang
didaktis maupun ilmiah. Università degli Sudi di Napoli “L’Orientale
termasuk dalam network program IPSEAS (Intensive Programme on
South East Asian Studies) sejak tahun 2006. Bersama dengan 7
Universitas Eropah lainnya telah bergabung untuk memberikan
semacam kuliah intensif/ Intensive Programme untuk tingkat S2 dalam
rangka proyek ERASMUS. Secara bergantian Universitas partner,
menjadi tuan rumah untuk menerima dan mengorganisir Intensive
Programme ini. Tahun 2006 program dilaksanakan di Universitas
Leiden, tahun 2007 di INALCO di Paris dan tahun 2008 di UNO
Napoli. Semula kursus lebih dipusatkan pada Studi Indonesia,
kemudian perlahan-lahan diperluas menjadi Studi Asia Tenggara. Kirakira
30 mahasiswa dari 7 Universitas Eropah (Belanda, Perancis,
Jerman, Itali dan tahun terakhir ditambah dengan SOAS/Inggris)
mengikuti kuliah yang diberikan oleh dosen-dosen dari 7 universitas
partner secara bergantian, selama 2 minggu dalam disiplin yang
berbeda-beda tentang ASEAN, seperti bahasa, sastra, sejarah, politik,
media, organisasi internasional dan lain-lain. Mahasiswa peserta akan
mendapat kredit sesuai dengan persetujuan bersama universitas peserta
setelah menyerahkan paper yang mereka pilih masing-masing. Pusat
Studi Indonesia Napoli juga selalu terlibat dalam kegiatan Internasional
yang berhubungan dengan Studi Melayu–Indonesia dan Studi Asia
Tenggara seperti ECIMS, ICAS, IPSEAS dan EUROSEAS.
ECIMS (European Colloquium of Indonesian and Malay
Studies) ialah proyek kerja sama dalam bidang ilmiah, dalam bentuk
pertemuan atau lokakarya antar Pusat-pusat studi Melayu-Indonesia.
Program ini diadakan sejak tahun 1979, atas prakarsa Prof.
Denys Lombard dari Paris. Semula kerja sama ini hanya antar negara
Eropah Barat, seperti Leiden, SOAS, Paris, Jerman dan Napoli dan
kemudian juga Inggris, ditambah kemudian dengan negara-negara
Skandinavia, Portugal dan Rusia. Pertemuan itu mula-mula diadakan
setiap tahun, kemudian setiap dua tahun bergantian di Pusat Studi di
Eropah, malah pernah diadakan juga di Portugal. UNO/IUO Napoli
menjadi tuan rumah tahun 1981. Program utama ialah saling tukar
informasi mengenai kegiatan ilmiah di masing-masing Pusat
Studi/Universitas. Kegiatan lokakarya ini berlangsung terus selama
beberapa tahun sampai kemudian ada perkembangan baru dengan
diadakannya pertemuan ilmiah yang lebih luas, tidak hanya Malay and
Indonesian Studies tetapi mencakup Asia Tenggara.

5. Kerja sama UNO dengan Indonesia
Kerja sama UNO dengan Indonesia dilakukan baik di bidang
didaktis mau pun ilmiah.
Sejak tahun 1986, setiap tahun mahasiswa Program Bahasa dan
Sastra Indonesia di UNO, mendapat kesempatan untuk belajar di
Indonesia melalui Darmasiswa yang diberikan oleh Pemerintah
Indonesia. Mereka mengikuti program 1 tahun atau 6 bulan, untuk
belajar bahasa dan/atau kebudayaan Indonesia di berbagai universitas
di Indonesia. UNO telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan
10 kredit bagi mereka yang mengikuti 250 jam kuliah di Indonesia.
Selain itu tidak sedikit mahasiswa yang belajar di Indonesia
dengan biaya sendiri. Ada yang mengikuti kursus-kursus bahasa, ada
yang mempergunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan skripsi
mereka dengan menghubungi langsung pengarang, penulis atau para
ahli bahasa/sastra sambil mengunjungi lembaga atau museum –museum
di Indonesia.

Kerja sama di bidang penelitian, telah dimulai sejak tahun 1999.
Setelah penandatanganan MOU antara UNO dan UI, Kelompok peneliti
dari UNO dibawah pimpinan Prof. Paolo Santangelo dan S. Faizah
Soenoto, bekerja sama dengan kelompok dari FIBUI untuk
mengadakan penelitian bersama tentang “Tekstual Analysis on
Indonesian Literary text”, dalam rangka persiapan membuat glosarium
istilah emosi dalam berbagai bahasa. Penelitian ini diikuti oleh
kelompok dari bahasa Jawa, bahasa Batak dan bahasa Cina dari FIBUI.
Sementara itu sering diadakan workshop dengan tema tersebut, baik di
Indonesia (FIB UI) maupun di Italia. Pada kesempatan ini para peneliti
dari Indonesia juga turut membawakan makalah mereka. Tahun 2008
ini telah diperbaharui Memorandum of Understanding (MOU) antara
Università degli Studi di Napoli dengan Universitas Indonesia untuk
melanjutkan kerja sama, baik dalam bidang didaktis mau pun ilmiah.

6. Penutup
Empat setengah windu pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di
negeri Antonio Pigafetta.
Untuk mengakhiri laporan kami, sekadar laporan tentang
kondisi terkini seperti yang dikehendaki oleh Panitia Kongres tentang
Pusat Studi Indonesia di Italia, yang dapat kami laporkan ialah:
Tanggal 1 Oktober adalah tanggal pembukaan Tahun Akademi
2008-2009 di Italia. Krisis ekonomi dunia telah merambat ke seluruh
pelosok dunia. Satu hal yang terkena juga ialah lapangan pendidikan.

Sampai sekarang situasi universitas-universitas di Italia pun tidak
mudah. Pengurangan bantuan pemerintah untuk lapangan pendidikan
juga merupakan masalah besar di Italia. Bagaimana pun hal ini pasti
akan mempengaruhi juga pilihan disiplin atau mata kuliah yang
dipertahankan di universitas-universitas. Masa pensiun para dosen dan
berkurangnya jumlah mahasiswa merupakan satu alasan utama untuk
menghapuskan disiplin itu. Hal ini pun pasti mengenai juga disiplin
Bahasa dan sastra Indonesia. Berkali-kali sudah mau digusur, tetapi
sampai sekarang masih bisa bertahan.

Pendaftaran mahasiswa baru, menunjukkan grafik menurun. Hal
ini terjadi di mana-mana, karena itu situasi memprihatinkan di pusatpusat
studi Indonesia, tidak bisa disangkal merupakan salah satu akibat
situasi ekonomi dunia.
Dari UNO kami melaporkan bahwa, menyadari keadaan dunia
sekarang maka kondisi terkini di UNO Napoli dapat dikatakan sangat
positif. Tanggal 13 Oktober tercatat mahasiswa baru, jadi Tingkat I,
untuk disiplin Bahasa dan Sastra Indonesia ada 29 orang, sehingga
kalau dijumlah dengan tingkat-tingkat selanjutnya, maka semuanya ada
sekitar 70 orang. Jumlah yang sangat besar untuk Italia, apalagi untuk
Fakultas Sastra dan Filsafat di Napoli. Apalagi biasanya, pada Semester
ke II bulan Februari akan terjadi perubahan lagi, banyak mahasiswa
pindah jurusan (banyak yang pindah mengambil bahasa/sastra
Indonesia). Pengalaman mengatakan bahwa biasanya mahasiswa baru
masih akan bertambah lagi. Semoga

Prof. S. Faizah Soenoto R
Unversità degli Studi di Napoli “L’Orientale”- ITALIA

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Faktor utama yang menyebabkan keberagaman hasil tersebut
adalah keberbedaan dalam penggunaan metode. Untuk itu, Pusat
Bahasa, sejak 1992 s.d. 2008 telah berupaya melakukan identifikasi
bahasa di Indonesia dengan mengembangkan suatu kerangka
konseptual metodologis yang dapat diterapkan secara menyeluruh.
Bagaimana wujud, landasan filosofis yang melatarbelakangi, serta
aplikasi dan hasil yang dicapai dengan menerapkan kerangka
metodologis tersebut menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini.

1. Pendahuluan
Ihwal pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebenarnya
sudah cukup lama dan banyak dilakukan. Tidak lama setelah Indonesia
merdeka, Teeuw (1951) sarjana berkebangsaan Belanda, memulai
proyek pemetaan bahasa daerah di Indonesia dengan mengambil objek
bahasa Sasak di Lombok. Model pemetaan yang dilakukan Teeuw ini
dilanjutkan secara besar-besaran melalui program yang didanai Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada kurun 1970-an sampai
dengan pertengahan 1980-an. Sepanjang kurun waktu tersebut, Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah banyak melakukan
analisis dialektologis terhadap berbagai bahasa daerah di Indonesia
(lihat lampiran). Namun, baik penelitian yang dilakukan Teeuw
maupun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut belum
dapat menjelaskan ada berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia.

Dalam kurun waktu yang relatif bersamaan, Esser (1951)
menerbitkan peta tentang bahasa-bahasa di Indonesia. Dalam peta itu
diidentifikasi sejumlah 200 bahasa di Indonesia. Pandangan Esser ini
diacu Alisjahbana (1954) dengan juga menyebut terdapat 200 bahasa di
Indonesia. Berbeda dengan Esser, Salzner (1960) justeru menyatakan
bahwa bahasa daerah di Indonesia tidak sejumlah yang dinyatakan
Esser. Menurutnya, jumlah bahasa di Indonesia hanya 96. Dengan
memanfaatkan petugas kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah di
seluruh Indonesia, Lembaga Bahasa Nasional (1972) mencatat 418
bahasa daerah.

Walaupun telah banyak pakar yang menyatakan pendapatnya
tentang jumlah bahasa daerah di Indonesia, bahkan lembaga formal
yang menangani masalah kebahasaan waktu itu telah mempublikasikan
temuannya, tidak lalu menyurutkan minat para pakar kebahasaan untuk
tetap mencari tahu tentang berapa jumlah bahasa yang sebenarnya
terdapat di Indonesia. Kondisi ini terutama dipicu oleh ketidakpuasan
para pakar yang kemudian atas hasil pakar sebelumnya.
Grimes (1988), misalnya mencatat jumlah bahasa daerah di
Indonesia dalam angka yang cukup besar yaitu 672, dibandingkan
dengan jumlah bahasa yang diidentifikasi para pakar sebelumnya.
Bahkan kelompok sarjana yang tergabung dalam The Summer Institute
of Linguistic, dalam publikasi mutahirnya (2006), menyatakan bahwa
di Indonesia terdapat 742 bahasa. Persoalannya, apa yang membuat
munculnya keberagaman jumlah bahasa di Indonesia yang dikemukakan
para pakar atau kelompok pakar tersebut?

Ketidakseragaman kerangka konseptual/teoretis-metodologis
yang digunakan merupakan penyebab utama munculnya keberagaman
hasil identifikasi tersebut. Bahkan ada kecenderungan pakar tertentu
menggunakan metode yang secara filosofis, kurang relevan digunakan
untuk analisis penentuan status isolek sebagai bahasa atau dialek,
seperti penggunaan secara kolaboratif metode dialektometri yang di-
”leksikostatistik”-kan (periksa misalnya Danie, 1991). Atas dasar itu,
persoalan lain yang kemudian muncul adalah adakah suatu format
metode yang dapat diterapkan secara menyeluruh untuk analisis isolek
ke dalam dialek atau bahasa di Indonesia? Jika ada, bagaimanakah
aplikasi kerangka konseptual-metodelogis tersebut jika digunakan
dalam upaya identifikasi bahasa-bahasa di Indonesia. Untuk itu,
makalah ini akan mencoba memokuskan pembicaraan pada hal-hal
tersebut dengan fokus uraian pada:
a. Persoalan Konseptual Beberapa Metode Penentuan Status
Bahasa dan Dialek
b. Ke Arah Pengembangan Kerangka Konseptual-Metodologis
bagi Penentuan Status Bahasa dan Dialek
c. Aplikasi Metode Analisis dalam Pemetaan Bahasa-Bahasa
di Indonesia
Untuk lebih sistematisnya, ketiga hal di atas akan dibicarakan
secara berturut-turut di bawah ini.
2. Persoalan Konseptual Beberapa Metode Penentuan Status
Bahasa dan Dialek
Dengan tidak bermaksud mengabaikan penelitian dialektologis
yang telah banyak dilakukan di Indonesia, pembicaraan dalam seksi ini
akan difokuskan pada dua penelitian yang dilakukan dalam rangka
penulisan disertasi doktor, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Danie
(1991) dan Lauder (1993). Kedua penelitian ini disamping karena
dilakukan dengan sangat cermat juga masing-masing mewakili dua
versi kajian dialektologi yang pernah dilakukan terhadap bahasa di
Indonesia. Dikatakan bahwa penelitian itu dilakukan secara cermat,
karena keduanya merupakan karya ilmiah untuk mencapai derajat
doktor dengan di bawah bimbingan yang cukup ketat oleh pakar yang
memang mumpuni. Selanjutnya, dikatakan keduanya mewakili
aliran/mazhab yang berbeda, karena yang pertama lebih bernuansa pada
kajian dialektologi yang oleh Mahsun (1995) diklasifikasikan sebagi
kajian dialektologi yang bersifat diakronis, sedangkan yang kedua
merupakan kajian yang bersifat sinkronis. Sebagian besar penelitian
dialektologi yang pernah dilakukan terhadap bahasa-bahasa di
Indonesia lebih bernuansa sinkronis, amat jarang yang menggunakan
pendekatan dialektologi diakronis.

Dalam disertasinya yang diterbitkan dengan seri Ildep itu, Danie
(1992: 45) mencoba melakukan penentuan status isolek sebagai bahasa
atau dialek dengan menggunakan ukuran persentase kekognatan atau
persentase persamaan leksikal di antara daerah-daerah pemakai bahasa
yang menjadi sampel penelitiannya. Persentase persamaan leksikal,
secara teoretis terkait dengan paham dalam kajian linguistik historis
komparatif, melalui metode leksikostatistiknya. Seperti diakui
penulisnya, bahwa meskipun leksikostatistik mampu mengidentifikasi
isolek sebagai bahasa atau dialek, namun pengidentifikasin dengan
metode ini belum dapat memberikan kejelasan batas daerah pakai
dialek itu secara geografis. Oleh karena itu, Danie mengusulkan
menggunakan penghitungan persentase kekognatan leksikal melalui
dialektometri.

Ada yang menarik dari kerangka konseptual yang diusulkan
Danie ini, yaitu penghitungan persentase persamaan leksikal melalui
metode dialektometri. Padahal, secara konseptual metodologis,
dialektometri bukan mengidendentifikasi persamaan tetap perbedaan
unsur kebahasaan (leksikal). Untuk memperoleh persentase persamaan
leksikal, pertama-tama dilakukan penghitungan persentase perbedaan
leksikal dengan dialektometri. Hasil dari penghitungan dialektometri
itu dijadikan dasar penentuan persamaan leksikal dengan cara, misalnya
dari penghitungan dialektometri diperoleh persentase perbedaan
leksikal 45%, maka persentase persamaan leksikal dapat ditentukan
dengan cara 100% dikurangi 45% menjadi 55%. Mungkin karena
pandangan teoretis yang dianutnya, bahwa dialektologi (diakronis)
adalah pendekatan dalam kajian dialek dengan penerapan prinsipprinsip
pendekatan dalam linguistik historis komparatif. Sejauh mana
pandangan konseptual metodologis ini dapat berterima berikut ini akan
dijelaskn secara memadai.

Pertama-tama mari kita menelaah secara konseptual tentang
substansi semantis konsep “persamaan/kekognatan” dalam leksikostatistik
dengan konsep “perbedaan” dalam dialektometri. “Persamaan”
yang dimaksud adalah persamaan dari segi sejarah, sehingga bukan
antonim dari kata perbedaan. Untuk menjelaskan hal ini sebaiknya kita
ambil kasus antara bahasa Seraway dengan bahasa Melayu, yang
memiliki kesamaan di atas 80%, namun antarpenutur kedua isolek itu
tidak terdapat pemahaman timbal balik.

Apabila dilihat dari persentase kesamaan di atas 80%, maka
seharusnya antarpenutur kedua isolek itu terjadi pemahaman timbal
balik. Oleh karena itu, kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan dari
segi sejarah, yang dapat berarti bahwa bentuk-bentuk yang
berkognat/berkerabat/memiliki persamaan asal itu dapat berupa bentuk:
yang identik, mirip, dan berbeda.

Kata kerabat yang identik adalah kata berkerabat yang baik dari
segi formatif maupun maknanya adalah sama persis. Namun, patut
dicatat bahwa tidak semua kata yang sama persis baik bentuk/formatif
maupun maknanya adalah bentuk yang berkerabat, karena dapat saja
kesamaan itu terjadi secara kebetulan atau karena pinjaman. Dalam hal
ini, pemahaman akan kaidah perubahan bunyi dalam bahasa yang
diperbandingkan itu memainkan peran yang sangat peting. Sebagai
contoh bentuk yang berkerabat tipe ini dapat dilihat berikut ini.
Bahasa Sasak Bahasa Sumbawa Gloss
api api api
lueq lueq banyak
isiq isiq isi dll.
Kata berkerabat yang mirip adalah kata berkerabat yang sama
maknanya tetapi terdapat perbedaan pada satu atau dua bunyi yang
posisinya sama, misalnya vokal: /a/ dalam bahasa Sumbawa
berkorespondensi dengan vokal /e/ pada silabe ultima yang bersifat
terbuka dalam bahasa Sasak, misalnya:
Bahasa Sumbawa Bahasa Sasak Gloss
mata mate mata
apa ape apa
lima lime lima dll.
Adapun kata berkerabat yang bebeda, yaitu kata berkerabat
yang pengidentifikasian atas kekerabatannya dimungkinkan melalui
pemahaman kaidah perubahan bunyi yang berlaku dalam bahasa yang
diperbandingkan tersebut, misalnya kata bahasa Sumbawa: dua
berkerabat dengan kata bahasa Jawa: loro yang bermakna ‘dua’. Untuk
memberi penjelasan tentang kata yang berkerabat tipe ini, pengetahuan
tentang kaidah perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa yang
diperbandingkan itu mutlak diperlukan. Dalam bahasa Sumbawa fonem
Proto-Austronesia *D muncul secara teratur sebagai /d/, sedangkan
dalam bahasa Jawa secara teratur muncul sebagai /r/, misalnya: PAN
*Daqun > Bahasa Jawa: ron ‘daun’, PAN * D ∂η∂R > Jawa Kuno:
R ∂η∂ > Jawa Baru: ru ηu ‘dengar’, PAN * DataR > bahasa Jawa: rata
‘datar’ dll. Berdasarkan kaidah ini dapat dijelaskan bahwa kata bahasa
Jawa: loro < PAN * DuSa (*D > r) > Bahasa Jawa Kuno: rua
(kontraksi vokal /u/ dengan /a/ menjadi /o/): *ro (proses reduplikasi) >
*roro (disimilasi) > loro. Bekal pengetahuan tentang kaidah perubahan
bunyi inilah yang sering mempengaruhi penghitungan kata berkerabat,
yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil pengelompokan bahasa
dengan menggunakan metode leksikostatistik.
Apabila persamaan yang terjadi berkaitan dengan contoh yang
ketiga dan lebih dominan terjadi dalam kedua isolek tersebut, maka
pemahaman timbal balik yang diharapkan muncul sulit tercipta, karena
bentuknya terlalu jauh berbeda, meskipun dari segi sejarah memilki
kesamaan asal. Apabila dikaitkan dengan kajian dialektologi terhadap
ketiga contoh di atas terlihat perlakuan yang berbeda. Untuk contoh
yang pertama (berupa retensi) dialektologi memperlakukan sebagai dua
bentuk yang sama, sedangkan dua contoh yang terakhir diperlakukan
sebagai perbedaan. Adanya perlakukan yang berbeda terhadap data
yang sama dalam dialektologi dan linguistik historis komparatif
mengimplikasikan metode leksikostatistik lebih relevan untuk kajian
linguistik historis komparatif, daripada kajian dialektologi.

Selain itu, leksikostatistik lebih banyak berkutat dengan
persoalan isolek mulai dari level bahasa sampai ke level makrofilum,
yaitu sebuah bahasa purba yang paling panjang perjalanan sejarah yang
dialaminya. Meskipun harus dicatat, bahwa uapaya rekonstruksi bahasa
sampai pasa level tersebut belum membuahkan hasil karena evidensi
kebahasaan untuk itu belum berhasil dijumpai. Metode kuatitatif yang
sepadan dengan leksikostatistik dalam penentuan status isolek sebagai
bahasa, dialek, subdialek adalah dialektometri. Untuk memperjelas hal
ini, dapat dilihat dengan membandingkan kategori persentase penentuan
status isolek dalam dialektometri dengan leksikostatistik berikut
ini.

LEKSIKOSTATISTIK DIALEKTOMETRI
Persentase Kategori Persentase Kategori
81-100% Bahasa (language) 81-100% Beda bahasa
37-80% Keluarga (family) 51-80% Beda dialek
12-36% Rumpun (stock) 31-50% Beda subdialek
4-11% Mikrofilum 21-30% Beda wicara
1-3% Mesofilum 20 ke bawah Tidak ada perbedaan
1%ke bawah Makrofilum – -

Apabila dibandingkan antara persentase pengkategorisasian
dalam leksikostatistik dengan dialektometri terlihat bahwa jangkaun
terendah dari pengkategorian dalam leksikostatistik adalah bahasa
(language) dan tertinggi adalah makrofilum. Artinya, level di bawah
bahasa, seperti level dialek, subdialek tidak menjadi bahan
perbincangan leksikostatistik. Sebaliknya pengkategorisasian dengan
dialektometri, level yang tertinggi adalah bahasa yang berbeda dan
terendah adalah level tanpa perbedaan. Meskipun dalam dialektologi itu
dibicarakan level perbedaan bahasa, namun relasi antarbahasa-bahasa
yang berbeda itu tidaklah menjadi perbincangan dialektologi. Apakah
dua bahasa atau lebih yang dikatakan berbeda berdasarkan kajian
dialektometri itu memiliki relasi kekerabatan pada tataran tertentu
(keluarga, rumpun, mikrofilum dan seterusnya) tidak menjadi urusan
dialektometri. Hal itu menjadi tanggung jawab leksikostatistik.

Sebaliknya, leksikostatistik tidak pernah berurusan dengan
pengelompokan isolek di bawah level bahasa, seperti pengelompokan
dialek atau subdialek. Hal ini menjadi tanggung jawab dialektometri.
Itu sebanya pula, penggunaan metode leksikostatistik untuk kajian
dialek merupakan suatu kekeliruan yang fatal.
Selanjutnya, jika dilihat secara diakronis, maka jelaslah bahwa
antara linguistik historis komparatif, melalui metode leksikostatistiknya,
dengan dialektologi diakronis melalui metode dialektometrinya,
memiliki hubungan yang salaing melengkapi. Apabila dialektologi
menyediakan informasi tentang relasi hisroris isolek di bawah level
bahasa, maka linguistik historis menyediakan informasi tentang relasi
historis isolek di atas level bahasa. Secara diagramatik, hubungan
historis kedua metode itu dipelihatkan dalam diagram pohon
pengandaian kekerbatan bahasa berikut ini.

Proto-X
M1 M2 Linguistik Historis
Komparatif
P1 P2 P3 P4
Dialektologi
D1ab D3ab Diakronis
D1a D1b Dc D2a D2 b D3a D3b D3c D4a D4b
Catatan: Garis putus-putus yang membagi dua wilayah
perkembangan historis bahasa manusia di atas merupakan
garis batas (tumpang tindih) antara kajian linguistik
historis komparatif dengan kajian dialektologi diakronis
(Mahsun, 2007)
M = mesobahasa, P = bahasa purba level satu bahasa, D = dialek
Berbeda dengan Danie, Lauder (1993), sudah menggunakan
metode yang lazim dan umum dilakukan dalam kajian dialektologi
terhadap bahasa-bahasa di Indonesia, yaitu metode dialektometri.
Hanya yang menarik dari pandangannya itu ialah usulannya tentang
modifikasi kategori persentase perbedaan unsur kebahasaan untuk
menyebutkan suatu isolek sebagai bahasa atau dialek yang diajukan
oleh Guiter (1973). Menurutnya, persentase untuk dianggap beberapa
isolek sebagai bahasa yang berbeda, jika perbedannya di atas 80%
terlalu tinggi untuk bahasa-bahasa di Indonesia. Kategori itu dibangun
di atas data bahasa-bahasa Barat, karena itu perlu dimodifikasi.

Kenyatan lain, menurutnya, ialah berdasarkan hasil penelitian berbagai
bahasa daerah di Indonesia memperlihatkan perbedaan sekitar 65%–
70% saja (Lauder, 1993 dan 2003: 9). Untuk itu, Luder mengusulkan
angka di atas 70% untuk dianggap sebagai perbedaan bahasa. Lebih
8
jelas, perbandingan kategori pesentase yang diajukan Lauder dengan
yang diajukan Guiter (1973) dpat diperlihatkan berikut ini.
DIALEKTOMETRI
Guiter Lauder
% Fonologi % Leksikon % Leksikon
Kategori
17–100 81—100 70 ke atas Beda bahasa
12—16 51—80 51 — 69 Beda dialek
8—11 31—50 41 — 50 Beda subdialek
4—7 21—30 31 — 40 Beda wicara
3 ke bawah 20 ke bawah 30 ke bawah Tidak ada perbedaan
Berdasarkan perbedaan persentase (khusus leksikon) di atas
terlihat bahwa Lauder menurunkan 10 % dari kategori yang diusulkan
Guiter. Sebenarnya yang menarik untuk dipertanyakan ialah mengapa
diturunkan hanya 10 % tidak 5%, 15%, 20% atau dalam jumlah
lainnya. Alasan bahwa tingkat perbedaan unsur leksikal bahasa-bahasa
daerah di Indonesia berkisar 65%–70% sebenarnya tidak terbukti,
karena dari penghitungan perbedaan leksikon terhadap bahasa-bahasa
di Sulawesi, NTB, Kalimantan mencapai perbedaan di atas 80%,
bahkan untuk bahasa-bahasa di NTT, Maluku, dan Papua terdapat
perbedaan antarisolek mencapai 100%. Selain itu, pandangan Lauder di
atas masih mencampuradukkan antara dua kategori penentuan status
bahasa, dialek, subdialek yang memiliki dasar filosofis yang berbeda,
yaitu mencampuradukkan antara kategori penentuan berdasarkan
mutual intelligibility dengan analisis kuantitatif (dialektometri) (lihat
Lauder, 2003: 9). Persoalannya, kerangka konseptual metodologis
macam apakah yang dipandang lebih rasional, jika kedua model di atas
masih dipandang kurang rasional. Paparan dalam seksi berikut ini
diharapkan dapat memberikan kejelasan pandangan yang dianut dalam
upaya pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia.

3. Ke Arah Pengembangan Kerangka Konseptual-Metodologis
bagi Penentuan Status Bahasa dan Dialek
Dengan tidak mengabaikan peran penting yang dimainkan
metode kualitatif, agaknya metode kuantitatif yang berupa dialektometri
masih dapat dipandang sebagai salah satu metode yang cukup
representatif. Tentu persoalannya, model yang mana di antara ketiga
model yang pernah diterapkan dalam pemetaan bahasa-bahasa di
Indonesia itu yang akan dipilih. Dengan penjelasan ihwal kedua contoh
hasil kajian di atas, secara selintas mungkin menuntun kita pada
jawaban yang berupa pilihan pada model yang diajukan oleh Guiter.
Namun, tidak sepenuhnya demikian. Ada suatu hal, yang secara
filosofis-metodologis, perlu dijelaskan sehubungan dengan penetapan
kategori yang berbeda untuk persentase perbedaan fonologi dan
leksikon yang diajukan Guiter ersebut (lihat seksi 2 di atas).
Apabila dicermati, batas krusial penetapan perbedaan isolek itu
sebagai perbedaan bahasa adalah 80% untuk perbedaan leksikon dan
16% untuk perbedaan fonologi. Ada dua pertanyaan mendasar yang
perlu diajukan sehubungan dengan kategori tersebut, yaitu berikut ini.
a. Mengapa memilih angka 80% untuk titik krusial sebagai
batas penetapan apakah isolek-isolek yang diperbandingkan
itu berbeda bahasa atau berbeda dialek?
b. Mengapa bobot perbedaan fonologi jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan bobot perbedaan leksikon (1
berbanding 5)?
Angka 80% untuk titik rusial penetapan apakah isolek-isolek
yang diperbandingkan itu berbeda bahasa atau dialek, sebenarnya
berasal dari adopsi kategori persentase kata berkerabat dalam
leksikostatistik. Angka ini diperoleh dari hasil pengurangan 100%
dengan 20%. Bahwa mengapa dikurangi dengan 20% bukan dengan
10%, 15% atau lainnya, karena untuk perjalanan sebuah bahasa dalam
kurun waktu 1000 tahun, persentase perubahan yang terjadi pada kosa
kata dasar tidak lebih dari 20%. Itu sebabnya dalam leksikostatistik
angka 80% itu dijadikan titik krusial dalam penetapan apakah bahasa
yang sama atau bahasa yang berbeda. Persentase dalam leksikostatik
yang dikembangkan oleh Swadesh ini diadopsi ke dalam persentase
dialektometri oleh Guiter.

Bahwa terjadi perbedaan kategori persentase antara perbedaan
fonologi dan leksikon, dengan bobot 1:5, karena diasumsikan bahwa
perubahan dalam bahasa-bahasa didunia berlangsung secara teratur.
Persis sama dengan pandangan yang dianut oleh Kaum
Neogrammarians (Junggramatiker), dengan teorinya berupa hukum
perubahan bunyi tanpa kecuali (Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze).

Dari analisis terhadap bahasa-bahasa di Indonesia, perubahan
yang diasumsikan Guiter itu tidak terbukti. Artinya, perubahan yang
banyak terjadi dalam bahasa-bahasa itu justeru tidak bersifat teratur.
Lebih banyak perubahan yang bersifat sporadis (tidak teratur) daripada
perubahan yang bersifat teratur (korespondensi).
Penyangkalan terhadap asumsi Guiter ini, sebenarnya telah
menjadi perdebatan dalam tradisi penelusuran kekerabatan bahasabahasa
rumpun Indo-Eropa. Gillieron dan Wenker (masing-masing di
Prancis dan Jerman) telah membuktikan bahwa hukum perubahan
bunyi tanpa kecuali yang dikemukakan Kaum Neogrammarian, tidak
terbukti kebenarannya.

Dengan berpatokan pada kenyataan itu, penelitian pemetaan
bahasa-bahasa daerah di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan
metode kuantitatif, berupa dialektometri dengan persentase perbedaan
baik untuk perbedaan fonologi maupun leksikon disatukan. Jadi, tidak
ada pengklasifikasian persentase antara perbedaan fonologi dan
leksikon, keduanya dihitung menjadi satu kesatuan dengan menerapkan
satu kategori penetapan, yaitu:
81% ke atas : dianggap perbedaan bahasa
51-80% : dianggap perbedaan dialek
31-50% : dianggap perbedaan subdialek
21-30% : diangggap perbedaan wicara
20% ke bawah : dianggap tidak ada perbedaan
Persentase di atas diperoleh setelah menerapkan rumus berikut
ini.
(S x 100) = d%
n
Keterangan :
S = jumlah beda dengan daerah pengamatan lain
n = jumlah peta yang diperbandingkan
d = jarak kosa kata dalam persentase
Selain metode kuantitatif di atas, dalam batas-batas tertentu,
digunakan pula metode kualitatif yang berupa ciri-ciri kebersamaan
linguistik, yang dapat berwujud inovasi bersama yang bersifat ekslusif
dan retensi bersama. Maksudnya, mengingat waktu yang cukup terbatas,
penerapan metode ini dilakukan sebagai langkah pemecahan jika
ditemukan permasalahan dalam penentuan status isolek sebagai bahasa
atau dialek dengan metode kuantitatif tersebut.
4. Aplikasi Metode dalam Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia
Sebelum dijelaskan langkah-langkah yang dilalui dalam
penerapan metode di atas terlebih dahulu dijelaskan sumber dan wujud
data yang digunakan dalam analisis. Analisis difokuskan pada
perbedaan fonologi dan leksikon. Dipilihnya dua aspek kebahasaan
tersebut, karena secara dialektologis perbedaan bahasa-bahasa di dunia
lebih banyak terdapat pada bidang fonologi dan leksikon daripada
perbedaan pada bidang gramatika dan semantik. Data yang dianalisis
adalah data yang dikumpulkan sejak 1992 s.d. 2008, dan difokuskan
pada 400 kosa kata, 200 di antaranya adalah kata yang termasuk dalam
kosa kata dasar. Sampai dengan tahun 2008 telah berhasil dikumpulkan
data pada 2185 daerah pengamatan yang tersebar di seluruh ndonesia
dan masih terdapat ratusan daerah pengamatan yang ditetapkan sebagai
sampel di Papua dan Maluku, serta NTT yang belum dikumpulkan
datanya.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode di
atas adalah berikut ini.
a. Menghimpun data dari keseluruhan daerah pengamatan
dalam tabel yang disebut tabulasi tahap I atau disebut pula
data verbal I. Peta verbal I memuat semua bentuk yang
menjadi realisasi makna/glos tertentu yang diurut menurut
bentuk-bentuk yang dihipotesiskan sebagi bentuk-bentuk
yang diturunkan dari sebuah bentuk purba. Apa yang
tergambar pada peta verbal I di atas merupakan klasifikasi
data lapangan yang belum mencerminkan
pengkategorisasian data atas dasar aspek linguistik yang
dideskripsikan pebedaannya. Maksudnya, deskripsi
perbedaan unsur kebahasaan di atas belum terlihat
perbedaan unsur kebahasaan yang hendak dideskripsikan:
apakah perbedaan fonologi atau perbedaan leksikon.
b. Melakukan analisis sinkronis yang berupa pemilahan
bentuk-bentuk yang berbeda secara fonologis dan secara
leksikal. Semua data yang teranalisis tersebut dimuat dalam
tabulasi II, atau disebut pula dengan peta verbal II. Dalam
peta verbal ini akan terlihat secara jelas bentuk-bentuk yang
berbeda secara fonologis dan yang berbeda secara leksikal.
Pengubahan peta verbal I menjadi peta verbal II dilakukan
melalui tahapan berikut ini.
1. Menentukan kaidah fonologis bentuk-bentuk yang diduga
merupakan refleks dari etimon yang sama.
2. Bentuk yang lebih kompleks (bukan karena proses
morfologis) dapat dihipotesiskan sebagai bentuk yang
menjadi asal dari bentuk-bentuk yang seetimon.
3. Menentukan kaidah perubahan bunyi di antara bentukbentuk
yang seetimon, sehingga diperoleh kaidah perbedaan
fonologis.
4. Menentukan pasangan perubahan bunyi dalam kaidah
fonologis dengan berlandaskan pada pandangan historis
bahwa bunyi konsonan akan berubah atau selalu muncul
sebagai konsonan bukan sebagai vokal dan bunyi vokal
akan berubah atau selalu muncul sebagai vokal, bukan
sebagai konsonan.
5. Memulai membuat kaidah perbedaan fonologi dengan
mengidentifikasi perbedaan pada posisi awal, tengah
(antarvokal atau antarkonsonan), dan akhir.
6. Apabila beberapa bentuk yang seetimon memiliki lebih dari
satu kemungkinan pengkaidahan, maka setiap kemungkinan
pengkaidahan ditempatkan dalam alternatif pemetaan yang
berbeda.
7. Setiap alternatif pemetaan (secara verbal) harus memuat
informasi tentang bentuk-bentuk yang menjadi realisasi
makna tersebut serta sebaran geografisnya.
8. Apabila bentuk-bentuk yang menjadi realisasi makna itu
dapat dikelompokkan ke dalam beberapa etimon, maka
setiap kelompok yang memiliki lebih dari satu refleks harus
dikaidahkan, kecuali refleks-refleks itu memiliki sebaran
geografis yang sama.
9. Setiap kaidah fonologis untuk setiap etimonnya ditempatkan
dalam alternatif pemetaan yang berbeda.
10. Apabila hanya dapat dikaidah satu kali, maka kaidah itu
akan muncul berulang-ulang pada alternatif pemetaan yang
berbeda, sejumlah kemungkinan pemetaan bentuk-bentuk
yang menjadi realisasi makna tersebut.
11. Urut-urutan bunyi dalam pengkaidahan dilakukan secara
konsisten. Artinya, apabila pada pengkaidahan dalam
glos/makna tertentu digunakan urutan kaidah: Ø ~ h / #-,
maka pemetaan pada alternatif pemetaan glos lainnya harus
mengikuti urutan tersebut. Bahwa mana yang lebih dahulu
[Ø] atau [h] atau sebaliknya tidaklah menjadi persoalan,
karena pembedaan pada tataran ini masih bersifat horizontal
bukan vertikal, yang penting selalu konsisten dengan
pengurutannya.
12. Data yang telah dianalisis dalam bentuk peta verbal II itulah
yang dijadikan basis analisis dengan penerapan perhitungan
dialektometri.
Namun, untuk glos yang memiliki alternatif pemetaan lebih dari
satu, sebelum penghitungan dialektometri dilakukan terlebih dahulu
harus ditetapkan peta mana yang akan dipilih sebagai sampel dalam
penghitungan. Untuk memilih alternatif peta sampel, dilakukan dengan
memegang prisnsip-prinsip:
1. Pilih alternatif peta yang kaidahnya sama dengan kaidah
dalam alternatif pemetaan pada glos lainnya. Pengertian
sama di sini tidak hanya sama kaidahnya, tetapi sama atau
relatif sama daerah sebaran yang disatukan atau dibedakan
oleh kaidah tersebut. Hal ini bermanfaat untuk
mengidentifikasi peta yang berupa korespondensi.
2. Apabila tidak ditemukan alternatif peta yang sama
kaidahnya dari semua glos itu, maka langkah selanjutnya,
memilih alternatif peta pada glos itu yang secara bersamasama
dengan alternatif peta pada glos lainnya yang
mempersatukan daerah pengamatan yang sama atau relatif
sama.
3. Peta-peta pada glos sisanya yang belum ditentukan alternatif
pemetaan yang akan dipilih, ditentukan dengan tetap
mempertimbangkan adanya dukungan bagi penetapan
daerah pengamatan atau kelompok daerah pengamatan
tertentu sebagai daerah pakai isolek yang berbeda dengan
lainnya. Apabila langkah ini tidak memungkinkan, alternatif
peta dipilih secara mana suka.

Setelah tahap-tahap di atas dilakukan, maka langkah selanjutnya
adalah penerapan metode dialektometri, melalui dua tahap berikut ini.
a. Penamaan bahasa menurut pengakuan penutur dijadikan titik
pangkal analisis;
b. Menyatukelompokkan DP yang oleh penuturnya disebut
sebagai penutur bahasa yang sama;
c. Melakukan penghitungan dialektometri tahap I, yang
bertujuan menguji apakah memang benar DP_DP yang oleh
penuturnya merupakan penutur bahasa yang sama (uji
dialektometri internal kelompok)
d. Apabila dari hasil uji dialektometri internal tersebut
membuktikan bahwa DP-DP itu memang terbukti sebagai
kelompok DP pemakai bahasa yang sama atau terpilah ke
dalam beberapa kelompok pemakai bahasa yang berbeda
maka hasil uji inilah yang dijadikan pegangan.
e. Daerah pakai isolek yang terdiri atas satu DP dan diakui
oleh penuturnya sebagai pemakai bahasa tersendiri, maka
DP itu untuk sementara ditetapkan sebagai DP pemakai
bahasa tersendiri dengan nama sesuai pengakuan penuturnya;
f. Penghitungan dialektometri tahap II merupakan penghitungan
antarkelompok, jadi bersifat eksternal, yang bertujuan
untuk menjustifikasi apakah benar kelompok penutur isolek
itu adalah penutur bahasa yang berbeda atau jangan-jangan
merupakan penutur bahasa yang sama. Penghitungan
dialektometri eksternal ini, jika jumlah DP penutur bahasa
itu lebih dari satu, dilakukan dengan mengambil salah satu
DP untuk setiap bahasa sebagai sampelnya,.
g. Dalam penghitungan dialektometri tahap II, jika persentase
hubungan antar-DP dalam wilayah satu bahasa itu berfluktuasi,
maka pemilihan salah satu DP sebagai sampelnya
dilakukan dengan mengambil salah satu DP yang terendah
persentase perbedaannya.
h. Hasil penghitungan dialektometri tahap kedua itulah yang
selanjutnya diinterpretasi untuk penentuan pengelompokkan
DP sebagai pemakai atau kelompok pemakai bahasa atau
dialek tertentu.
i. Namun demikian, apabila terdapat tarik-menarik antara dua
kelompok pemakai isolek yang telah teridentifikasi sebagai
pemakai bahasa atau dialek yang berbeda terhadap
keanggotaan suatu isolek (DP) tertentu, akibat dari
kesamaan kategori tingkat persentase perbedaan DP tersebut
terhadap kedua kelompk isolek itu, maka pemecahannya
dilakukan melalui identifikasi bukti kualitatif.
j. Hasil penghitungan dialektometri tahap II menjadi patokan
penentuan jumlah bahasa/dialek dalam wilayah penelitian.
Dengan menerapkan metode dan langkah-langkah di atas, dari
2185 DP yang dijadikan sampel, berhasil diidentifikasi sejumlah 442
bahasa. Dari jumlah itu belum termasuk bahasa Indonesia, yang
menjadi bahasa nasional dan resmi negara. Tidak semua bahasa yang
diidentifikasi berhasil diketahui variasi dialektalnya, karena cukup
banyak bahasa yang sampel tempat pengambilan datanya hanya 1 DP,
seperti bahasa-bahasa di Maluku dan Papua.

5. Penutup
Berikut ini akan disampaikan beberapa hal sebagai catatan
penutup.
Analisis yang dilakukan secara serentak terhadap keseluruhan
daerah sampel penelitian dengan menerapkan metode yang sama telah
diperoleh hasil yang memiliki perbedaan mendasar dengan publikasi
mutahir tentang bahasa-bahasa di Indonesia yang dilakukan SIL.
Dalam publikasi SIL (2006) disebutkan bahwa bahasa Serui
Laut di Papua mempunyai nama lain sebagai bahasa Arui. Artinya, satu
bahasa yang memiliki dua nama. Namun dari penghitungan dialektometri,
perbedaan fonologi dan leksikon antara Serui Laut dengan
Arui mencapai 100%. Itu artinya, kedua isolek itu merupakan bahasa
yang berbeda, bukan bahasa yang sama. Hal yang sama dengan kasus
di atas adalah bahasa Riantana mempunyai nama lain, yaitu bahasa
Kimaam. Dengan kata lain, penutur isolek di Riantana dengan Kimaam
merupakan penutur satu bahasa yang sama, namun dengan menerapkan
metode dan langkah-langkah analisis di atas diperoleh hasil bahwa
hubungan kedua isolek itu adalah hubungan dua bahasa yang berbeda
dengan persentase perbedaan fonologi dan leksikon 96,50%.

Sebaliknya, kasus Isolek Ansus dan Papuma; isolek Sekar
(Seka) dan Onin (Onim, Sepa) juga di Papua disebutkan dalam SIL
masing-masing adalah bahasa yang berbeda, namun hasil analisis
dengan metode yang dipaparkan di atas diidentifikasi bahwa antara
kedua pasangan isolek tersebut masing-masing merupakan bahasa yang
sama dengan persentase sebesar 77% dan 78,75%. Masih banyak kasus
lain yang serupa dengan kedua kasus di atas.
Dapat dimaklumi bahwa apa yang ditemukan SIL bukanlah
hasil kajian yang menerapkan satu parameter yang sama untuk semua
daerah pakai isolek yang menjadi sampel penelitiannya, melainkan
hasil kompilasi dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan para
pakar dari berbagai asal dan pendekatan. Bahkan sebagian isolek yang
disebut sebagai bahasa itu ditetapkan berdasarkan pengakuan
penuturnya.

Terlepas dari hal di atas, meskipun kita masih memerlukan
waktu lagi untuk mengidentifikasi jumlah keseluruhan bahasa yang
terdapat di wilayah Indonesia, kiranya sudah saatnya kita mulai
memikirkan model pendekatan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan
untuk menjejaki relasi kekerabatan antarbahasa yang berhasil
diidentifikasi tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar perbedaan pandangan
tentang relasi kekerabatan/pengelompokan bahasa-bahasa di Indonesia
yang diajukan baik oleh Brandes (1884), Blust (1977, 1978, 1982),
Dyen (1965), atau Nothofer (1975) dapat dijembatani, sebagaimana
penelitian pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia berihtiar
menghilangkan kesimpangsiuran informasi tentang jumlah bahasa di
Indonesia. hasil dari pengelompokan bahasa-bahasa tersebut juga dapat
memperjelaskan pada kita akan keberagaman suku bangsa namun satu
asal.

DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana, Sutan Takdir. 1956. Sejarah Bahasa Indonesia. Djakarta:
Pustaka Rakyat.
Blust, Robert A. 1977.”The Proto-Austronesian Pronouns and
Austronesian Subgrouping: A Preliminary Report”. Dalam
University of Hawaii Working Papers in Linguistics, 9(2): 1-15.
17
Blust, Robert A. 1978. “Eastern Malayo-Polynesian: A Subgrouping
Argument”.dalam Second International Conference on
Austronesian Linguistics: Proceedings, Fascicle 1: Western
Austronesian, (=Pacific Linguistics C6: 181-234).
Blust, Robert A. 1982. “The Linguistic Value of the Wallace Line”.
Dalam Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde. 137: 456-
469.
Danie, J Akun. 1991. Kajian Geografi Dialek di Minahasa Timur Laut.
Jakarta: Balai Pustaka.
Dyen, Isidore. 1965. “A Lexicostatistical Classification of the
Austronesian Languagees”, dalam International Journal of
Americen Linguistics. Memoir, 19 (Jil. 31, No.1).
Esser, S.J. 1951. “Peta Bahasa-Bahasa di Indonesia”. Djakarta:
Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebdayaan.
Grimes, Barbara F. (Ed). 1988. Ethnologue: Languages of the Wold.
Eleventh Edition. Dallas, Texas: SIL Inc.
Guiter, Henri. 1973. “Atlas et Frontiere Linguistique”. Les Dialectes
Romans de France, No. 930: 61-109. Paris: Centre National
de la Recherche Scientifique.
Lembaga Bahasa Nasional. 1972. Peta Bahasa-bahasa di Indonesia.
Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
Lauder. Multamia RMT. 2002. “Reevaluasi Konsep Pemilahan Bahasa
dan Dialek untuk Bahasa Nusantara”. Dalam Jurnal Ilmiah
Makara Seri Sosial Humaniora. Vol.6. No. 1.Jakarta:
Universitas Indonesia.
Lauder. Multamia RMT. 2003. “Pengembangan dan Pemanfaatan
Kajian Dialektologi di Indonesia”. Pidato Pengukuhan Guru
Besar Tetap, Fakutas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas
Indonesia.
Lauder. Multamia RMT. 1993. Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa
di Tangerang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa.
Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode,
dan Teknik-tekniknya. Jakarta: RajaGrafindo.
Mahsun, 2006: Kajian dialektologi Diakronis di Wilayah Pakai Bahasa
Sumbawa. Yogyakarta: Gama Media.
Mahsun. 1995. Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nothofer, B. 1975. The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic.
VKI,73. ‘s-Gravenhage: Nijhoff.
Salzner, Richard. 1960. Sprachen-Atlas des Indopazifischen Raumes.
Wiesbaden: Otto Harassowitz.
Seguy, J. 1973. “La Dialectometrie dans l’Atlas Linguistique de la
Gascogne”, Revue de Linguistique Romane. Vol. 37: 1-24.

Mahsun
Kantor Bahasa Provinsi NTB

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Tentang keenam faktor tersebut dapat dijelaskan, bahwa secara
kelembagaan, penyelenggaraan PBI didasarkan pada kebijakan formal
– struktural dari institusi yang menaungi. Pelaksanaan PBI juga
mengacu pada kurikulum yang berlaku sebagai sumber acuan
programnya. Untuk menjalankan PBI diperlukan tenaga pengajar/guru
yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya. Jumlah
dan sebaran pengajar ini tentunya sebanyak lembaga penyelenggara
PBI. Demikian pula PBI harus menyiasati pembelajar/siswa sebagai
komponen pembelajaran yang tersebar di berbagai tempat di dalam/luar
negeri, sesuai dengan jumlah, kondisi dan jenjangnya.

Secara tidak langsung, PBI juga memiliki keterkaitan dengan
beberapa faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi fasilitas
dalam penyelenggaraannya. Beberapa faktor pendukung ini antara lain
dapat berupa lembaga bahasa, kebijakan tentang Bahasa Indonesia,
media massa, dan kondisi penggunaan Bahasa Indonesia. Lembaga
yang dimaksud adalah Pusat Bahasa dan Balai Bahasanya yang
tersebar di setiap propinsi. Kebijakan dan terbitan yang dihasilkan oleh
Pusat Bahasa (misalnya: kaidah ejaan, kamus, glosarium, tata bahasa
baku, UKBI, dan beberapa terbitan lain) tentunya sangat relevan dan
bermanfaat bagi kepentingan pelaksanaan PBI. Kebijakan tentang
peran Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional/bahasa negara dan
bahasa pendidikan/IPTEK, secara faktual telah teraktualisasikan.
Kenyataan tentang peran Bahasa Indonesia ini sangatlah menopang
pelaksanaan PBI. Di samping itu, berbagai media massa, baik cetak
maupun elektronik dapat dimanfaatkan sebagai sumber, materi dan
media pembelajaran dalam PBI. Demikian pula tentang kondisi
penggunaan/pemakaian Bahasa Indonesia di masyarakat, merupakan
fenomena sosiolinguistik yang dapat dieksploitasi bagi kepentingan
PBI.

Uraian tentang PBI tersebut menggambarkan, bahwa PBI
memiliki entitas, keberadaan, dan peranan yang jelas. PBI merupakan
wahana strategis bagi upaya pembinaan dan pengembangan Bahasa
Indonesia. Di samping itu PBI juga berkepentingan dalam penciptaan
kondisi/kualifikasi pengguna Bahasa Indonesia dan penggunaan
Bahasa Indonesia. Sehubungan dengan peran ini, dapat dikatakan
bahwa PBI dapat menjuadi barometer dan sekaligus simbol pencitraan
bagi pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Diasumsikan,
jika kondisi penyelenggaraan PBI berjalan dengan baik, maka akan
berpengaruh positif pada pertumbuhan/perkembangan Bahasa Indonesia,
kompetensi/kualifikasi pengguna dan kondisi/kualitas peng-
gunaannya; demikian pula sebaliknya, jika penyelenggaraannya tidak
baik, maka akan berpengaruh negatif pada perkembangan Bahasa
Indonesia, pengguna, maupun penggunaannya.

Paparan tentang PBI di atas dimaksudkan untuk memberikan
informasi awal tentang sosok dan seluk-beluk pelaksanaan PBI.
Informasi tersebut diharapkan dapat menjembatani pemahaman tentang
masalah pokok yang diangkat dalam makalah ini. Sebagaimana
dikemukakan pada judul, makalah ini membahas ikhwal pemberdayaan
komponen pembelajar melalui strategi inovatif. Secara khusus makalah
ini menawarkan tentang beberapa aspek penting dalam diri pembelajar
yang perlu diperhatikan dan dieksploitasi/disiasati. Selanjutnya aspek
tersebut diberdayakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan
strategi inovatif. Penjelasan lebih rinci dikemukakan pada butir
bahasan berikut.

2. Perspektif Pengembangan PBI
Substansi persoalan Bahasa Indonesia tidak hanya sebatas
urusan sistem lambang dan/atau alat komunikasi saja, melainkan juga
termasuk kondisi dan kualifikasi pengguna dan penggunaan Bahasa
Indonesia yang berkembang di masyarakat. Demikian pula upaya
pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia akan berkaitan erat
dengan seluk-beluk PBI. Aktualisasi pelaksanaan PBI akan dapat
memberikan kontribusi pada Bahasa Indonesia sebagai sistem kaidah
bahasa. Pembelajaran Bahasa Indonesia juga berkepentingan menghasilkan
pengguna Bahasa Indonesia yang memiliki kompetensi
“mumpuni” (kompetensi kebahasaan, komunikatif dan sosiolinguistik).

Dari PBI pula diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
penciptaan kondisi penggunaan Bahasa Indonesia yang lebih memadai.
Mengingat peran dan urgensi yang ada pada PBI, maka sudah
semestinya pengembangan PBI dilakukan.
Di samping peran penting tersebut, pada dasarnya pelaksanaan
PBI juga mengacu pada tujuan yang jelas, yaitu yang terkait dengan
pembentukan pengetahuan/wawasan, ketrampilan, dan sikap dalam
berbahasa Indonesia (termasuk daya apresiasi dan kompetensi dalam
bersastra). Dikemukakan, bahwa tujuan umum PBI (pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia) adalah sebagai berikut: (1) siswa
menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan (nasional) dan bahasa negara; (2) siswa memahami Bahasa
Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya
dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan,
dan keadaan; (3) siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa
Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan
emosional, dan kematangan sosial; (4) siswa memiliki disiplin dalam
berpikir dan berbahasa/berbicara dan menulis; (5) siswa mampu
menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan
kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) siswa menghargai dan
membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan
intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2004). Tujuan umum inilah
yang akan dijadikan sebagai tumpuan dan acuan PBI dalam
menjalankan misi pembelajarannya.

Problematik penyelenggaraan PBI sebagaimana dikemukakan
pada butir pendahuluan di atas sebenarnya telah banyak mendapatkan
tanggapan dari berbagai pihak yang berkewenangan. Bentuk tanggapannya
pun beragam; antara lain berupa pernyataan umum yang bersifat
spekulasi, tanggapan yang dikaitkan dengan identifikasi masalah, dan
tanggapan yang dihasilkan pada hasil kajian/penelitian. Di samping itu
ada tanggapan yang terakomodasikan dalam kegiatan yang lebih
konkrit. Kegiatan yang dimaksud dilakukan secara terancang oleh
lembaga terkait, antara lain berupa program pembinaan dan pelatihan.

Materi kegiatan difokuskan pada aspek kegiatan tertentu, misalnya
tentang: (1) kurikulum bidang studi, (2) pelatihan guru bidang, (3)
pengembangan materi ajar, (4) pemilihan dan implementasi metode/
media pembelajaran, dan (5) penyusunan perangkat evaluasi pembelajaran.
Berbagai tanggapan dan tindakan pembinaan/pemgembangan
yang ada belum mampu menjawab tantangan dan problematik PBI
sebagaimana yang sedang berjalan.

Fakta empiris menunjukkan, bahwa upaya pembinaan dan
pengembangan PBI sudah lama dilakukan, dan hasilnya belum
memadai sebagaimana yang diharapkan. Padahal upaya tersebut telah
mendasarkan pada pertimbangan dan rancangan (yang diasumsikan)
saksama. Memahami kondisi ketimpangan PBI seperti ini segera
muncul pertanyaan mendasar, antara lain: apa yang salah pada upaya
pengembangan tersebut? Apa yang menjadi sumber penyebabnya?

Jawabannya pun secara spekulatif akan beragam; bahkan memunculkan
berbagai diskusi panjang. Persoalan ini memang tampak kompleks.
Namun, mengingat PBI merupakan sistem instruksional, dengan
mendasarkan pada pendekatan yang sesuai paling tidak akan diperoleh
pemahaman yang objektif sebagai langkah awal upaya pengembangan
PBI.
Untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan proporsional
tentang permasalahan PBI tersebut perlu mempertimbangkan 2 hal
mendasar yang ada pada substansi PBI. Kedua hal yang dimaksud
adalah (1) karakteristik PBI, dan (2) prinsip pembinaan dan pengembangan
PBI. Karakteristik PBI yang spesifik adalah: PBI merupakan
sistem instruksional yang terdiri atas sejumlah komponen pendukung.
Masing-masing komponen memiliki hubungan kebergantungan dan
fungsional, mengacu pada tujuan pembelajaran tertentu. Keberadaan
PBI bersifat dinamis dan terbuka; karena itu memungkinkan terjadinya
perubahan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sedangkan prinsip
pembinaan dan pengembangan PBI adalah: komprehensif, terprogram,
dan berkelanjutan. Dengan demikian, dari pertimbangan karakteristik
PBI akan diperoleh pemahaman objektif tentang permasalahan sesuai
dengan hakikat PBI. Dari pertimbangan prinsip pengembangan akan
diperoleh pemahaman tentang permasalahan PBI secara objektif dan
proporsional sesuai dengan prinsip yang dimanfaatkan sebagai acuan.
Dengan memperhatikan sosok, peranan, komponen, dan faktor
pendukung yang ada, sebenarnya PBI telah memenuhi persyaratan
sebagai sistem instruksional yang lengkap. Karena itu pelaksanaan PBI
seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan hasil
yang memadai. Kondisi ini paling tidak (diasumsikan) dapat terjadi
pada institusi pendidikan yang sudah mapan. Namun jika masih terjadi
kondisi proses dan hasil yang belum memadai, kedua dasar
pertimbangan di atas dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada. Misalnya, apakah program yang disusun sudah
sesuai? Apakah komponen dan aspek yang seharusnya terlibat sudah
komprehensif? Melalui pertimbangan ini dapat diperoleh kejelasan
tentang deskripsi permasalahan secara objektif dan proporsional.

Berdasarkan deskripsi ini, upaya pembinaan dan pengembangan PBI
dapat dirancang dengan mengacu pada tata laksana pembelajaran yang
berlaku.

3. Pemberdayaan Pembelajar: Pemanfaatan Potensi Diri
Pengidentifikasian dan analisis masalah pelaksanaan PBI akan
diperoleh deskripsi peta kondisi komponen pembelajaran secara rinci
dan menyeluruh. Komponen yang dimaksud adalah: (1) tujuan
pembelajaran, (2) pengajar/guru, (3) pembelajar/siswa, (4) materi, (5)
metode, (6) media, (7) kegiatan belajar mengajar (KBM), dan (8)
evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan kaidah instruksional, data
tersebut juga menunjukkan peran penting masing-masing komponen,
hubungan peran, dan derajat hubungan antar komponen. Dengan
memperhatikan peta yang ada dapat ditentukan mana komponen yang
memiliki peran dan derajat hubungan paling signifikan dalam
mekanisme dan pencapaian hasil pembelajaran.

Dari hasil kajian yang ada, salah satu komponen PBI yang
memiliki tingkat signifikansi tinggi dalam mekanisme pembelajaran
dan pencapaian hasil pembelajaran adalah pembelajar/siswa. Pendapat
ini sebenarnya sudah umum dan sudah dapat diduga. Namun, pada
umumnya pengajar juga menyadari bahwa dalam implementasi
pembelajarannya, pemahaman tentang peran pembelajar tersebut
seringkali berbeda, baik dalam penyikapan maupun perlakuan
(Widodo, 2007). Bahkan, terdapat asumsi yang sampai sekarang masih
berlaku, bahwa setiap pembelajaran (PBI) otomatis akan melibatkan
pembelajar. Padahal, secara faktual tidak senantiasa demikian (asumsi
ini bisa diperdebatkan). Kalaupun melibatkan pembelajar masih perlu
dipertanyakan lagi, aspek apa yang terlibat dan seberapa kadar kebermaknaannya
dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung,
sehingga dapat dikatakan benar-benar terjadi ’hal belajar’.

Dalam konteks pelaksanaan PBI, sosok pembelajar sangat
penting dan menentukan. Keberadaannya tidak hanya menjadi
subsistem pembelajaran, melainkan juga memiliki dimensi (matra)
ganda, yaitu sebagai input pmbelajaran, sebagai subjek belajar, dan
sebagai output pembelajaran. Sebagai input pembelajaran, perlu
diketahui kondisi dan potensinya melalui analisis kebutuhan, sehingga
dapat diketahui apa yang sudah dan apa yang belum dipelajari. Sebagai
subjek belajar, perlu diperhatikan dan disiasati keterlibatan belajarnya
melalui pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai.

Demikian pula dalam perannya sebagai output pembelajaran, perlu
dicermati keterukuran tingkat ketercapaian hasil belajarnya. Dengan
dimensi peran yang dimiliki pembelajar, jelaslah bahwa pembelajar
tidak hanya menentukan ada tidaknya kegiatan pembelajaran,
melainkan juga menentukan substansi dan kualitas pembelajaran.
Pemahaman terhadap dimensi peran pembelajar dalam PBI
tidak harus terpisah-pisah. Artinya, tidak dimaksudkan untuk
menyikapi pembelajar secara aspektual; misalnya, ketika pembelajar
berperan sebagai input, ketika sebagai subjek belajar, atau ketika
berkedudukan sebagai output pembelajaran, sehingga terkesan tidak
utuh. Pada dasarnya pembelajar tetap merupakan sosok pribadi yang
utuh dalam konteks PBI. Pemahaman tentang dimensi peran tersebut
hanya dimanfaatkan untuk mendudukkan hakekat peran pembelajar
yang sebenarnya dalam pelaksanaan PBI. Bahwa, pembelajar bukan
hanya subsistem pembelajaran yang pasif (sebagai objek belajar),
melainkan merupakan komponen yang berpotensi aktif, dinamis dan
kreatif. Pada sosok pembelajar terdapat potensi diri yang dapat digali
dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembelajaran. Dari potensi diri
pembelajar ini pula substansi komponen pembelajaran yang lain dapat
diperankan secara proporsional dan optimal.

Pada dasarnya potensi diri pembelajar merupakan daya/
kemampuan mental pembelajar yang dapat dieksploitasi dan
dimanfaatkan bagi peningkatan dan pengembangan kompetensi
berbahasa Indonesia. Secara aspektual potensi diri pembelajar yang
dimaksud adalah (1) tingkat kemampuan berbahasa, (2) kedwibahasaan,
(3) minat, (4) sikap berbahasa, (5) motivasi belajar.

Penjelasan kelima aspek tersebut dikemukakan berikut ini. Pertama,
tingkat kemampuan berbahasa; adalah kejelasan kondisi kemampuan
berbahasa Indonesia pembelajar ketika belajar. Bagaimana dan
seberapa tingkat kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar ini dapat
diukur melalui tes (dapat menggunaan tes UKBI). Kedua, kedwibahasaan;
yaitu kondisi penguasaan bahasa selain bahasa Indonesia
yang dimiliki pembelajar. Pada umumnya pembelajar adalah
dwibahasawan (menguasai lebih dari satu bahasa). Derajat kedwibahasaan
pembelajar berhubungan erat dengan proses belajar Bahasa
Indonesianya.
Ketiga, minat; mengacu pada pengertian kemampuan dan
kecenderungan seseorang terhadap sesuatu (bidang) tertentu. Setiap
pembelajar diasumsikan memiliki minat pada bidang tertentu. Minat
pembelajar juga berkaitan dengan proses pencapaian kompetensi
berbahasa Indonesianya. Keempat, sikap berbahasa; terdiri atas sikap
bangga, setia, dan cinta berbahasa Indonesia. Bangga berbahasa
Indonesia berarti seseorang merasa berbesar hati/terhormat ketika harus
menggunakan Bahasa Indonesia pada situasi yang tepat. Setia
berbahasa Indonesia; maksudnya sikap patuh/disiplin dan taat azas
ketika menggunakan Bahasa Indonesia. Sedangkan, cinta berbahasa
Indonesia berarti sikap merasa memiliki bahasa Indonesia, yang antara
lain diwujudkan dengan rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan
pembinaan/pengembangannya.
Kelima, motivasi pembelajar; secara khusus yang dimaksud
dengan motivasi pembelajar adalah dorongan pribadi untuk mau
melakukan sesuatu dalam bentuk belajar bagi peningkatan/
pengembangan kompetensi berbahasa Indonesianya. Sebagai salah satu
potensi diri pembelajar, motivasi memiliki peran yang signifikan bagi
proses dan pencapaian hasil belajar. Motivasi belajar dapat tumbuh
secara internal, tetapi juga dapat dikondisikan secara eksternal. Yang
jelas, motivasi belejar sangat penting bagi pembelajar, terutama untuk
peningkatan dan pengembangan kompetensi berbahasa Indonesia.
Secara substansial, kelima aspek tersebut tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain, karena berhulu pada sumber yang sama, yaitu
potensi diri pembelajar. Dalam pembahasan ini, kelima aspek tersebut
disikapi sebagai sesuatu (objek) yang sudah ada atau sudah terwujud,
meskipun kondisinya belum optimal. Karena itu, melalui proses
identifikasi, diperoleh hasil yang berupa deskripsi objektif kelima aspek
potensi diri pembelajar. Misalnya tentang tingkat kemampuan
berbahasa Indonesia pembelajar baru mencapai tingkat semenjana
(sedang); atau jika menggunakan tes khusus, diketahui bahwa
pembelajar masih lemah dalam menggunakan afiks produktif.

Demikian juga gambaran tetntang aspek lain seperti kondisi
kedwibahasaan, minat, sikap terhadap Bahasa Indonesi, dan motivasi
belajarnya. Langkah selanjutnya adalah memberdayakan kelima aspek
tersebut dalam proses pembelajaran.
Pemberdayaan komponen pembelajaran pada prinsipnya adalah
upaya mengeksploitasi dan memerankan potensi diri yang terdiri atas 5
aspek (tingkat kemampuan berbahasa Indonesia, kedwibahasaan, minat,
sikap, dan motivasi) dalam mekanisme pembelajaran yang
dikondisikan secara khusus. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor empiris, akademis, dan perspektif
pengembangan PBI. Pertimbangan empiris mengacu pada pengertian
bahwa upaya pemberdayaan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba,
melainkan didasarkan pada kondisi PBI yang sudah dan sedang
berjalan. Pertimbangan akademis, dimaksudkan bahwa upaya
pemberdayaan potensi diri pembelajar mengacu pada konsep/prinsip
yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Sedangkan
perspektif pengembangan memiliki pengertian, bahwa upaya
pemberdayaan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan
PBI yang akan datang. Di samping pertimbangan tersebut upaya ini
juga didasarkan pada anggapan dasar, bahwa: (1) setiap pembelajar
memiliki kondisi potensi diri yang terdiri atas lima aspek sebagaimana
disebutkan di atas; dan (2) kelima aspek potensi diri tersebut dapat
dieksploitasi serta diperankan dalam mekanisme pembelajaran.

4. Strategi Inovatif yang Bagaimana?
Untuk menentukan strategi PBI yang sesuai perlu mempertimbangkan
beberapa faktor terkait; salah satunya adalah kurikulum
sebagai acuan program. Dikemukakan, bahwa kurikulum Bahasa dan
Sastra Indonesia dikembangkan dengan berbasis kompetensi. Standar
kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi
pada hakikat pembelajaran bahasa. Belajar bahasa adalah belajar
berkomunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia
dan nilai-nilai kemanusiannya. Karena itu, PBI diarahkan untuk
meningkatkan kualitas kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi,
baik secara lisan maupun tulis, serta mampu menumbuhkan
penghargaan terhadap hasil cipta manusia. Standar kompetensi ini
dimaksudkan agar pembelajar siap mengakses situasi lokal –
multiglobal yang berorientasi pada keterbukaan dan kemasadepanan.
Pembelajar juga harus terbuka terhadap berbagai ragam informasi yang
ada dan mampu menyaringnya, belajar menjadi diri sendiri, serta
menyadari eksistensi budayanya.

Perwujudan standar kompetensi tersebut berkonsekuensi pada
penyikapan terhadap potensi diri pembelajar. Diharapkan, pembelajar
dapat mengembangkan potensi dirinya berdasarkan kondisi, kemampuan,
kebutuhan, minat, dan menumbuhkan penghargaan terhadap
hasil karya/intelektual bangsa sendiri. Pengajar sebagai pengelola PBI
diharapkan mampu memusatkan perhatiannya pada pengembangan
potensi diri tersebut dengan menyiapkan dan mengkondisikan kegiatan
belajar – mengajar yang kondusif. Demikian pula pihak lain yang
9
terlibat dan terkait dengan penyelenggaraan PBI, dapat memberikan
kontribusinya sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.
Secara khusus, pemberlakuan kurikulum yang ada memberikan peluang
cukup bagi pengembangan pembelajaran sesuai dengan kondisi
kelembagaan dan lingkungannya. Dengan demikian, pengajar dengan
leluasa dapat memanfaatkan otoritas dan kreatifitasnya bagi kepentingan
pemberdayaan potensi diri pembelajar secara lebih optimal.
Pemberdayaan potensi diri pembelajar dalam kegiatan belajar
mengajar (PBI) diperlukan strategi yang tepat. Strategi pembelajaran
yang dimaksud adalah strategi inovatif. Strategi pembelajaran ini
dipilih dengan pertimbangan dapat: (1) melibatkan aspek mental yang
tereksploitasi secara optimal, (2) menghadirkan stimulus belajar yang
variatif, (3) mengondisikan aktivitas belajar yang kondusif (bermakna,
ada nilai baru, dan menyenangkan), dan (4) menciptakan perkembangan
capaian hasil belajar yang teramati dan terukur (observable
dan measurable). Keempat butir pertimbangan ini pada prinsipnya
merupakan indikator yang digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan
strategi inovatif. Adapun maksud keempat indikator ini
dikemukakan pada penjelasan berikut.

Pelibatan aspek mental secara optimal menjadi sesuatu yang
penting, karena pada dasarnya substansi proses belajar terjadi pada
mental pembelajar; pembentukan dan pengembangan potensi diri juga
merupakan fenomena mentalistik yang perlu diberdayakan dalam PBI.
Agar pembelajaran tidak terasa jenih/membosankan dan monoton,
maka diciptakan kelas yang kondusif; antara lain dengan memperhatikan
aktivitas yang bermakna, memunculkan hal baru, dan suasana
yang menyenangkan. Sedangkan, perkembangan capaian pembelajaran
perlu jelas dan terukur, karena melalui indikator ini dapat diketahui
tingkat ketercapaian sebuah unit materi; dan sekaligus juga dapat
dijadikan dasar untuk menuju unit berikutnya. Bagi pengajar, dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan assesment dan evaluasi
pembelajaran. Di samping itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk
manandai satuan materi tertentu, dan juga dimaksudkan agar tidak
terjadi penyajian materi yang tumpang-tindih.

MODEL STRATEGI INOVATIF PBI
Pembe-
lajaran
(Subyek
Belajar)
OUTPUT
EKSPLOITASI
POTENSI DIRI KREASI
KOMPONEN
PEMBELAJARAN
KREASI PBM
Kompetensi
Berbahasa
Indonesia/
Bersastra
Kedwibahasaan
Minat
Sikap terhadap
Bahasa/ Sastra
Indonesia
Motivasi belajar
Target Pembel.
(KD)
Pilihan Metode
Pilihan Sumber/
Media
Pembelajaran
Assesment /
Evaluasi
Pendukung
Pembelajaran
Proses
(mental)
Belajar
Perkemban
gan Belajar
(progress)
Peningkatan
Kompetensi
Berbahasa
Indonesia/
bersastra
PEMBERDAYAAN
INOVATIF
INPUT
Kondisi / Atmosfir Sosiokultural Kebahasaan

11
5. Penutup
Pembelajaran Bahasa Indonesia (PBI) merupakan wahana
strategis bagi upaya pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia.
Di samping itu PBI juga berkepentingan dalam mendorong penciptaan
kondisi/kualifikasi pengguna dan penggunaan Bahasa Indonesia.
Karena itu PBI juga dapat dijadikan sebagai barometer dan sekaligus
simbol pencitraan bagi upaya pembinaan dan pengembangan Bahasa
Indonesia.
Pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia perlu dilaksanakan
secara komprehensif, terprogram dan berkelanjutan. Upaya
ini harus dilakukan, tidak hanya disebabkan oleh pelaksanaan PBI yang
belum berhasil secara memadai, melainkan juga didasarkan pada
karakteristik PBI yang dinamis dan adanya tuntutan perkembangan
masyarakat. Karena itu pengembangan pelaksanaan PBI dan
pembinaan/pengembangan Bahasa Indonesia merupakan dua hal yang
tidak dapat dipisahkan.
Dalam konteks pengembangan PBI, pembelajar/siswa
merupakan komponen penting dan menentukan. Keberadaannya
memiliki peran ganda, yaitu sebagai input pembelajaran, subjek belajar,
dan output pembelajaran. Dimensi peran pembelajar ini merupakan
fenomena instruksional yang perlu mendapatkan perlakuan secara
proporsional. Dengan tetap memperhatikan komponen pembelajaran
yang lain, intensitas keterlibatan pembelajar ini perlu digarap secara
lebih saksama untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal.
Pada sosok pembelajar terdapat potensi diri yang dapat
diidentifikasi dan dieksploitasi. Potensi diri yang dimaksud adalah (1)
kompetensi berbahasa Indonesia, (2) kedwibahasaan, (3) minat, (4)
sikap terhadap Bahasa Indonesia, dan (5) motivasi belajar. Kelima
aspek potensi diri pembelajar ini akan menjadi fokus perhatian dalam
pengembangan PBI. Selanjutnya, diperankan/diberdayakan dalam
mekanisme pembelajaran melalui strategi inovatif.

Pada dasarnya pemberdayaan diri melalui strategi inovatif
merupakan upaya pengeksploitasian dan pemeranan kelima aspek
potensi diri pembelajar dalam mekanisme instruksional yang intensif
dengan mengacu pada prinsip inovatif. Prinsip pembelajaran inovatif
yang dimaksud antara lain (1) melibatkan aspek mental secara optimal,
(2) menghadirkan dan mengondisikan stimulus belajar yang variatif,
unik, dan menantang, (3) menciptakan aktivitas belajar yang kondusif
(bermakna, ada nilai baru, dan menyenangkan), dan (5) merekam
perkembangan laporan hasil belajar yang teramati dan terukur.

DAFTAR RUJUKAN/BACAAN
Aleinikov, Andrei G. 2004. Megakreativitas. Yogyakarta: Niagara
Blair, R. W. 1982. Innovative Approach to Language Teaching.
Rowley: Newbury House Publisher Inc.
Cox, Carole. 1999. Teaching Language Arts: A Student and Response–
Centered Classroom. Boston: Allyn and Bacon
Depdiknas. 2004. Kurikulum 2004 Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia. Jakarta: Depdiknas
Deporter, Bobbi dan Hemacki, Mike. 2003. Quantum Learning.
Bandung: Kaifa
Hidayat, K. 1990. Strategi Belajar-Mengajar Bahasa Indonesia.
Bandung: Penerbit Bina Cipta
Krashen, SD. 1982. Theory versus Practice in Language Training.
Dalam Blair, Robert W. 1982. Innovative Approaches to
Language Teaching. Rowley: Newbury House Publisher, Inc.
Richards, JC. Dan Rodgers, T.S. 1986. Approach and Methods in
Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Widodo Hs
Universitas Negeri Malang

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

2. Sastra Babel dari Masa ke Masa
Belum ada data tertulis yang berbentuk literatur dalam
mengungkapkan kapan dimulainya sastra daerah di Bangka Belitung.
Miskinnya leteratur ini menyebabkan sulitnya mengungkapkan
keberadaan sastra daerah. Selain itu, budaya masyarakat Melayu
Bangka yang lebih suka menggunakan sastra lisan daripada sastra tulis.
Untuk kasus jenis sastra drama tradisonal seperti dulmuluk yang cukup
dikenal di masyarakat Bangka Belitung juga mengalami kesulitan
mencari naskah yang telah dibukukan.

Sastra Babel yang dimaksud pada makalah ini adalah karya
sastra yang sebagian isinya membicarakan permasalah daerah Bangka
Belitung. Jadi, lebih menekankan pada hasil karya dan tidak
menekankan pada penulisnya. Artinya penulis bisa saja berasal dari
daerah lain tetapi isi dari karya sastra tersebut membicarakan masalah
daerah Bangka Belitung secara universal.

Apabila berbedoman kepada pembatasan tersebut di atas maka
karya sastra daerah Babel yang telah dibukukan sebagai usaha
pelestarian dapat berupa:
Cerita Bangka yang diterbitkan di Luar Negeri:
1. Cerita Bangka, Het verhaal van Bangka, karya E.P. Wieringa,
Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie
Rijksuniversiteit Leiden, 1990.
Pantun, Puisi, dan ”Gurindam”
1. Pantu Melayu Bangka Selatan, Editor L.K.Ara, Yayasan Nusantara,
2004.
2. Pangkalpinang Berpantun, Editor LK Ara dan Suhaimi Sulaiman,
Dewan Kesenian Kota Pangkalpinang, 2004.
3. Bangka Belitung Bercahaya dalam Pantun dan Puisi, Editor LK Ara
dan Suhaimi Sulaiman, Dewan Kesenian Kota Pangkalpinang, 2005
4. Kelekak, Editor LK Ara dan Suhaimi Sulaiman, Dewan Kesenian
Kota Pangkalpinang dan Yayasan Nusantara, 2005.
5. Langit Senja Negeri Timah, LK Ara, Yayasan Nusantara, 2004.
6. Ngintip Kita Punya Negeri, Kumpulan Gurindam Negeri Serumpun
Sebalai, Roestam Rabain, (Proses Penerbitan).
7. Gurindam Abad 21, Berkelana di Padang Fana, H.Eko Maulana
Ali, Bangka Pelanduk, 2005.

Cerita Rakyat:
1. Legenda Rakyat Bangka, Sang Benyawe sampai Tanjung Penyusuk,
Asyraf Suryadin Amsyar dan Tien Rostini, Dewan Kesenian
Bangka, 2000.
2. Cerita Rakyat Bangka, Putri Gunung Kelumpang ke Air Limau,
Asyraf Suryadin Amsyar dan Tien Rostini, Dewan Kesenian
Bangka, 2000.
3. Cerita Rakyat Bangka Belitung, Editor Asyraf Suryadin dan Tien
Rostini, HISKI, 2008.
4. Megat Merai Kandis (Bangka), Sulaiman dan Koko P.Bhairawa,
Grasindo, 2005.
5. Asal Mula Bukit Batu Bekuray (Cerita Rakyat dari Bangka
Belitung), Koko P.Bhairawa, Azka Mulia Media, 2007.
6. Tahta dan Mahkota di Istana Kota Kapur (Bagian 1 dan 2), Sutarno
ZA, Pemda Bangka, 2000.

Ungkapan Tradisional dan Kamus Daerah
1. Ungkapan Tradisional Kota Pangkalpinang, Editor Akhmad Elvian,
Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Pangkalpinang, 2006.
2. Kamus Bahasa Daerah Indonesia Bangka dan Belitung, Hartini dkk,
Yayasan Annisa Nurrizki Pangkalpinang, 2003.
Selain karya sastra daerah seperti tersebut di atas terdapat juga
karya-karya lain yang berbentuk roman, kumpulan cerpen, kumpulan
puisi, dan novel yang diterbitkan oleh organisasi profesi seperti HISKI
(Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia) dan penerbit lainnya.
Seperti Kehilangan Mestika karya Hamidah, Laskar Pelangi karya
Andrea Hirata, Antologi 99 Puisi 99 Penyair, Puisi Bingung Seorang
Guru Editor Asyraf Suryadin, Kumpulan Cerpen Guru Teladan karya
Tien Rostini dkk. serta beberapa lagi kumpulan cerpen dan novel yang
telah berbentuk buku yang diterbitkan oleh HISKI.

3. Publikasi Sastra Daerah Babel
a. Media massa koran
Pada prinsipnya media massa berkewajiban mengembangkan
seni dan budaya daerahnya masing-masing. Kewajiban ini terkait
dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan
kontrol sosial. Hal ini membuktikan media massa tidak semata-mata
mengejar profit, tetapi juga memiliki idialisme dalam memajukan seni
dan budaya khususnya di daerahnya Bangka Belitung. Walaupun ada
kalanya ruang budaya yang satu halaman penuh tersebut adakalanya
disisipi juga dengan iklan dengan cara mengilangkan bagian opini
budaya.

Minimal ada tiga koran daerah di Bangka Belitung yang setiap
minggunya menampilkan ruang budaya. Ketiga koran tersebut adalah
Harian Pagi Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos. Dari
ketiga koran tersebut yang sangat menarik adalah Bangka Pos karena
menampilkan puisi Amang Ika yang ditulis dalam bahasa Melayu
Bangka. Puisi tersebut telah ditulis sejak Desember 2007. Awalnya
dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam
perkembangan berikutnya menggunakan bahasa Melayu Bangka dan
setiap penampilannya dilengkapi dengan foto Amang Ika.

Berikut ini contoh syair Amang Ika yang dimuat pada Bangka
Pos tersebut:
HIKAYAT SI MAUN
ADA seorang bernama Maun
Hidup miskin bertahun-tahun
Siang dan malam duduk melamun
Berharap harta bagai Si korun
Tinggal di dusun bersama ibunya
Munah Saklamah ia punya nama
Maun disayang setulus hatinya
Bak mutiara tiada bandingnya
Walau badan tinggallah kulit
Hidup susah tak terasa sulit
Munah Saklamah menampal bukit
Berharap Maun menggapai langit
…………………………………….
Kelekak Lukok, D esember 2007
Berikut ini contoh Amang Ika yang dibuat dalam bahasa Melayu
Bangka seperti berikut ini.

TANJUK PELITA
Cem ne lah kisah dari dulu
Tiap ari mati lampu
Entah sengajak entah belagu
Amang Ikak imang dak tau
Tiap kampong lah dibuat gilir
Di sine idup di sane ngalir
Kampong begelep membuat getir
Teringat idup di zaman menir
Janji kek rakyat dak salah-salah
Bakal dibangun listrik yang mewah
Betaon-taon nunggu pon lelah
Sampai sekarang lom ade lah
Soal rekening dak usah ditanyak
Tiap bulan maken membengkak
Telambat bayar dirik disegak
Kwh dicabut mun lah lame nunggak
Keluhan rakyat mohon dipecah
Jangen dibuang dalam tong sampah
Idup melarat betambah susah
Tanjuk pelita minyak ge payah
Ikak pejabat imang dak mengalam
Tanjuk pelita di waktu malam
Kami rakyat benar-benar paham
Bangon tiduk lubang idong beritam
Tanjuk pelita membuat runyam
Serade gawi menjadi pitam
Karena pandangan sedikit kelam
Ngancoh kupi setarok kek garam
Amang Ikak ukan mendongeng
Lebih-lebih nek mukak koreng
Mun salah jangen dikerangkeng
Kalok benar mohon diconteng
Jadi pejabat nek tahan ati
Rakyat sekarang lah pandai ngoreksi
Basa-basi dak laku lagi
Kalok dikritik jangen emosi
Lebih-lebih nek ngadep pilkada
Pesan dititip janganlah lupa
Buat lah rakyat jadi sejahtera
Jangen agik tanjuk pelita (*)
Kelekak Lukok, April 2008

Apabila Anda perhatikan pada syair di atas terdapat tokoh
Amang Ika. Kata Amang Ika dalam bahasa Melayu Bangka berarti
Paman Anda. Pada puisi tersebut Amang Ika selalu bercerita tentang
keadaan yang terjadi di Bangka Belitung baik yang berlatar sosial,
keadaan alam Babel, politik, budaya, dan lain sebagainya. Contoh di
atas merupakan syair yang berlatar sosial yang menggambarkan krisis
listrik di Bangka Belitung.

b. Penerbitan lokal
Penerbitan lokal sangat berpengaruh dalam mengembangkan
budaya daerah. Penerbitan tersebut di antaranya mengembangkan
tradisi penerbitan buku-buku yang membicarakan tentang Bangka
Belitung, misalnya buku Translitersi dan Kandungan Fath al ’Alim fi
Tartib al Ta’lim Syaikh Abdurrahman Sidik yang diterbitkan oleh
Shiddiq Press, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Buku tersebut
merupakan pemikiran dari Syaikh Abdurrahman Sidik yang kemudian
diterjemakan oleh civitas akademika STAIN.

Selain itu, terdapat juga penerbit lain seperti UBB Press yang
dikelolah oleh Universitas Bangka Belitung, HISKI Bangka Belitung,
dan Bangka Media Grafika/Bangka Pos. Kebanyakan penerbitan lokal
tersebut masih menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh penulis lokal
dengan berlatar budaya dan daerah Bangka Belitung.

c. Media elektronik
Media elektorik cukup efektif dalam usaha pemertahanan
budaya. Media yang dapat membantu pemertahanan budaya tersebut
diantaranya RRI Sungailiat. Media tersebut setiap minggunya
menampilkan siaran Sastra dan Budaya yang dilakukan secara langsung
dan bersifat interaktif. Berbagai budaya dan sastra Bangka Belitung
dikupas secara tuntas dengan menampilkan tema yang cukup beragam.
Semua itu dilakukan dalam usaha mengenalkan budaya dan sastra
Bangka Belitung hingga ke pelosok yang sulit terjangkau oleh media
lain.

4. Sastra Daerah dalam Pemertahanan Budaya
Apa yang dapat ditarik dari karya sastra dalam hal
pemertahanan budaya? Banyak sekali yang dapat diambil dari karya
sastra, apalagi yang berkenaaan dengan hasil karya yang mengarah
pada budaya. Budaya Bangka Belitung yang sering dibicarakan dalam
karya sastra adalah budaya menghomati orang lain dan budaya
mempertahankan harga diri, budaya humor, dan budaya monumental.

Berikut ini penjelasan dari beberapa budaya yang sering ditemui
dalam karya sastra daerah di Bangka Belitung.
a. Budaya menghormati orang lain dan budaya mempertahankan
harga diri
Karya sastra daerah yang dibuat oleh para sastrawan daerah pun
banyak yang membeberkan budaya menghormati dan menghargai
perbedaan agama. Tidak hanya itu, ada kalanya ditemui juga budayabudaya
untuk mempertahankan harga diri. Karya Roestam Robain
dalam Ngintip Kita Punya Negeri yang berjudul Gong Xi Pacai (hal:
45) membicarakan masalah budaya ini.
Imlek 2002/2553 Gong Xi Pacai
Tahun kuda air kerja lebih giat jangan cai-cai
Begitu pesan dari Jakarta suhu Acai
Konyan di Babel dimeriahkan dengan barongsai
———————————————————————

Demi menjaga Babel tetap harmonis
Jangan masukkan paham itu komunis
Jangan pula nonjol harta budaya suku dan etnis
UUD 45 dan Pancasila pedoman yang sudah finis
b. Budaya humor
Belum dapat dikatakan masyarakat Bangka Belitung kalau
belum mengenal tokoh dalam cerita rakyat Pak Udak dan Mak Udak.
Tokoh lucu yang suka belapun pelanduk ini kalau di Jawa Barat
disamakan dengan si Kebayan. Berikut ini contoh budaya humor dalam
cerita rakyat yang dimaksud:
………………………………………………………………………………………….
Nasib kurang beruntung bagi Pak Udak dan Mak Udak, karena
belum mempunyai anak walaupun telah lama berumah tangga. Karena
itu, Pak Udak bermaksud akan mencari perempuan lain untuk dijadikan
istri kedua. Pak Udak pun mengemukakan maksudnya kepada Mak
Udak. Sebagai istri yang bijak maksud Pak Udak disetujui oleh istrinya.
Tetapi Mak Udak minta kepada Pak Udak akan mencari sendiri
perempuan untuk istri muda Pak Udak. Maka mulailah Mak Udak
membuat jalan di dalam hutan rimba.
Beberapa hari kemudia jalan pun selesai dibuat Mak Udak dan
perempuan yang dicari pun telah ditemuinya. Pak Udak boleh datang
untuk meminang perempuan itu pada malam hari. Segala nasihat
istrinya dituruti oleh Pak Udak. Pak Udak pergi untuk menemui
perempuan yang dikatakan Mak Udak. Sementara itu, Mak Udak mulai
menghias diri memakai pakaian serba bagus dan wangi-wangian
Pak Udak sangat gembira bertemu dengan calon istri mudanya.
Perempuan itu setuju dipinang Pak Udak, hanya saja perlu disepakati
kalau ke istri muda pada malam hari dan tidak boleh siang hari. Pak
Udak setuju akan permintaan perempuan itu yang penting pinangan Pak
Udak diterima. Jika giliran Pak Udak di rumah istri tua, Mak Udak
berbuat seperti biasa, tetapi jika giliran Pak Udak di rumah istri muda,
Mak Udak pun mulai menghias diri dengan berpakaian serba bagus.
Mak Udak pun selalu tertawa sendiri memikirkan akan kebodohan Pak
Udak.

Akhirnya, rahasia itu terbongkar juga ketika Pak Udak sedang
berbaring-baring melepaskan lelah terlihat oleh Pak Udak jeratan
pelanduknya. Sekarang sadarlah Pak Udak bahwa ia telah ditipu oleh
istrinya, Mak Udak.

c. Budaya monumental
Banyak judul puisi atau judul prosa yang diambil dari namanama
tempat atau daerah. Di Bangka Belitung. Antologi puisi Langit
Senja Negeri Timah karya LK Ara memuat nama-nama tempat
tersebut, misalnya puisi dengan judul Parai yang mengingatkan kita
terhadap keindahan pantai yang berada di kota Sungailiat Bangka.
Selain itu, terdapat juga judul-judul yang lain seperti nama daerah
Belinyu, Sungailiat, Toboali, Baturusa, Pantai Pasir Padi, dan Sungai
Buding. Nama-nama tersebut mengingatkan kita akan daerah Bangka
Belitung yang pada akhirnya dapat mendatangkan kerinduan terhadap
daerah tersebut.

Dalam cerita rakyat juga banyak ditemukan judul-judul yang
menggunakan nama tempat. Misalnya cerita rakyat Asal Mula Bukit
Batu Bekurai, Megat Merai Kandis, Sang Benyawe sampai Tanjung
Penyusuk, dan Putri Gunung Kelumpang ke Air Limau.

5. Penutup
Berbagai budaya yang terimplementasi dalam sastra daerah
seperti yang terungkap di atas dapat mempersatukan masyarakat di
daerah Bangka Belitung dan akhirnya persatuan tersebut semakin
memperkokoh dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu,
sebagai alat mempertahankan budaya lokal yang saat ini semakin
terkikis akibat globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA
Ara, LK. Langit Senja Negeri Timah (Antologi Puisi). Pangkalpinang:
Yayasan Nusantara. 2004.
Harmi, Zulkifli dkk. Translitersi dan Kandungan Fath al Alim fi Tartib
al Ta’lim Syaikh Abdurrahman Siddik. Sungailiat: Shiddiq
Press. 2006.
Liaw, Yock Fang. Sejarah Kesusastraan Melayu Klassik. Singapura:
Pustaka Nasional.
Robain, Roestam. Ngintip Kita Punya Negeri (Kumpulan Gurindam
Negeri Serumpun Sebalai). Pangkalpinang: Tanpa Penerbit.
2004.
Wieringa, E.P. Carita Bangka Het verhaal van Bangka. Leiden:
Vakgroep Talen en Culturen. 1990

Asyraf Suryadin
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bangka Belitung

1. Pendahuluan
Abad ke-21 menantang kita untuk lebih meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Lonjakan gejolak yang mewarnai persada ini
tidak pernah surut memojokkan bangsa Indonesia. Berbagai kemelut
yang melanda bangsa diharapkan mampu diatasi lewat jalur
pendidikan. Pendidikan menjadi fenomena yang muncul sebagai
sebuah kekuatan utama yang mampu mempengaruhi kualitas manusia.
Kemelut yang dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oleh
eksistensi sains dan teknologi sebagai basis pembangunan nasional.
Opini tersebut sering dilontarkan para pakar pendidikan di berbagai
seminar dan dalam pengamatan penulis SDM Indonesia memang lebih
mengagungkan iptek. Pemujaan terhadap iptek secara berlebihan dapat
menyebabkan arogansi teknologi yang mampu meruntuhkan martabat
bangsa. Sebagai contoh, arogansi teknologi menjatuhkan Jepang
dengan meledaknya bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Sejak
saat itu, bangsa Jepang menata hidup dengan memprioritaskan
pendidikan serta menghancurkan berhala arogansi teknologi.
Ilustrasi di atas membuka lebar mata dan cakrawala berpikir
SDM Indonesia yang kesehariannya bergelut dengan bahasa untuk turut
mengambil bagian dalam membangun karakter bangsa. Landasan
pembangunan nasional selayaknya tidak hanya bertumpu pada sains
dan teknologi tetapi juga harus berlandaskan humaniora. Salah satu
cabang ilmu sosial yang dapat menjadi alternatif merajut tatanan
kenegaraan adalah sastra.

ada kenyataannya sastra telah diajarkan kepada siswa untuk
seluruh jenjang pendidikan selama ini. Namun disinyalir bahwa
pembelajaran sastra belum mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran
sastra perlu dikembangkan karena pembelajaran tersebut didukung oleh
aspek pertimbangan psikologis. Menurut Mulyana (2000:4) peserta
didik memiliki pengetahuan dan keingintahuan yang sangat besar.

Dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka dapat memperoleh
kenikmatan dan intelektual dari sebuah karya sastra. Kebutuhan akan
pencarian makna estetis dan makna intelektual berkorelasi positif
dengan kebutuhan mereka dalam mengembangkan kematangan
intelektual dan emosionalnya. Oleh karena itu, Rudy (2003:297)
menegaskan bahwa sastra dapat menjadi wahana pencarian makna
apabila diajarkan dengan benar.

Pengajaran sastra yang baik dan benar adalah pengajaran yang
mengadopsi perspektif estetik dan memberi penekanan pada sudut
pandang tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Rosenblatt berikut,
“To teach literature correctly is to emphasize the aesthetic stance and
to de-emphasize the efferent.” (1978:22-47). Pernyataan tersebut
mengindikasikan makna yang signifikan bahwa siswa tidak hanya
mengidentifikasi apa yang tertuang dalam karya sastra seperti latar,
tokoh dan penokohan, serta alur cerita, tetapi mereka juga dapat
mengidentifikasi apa yang ada di luar karya sastra itu sendiri seperti
maksud pengarang, simbolisme, gaya cerita dan sebagainya.

Sayangnya, pengajaran sastra di sekolah menengah lebih menekankan
sudut pandang efferent; siswa hanya menceritakan kembali kisah
perjalanan tokoh cerita dengan segudang permasalahannya.
Selanjutnya, perlu dicermati dan ditelusuri perjalanan dan
kiprah pengajaran sastra di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan
tinggi. Rudy (2003:298) menandaskan, “Sastra telah diperlakukan
secara ‘kurang adil’ di berbagai jenjang pendidikan.” Keprihatinan
Rudy muncul bersamaan dengan asumsi yang memposisikan sastra
semakin terpojokkan bahwa sastra hanya merupakan pelajaran hafalan
untuk beroleh kesenangan, bahwa sastra tidak mampu meningkatkan
kompetensi berbahasa siswa. Selain itu, banyak sastrawan yang turut
prihatin dengan ketidakmampuan siswa mengapresiasi karya sastra.

Keprihatinan tersebut mereka atasi dengan melakukan kegiatan
“Sastrawan ke Sekolah” pada tahun 2006. Demikian halnya dengan
pengajaran sastra Inggris di jurusan bahasa Inggris, sangat diabaikan
dan dihindari karena kedua asumsi di atas (Zughoul, 1986; Rosenblatt,
1991).
Kekurangadilan bagi pengajaran sastra sebagaimana
diilustrasikan oleh Moody (1977) adalah sastra menempati kedudukan
yang sangat kecil dalam pendidikan bahasa. Keberadaan sastra dalam
pendidikan bahasa berdasarkan hasil penelitian Harras (2003:303)
belum menyentuh substansi dan mengusung misi utamanya yaitu
memberikan pengalaman bersastra kepada peserta didik karena porsi
pengajaran sastra yang lebih sedikit dibandingkan bahasa. Oleh karena
itu, pengajaran sastra harus dipisahkan dari pengajaran bahasa.
Pemisahan sastra dari pembelajaran bahasa ditentang oleh Alwasilah
(2002) bahwa bahasa dan sastra bukan sebuah dikotomi. Sebagai
perbandingan, ia menggambarkan bahwa sastra berada dalam naungan
bahasa (language arts) di mancanegara. Dengan demikian, tidak ada
argumentasi yang menguatkan temuan Harras bahwa sastra harus
dipisahkan dari pengajaran bahasa (Moody, 1977; Rusyana, 2003;
Rudy, 2005).

Porsi pengajaran sastra yang lebih sedikit dibandingkan bahasa
tidak harus menjadi sebuah masalah yang mendasar. Perlu disepakati
bersama bahwa permasalahan pokok dalam pembelajaran sastra adalah
“teacher as the actor, not the song.” Hal ini tergambar dengan jelas
berdasarkan beberapa temuan dan pendapat berikut: pengetahuan guru
tentang sastra sangat terbatas (Alwasilah, 1994), sastra diajarkan guruguru
yang tidak profesional (Alwasilah, 1999), guru tidak tahu
mengajarkan sastra dengan baik (Wei, 1999) dan guru dan strategi
mengajar mereka penyebab rendahnya mutu pengajaran sastra
(Mansour, 1999). Pendapat Alwasilah tentang sastra diajarkan oleh
guru-guru yang tidak profesional berseberangan dengan temuan Rudy
(2005) bahwa sastra dapat diajarkan oleh semua guru bahasa karena
komponen terpenting dalam apresiasi sastra adalah strategi mengajar
dan mengapresiasinya. Dengan demikian, kesepakatan awal tentang
guru yang menjadi masalah utama, bukan karya sastra, pun karena guru
belum mengetahui cara mengajarkan sastra dan apresiasinya.

Kualitas pengajaran sastra sejauh ini masih sering
dipertanyakan dan diragukan. Kondisi itu diperkirakan oleh adanya
kurikulum yang sering berganti-ganti dan alokasi waktu yang dituding
sebagai penyebab rendahnya kualitas pengajaran sastra. Bertentangan
dengan penafsiran tersebut, berdasarkan fakta empirik yang ditemukan
Ismail (2000:115) penyebab dari hal itu adalah metodologi pengajaran
sastra yang tidak efisien. Kondisi demikian dipertegas lagi oleh Rosidi
(1983:130) bahwa kualitas pembelajaran sastra masih sangat
memprihatinkan diindikasikan oleh pengajaran sastra yang seadanya.
Penyebabnya adalah kurikulum yang tak jelas arahnya, jumlah pengajar
dan kemampuannya tidak memadai, dan materi pengajaran yang jauh
dari lengkap. Kedua sastrawan tersebut merupakan stereotipe yang
representatif mengeluhkan buruknya pengajaran bahasa dan sastra di
seluruh jenjang pendidikan.

Harapan untuk mewujudkan pembelajaran sastra yang estetik
terinspirasi dari temuan Ismail (2000) bahwa siswa SMU di Indonesia
membaca 0 (nol) karya sastra dan termotivasi berdasarkan data empiris
dalam Pikiran Rakyat (2000) bahwa keterampilan menulis siswa
Indonesia paling rendah di Asia. Kenyataan di atas didukung oleh hasil
observasi Alwasilah (1998) bahwa kaum intelektual rendah mutunya
dalam menulis. Untuk itulah sastra perlu diperkenalkan kepada siswa
sedini mungkin. Kebiasaan membaca dan mengapresiasi karya sastra
dapat menjadikan langkah awal siswa untuk gemar membaca. Ini
berarti bahwa salah satu keterampilan berbahasa mulai tumbuh dalam
diri siswa. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan tersebut, guru dapat
meneruskan kegiatan lainnya, yaitu mengapresiasi cerita yang telah
dibaca siswa.

Kegiatan mengapresiasi dapat melibatkan kompetensi berbahasa
lainnya. Setelah membaca, guru dapat meminta siswa menuliskan
kembali (meringkas) cerita dan menuliskan pemeran cerita,
karakterisasi, latar cerita. Menurut Rusyana (2003:4) menulis
merupakan salah satu kompetensi dalam pembelajaran sastra untuk
beroleh kemampuan berekspresi sastra. Ia menyebutkan menulis puisi,
cerita pendek, dialog, dongeng dan drama singkat sebagai contoh
kegiatan menulis yang dapat dilakukan siswa. Untuk mewujudkan
kegiatan tersebut, guru harus menjelaskan bagaimana melibatkan
perasaan siswa terhadap tokoh cerita yang dibaca oleh siswa dan
bagaimana menghubungkan segala unsur yang ada dalam cerita dengan
kehidupan sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh mereka.

Perspektif sosial dan budaya dalam mengidentifikasi karya sastra
dikemukakan oleh Beach dan Marshall (1991), sedangkan perspektif
religi oleh Moody (1970).
Cox dan Many (1992:28) mencontohkan Winke, 11 tahun,
dapat merespons buku yang baru saja dibacanya A Proud Taste for
Scarlet and Miniver, sebuah karya besar berdasarkan kehidupan
Eleanor of Aquitaine. Winke merespons isi buku tersebut dengan cara
menceritakan kembali apa yang telah dibacanya, mengaitkan hal-hal
pokok dalam cerita sesuai dengan perasaan dan pengalamannya.
Kemudian ia hubungkan cerita itu dengan buku cerita lain yang pernah
dibacanya atau film yang pernah ditontonnya. Pada akhirnya, ia
dihadapkan pada keyakinannya tentang apa yang telah dibaca sebagai
hasil membaca. Ilustrasi ini mengindikasikan bahwa keterampilan
menulis siswa dapat dikembangkan sejak kecil dengan cara merespons
karya sastra. Sejalan dengan ilustrasi tersebut, Beach (1990:74)
mengungkapkan bahwa kualitas respons siswa dapat ditingkatkan oleh
guru. Respons tersebut dapat mengembangkan kemampuan berbahasa
karena para siswa menulis secara bebas, menghubungkan respons
mereka, mengaitkan tindakan mereka dengan karya yang dibaca serta
berbagi pengalaman tentang respons mereka.

Makalah ini membahas pengajaran apresiasi sastra Indonesia
dengan mengedepankan respons pembaca dan respons simbol visual
sebagai paradima baru yang mampu mengolaborasikan dua respons
yang berbeda tersebut untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif,
dan psikomotor. Makalah ini juga mengelaborasi berbagai hasil
penelitian tentang respons pembaca dan respons simbol visual di
seluruh tingkat pendidikan.

2. Teori Respons Pembaca dan Simbol Visual dalam Apresiasi
Sastra
Respons pembaca muncul dalam ilmu sastra pada tahun 1970-
an. Respons tersebut memfokuskan diri pada pembaca dalam membaca
karya sastra. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu teori kajian sastra.
Menurut teori respons pembaca, kreativitas dan produktivitas pembaca
sangat menentukan sebuah teks. Dengan demikian tak satu makna pun
yang dianggap tepat secara mutlak. Munculnya respons pembaca
merupakan reaksi yang keras dari masyarakat pembaca yang sudah
memudar rasa percayanya terhadap pendekatan strukturalisme yang
menyoroti teks semata dan mengabaikan faktor pembaca. Meskipun
demikian, pendekatan ini masih sangat dibutuhkan oleh pendekatan
respons pembaca karena mustahil sekali memahami suatu karya sastra
tanpa memaknainya secara struktural.

Penganut teori respons pembaca memberi penekanan yang
berbeda-beda pada faktor pembaca seperti penekanan segi afektifnya,
resepsinya, dan kompetensi pembacanya dalam merespons karya sastra.
Teori respons pembaca yang dibahas dalam penelitian ini adalah teori
yang memberi penekanan pada kompetensi pembaca yaitu tujuh
strategi respons pembaca yang dikemukakan oleh Beach dan Marshall
(1991:28). Dengan menerapkan ke tujuh strategi respons pembaca
tersebut, pembaca dapat lebih memaknai apa yang mereka baca.
Sementara itu, konsep respons simbol visual berawal dari
kekhawatiran Purves, dkk. (1990:88) bahwa tidak mungkin siswa dapat
menyenangi dan mengkaji karya sastra seutuhnya apabila respons
mereka dibatasi. Diilustrasikan bahwa siswa yang tidak mampu
merespons tetapi memiliki ide-ide brilian dalam merespons dengan
menggunakan respons simbol visual seharusnya diberi perhatian lebih.
Dengan memberikan kebebasan pada siswa mengeksplorasi makna
dengan simbol-simbol visual maka tujuan pembelajaran sastra dapat
tercapai. Siswa dengan keunikannya merespons karya sastra dengan
bantuan gambar, sosiogram, dan sebagainya didorong untuk
menceritakan kembali gambar yang dibuatnya ke dalam kata-kata.
Purves, dkk. dalam buku mereka berjudul How Porcupine Makes Love
II menggunakan istilah “bridges to verbal responses” untuk kegiatan
siswa yang diawali dengan merespons secara nonverbal dan diakhiri
dengan respons secara verbal. Dengan kata lain, simbol-simbol visual
menjembatani siswa menuju penggunaan kata-kata sesuai dengan isi
dari suatu karya sastra.

Di awal telah dipaparkan bahwa strategi mengajar guru belum
efisien. Berdasarkan bukti empiris banyak guru yang tidak mampu
mengajarkan sastra dengan benar. Mengajarkan sastra dengan baik dan
benar bagi guru masih sebatas angan-angan saja. Banyak guru yang
menolak mengajarkan sastra karena merasa tidak mampu menyajikan
pelajaran itu. Hal ini terjadi karena minat membaca mereka (khususnya
karya sastra) sangat rendah. Memang tidak masuk akal menginginkan
siswa yang gemar membaca karya sastra, sementara guru sendiri
menghindari kegiatan itu. Kalaupun harus mengajar, mereka lakukan
semampu mereka tanpa mencoba mempelajari metode-metode
mengajar sastra yang telah ada.

Karya sastra dapat direspons secara nonverbal dan verbal.
Secara nonverbal, penggunaan media noncetak (visual) merupakan
upaya memperluas interpretasi respons siswa dan pengetahuan yang
diperoleh dari karya sastra. Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan
oleh Cole dan Keysser dalam Purves, dkk. (1990:85) berikut.
Using nonprint media represents an effort to extend and
enrich interpretations and responses to the literature our
students read, for in doing so we broaden the range of
perspectives individual students may have of the
knowledge they encounter in reading literature.

Dengan menggunakan simbol-simbol visual, siswa akan lebih
menikmati karya sastra. Purves dkk. (1990:88) membagi empat dimensi
visual yang dapat digunakan untuk merespons karya sastra yakni:
grafik, ilustrasi, film/video, dan seni pertunjukan. Setiap dimensi visual
terdiri atas dimensi-dimensi lainnya seperti yang tampak dalam tabel
berikut:
DIMENSI VISUAL
Grafik Ilustrasi Film/video Seni Pertunjukan
Sosiogram
Peta cerita
Grafik
Diagram
Kartun
Kaligrafi
Poster
Gambar
Foto
Kolasi
Cerita naskah
Animasi
Efek khusus
Film
Tablo
Menari
Pantomim
Musik

Berikut ini ilustrasi dari beberapa simbol visual. Gambar dapat
menjadi gudang ide yang diekspresikan secara verbal. Rudy (1999)
menyatakan hal berikut, “Drawing is the bank of idea.” Penelitian yang
dilakukannya pada seorang anak berusia lima tahun membuktikan
bahwa gambar dapat memfasilitasi anak untuk berbicara dan menulis.
Anak tersebut menggambar pengalamannya bermain bola dengan
adiknya di taman bunga. Di atas kertas putih, ia menggambar dua
orang, matahari, awan, rumput, bunga, dan bola. Setelah menggambar,
ia menceritakan kembali gambar tersebut dengan kata-kata yang
diucapkan sama ketika sedang menggambar. Setelah membaca karya
sastra, siswa diminta menggambar bagian dari cerita yang paling
mereka sukai.

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan
(performance arts), tablo adalah pertunjukan gerak tanpa dialog yang
diambil dari cuplikan adegan atau peristiwa dalam cerita yang
diciptakan kembali oleh siswa dengan menggunakan gerak tubuh atau
ekspresi wajah. Siswa dapat melakukan seni ini dalam kelompok
dengan menentukan adegan atau peristiwa yang ingin mereka ciptakan.
Siswa lainnya menebak peran apa dari cuplikan peristiwa atau adegan
yang sedang dimainkan oleh kelompok itu. Kegiatan tersebut dapat
menyenangkan perasaan mereka. Adegan-adegan lainnya dapat dipilih
siswa untuk diperagakan. Seni pertunjukan lainnya seperti pantomim,
tari, dan musik dapat meningkatkan aspek psikomotor siswa.
Peta cerita (story map) dapat dimanfaatkan ketika merespons
cerita tentang perjalanan tokoh cerita seperti Petualangan Gulliver
(cerita saduran). Peta cerita tersebut akan jauh lebih bermakna
dibandingkan dengan pelukisan perjalanan sang tokoh secara verbal
karena peta cerita dapat mempertinggi pemahaman siswa tentang likuliku
dan seluk-beluk alur cerita yang kompleks.

Sementara itu, sosiogram adalah bentuk tampilan visual tentang
hubungan-hubungan tokoh cerita. Sosiogram sama dengan webbing
model atau menurut Matlin (1994:217) network model yang bertujuan
membuat pengorganisasian konsep di dalam memori dengan banyak
jaringan atau hubungan. Dalam menggunakan sosiogram, siswa harus
mencari atau menentukan pemeran utama dan hubungan mereka satu
dengan yang lainnya juga dengan tokoh yang menduduki peran
pembantu.

Tarigan (1995:98) memusatkan perhatiannya pada perilakuperilaku
nonverbal yang merupakan tanda-tanda respons seperti sikap
dan ekspresi wajah yang termasuk dalam dimensi yang ke empat
(performance arts) sebagai bentuk lain dari merespons karya sastra.
Berdasarkan pengamatan Tarigan, para pendidik dan peneliti
menyenangi respons demikian karena merupakan jendela bagi respons
anak-anak terhadap seni dan sastra.

Sejauh ini, respons simbol visual (respons nonverbal) belum
dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra. Untuk merespons karya
sastra secara tertulis saja, para pengajar masih sangat jarang
melakukannya, apalagi merespons dengan bantuan simbol visual.
Sejalan dengan tuntuan kurikulum, sudah sepantasnya respons simbol
visual diberdayakan dalam pembelajaran karena respons tersebut
melengkapi respons pembaca yang bersinergi untuk mengembangkan
dan menajamkan tiga aspek penting dalam proses pembelajaran yaitu
aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Selanjutnya, merespons karya sastra secara verbal (tertulis)
telah lama dilakukan orang dengan beragam teknik dan metode.
Strategi respons pembaca menjadi pilihan banyak orang untuk
mengekspresikan perasaannya terhadap karya yang dibaca. Beach
(1993:15) menyatakan bahwa strategi respons pembaca muncul sebagai
reaksi terhadap pendekatan New Criticism yang sangat menonjolkan
strukturalisme yang berorientasi pada teks. Kepopuleran respons
pembaca sebagai pendekatan atau metode pengajaran sastra menurut
Hong (1997) merupakan “a result of a revaluation and reclaiming of
sorts.” Pada tahun 70-an dan 80-an, teori-teori membaca sastra yang
alami menarik perhatian kaum akademisi karena memfokuskan diri
pada peranan pembaca dan mereka mencoba menjawab pertanyaan
seputar peran pembaca dan proses membaca karya sastra. Strategi ini
muncul karena ketidakpuasan orang dalam mengapresiasi karya sastra
dengan menerapkan pendekatan strukturalisme. Meskipun demikian,
eksistensi pendekatan ini masih sangat dibutuhkan dalam strategi
respons pembaca. Dengan kata lain, pendekatan strukturalisme
merupakan bagian dari respons pembaca yang tercakup dalam strategi
merinci (describing).

Menurut Beach dan Marshall (1991:28) strategi respons
pembaca terdiri atas tujuh strategi yaitu:
1. Menyertakan (engaging): Pembaca selalu berusaha
mengikutsertakan perasaannya terhadap karya sastra yang
dibacanya. Pembaca meleburkan diri ke dalam teks,
membayangkan apa yang terjadi dan merasakan apa yang dirasakan
oleh tokoh cerita.
Purves, dkk. (1990) menambahkan definisi di atas bahwa ketika
membaca karya sastra pembaca tidak hanya menyertakan perasaan
tetapi menyertakan pikiran dan imajinasi juga sebagaimana yang
dikutip dari pernyataan mereka “Literature and the arts exist in the
curriculum as a means for students to learn to express their emotions,
their thought, and their imaginations.” Menurut Kimtafsirah (2003:6)
pembaca yang sedang “engaged” dengan teks, meleburkan diri dengan
teks dalam istilah Rosenblatt sedang menerapkan aesthetic reading.
Dalam aesthetic reading, pembaca seolah-olah masuk ke dalam teks
dan hidup di sana agar dapat memahami tingkah laku para tokoh cerita.
Dengan demikian, pembaca dapat merespons secara emosional dengan
mudah sehingga pemahaman tercapai. Sebagai contoh, ketika pembaca
remaja membaca novel Siti Nurbaya, yang terbayang dibenaknya
adalah pemuda Minang yang tampan, menarik dan pintar yang bernama
Samsul Bahri atau merasakan betapa lezatnya rendang padang di dalam
benaknya.
2 Merinci (describing): Pembaca merinci atau menjelaskan kembali
informasi yang tertera di dalam teks.
Pembaca merinci tokoh-tokoh cerita, penokohan, latar cerita,
dan alur cerita. Artinya, pembaca menceritakan kembali cerita yang
telah dibacanya dan merinci peristiwa-peristiwa yang dianggap penting
untuk dipahami. Ketika membaca sebuah teks sastra, siswa akan
menemukan hal-hal yang berbeda dalam teks yang sama. Siswa
menceritakan bagian-bagian yang menarik perhatian mereka,
setidaknya dalam tiga kalimat. Sebelumnya, siswa dapat merinci semua
unsur pembangun karya sastra secara struktural seperti: tokoh dan
penokohannya, latar, dan alur cerita.

3. Memahami (conceiving): Pembaca mulai memahami tokoh, latar
cerita, dan bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dan
memaknainya.
Dalam kegiatan ini, siswa memahami para tokoh cerita dengan
menerapkan pengetahuan mereka tentang tingkah laku sosial dalam
masyarakat dan latar belakang budaya. Pemahaman siswa terhadap
tokoh cerita tersebut didukung pula oleh pendapat Kimtafsirah (2003:7)
bahwa pengetahuan tentang teks tidak dapat dipisahkan dengan
pemahaman perilaku sosial dan latar belakang budaya yang
direfleksikan dari teks. Sebagai contoh, ketika siswa membaca cerita
dengan adat istiadat dan latar budaya yang berbeda dengan mereka
maka mereka dapat memahami tingkah laku tokoh cerita tersebut bukan
berasal dari budaya mereka.

4. Menerangkan (explaining): Pembaca mencoba menjelaskan
sebaik-mungkin mengapa tokoh cerita melakukan suatu tindakan.
Kegiatan explaining dapat dimulai dengan melakukan tanyajawab
dengan kata tanya “mengapa.” Misalnya, setelah membaca Siti
Nurbaya, siswa dapat menerangkan mengapa ia menikah dengan orang
yang tidak dicintainya.

5. Menghubungkan (connecting): Pembaca menghubungkan
pengalaman mereka dengan yang terjadi pada tokoh cerita.
Dalam kegiatan connecting ini, siswa juga dapat
membandingkan cerita tersebut dengan cerita lain dari buku cerita, film
yang pernah ditonton mereka di televisi atau pengalaman teman sendiri,
kehidupan sosial, budaya, dan agama. Contoh kegiatan dalam strategi
ini adalah menghubungkan cerita dengan cerita lain atau film pernah
dibaca atau ditonton oleh siswa. Kimtafsirah (2003:8) mengilustrasikan
seperti contoh berikut: setelah membaca karya Charles Dicken Oliver
Twist, siswa dapat membandingkannya dengan film Ari Hanggara.
Siswa juga dapat membandingkan dan menghubungkan cerita
Cinderella dengan sinetron Bidadari di televisi. Begitu juga dengan
Oemarjati (2005) yang menyarankan guru “menanyakan kepada para
siswa, apakah ada yang pernah membaca kisah yang serupa, atau
menonton film atau sinetron dengan persoalan dasar serupa dengan
karya sastra yang sedang dibahas yaitu Siti Nurbaya.” Dengan kata
lain, Penzenstadler (1999) mengingatkan bahwa dengan segala bentuk
respons yang digunakan sebagai media pembelajaran, guru dapat
menolong siswa menghubungkan apa yang mereka baca dengan dunia
mereka.

6. Menafsirkan (interpreting): Pembaca menggunakan reaksi,
konsepsi, dan koneksi yang mereka bentuk untuk
mengartikulasikan tema.
Kegiatan interpreting melibatkan penentuan makna-makna
simbolik, tema, atau peristiwa spesifik dari suatu teks. Dalam membuat
penafsiran, biasanya yang didiskusikan adalah apa yang teks
“ungkapkan.” Interpretasi melibatkan generalisasi, pernyataan yang
dibuat bukan pernyataan yang ada di dalam teks melainkan terimplisit
di dalam teks. Sebagai contoh: Cinderella menceritakan tentang
kebaikan dan kesabaran yang membuahkan kebahagian.

7. Menilai (judging): Pembaca memberikan pendapatnya tentang teks
cerita, penulis cerita atau alur cerita.
Contoh dari respons menilai siswa SD adalah respons siswa
tentang cerita Cinderella:Cerita ini sangat menarik karena tokoh
utama cerita ini sangat cantik dan baik hati. Jalan ceritanya cukup
mengharukan. Saya suka sikap sinderela yang baik.
Strategi respons pembaca merupakan paradigma baru dalam
pembelajaran sastra. Strategi ini menggeser paradigma lama yang
sangat mengagungkan pendekatan strukturalisme. Meskipun demikian,
pendekatan strukturalisme masih tetap digunakan dalam strategi
respons pembaca.
Baik respons simbol visual dan respons pembaca dapat
mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Hal ini dibuktikan oleh
Purves, dkk. (1990) bahwa respons simbol visual mempertinggi
respons siswa dalam berbicara dan menulis. Sementara itu, penelitian
Mulyana (2000) mengindikasikan bahwa respons pembaca sebagai
respons verbal sangat efektif dalam pengajaran pengkajian puisi dan
peningkatan hasil belajar siswa. Pada tahun 2001, Rudy meneliti
kualitas PBM sastra yang menerapkan strategi respons pembaca di
kelas bahasa Inggris. Salah satu temuan dari penelitian tersebut adalah
kemampuan berbahasa siswa terutama berbicara dan menulis
meningkat.

Diberlakukannya KTSP merupakan upaya yang mengarah ke
terwujudnya siswa dengan muatan life skills yang memadai. Banyak
sekolah yang menerapkan kurikulum ini, namun pembelajaran sastra
yang terintegrasi dalam pembelajaran bahasa belum menjadi prioritas
utama. Sastra belum menempati porsi yang sesungguhnya dalam
kurikulum sekolah. Padahal siswa dalam masa sekolah akan
mengapresiasi sastra dengan modal keterampilan membaca dan menulis
(Tarigan, 1995:16). Kedua keterampilan berbahasa tersebut dapat terus
meningkat dan berkembang bila sastra diajarkan berdampingan dengan
bahasa dalam frekuensi yang lebih besar (Widdowson, 1985). Dengan
demikian, siswa telah dibekali dengan dua keterampilan berbahasa
yang dapat menjadi kendaraannya menjelajahi cakrawala keilmuan
yang lebih luas.

Pembelajaran sastra tidak hanya meningkatkan keterampilan
berbahasa. Sastra juga dapat mengembangkan keterampilan hidup
lainnya seperti berpikir kritis, berkepribadian, dan bermasyarakat
(berbudaya). Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan (1995:16) bahwa
dengan terampil berbahasa dan bersastra, siswa dapat terampil berpikir,
berkepribadian, dan bermasyarakat. Untuk mencapai perkembangan
keterampilan-keterampilan yang lebih optimal, maka mutu pengajaran
sastra di sekolah harus ditingkatkan (Damono, 2002). Dengan
demikian, kualitas guru sangat menentukan. Guru yang tidak
menguasai metode mengajar sastra yang benar dan memiliki minat
membaca dan mengkaji karya sastra yang rendah dapat menjadi
penghambat utama keberhasilan pengajaran sastra.
Guru dapat menjadikan siswa penikmat dan pengkaji karya
sastra. Sejauh ini pembelajaran sastra di jenjang pendidikan menengah
lebih menitikberatkan pada nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam
sebuah karya sastra dengan menganut aliran strukturalisme dan
mengadopsi sudut pandang efferent atau efferent reading. Ketika
pelajaran sastra diujikan di sekolah, siswa bukan membaca karya sastra
dan meresponsnya melainkan mengisi soal-soal tentang nama-nama
tokoh, penokohan, latar cerita, tema dan alur cerita dalam karya sastra.
Siswa harus menghafal unsur-unsur yang terkandung didalamnya.
Ujian seperti ini kurang disukai siswa. Purves, dkk. (1990:174)
mengilustrasikan ujian yang berlangsung di sebuah sekolah, guru
menyiapkan 23 pertanyaan yang berkaitan dengan Macbeth, sebuah
karya Shakespeare. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan misalnya
What does this word mean? What does the next line mean? Ketika
ditanya apakah siswa menyukai cerita tersebut, seorang siswa
menjawab,”Saya tidak tahu; Saya tidak punya waktu.” Malahan ada
siswa lain yang menuliskan kalimat berikut pada lembar jawaban
ujiannya: “Kau telah membunuh Hamlet dan Macbeth. Apalagi yang
kau inginkan? Darahku?” Respons-respons yang demikian
mengindikasikan bahwa mereka sangat membenci sastra dan karya
sastra.

Mungkinkah siswa dapat menyenangi dan menikmati karya
sastra jika mereka tidak diberi kesempatan bergaul lebih erat dengan
teks sastra karena pembelajaran sastra masih bersifat hafalan dan untuk
kesenangan? Bagaimana mungkin siswa dapat mengekspresikan
perasaan dan pikiran mereka jika buah pikiran mereka terbelenggu di
dalam kata-kata yang sulit mereka pahami? Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut, Purves, dkk. menyatakan hal berikut.
Literature and the arts exist in the curriculum as a
means for students to learn to express their emotions,
their thought, and their imaginations as they enter into
the experiences of the works they read and transliterate
those experiences into film, talk, silence, writing, drama,
picture, or the like.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa
merespons karya sastra baik dengan bantuan simbol-simbol visual
maupun respons pembaca dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan
bagi siswa. Kedua respons tersebut berkontribusi positif terhadap
pengalaman mengapresiasi karya sastra siswa dalam mengembangkan
kemampuan berpikir dan berbahasa, serta kesadaran berbudaya.

3. Hasil-hasil Penelitian tentang Respons Pembaca dan Simbol
Visual dalam Pembelajaran Sastra
Penelitian pembelajaran sastra dengan menerapkan respons
simbol visual dan respons pembaca sejauh ini belum banyak dilakukan
bahkan belum teridentifikasi. Penelitian yang dilakukan Purves, dkk.
(1990:103) meyakinkan mereka bahwa respons siswa dalam hal
menulis dan berbicara dapat meningkat bila siswa diberi kebebasan
merespons karya sastra dengan simbol-simbol visual. Pada bagian lain
dari penelitian mereka disebutkan bahwa 50 persen dari guru bahasa
Inggris menyukai dan memilih respons nonverbal untuk merespons
prosa yang baru mereka baca. Selain itu, Moss (Farrel dan Squire,
1990:112) menggunakan karya sastra untuk menolong siswa
termotivasi dan terdorong mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan menulis kreatif. Calder (ibid) meneliti kualitas respons siswa SD
terhadap cerpen dan kualitas menulis naratif. Penelitian ini ditulis
Calder dalam menyusun disertasinya.

Sementara itu, penelitian yang berlatar kualitatif maupun
kuantitatif dengan menggunakan respons verbal (respons pembaca)
sangat sering dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Price (Barr,
dkk., 1991:471) mengindikasikan bahwa mahasiswa yang merespons
puisi dengan menerapkan respons pembaca memperoleh kajian puisi
berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang
menerima pengajaran dengan menggunakan pendekatan tradisional.
Sementara itu, Webb (ibid) menemukan bahwa respons pembaca secara
signifikan memberikan pengaruh positif pada sikap siswa terhadap
sastra, tetapi tidak memberi dampak terhadap kemampuan sastra atau
kedewasaan kognitif siswa.
Selanjutnya, Barr (1991) dalam bukunya Handbook of Reading
Research mengedepankan banyak penelitian yang memfokuskan
penelitiannya pada respons pembaca. Pertama, pada penelitian yang
dilakukan Hansen ditemukan bahwa engaging “menyertakan” yang
dilakukan pembaca lebih bersifat pasif responsif terhadap puisi optimis
dan emosi isi teks sastra mempengaruhi emosinya. Selanjutnya, Shedd
menemukan bahwa sikap pembaca sangat mempengaruhi keikutsertaan
emosinya pada strategi engaging. Oleh karena itu, pembaca dengan
sikap positif terhadap teks sastra menunjukkan penyertaan emosi yang
lebih tinggi dibandingkan mereka dengan sikap negatif. Sikap
ketertarikan seorang pembaca terhadap teks sastra cenderung
menghantarnya ke penerapan emosi dan daya intelektual yang lebih
tinggi merupakan penelitian yang dilakukan oleh Purves.
Hasil penelitian yang membahas strategi conceiving belum
banyak dilakukan. Beach dan Wendler meneliti pemahaman mahasiswa
terhadap perilaku tokoh dalam aspek psikologisnya, sementara siswa
sekolah menengah memahami hal itu dari aspek fisik.

Strategi connecting mengaitkan sikap, pengalaman, dan
pengetahuan pembaca dengan teks sastra. Beach meneliti pembaca
yang menyertakan pengalaman hidupnya dan Lipson menyertakan
sikap budaya. Sementara itu, Beach dan Harstle menemukan persentase
tinggi yang menghubungkan teks sastra yang dibacanya dengan
pengalaman dan sikap pribadi mereka.
Penelitian yang berhubungan dengan describing dilaksanakan
oleh Singer dan Donlan. Temuan mereka adalah pembaca yang telah
belajar tentang cara bertanya dalam menghadapi teks sastra lebih
mampu memahami cerita dibandingkan dengan pembaca yang tidak
pernah belajar tentang cara bertanya dalam menghadapi teks sastra.
Newkirk dalam penelitiannya menemukan bahwa pembaca lebih
mampu membuat strategi pemecahan tentang kesulitan yang dihadapi
ketika ia mampu mengartikulasi kesulitan dalam memahami teks.
Dalam kegiatan explaining, Black dan Seifert menemukan
bahwa sikap terhadap kegiatan membaca tentang perilaku tokoh cerita,
keyakinan, dan hubungan antar tokoh cerita melibatkan kemampuan
pembaca dalam menjelaskan perilaku tokoh cerita. Sementara Bruce
meneliti bahwa kecenderungan ciri teks sastra modern yang
melepaskan atribut motif dan keyakinan tokoh cerita berkontribusi
positif terhadap kesulitan siswa untuk menjelaskan perilaku tokoh
cerita itu.

Hunt dan Vipond dalam penelitian mereka mengemukakan
kegiatan interpreting bahwa sebagian besar pembaca muda dan dewasa
sedikit sekali belajar tentang orientasi butir-butir petunjuk yang akan
membekali mereka untuk menginterpretasi amanat pengarang dalam
karya sastra tertentu. Penelitian yang dilakukan Svennson
menghasilkan kesimpulan bahwa siswa yang lebih menaruh perhatian
pada sastra di sekolah dan di rumah cenderung mampu melakukan
kegiatan interpretasi.

Kegiatan respons pembaca yang terakhir adalah judging. Parnell
menyimpulkan bahwa penilaian tingkat estetik mahasiswa berkorelasi
dengan tingkatan kedewasaan kognitif mereka. Peneliti lain seperti
Binkney menemukan perbedaan yang signifikan antara penilaian orang
dewasa dengan siswa sekolah menengah terhadap sebuah novel dalam
hal kriteria, masalah, rekomendasi, dan penampilannya.
Di Indonesia keefektifan strategi respons pembaca diteliti oleh
Mulyana (2000). Namun, hasil penelitiannya belum menampakkan
aplikasi dari strategi respons pembaca karena ia lebih menyoroti prinsip
dan kondisi pembelajaran sastra.

Model pengajaran sastra seperti ini kemudian diteliti Rudy
(2001) pada mahasiswa bahasa Inggris UPI Bandung. Mahasiswa dapat
melukiskan perasaan tokoh cerita ke dalam diri sendiri serta
menghubungkan latar belakang sosial, budaya, dan kepercayaan tokoh
cerita dengan kehidupan pribadi mahasiswa.
Tahun 2005, Rudy melaporkan hasil penelitiannya tentang
keefektifan respons pembaca dan respons simbol visual pada siswa SD.
Berdasarkan nilai signifikansi (2-sisi), rata-rata kemampuan respons
siswa saat prates dan pascates berbeda secara signifikan atau terdapat
peningkatan kemampuan respons yang nyata setelah diberikan
perlakuan. Karena nilai signifikansi prates-pascates kemampuan
merespons cerpen adalah 0,005 lebih kecil dari nilai nyata 0,05 maka
Ho ditolak. Siswa dapat merespons cerita karena peneliti telah
menyusun seperangkat pertanyaan yang dibangun berdasarkan teori
respons pembaca (pertanyaan pemandu terlampir). Sementara itu,
respons simbol visual tidak dapat dianalis secara statistik melainkan
secara kualitatif. Unsur pembangun karya sastra yang muncul dalam
respons simbol visual yaitu tokoh cerita, penokohan, dan latar cerita.
Selanjutnya, Rudy (2007) mengembangkan keefektifan respons
pembaca dan respons simbol visual ke dalam sebuah model
pembelajaran yang diteliti dengan menggunakan metode riset dan
pengembangan (R and D) dengan cara menggodok pertanyaanpertanyaan
pemandu yang dikembangkannya saat mengajarkan mata
kuliah Literary Appreciation. Dalam merespons dengan menggunakan
respons pembaca, 50% dari mahasiswa mampu menghubungkan cerita
yang mereka baca dengan kepercayaan masing-masing. Mereka
mengutip ayat-ayat suci Al Quran yang berkaitan dengan isi cerita,
sedangkan mereka yang beragama Kristen mengutip kitab Injil.

Pada tahun yang sama, Rudy membimbing teman sejawat
meneliti aplikasi respons pembaca dalam mengembangkan aspek
afektif siswa SMP Negeri 9 Palembang. Karya sastra yang dibaca siswa
adalah cerita rakyat Sumsel. Berdasarkan hasil penelitian Zuraidah
(2007) tersebut respons pembaca efektif dalam mengembangkan aspek
afektif siswa.

Demikian hal yang sama dilakukan oleh beberapa mahasiswa
S1 dan S2 prodi Bahasa Indonesia dan Inggris, di antaranya: Web-
Based Literature, The application of Reader Response Strategy, Social
Perspectives in Literary Appreciation to Develop Writing Skill, The
Use of Tableau to Develop Speaking in Literature Teaching, The
Effectiveness of Sociogram, Pembelajaran Sastra di SD dengan
Menggunakan Cerita Daerah.

Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa respons
pembaca dan simbol visual sejak tahun 1990 di luar negeri telah diteliti
dan kini mulai diminati mahasiswa. Tahun 2008 ini, lima mahasiswa
telah selesai menulis skripsi tentang dua respons tersebut, lima
mahasiswa lainnya akan meneliti hal yang sama dengan kajian serta
metode yang berbeda, dan mulai diajarkan di dua pascasarjana prodi
Inggris dan Indonesia di Palembang.

Sebagai perbandingan, penelitian apresiasi sastra memang
sudah sering dilakukan oleh mahasiswa S1 dan S2. Namun, fokus
penelitian mereka masih seputar nilai-nilai intrinsik, aspek sosial, religi,
budaya dan sebagainya dengan mengadopsi faham strukturalisme yang
dimaknai sebagai paradigma lama dalam pembelajaran sastra.
Berdasarkan data yang dihimpun dari tiga universitas di Palembang,
rata-rata mahasiswa memilih sastra untuk skripsi dan tesisnya adalah
sekitar 10-30% sejak tahun 2001-2006 dan bukan tentang pembelajaran
melainkan analisis karya sastra.

4. Simpulan
Model berbasis respons pembaca dan simbol visual merupakan
paradigma baru dalam pembelajaran sastra. Meskipun demikian, model
ini tidak meninggalkan paradigma lama yaitu pembelajaran sastra yang
menerapkan paham strukturalisme. Siswa tidak mungkin dapat
merespons aspek kognitif dan afektif tanpa mengidentifikasi unsurunsur
pembangun cerita setelah karya tersebut dibaca terlebih dahulu.
Selain itu, model ini mempunyai keunggulan dalam mengembangkan
tiga ranah taksonomi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Pembelajaran sastra dengan perspektif estetik dapat diwujudkan dengan
cara memberi penekanan pada perspektif tersebut sehingga siswa tidak
hanya mampu mengidentifikasi unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik
yang dapat memperkaya dan mempertinggi interpretasi dan
pengetahuan siswa tetapi juga dapat melakukan kegiatan merinci,
menjelaskan, memahami, menghubungkan, menyertakan, menafsirkan,
dan menilai serta melakukan transliterasi apresiasi karya sastra ke
dalam respons simbol visual.

DAFTAR RUJUKAN
Alwasilah, A. Chaedar. 1994. Dari Cicalengka sampai Chicago: Bunga
Rampai Pendidikan Bahasa. Bandung: Penerbit Angkasa.
Alwasilah, A. Chaedar. 1998. “Intellectuals Lack Writing Skills.”The
Jakarta Post,January 3.
Alwasilah, A. Chaedar. 1999. “Literature Deserves a Place in Our
School Lesson.” The Jakarta Post, June 18.
Alwasilah, A. Chaedar. 2002. “Memanusiakan Ilmu bahasa.”Pikiran
Rakyat. Bandung, 22 Juni 2002.
Barr, R. et al. 1991. Handbook of Reading Research. Vol. II. London:
Longman.
Beach, Richard. 1990. “New Direction in Research on Response to
Literature.” Dalam Farrell, E.J. dan J.R. Squire (editor),
Transactions with Literature: A Fifty-Year Perspectives.
Urbana, IL: NCTE.
Beach, R.W. & J.D. Marshall. 1991. Teaching Literature in the
Secondary School. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Cox, Carole & Joice E. Many. 1992. “Toward an Understanding of the
Aesthetic Response to Literature.” Language Arts, Vol. 69
(January, 1992).
Damono, Sapardi Djoko. 2002. “Sastra di Sekolah.” Makalah yang
disampaikan dalam Seminar Sehari Guru Bahasa dan Sastra
Indonesia SMU Kota Bandung. Jakarta: Fakultas Sastra UI.
Farrell, E.J. & J.R. Squire (Editor). 1990. Transactions with Literature:
A Fifty-Year Perspectives. Urbana, IL: NCTE.
Hong, Chua Seok. 1997. The Reader Response Approach to the
Teaching of Literature.Tersedia: htpp://eduweb.nie.edu.sg/
REACTOId/1997/1/6.html.
Ismail, Taufik. 2000. “Pengajaran sastra yang Efektif dan Efisien di
SLTA.” Widyaparwa No. 54 Maret 2000. Pusat Pembinaan dan
pengembangan Bahasa. Depdiknas Balai Bahasa Jogyakarta.
Kimtafsirah. 2003. Meningkatkan Apresiasi Sastra dengan Strategi
Respons Pembaca dalam Konteks Indonesia. Makalah disajikan
pada Seminar Nasional Paradigma Baru Pengajaran Sastra FKM
Program Pascasarjana UPI, 18 Februari 2003.
Mansour, Wisam. 1999. “Apreciating Poetry.” English Teaching
Forum.Vol.37/4
Matlin, Margaret. 1994. Cognition (3rd edition). New York: Holt,
Rinehart, and Winston, Inc.
Moody, H.L.B. 1971. The Teaching of Literature. London: Longman
Group, Ltd.
Mulyana. Yoyo. 2000. Keefektifan Model Mengajar Respons pembaca
dalam Pengajaran Pengkajian Puisi; Studi Eksperimen pada
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FPBS IKIP Bandung, TA 1998/1999. Disertasi. Bandung: PPS
UPI.
Oemarjati, Boen S. 2005. “Pengajaran Sastra pada Pendidikan
Menengah di Indonesia: Quo Vadis?” Makalah. Dipresentasikan
dalam Konferensi Internasional Himpunan Sarjana-
Kesusasteraan Indonesia (HISKI) XVI di Palembang, 18-21
Agustus 2005.
Penzenstadler, Joan. 1999. Literature Teaching in Taiwan. The
Association of Departments of English. Tersedia:
htpp://www.ade.org/ade/bulletin/n123/123036.htm.
Purves, Alan C. dkk. 1990. How Porcupines Make Love II: Teaching a
Response-Centered Literature Curriculum. New York:
Longman Group, Ltd.
Rosenblatt, Louise M. 1978. The Reader, the Text, the Poem: The
Transactional Theory of the Literary Work. Illinois: Southern
Illinois University Press.
Rosenblatt, Louise M. 1991. “Literature – S.O.S.” Language Arts.
Vol. 8 October 1991.
Rudy, Rita I. 1999. Facilitating Children to Write. Penelitian PPs UPI
Bandung.
Rudy, Rita I. 2002. “Pengembangan Kualitas Pembelajaran Sastra
sebagai Seni Bahasa dalam menggali Nilai-nilai Budaya di
Perguruan Tinggi. Makalah. Dipresentasikan dalam Forum
Sastra dan Budaya II di UPI Bandung, 24-26 Oktober 2002.
Rudy, Rita I. 2005. “Keefektifan Model Respons Pembaca dan Simbol
Visual dalam Pembelajaran Sastra di SD.” Makalah.
Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Himpunan
Sarjana-Kesusasteraan Indonesia (HISKI) XVI di Palembang,
18-21 Agustus 2005.
Rudy, Rita I. 2007. Model Pembelajaran Berbasis Respons Pembaca
dan Simbol Visual sebagai Upaya Inovatif Mengembangkan
Apresiasi Sastra dan Kemampuan Berbahasa Inggris
Mahasiswa. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Tahun
I.JPBS FKIP Universitas Sriwjaya Palembang.
Rusyana, Yus. 2002. “Kurikulum Bahasa dan Sastra dalam Gamitan
Kurikulum Berbasis Kompetensi.” Makalah yang disajikan
pada Seminar Nasional Menyongsong Kurikulum Bahasa
Indonesia Berbasis Kompetensi: Peluang dan Tantangan di
UPI Bandung, 24 April 2002.
Rusyana, Yus. 2003. “Membangun Suasana Demokratis dalam
Pendidikan Sastra di Sekolah.” Makalah Pleno yang disajikan
pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, 14-17 Oktober
2003. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas RI.
Tarigan, Henri G. 1995. Dasar-dasar Psikosastra. Bandung: Penerbit
Angkasa.
Wei, Shu. 1999. “Literature Teaching.” English Teaching Forum. Vol.
37/3.
Wei, Shu. 1999. Literature Teaching. Tersedia: http://exchanges.
state.gov/forum/vols/vol 37/no 3/p25.htm
Widdowson, H.G. 1985. “The Teaching, Learning, and Study
Literature.” Dalam Quirk, R. & H.G. Widdowson, English in
the World: Teaching and Learning the Language and
Literature. London: Cambridge University Pers.
Zughoul, M.R. 1986. “English Departments in the Third World
Universities: Language, Linguistics, or Literature.” English
Teaching Forum, Vol. XXIV/4 (October, 1986).

Dr. Rita Inderawati Rudy, M.Pd.
Prodi Bahasa Inggris JPBS FKIP Universitas Sriwijaya
Email: ritarudisaid@yahoo.com

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Bahasa menjadi formulasi untuk meneropong ketimpangan
yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa dalam tuturan dan tulisan, tak
hanya dipahami sebagai paradigma komunikasi yang bersifat mediatif
formal, melainkan sebuah praktik sosial yang menyimpan tendensi
kuasa. Hebermas melihat bahasa sebagai sebuah instrument penting,
yang mempunyai kapasitas dalam mengkoordinasikan tindakan
(coordinate action). Artinya, proses dialog, pertukaran, dan
argumentasi ilmiah di dalam masyarakat hanya mungkin ada,
disebabkan peran komunikasi bahasa. Bahasa merupakan instrumen
penting untuk mengkoordinir tindak komunikatif, dalam rangka
mencapai tujuan sosial bersama (Piliang, 2003: 240-241).

Dalam sejarah manusia, kapasitas bahasa untuk membangun
dan mengkoordinasikan tindakan merupakan sisi praksis bahasa yang
turut menentukan mutu maupun ketimpangan sebuah peradaban
manusia. Kapasitas praksis ini lahir dari tuntutan kepentingan
kelompok masyarakat yang memakai bahasa. Dalam konteks
keindonesiaan, kapasitas bahasa dalam mengkonsolidasikan tindakan
ini dapat diamati pada periode awal kebangkitan nasional hingga ke
etape sejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai tonggak
ikrar komitmen yang terkonsolidasi melalui bahasa sekaligus
mencetuskan pengakuan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia
yang membakar semangat pemuda dan segenap rakyat secara nasional.

Episode sejarah masa lalu inilah yang hingga kini masih relevan
sebagai sumber referensi historis mutakhir ketika kita
memperbincangkan bahasa persatuan (bahasa Indonesia) ditengah
jejaring problematika kebangsaan. Integritas bahasa Indonesia sebagai
bahasa yang memiliki ciri dialektika tersendiri sebagai cermin budaya
keindonesiaan. Geliat sejarah sumpah pemuda itu pula yang merupakan
kesempatan ikrar nusantara terhadap satu bahasa yang terwakili oleh
barisan muda rakyat. Nilai yang terkandung di dalamnya kemudian
mengarahkan prospek kesdaran bahwa konstruk paradigma kesejarahan
untuk kemapanan kecerdasan historis-kritis perlu terbangun dalam diri
manusia Indonesia masa kini.

Melihat geliat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 berarti
peneguhan jiwa patriotik kita untuk merenungi semangat para
pendahulu bangsa ini yang telah merelakan darahnya demi
memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negara.
Hal tersebut di atas menggerakkan kita untuk mendaur kembali
semangat keindonesiaan yang berhadapan dengan berbagai patologi
sosial kenegaraan, sosiobudaya, ekonomi, pendidikan, maupun
kebahasaan yang tidak kunjung usai diselasaikan oleh pemerintah dan
kaum muda di negeri ini. Melalui tanggung jawab semangat
kemoderenan yang dimaksudkan ialah gerak langkah kaum muda
kekinian yang didorong oleh kekuatan rekomendasi bahasa yang
tentunya ditarik urai dari filosofi naratif sumpah pemuda. Untuk
mendorong hal dimaksud diperlukan berbagai sarana dan iklim politik
secara santun dan mampu mengakomodasi aspirasi kaum muda
kekinian sebagai alih keberpihakan kerja sama yang dibangun secara
berkesinambungan disamping menggerakkan semua piranti kenegaraan
yang tersedia.

Setiap kelahiran generasi yang baru pada proses pendewasaan
dan kematangan berpikirnya harus menyadari tugas kebahasaan selain
tugas kenegaraan lainnya yang terwariskan. Identitas sosialnya sebagai
manusia Indonesia mencerminkan pola komunikasi maupun budayanya
di tengah masyarakat dunia. Sehingga sebuah kesadaran akan integritas
kebahasaan dibutuhkan, tidak sekadar digunakan sebagai alat interaksi
antara sesama indovidu namun sebagai lokomotif yang secara kritis
dibangun untuk mendorong pembangunan nasional maupun
mempertahankan keutuhan persatuan nasional. Indonesia tidak sedikit
memiliki catatan berbagai gerakan separatis yang mengancam integritas
bangsa, hampir pada berbagai wilayah tanah air terdapat jejak-jejak
gerakan separatis hingga saat ini. Kemerdakaan Timor Leste dari
pangkuan NKRI tentu menjadi batu uji tersendiri terhadap komitmen
sumpah pemuda yang digelorakan sebelumnya. Berbagai gerakan
separatis ini tentunya merupakan momen-momen ujian terhadap bahasa
Indonesia sebagai bahasa pemersatu berbagai suku, agama, budaya, dan
bahasa etnik dalam sebuah kerangka kenegaraan yang utuh dan tetap
dipertahankan. Mau tidak mau bahasa Indonesia mengemban tugas
diplomasi politik maupun somasi secara politis terhadap berbagai
upaya yang merongrong keutuhan NKRI selain tugas sosiokultural
lintas multietnik di tanah air.

Oleh karena bahasa memiliki fungsi secara politis untuk
mengakomodasi berbagai aspirasi setiap penuturnya di tanah air, maka
eksistensi bahasa Indonesia pada etape pertama perjalanannya dalam
sejarah sebagai bahasa pemersatu harus lebih jauh bergerak maju
menjadi konstruk imperium di tengah kolonialisme linguitik yang
menggejala secara massif dan menggelisahkan pada abad ke 21 ini.

Abada 21 yang diwarnai dengan kemajuan dan kecanggihan
teknologinya selain menawarkan sebuah model masyarakat konsumtif
yang penuh candu, juga membawa simplikasi mendebarkan terhadap
eksistensi dan keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa
bangsa dan negara. Di antara klaim kemajuan teknologi seperti
sekarang ini, harus disadari, bahwa bahasa Indonesia kini mendapati
bentuknya dalam kerangkeng sebuah model penjajahan baru secara
linguistik yang dihadirkan oleh klaim kemajuan manusia moderen
dengan berbagai kecanggihan teknologi dan semangat buta konsumtif
masyarakat global terhadap berbagai produk yang semakin
menyuburkan pola kehidupan yang materialistik.

Menjamurnya bahasa asing dan berbagai bahasa yang
digunakan pada berbagai produk dan iklan merupakan bagian dari
rongrongan penjajahan secara linguistik yang membuat kita harus
kembali menerabas jarak rentang sejarah lampau. Jika komitmen satu
bahasa, yakni bahasa Indonesia pada masa lampau mampu menghalau
berbagai bentuk tekanan fisik berbagai pihak asing, bagaimanakah
dengan model tekanan baru yang mengancam integritas dan
kemandirian kita dalam bentuk lain?

Ikhtiar itu akan aktual dalam satu kemauan keras kita
melakukan perubahan, jika bahasa Indonesia dapatlah dipostulasi
menjadi Imperium Peradaban kebangsaan.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam makalah ini, sebagai berikut:
a. Bagaimanakah imperium peradaban bahasa Indonesia yang
tercermin dari bahasa Indonesia sebagai identitas peradaban dan
Undang-Undang kebahasaan?
b. Bagaimanakah bentuk kebangkitan bangsa melalui kebangkitan
bahasa Indonesia?
c. Bagaimanakah peran kaum muda dalam bersinergi mendorong
perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia yang
cerdas, bermutu, dan berdaya saing?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah, sebagai berikut:
1.3.1 Mendeskripsikan imperium peradaban bahasa Indonesia yang
tercermin dari bahasa Indonesia sebagai identitas peradaban dan
Undang-Undang kebahasaan.
1.3.2 Mendeskripsikan bentuk kebangkitan bangsa melalui
kebangkitan bahasa Indonesia
1.3.3 Mendeskripsikan peran kaum muda dalam bersinergi
mendorong perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia
yang cerdas, bermutu, dan berdaya saing.

1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini adalah :
1.4.1 Sebagai referensi/sumber bacaaan kepada pembaca yang
mengungkap masalah kebahasaan nasional.
1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia kebahasaan serta
reposisi peran kaum muda di dalam usaha melakukan
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia

2. Pembahasan
2.1 Imperium Peradaban Bahasa Indonesia
Jika ditelusuri lebih detail, bahasa tidak lahir dari kekosongan.
Bahasa muncul dari panggung sosio-historis tertentu yang
melatarbelakanginya. Kemunculannya ditandai dari pergerakanpergerakan
imajinistik yang membuat suatu bahasa memiliki daya
dedah tersendiri dalam proses komunikasi serta menjadikan dirinya
sebagai elemen penting bagi terciptanya suatu kebudayaan1. Ketika
masyarakat kehilangan bahasanya, mereka juga akan kehilangan
kebudayaannya. Bahasa bukan sekadar konstruk otonom yang
melibatkan segenap aturan tata bahasa, pilihan kata, atau rangkaian
kalimat-kalimat, melainkan bahasa juga merupakan tindakan
pembentuk dunia, semacam aktivitas yang mengandung tujuan di
dalamnya.

Khazaah simbolik di dalam bahasa pula memberikan ruang
penandaan bagi manusia untuk memahami, berkomunikasi, dan
mencerna semesta tanda yang dihasilkannya. Dari bahasa pula, kita
mendapati modus pemaknaan dan penamaan terhadap interaksi
kesehariaan manusia, dari yang paling kecil sampai ke dimensi sosial
yang lebih besar lagi. Betapapun bahasa berperan positif bagi
pembentukan makna, bentuk-bentuk kekuasaan justru mendasari di
balik beroperasinya sebuah bahasa. Artinya, bahasa menempai posisi
strategis bagi penyemaian ideologi yang ada di baliknya, serta
mengandaikan modus kekuasaan tertentu dalam setiap praktik bahasa,
pilihan kata, gaya pengungkapan, perbendaharaan kata, hingga
kandungan pengetahuan yang diungkapkan atau disamarkan oleh suatu
bahasa. Karena itu, bahasa menjadi begitu penting bagi individu
maupun kelompok tertentu untuk meraih, melanggengkan, bahkan
melawan kekuasaan. Perkara ini digambarkan oleh John B Thompson,
sebagai berikut :
“As competet speakers we are aware of the many ways in which
linguistic exchanges can express relations of power. We are
sensitive to the variations in accent, intonation and vocabulary
1 Dikutip dari buku Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif
Pemikiran Pierre Boerdieu, Jakarta Juxtapose 2007, hlm. 81.
which reflect different positions in the social hierarchy. We are
aware that individiduals speak with differing degrees of
authority, that words are loaded with unequal weights,
depending on who utters them nd how they are said, such that
some words uttered in certain circumstances have a forces and
a conviction that they would not have elsewhere. We are experts
in the innumerable and subtle strategies by which words can be
used as intruments of coercion and constraint, as tools of
intimidation and abuse, as signs politeness, condescension and
contempt.”

Dengan demikian, bahasa tidak sekadar menjadi alat
komunikasi yang mencakup sekumpulan kata-kata bermakna dalam
sebuah proses pemahaman. Ia juga dapat berubah menjadi instrumen
kekerasan yang mengeksploitasi semesta simbolik dalam jejaring
kekuasaan. Bahasa dengan sendirinya menjadi salah satu ruang
produksi dan diaspora simbol, dipadati oleh berbagai kepentingan
untuk memperebutkan legitimasi dan mendapatkan otoritas guna
menamakan realitas.

Pandangan di atas, secara implisit membawa kita pada asumsi
bahwa bahasa merupakan alat, media, sarana untuk berkuasa,
memerintah, memberdayakan, sekaligus alat perlawanan. Bahasa
adalah imperium. Bahasa pun dapat pula menjadi agenda imperialisme
diberbagai bidang kehidupan, baik dicapai melalui kekuatan fisik,
kolaborasi politis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya.
Imperium merupakan akar kata dari imperial yang berasal dari
bahasa latin. Pada perkembangan selanjutnya, populer diistilahkan
imperialisme. Imperium berarti memerintah, hak untuk memerintah,
kekaisaran atau kerajaan (Ratna, 2008). Dalam pemakaian bahasa
Indonesia, Imperium dipraktiskan pada penggunaan kalimat atau verba
untuk mengungkapkan perintah atau keharusan atau larangan
melaksanakan perbuatan yang sering disebut kalimat imperatif3.
Imperium pada akhirnya menjadi istilah yang berkaitan dengan
2 Lihat kata pengantar John B. Thompson dalam bukunya Pierre Bourdieu, Language
and Simbolic Power, Cambridge, Polity Press, 1991, hlm, 1.
3 Lihat Harimurti Kridaklasana, Kamus Linguistk, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2008, cet. Keempat, hlm, 91.
pemerintahan/dinasti, kekuasaan atau kejayaan suatu koloni/komunitas
tertentu. Secara historis, istilah imperium atau imperialisme sangat
dekat dengan dua istilah lainnya, yakni kolonialisme dan orientalisme.

Dalam perkembangan terakhir, imperialisme dianggap sebagai
akumulasi konsep untuk menguasai bahkan sebagai teori dan
kebudayaan, apalagi setelah kolonialisme runtuh di Indonesia4. Dengan
kata lain, imperialisme merupakan kelanjutan dari akhir kolonialisme
yang berkiprah dalam bentuk praktik, ideologi, ekonomi, dan praktikpraktik
sosial lainnya. Kolonialisme dan imperialisme dianggap sebagai
dua kekuatan orientalisme5 yang memiliki fungsi, tujuan, dan akibatakibat
yang sama.

Lalu sebagai sebuah bangsa komunal suatu bangsa yang
merdeka, apakah bahasa Indonesia memiliki kekuatan peradaban yang
jelas?, apakah bahasa Indonesia juga memuat imperium peradaban
tersendiri?, ataukah justru bahasa Indonesia hanyalah bagian dari
proses peradaban nusantara yang gagal mengartikulasi peradabannya
sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sisi lain memuat nuansa
pesimistik, namun pada sisi yang lain menjadi sangat penting untuk
membongkar kilas balik sejarah keindonesiaan serta memberikan daya
terhadap kejayaan, kekuasaan, serta kekuatan bahasa Indonesia yang
terbungkus lewat sejarah panjang keindonesiaan.
Kaitannya dengan imperium peradaban bahasa Indonesia adalah
dekonstuksi tatanan bahasa Indonesia yang kokoh dan berwibawa di
tengah bahasa etnik nusantara yang mampu mengambil posisi strategis
di antara bahasa-bahasa asing yang masuk dan berkembang di
Indonesia. Deskripsi gagasan untuk membangun imperium peradaban
yang terbentuk dari akar kebangsaan Indonesia melalui bahasa
Indonesia terlihat dari tiga ranah, yakni (1) bahwa sumpah pemuda
telah meletakkan akar ke-Indonesiaan melalui bahasa Indonesia sebagai
bahasa bangsa, bahasa persatuan, dan bahasa lintas keragaman budaya
yang merepresentasikan cita-cita luhur kebangsaan. (2) sebagai bangsa
yang merdeka, Indonesia memiliki batas wilayah hukum dan teritorial
yang jelas yang didorong dengan cita-cita luhur. Batas wilayah
4 Edwar W Said dalam bukunya “Kebudayaan dan Kekuasaan; Membongkar Mitos
Hegemoni Barat, Bandung; Mizan. 1995
5 Lihat Edwar W Said, Orientalisme. Bandung; Pustaka. 1994.
kenegaraan tersebut mensyaratkan penegasan ranah kebahasaan yang
tegas pula dan diatur oleh perundang-undangan yang diakui dan
dinyatakan resmi. Posisi ini meniscayakan bahasa Indonesia haruslah
memiliki kekuatan hukum/yuridis sebagai kekauatan bangsa yang dapat
meletakkan dasar-dasar kebangsaan bahkan membangun milenium
peradaban sendiri. (3) perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang
bergerak melintasi waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya
pertemuan dengan berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan
gerak peradaban. Di titik ini, bahasa Indonesia harus menjadi persentasi
kehendak, cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri
kokoh sebagai imperium suatu negara yang berdaulat. Imperium bahasa
Indonesia inilah yang akan memberi daya terhadap jati diri serta
kehormatan bangsa Indonesia.

Perwujudan bahasa Indonesia sebagai sebuah imperium yang
terbuka mengisyaratkan satu pilihan politis melalui politik bahasa6.
Mengingat keterkaitan erat antara bahasa dan politik sehingga ada
ungkapan yang selintas menunjukan kedekatan kedua hal tersebut,
bahwa “Ada hubungan antara bahasa dan politik di Indonesia.
Prakemerdekaan, bahasa dan politik bergandeng tangan menentang
penjajahan”7. Politik bahasa Indonesia ini merupakan gagasan yang
mampu membawa kita ke masa lampau, yakni menuntun imaji kita
untuk masuk ke ruang bahasa dan politik terpaut menjadi energi yang
dapat dikatakan disini “menyejagad” dan pernah secara massif
terpadukan untuk merebut kembali asasi kemerdekaan yang direbut
secara paksa oleh penjajah yang eksploitatif dalam perjuangan nasional.
Kolonialisme masa lampau tidak hanya meninggalkan luka fisik dan
penjarahan harta benda masyarakat pribumi yang bernama manusia
Indonesia. Akan tetapi, menancapkan luka persepsi, selain memberikan
dampak ekonomi, sosial, maupun budaya yang parah juga
meninggalkan fakta reduplikasi bayang-bayang linguistik yang cukup
memprihatinkan.

Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia semakin terlegitimasi
ketika diposisiskannya sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan
6 Lihat Hasan Alwi dan Dendy Sugono (Ed.), Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000.
7 Dikutip dari artikel Yonky Karman, Menyoal Politik Bahasa, Artikel Kompas 2007
yang jika tidak disertai dengan ikhtiar kebahasaan yang matang, justru
menyeret bahasa Indonesia menjadi isolasi bagi bahasa-bahasa daerah
di berbagai belahan nusantara. Namun, sejak awal dikonsensuskannya
bahasa Indonesia secara politis tidak mengundang pertentangan yang
mencolok oleh karena awal kehadiran bahasa Indonesia sangat rukun
dan berterima dengan berbagai laras bahasa etnik dan idiolek bahasabahasa
di tiap daerah. Akan tetapi, fakta berterima mulai tenggelam,
bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang menghegemoni
bahkan merepresi bahasa-bahasa daerah, hal ini teridentifikasi melalui
berbagai studi kasus kepunahan bahasa daerah (etnik)8 dan
kecenderungan untuk kembali melindungi kepentingan bahasa-bahasa
daerah yang harus tetap dilestarikan sebagai warna kearifan lokal.
Akar ke-Indonesiaan melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa
bangsa nampaknya telah melembaga sepanjang kemerdakaan tercapai,
namun posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa lintas budaya etnik
harus kembali dicermati untuk sebuah proyek pengamatan kematian
berbagai farian bahasa etnik. Lebih-lebih eksistensi bahasa Indonesia
sebagai bahasa pemersatu harus kembali menjadi bahan reflektif di
tengah tercerai-berainya komitmen nasional karena ketimpangan sistem
dan merebaknya kemiskinan di negeri ini.

Dari uraian tersebut, imperium peradaban bahasa Indonesia
merupakan semangat pemikaraan yang harus dibangun secara moderen
di atas piranti imperium kultural dan imperium pilitis dalam
berkehidupan kebangsaan. Sehingga filosofi yang menjadi patron
bersama ialah fakta bahwa bahasa Indonesia harus keluar dari kemelut
penjajahan linguistiknya terhadap bahasa etnik nusantara dan menjadi
satu kekuatan yang menyatu padu, dan di lain sisi bahasa Indonesia
dutuntut untuk berbenah diri memperkaya diri untuk tidak terebelenggu
dan tertinggal oleh kemajuan dan rongrongan berbagai bahasa asing.
Sebuah imperium secara struktural dapat dipertahankan bila
mana tidak terposisikan sebagai bagian lain di luar dari akar kultural
tanah air. hal ini juga meniscayakan hegemoni dan berbagai kolaborasi
secara politis maupun ekonomi. Maka bahasa Indonesia, jika ingin
diwujudkan sebagai imperium yang bertahan dan tidak terasing di
rumahnya sendiri, harus dikembalikan ke pangkuan bahasa-bahasa
8 Dikutip dari Hasan Alwi, Pelestarian Bahasa Daerah”dalam Hasan Alwi, dkk. peny.
Bahasa Indonesia dalam era globalisasi, Jakarta; Pusat Bahasa, 2000.
daerah melalui re-elaborasi secara kultural. Itu artinya, ke depan, visi
memperkaya kosa kata bahasa Indonesia juga harus lebih dominan
mengakomodir bahasa-bahasa daerah disamping tetap
mempertimbangkan bahasa asing.

Keberadaan bahasa asing adalah fakta yang tidak harus ditolak,
namun bangsa ini tidak harus lupa pada berbagai ragam bahasa daerah
yang mendorong lahirnya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hampir
sebagain besar tindak komunikasi kita pada proses aktifitas keseharian
bahasa yang dominan dipakai ialah bahasa daerah. Olehnya itu, peran
bahasa daerah pada berbagai kesempatan non-formal lebih
mendapatkan tempat ketimbang bahasa Indonesia.

Penelusuran terhadap artefak imperium peradaban bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara tercermin dalam beberapa hal :
a. Bahasa Indonesia sebagai Identitas Peradaban Keindonesiaan
Pada Tanggal 28 oktober 1928. pemuda Indonesia berkumpul di
Jakarta dalam sebuah kongres. Pemuda Indonesia yang hadir pada
perhelatan tersebut, dibimbing oleh pusaran arus semangat yang sama,
semangat perlawanan. Sebuah perlawanan terhadap kolonialisme,
“common enemy” yang meranggas hingga ke titik alat komunikasi
yang bernama bahasa. Ketika itu diniscayakan untuk merumuskan
identitas bagi tanah air pertiwi, identitas yang secara progresif
fungsional menjadi alat resistensi. Maka demikianlah kongres pemuda
II tersebut mengikrarkan tekad untuk : bertumpah darah satu, tanah air
Indonesia / berbangsa satu, bangsa Indonesia / menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia (Zakaria, 2005).
Kelak dikemudian hari ikrar tersebut dikenang sebagai sumpah
pemuda. Bersetuju dengan pembicaraan dalam tulisan ini, dapat disebut
bahwa oktober 1928 merupakan tonggak kelahiran bahasa resmi rakyat
Hindia Belanda. Bahasa yang mufakat digunakan menjadi bahasa
persatuan itu adalah bahasa melayu. Sebuah bahasa yang lokal komunal
di antara sekian bahasa yang hidup dalam rahim-rahim kedaerahan.
Rakyat Hindia Belanda kemudian menemukan collective consciousnies
melalui bahasa Indonesia (melayu) untuk melawan tirani hegemonik
bahasa kolonial, bahasa belanda.

Dalam spektrum yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa
bahasa telah digunakan sebagai medium perlawanan melalui bahasa,
realitas budaya dan sosial politik sebuah bangsa merdeka hendak
dirumuskan. Selama masa yang cukup panjang, bahasa Indonesia yang
dilahirkan dari rahim sumpah pemuda memberikan pembayangan ide
dan gagasan tentang masa depan berbangsa. Bahasa dikemas menjadi
piranti makna dalam memberikan serangkaian mode informasi tentang
realitas. Bahasa menjadi formulasi untuk meneropong ketimpangan
yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa dalam tuturan dan tulisan, tak
hanya dipahami sebagai paradigma komunikasi yang bersifat mediatif
formal, melainkan sebuah praktik sosial yang menyimpan tendensi
kuasa.

Sampai kemudian sumpah pemuda menjadi identitas
kebudayaan. Dalam hal ini bahasa digiring ke dalam ruang-ruang
idiomatik, yang memuat pesan ideologisasi realitas keindoesiaan.
Bahasa dibenum dalam paket-paket paedagogis yang berwajah pribumi.
Sumpah pemuda yang salah satu bagiannya berbicara tentang
kebahasaan seharusnya kita usung menjadi monumen sakramental yang
diperingati setiap tahun sebagai semangat berindonesia. Sumpah
pemuda seharusnya kita tempatkan sebagai rekomendasi bahasa yang
secara historis menjadi tanggung jawab masa depan agar kita mampu
melakukan tansliterasi kebudayaan dan menata peradaban melalui
kekuatan makna yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Sebagai
tanggung jawab kontemporer, bahasa Indonesia, juga harus meretas
mode informasi yang memadai tentang perkembangan zaman dalam
berbagai konteksnya. Harus lahir sebuah ikhtiar signifikan dan sistemik
untuk melakukan rekayasa bahasa ke dalam kategori informatif
kontekstual. Rekayasa bahasa inilah yang pada gilirannya akan
membentuk suatu pemerintahan, kekuasaan, kejayaan kebahasaan, yang
penulis sebut sebagai Imperium kebahasaan.

Pada akhirnya, bahasa Indonesia melalui sumpah pemuda
mejadi semangat dari identitas kebangsaan yang diusung oleh kaum
muda bangsa yang secara tegas menampik perbedaan agama, sosial,
bahasa daerah, serta letak geografis yang berbeda dalam keragaman
yang disebut Indonesia, sebagai suatu negara yang baru dan merdeka.
Perjuangan kemerdekaan tumpah ruah dari berbagai pelosok tanah air,
kemudian berkumpul menyatu dalam dalam satu ikrar sumpah pemuda
28 oktober 1928, untuk mengakui bertanah air satu, tanah air Indonesia,
berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjungjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.
b. Undang-undang Kebahasaan, Keniscayaan Peradaban
Bangsa
Bahasa Indonesia kini menjadi lambang jati diri bangsa yang
telah mampu memberikan ciri khas keindonesiaan yang berbeda
dengan bangsa-bangsa lain. Sementara itu, bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang heterogen dengan ditandai oleh keragaman
bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi intradaerah atau
intramasyarakat. Dalam pendataan terakhir tercatat sebanyak 31 bahasa
daerah di Indonesia (726 bahasa digunakan dan 5 bahasa akan/telah
mati). Dalam kondisi kebahasaan seperti itu, tatanan kehidupan dunia
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah
menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan
bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia dan
mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Selain bahasa Indonesia, di Indonesia juga digunakan bahasa
daerah dan bahasa asing. Ketiga bahasa tersebut mempunyai
kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan
dalam politik bahasa nasional. Bahasa-bahasa ini sangat diperlukan
untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif,
berpesan, dan berpihak pada akar budaya bangsa sendiri. Oleh karena
itu, perlu ada pembagian pengembangan, pembinaan, dan perlindungan
atau pelestarian, terhadap bahasa-bahasa di Indonesia.
Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, garis kebijakan itu
haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa yang dipancarkan oleh dua
peristiwa besar yang secara politis telah amat berperan di dalam sejarah
bangsa Indonesia dan merupakan dua tonggak utama di dalam sejarah
pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia baik sebelum
maupun setelah Indonesia merdeka. Kedua peristiwa besar itu adalah
Sumpah Pemuda 1928 dan tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945
pada tanggal 18 agustus 1945.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat,
sepatutnya mempertegas batas-batas wilayah negara menjadi batas
yang tegas. Karena dipastikan penguasaan bahasa asing dapat menjadi
sarana untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya atas kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan bahwa sebagai warga
dunia global, bangsa Indonesia harus dapat terlibat dalam peraturan
global. Yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana
mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing
dalam posisi yang paling menguntungkan. Pada titik ini, Undang-
Undang kebahasaan menjadi keniscayaan untuk ditegaskan sebagai
pengaturan bagi kelangsungan bahasa daerah dan bahasa asing.
Undang-Undang Kebahasaan merupakan pengaturan lebih rinci dari
pasal 36, pasal 36c dalam UUD 1945, hanya secara teknis tidak
tertuang batasan-batasan pemakaian bahasa. Olehnya itu, Undang-
Undang Kebahasaan meniscayakan dirinya hadir sebagai pengatur
terhadap batas-batas, fungsi, dan wewenang pemakaian bahasa di
Indonesia. Jika hal ini terwujud, maka memungkinkan akan terciptanya
rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.

Selain hal di atas, Undang-Undang Kebahasaan secara politis
menjadi alat untuk membentengi diri dari kapitalisasi dari negarabegara
besar yang mungkin hadir melalui bahasa. Kapitalisasi yang
dimaksud dapat berwujud produk, model pendidikan, serta budayabudaya
pop yang bisa masuk lewat mesin-mesin produksi para pemilik
modal asing yang menginvestasi kekayaannya di Indonesia. Jika hal ini
tejadi dan tidak dibentengi oleh seperangkat sistem yang merumuskan
ideologi keindonesiaan, maka kemungkinan bangsa kita terseret ke
dalam pemujaan budaya asing sebagai sesuatu yang luhur. Menjadi
keniscayaanlah, Undang-Undang kebahasaan merupakan kemestian
untuk menata peradaban bangsa Indonesia. Undang-Undang
Kebahasaan juga akan berfungsi sebagai pranata sistemik di dalam
merekayasa kekuasaan negara melalui imperium peradabannya.

c. Mencari Imperium Keindonesiaan yang Cerdas, Bermutu, dan
Berdaya Saing
Perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang bergerak melintasi
waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya pertemuan dengan
berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan gerak peradaban. Era
sejagat dengan panorama kehidupan yang bergerak serba cepat
menggerus batas-batas kebudayaan dalam kalkulasi teknologi secara
massif (Piliang, 2006). Fakta kemanusiaan sebagai nilai luhung
kebangsaan mulai digeser atau bergeser oleh kekuatan mesin global
yang dirancang oleh para kapitalis. Mafia-mafia kebudayaan lambat
laun membombardir keluhuran budaya bangsa, yang dengan sendirinya
memberi ruang lahirnya interferensi budaya asing/barat, dan perlahanlahan
mengalienasi karakter keutuhan budaya bangsa.

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia memiliki kepentingan
menetapkan politik luar negerinya sebagaimana negara berdaulat
lainnya. Politik luar negeri yang dimaksud adalah bagian dari proses
ikhtiar kebangsaan melalui bahasa yang mejadi persentase kehendak,
cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri kokoh sebagai
imperium suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Setidaknya adam
lima kategori kedaulatan negara yang harus tercermin dari sikap politik
suatu negara9 dalam rangka membangun imperium peradaban :
Pertama, Pertahanan Diri. Pertahanan diri secara analisis harus
dianggap sebagai sasaran dari semua negara. Pertahanan diri
merupakan semangat kesatuan kolektif suatu negara dan manifestasi
manusia serta teritorialnya. Jika bahasa Indonesia merupakan cita ideal
bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sumpah Pemuda 1928, maka
ia haruslah memanifestasikan manusia Indonesia yang memiliki
teritori, terhampar dari Sabang sampai Merauke. Manifestasi
kemanusiaan tersebut pada akhirya akan membentuk menjadi bagian
pertahanan diri kenegaraan yang kuat, mampu membentengi dirinya
dari ancaman dan teror dari produk orientalisasi, kapitalisasi, serta
kolonialisasi dengan wajah baru. Seperti maraknya kasus dominasi
negara digdaya dalam berbagai sektor kehidupan, terlihat dari
pengalihan aset-aset negara yang dikuasai oleh negara lain, seperti
Freeport, industri kakao di Sulawesi, pertambangan emas di
Halmahera, serta kasus-kasus serupa di belahan bumi Indonesia. Fakta
ini secara enigmatik, menyusupi kesadaran berkebangsaan. Jargonjargon
asing melalui penguasaan dan dominasinya, pelak dan pasti
berimplikasi terhadap kesadaran berbahasa Indonesia. Alih kode dan
campur kode sebagai gejala interferensi penggunaan bahasa asing ke
dalam bahasa Indonesia terintegrasi secara lembut dan tidak kentara.
Kedua, Jaminan Keamanan. Karena sifat sistem politik
interasional tidak memberikan kepastian akan keberlagsungan
kehidupan negara, maka setiap negara terpaksa harus mengatur
hubungannya dengan dunia sedemikian rupa, supaya dapat menjamin
kelangsungan hidupnya, termasuk bangsa Indonesia. Apa yang
dimaksudkan dengan mencari keamanan di sini adalah mengurangi
bahaya ancaman seminimal mungkin.
9 Lihat Dahlan Nasution” Politik Internasional; Konsep dan Teori”, Jakarta, Penerbit
Erlangga, 1991

Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia haruslah menjadi
jawaban terhadap jaminan keamanan, baik dari segi penggunaan
maupun fungsinya. Eksistensinya, niscaya diarahkan untuk memenuhi
keamanan nasional dari ancaman ideologi, politik, patologi sosial yang
muncul dari bias globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merambah ke seluruh sendi kehidupan bernegara. Imperium bahasa
Indonesia mestilah sebangun dengan upaya-upaya pemertahanan
bahasa sekaligus mencipta keamanan dalam hal pemakaian bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional kenegaraan. Jika hal ini terwujud,
maka keniscayaan untuk menjaga bahasa Indonesia merupakan sesuatu
yang mungkin kebolehjadiannya.
Ketiga, Jaminan Kesejahteraan. Negara yang mandiri akan
berusaha memperbaiki kondisi kehidupan warga negaranya.
Kesejahteraan untuk semua dan bukan bagi perorangan, unit
kalkulasinya adalah perekoomian, serta ukuran kesejahteraan adalah
konsep makroekonomi dan Gross National Product (GNP) serta laju
pertumbuhannya. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai produk
wawasan kebudayaan nusantara tidak boleh gagu dan latah terhadap
kesejahteraan rakyat, sebagai penggunanya. Oleh sebab itu, imperium
kebahasaan yang diharapkan menjelma menjadi seperangkat ide,
gagasan, serta langkah-langkah praktis yang memberi ruang bagi para
penggiat, ahli, dan pengguna bahasa Indonesia untuk tetap berada pada
kondisi kesejahteraan.

Alasan mengapa banyak anak bangsa berbondong-bondong
menguasai bahasa asing (Inggris, Perancis, Cina, Japang, Arab)
disebabkan oleh faktor ekonomi di lain sisi, dan pada ranah yang
lainnya lebih kepada penguasaan IPTEK. Hal ini dikhawatirkan
memengaruhi sikap dan minat warga negara dalam mempelajari serta
menguasai bahasa Indonesia (Abdullah, 2004). Oleh sebab itu, bahasa
Indonesia haruslah menjadi bagian dari proyek kesejahteraan warga
negara. Dengan kata lain, dengan dibukanya lembaga-lembaga
kebahasaan seperti UKBI, LKI, dan semacamnya akan mempercepat
peneguhan minat dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dari
warga negara. Hal ini tentunya, bertalian dengan pemenuhan kebijakan
negara untuk segera membuat perundang-undangan yang mengatur,
melindungi, dan memberi kewenangan penyelenggara kebahasaan di
negara kita.
Keempat, Prestise atau martabat (kehormatan). Setiap negara
biasanya bertindak untuk memperoleh perhatian negara lain, supaya
dihormati dan mendapat konsesi status. Pencapaian pemartabatan
bahasa bangsa merupakan proyeksi imperium kebahasaan yang cerdas,
bermutu, dan berdaya saing. Kehormatan bahasa sebagai usaha
pemartabatan yang dimaksud adalah segala upaya untuk meningkatkan
status bahasa Indonesia di mata dunia internasional. Kegiatan yang
dilakukan oleh Pusat Bahasa yang bekerjasama dengan dewan bahasa
pada negara-negara tetangga adalah inisiasi dari proses pemartabatan
bahasa sebagai langkah awal. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni yang kaya nilai, sebanding dengan fungsi bahasa-bahasa yang
sudah melesat maju. Hal ini tentu ditunjang oleh pemerkayaan
kosakata, pemekaran peristilahan, serta ejaan yang multiragam. Aspek
kebahasaa kita harus berani melakukan penemuan-penemuan keilmuan
dan teknologi yang berdaya guna demi kemaslahatan bangsa. Kasus
bangsa Iran, sebagai bangsa pemikir patut diteladani. Bangsa Iran yang
menjadi persentase nyata keberhasilan khazanah kebudayaan Iran di
dalam memproyeksikan kemajuan peradabannya10. Sementara,
khazanah kebudayaan Indonesia tidak kalah dibandingkan oleh bangsa
Iran, jika potensi tersebut sungguh-sungguh dieksplorasi dengan baik.
Kelima, Ideologi Kebahasaan. Sejak abad 16 yang merupakan
zaman kemutlakan, peranan sistem kepercayaan total sampai sekarang,
banyak negara menganggap perlindungan ideologi sebagai kasus
penting dalam politik luar negeri (Nasution, 1991). Sejarah dunia
membuktikan bahwa negara-negara yang berorientasi ideologi
memiliki pondasi kebangsaan yang kuat tertanam dalam usaha-usaha
mereka membangun bangsanya. Hal ini menjadi keniscayaan bagi
bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai pondasi kebangsaan harus
ditata menjadi ideologi keindonesiaan dan baginya mendapat
perlindungan dari kebijakan negara yang harus ada (Undang-undang).
Ideologi yang dimaksud adalah bahwa bahasa Indonesia dijadikan
sebagai seperangkat gagasan, ide, dan cita-cita bangsa Indonesia di
dalam merumuskan kepribadian, langkah, program-program
10 Lihat pidato Dr. Mahmud Ahmadinejad, Manifestasi Identitas Iran di New York,
diterjemahkan dari buku berbahasa Parsi yang berjudul Hoviyat-e Iran dar New
York. Iran, International Unon of Muslim University Student, 2008.
kebangsaan. Pemasyarakatan ideologi bahasa Indonesia haruslah
menjadi prioritas paling mendasar yang harus segera dilakukan.
Misalnya, ideologisasi kebahasaan dalam ranah pendidikan, dengan
dimasukkannya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.
Kelima hal di atas, pada gilirannya akan membentuk imperium
(kekuasaan) yang dimiliki oleh negara yang tangguh, berkepribadiaan,
serta bermartabat. Mutu dan daya saing bahasa Indonesia dengan
sendirinya tercipta dari gagasan imperium peradaban bangsa.

2.2 Kebangkitan Bangsa, Kebagkitan Bahasa
Istilah kebangkitan berkonotasi dengan keterbelakangan,
ketertinggalan, serta kemunduran. Kebangkitan berasal dari kata
bangkit yang berarti bergerak maju, keinginan untuk berubah. Medio
2008 bertepatan dengan perayaan kebangkitan nasional bangsa
Indonesia yang genap berusia seratus tahun. Sejarah panjang perjalanan
bangsa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua
kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa
negara. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dan ditetapkan
sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah
mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan
sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar
belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu,
bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai
sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pedidikan, pengembangan ilmu, dan teknologi, serta seni.

Di era globalisasi, bahasa Indonesia dihimpit oleh berbagai
problem baru kebahasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Problem-problem yang dimaksud diantaranya, gejala interferensi
bahasa asing yang merebak di mana-mana serta kecenderungan
beberapa bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh kalangan muda.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sejumlah kalangan yang
memiliki kepeduliaan terhadap bahasa Indonesia dan Daerah.
Jika dirunut kebelakang, perjuangan kemerdekaan Indonesia
(sebagai bangsa) yang berlangsung setidaknya sejak awal abad XX
sangat erat hubungannya dan bahkan dimulai dengan perjuangan
kebahasaan. Kesiapan masyarakat pribumi Indonesia dengan bahasa
nasional jauh sebelum mereka menyatakan kemerdekaan nasionalnya,
membuat mereka tidak lagi menghadapi persoalan bahasa nasional
pada masa pascakemerdekaan. Dengan kata lain, berbeda misalnya
dengan yang dialami oleh India dan Filifina11, tepat pada saat ia
menyatakan kemerdekaan politiknya, dengan bahasa Indonesia,
Indonesia seakan sekaligus sudah menyatakan kemerdekaan
kulturalnya.

Sejak kemerdekaan, bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia
bisa dikatakan merupakan satu-satunya alat ekspresi dan komunikasi
yang digunakan diwilayah publik, untuk kepentingan formalkelembagaan,
dan juga komunikasi personal yang bersifat lintas-etnis.
Dengan bahasa Indonesia itulah bangsa Indonesia merekam, mengolah,
dan mengkomunikasikan seluruh pengalaman kehidupan di wilayah
nusantara. Tony Day dan Keith Foulcher (1998) mengganggap
eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membuat
persoalan post-kolonial di Indonesia mejadi unik karena bahasa
nasional Indonesia bukan bahasa penjajah, melainkan justru bahasa
perlawanan terhadap penjajah, sehingga kontruksi identitas nasional
Indonesia melalui bahasa Indonesia terbentuk dari proses pengayaan
melalui interaksinya dengan berbagai bahasa daerah/etnis di Indonesia
dan bahkan dengan bahasa-bahasa asing yang bersentuhan dengannya.
Bagi Day dan Foulcer, sifat konstruksi identitas yang nonesensialis,
yang lintas budaya ini membuat kontruksi identitas nasional
Indonesia relatif terbebas dari kontrol hegemoni negara maupun
perusahaan multinsional yang global.

Bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai hasil konsensus
antara kekuatan politik dominan dan endapan sehingga di dalamnya
terjadi kekaburan batas antara bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah
yang asing dengan bahasa-bahasa setempat yang menjadi bahasa ibu
dari masyarakat-masyarakat suku di Indonesia. Dihadapan bahasabahasa
setempat itu bahasa Indonesia, dengan demikian
memperlihatkan wajah yang ganda, dualistik, menjadi bahasa setempat,
tetapi asing, atau menjadi bahasa asing, tetapi bukan bahasa penjajah.
Dengan kata lain, setidaknya dalam dunia penghayatan masayarakat
setempat bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa perlawanan, tetapi
dapat pula menjadi bahasa penindasan (Faruk, 2008).
11 Lihat Dr. Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial;Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra
Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008, hlm, 28.

Kecenderungan dualistik itu tidak hanya terjadi pada wilayah
kultural seperti bahasa Indonesia, melainkan juga pada wilayah
ekonomi dan politik. Dualisme tersebut tidak dapat dipisahkan dari
campur tangan penjajah (Belanda) yang menghegemoni bahasa Melayu
sebagai akar dari bahasa Indonesia. Usaha penjajah dalam
memodifikasi dan menstandarisasi bahasa Melayu lingua Franca
menjadi bahasa Melayu tinggi justru menuai resistensi oleh kaum
pribumi waktu itu. Kebijakan yang demikian, alih-alih membangkitkan
suatu paham politik yang bertentangan dengan imperialisme dan
kolonialisme, yakni nasionalisme yang terus menerus dibangun dan
disebarluaskan oleh tokoh-tokoh pergerakan politik Indonesia, seperti
Soekarno dan Muhammad Hatta dengan partai politiknya masingmasing.
Setidaknya ada dua bentuk yang diusung oleh para tokoh politik
pergerakan saat itu, nasionalisme politik yang mengarah kepada citacita
kemerdekaan Indonesia dari penjajahan politik, dan kedua,
nasionalisme budaya yang terimplikasikan ke dalam bahasa Indonesia
yang cenderung mengarah kepada pembebasan masyarakat Indonesia
dari ikatan-ikatan etnis dan primordial yang lama untuk terbentuknya
satu komunitas baru, yaitu komunitas kebangsaan Indonesia.

Sintesa di atas, menjadi gambaran terhadap gelombang
kebangkitan kebangsaan yang merepresentasikan kebangkitan bahasa.
Represi yang dilakukan oleh kolonialisme melalui proses politik dan
kultural justru membangkitkan kesadaran politik dan kultural bangsa
Indonesia untuk keluar dari hegemoni penjajah dengan membentangkan
semangat resistensinya.
Merujuk dari perjalanan bangsa Indonesia, maka kebangkitan
nasional bangsa yang hendak diusung, bukan lagi beranjak dari
kolonisasi penjajah yang sama pada tahun-tahun pra kemerdekaan,
melainkan berusaha menjawab problem kebangsaan yang hadir
ditengah gemuruh globalisasi dewasa ini. Imperialisme, kolonialisme,
dan kapitalisme yang menjadi proyek oriental penjajah di masa lalu
tidak lantas dianggap terputus sama sekali, boleh jadi manifestasinya
eksis dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran
dan wawasan kebangsaan baru untuk menangkap gejala orientalisme
baru di Indonesia. Dengan hal inilah, kebangkitan bangsa, kebangkitan
bahasa Indonesia diharapkan tumbuh dalam kesadaran bagi seluruh
entitas kebangsaan.

Pada ranah lain, Angka buta huruf dan buta baca dengan
memakai bahasa Indonesia cukup memberikan kita acuan terhadap
konteks keterasingan bahasa Indonesia di tengah masyarakat kita.
Bukan berarti masyarakat yang buta baca bahasa Indonesia adalah
masyarakat yang tanpa bahasa, karena masyarakat pada umumnya
memiliki bahasa ibu sebagai bahasa pertama. Jika saja ragam bahasa
Indonesia adalah bahasa ibu secara nasional yang hadir dan tumbuh
dalam tuturan masyarakat sebangsa, maka bahasa Indonesia tidak akan
asing di mata masyarakat bahasa Indonesia.

Bahasa Inggris merupakan bahasa dunia yang semakin
berkembang pesat pada pelbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Seorang pekerja Indonesia yang hendak menjad TKI di luar negeri
setidaknya berbekal bahasa Inggris jika tidak ingin susah dalam
membangun komunikasi. Kapan bahasa Indonesia akan seperti halnya
bahasa Inggris?. Perkembangan bahasa Inggris ini, betapa pentingnya
dalam kompetisi global, dalam kurikulum kita pun ada mata pelajaran
bahasa Inggris yang diajarkan kepada siswa di setiap sekolah. Akankah
sekolah-sekolah di Inggris juka memberlakukan kurikulumnya untuk
mengajarkan bahasa Indonesia di tiap sekolahnya?. Pertanyaan ini
bukanlah sinisme argumentasi yang sengaja dilontarkan, namun perlu
direnungkan secara bersama-sama eksistensi bahasa Indonesia untuk
lebih maju, cerdas, dan kompetitif.
Lebih jauh ketertinggalan bahasa Indonesia, dipengaruhi belum
tertatanya kesadaran dan kemauan keras segenap rakyat Indonesia
untuk mengantarkan bahasa Indonesia sebagai reprsentasi budaya dan
pemikiran bangsa di mata Internasional12. Politik bahasa sangat
dibutuhkan pada aspek ini untuk tetap menjaga wibawa dan citra
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kenegaraan. Seratus tahun
kebangkitan nasional seharusnya menandai corak perubahan yang
signifikan terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Tidak sekedar
serimoni yang hanya mengingatkan kita romantika perlawanan masa
lampau. Sejarah bangsa hari ini ditentukan oleh rakyat Indonesia,
12 Lihat Asim Gunarwan, “Reaksi Subyektif terhadap Bahasa Indonesia Baku dan
Nonbaku: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa”, dalam Kongres Bahasa Indonesia
IV. Jakarta: PPPB, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
termasuk sejarah peradaban bahasa dan kebangkitannya menuju satu
kemajuan bangsa yang beradab.

Penulis menganggap bahwa gerak kebangkitan bangsa melalui
bahasa Indonesia dapat diperoleh dari beberapa faktor. Hal ini
didasarkan pada tantangan postmodernitas13 yang membelenggu
keadaan bangsa kita. Faktor-faktor yang dimaksud adalah, sebagai
berikut:
a. Moral Bahasa Indonesia
Pembicaraan mengenai moral bahasa Indonesia menyangkut
tentang nilai serta kualitas yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai
bahasa nasional kenegaraan yang berfungsi sebagai alat komunikasi
modern dalam penyelenggaraan pemerinthan pendidikan,
pengembangan ilmu, teknologi dan seni, keberadaannya tentulah harus
memiliki kualitas nilai dari segi pemakaian serta kuantitas nilai dari
aspek ejaan, tata bahasa, peristilahan, serta kosakata yang memadai
dalam praktik kemunikasi modern. Seyogianya, kemampuan bahasa
Indonesia melalui performansi dan kompetensi dapat menjawab
perkembangan zaman, sehingga tidak mengalami disentegrasi
eksistensial bagi penggunanya.
Moralitas bahasa yang dihasilkan dari performansi dan
eksistensinya merupakan prinsip nilai yang eksklusif dan tidak terisolir
oleh batas gerak yang cenderung terbatas dan tertutup. Prinsip nilai
tersebut ialah bagian dari piranti bahasa yang senantiasa
berkembembang sesuai zamannya, bahasa yang senantiasa berubahubah
untuk lebih melengkapi fariasinya dan pengkayaan kosa kata
dalam bahasa Indonesia untuk berkembang maju secara pesat dari
bahasa-bahasa asing. Tanpa pilihan moral bahasa, masyarakat bahasa
Indonesia dan segenap kekuatan negara tergerak untuk mengusung citacita
pemikiran imperium bahasa Indonesia.
Moral bahasa Indonesia adalah nilai etis yang senantiasa
menjadi kodrat bahasa Indonesia di antara bahasa-bahasa lain di dunia.
Moral bahasa Indonesia mencerminkan keluhuran budaya dan kearifan
para penuturnya yang santun dan senantiasa menjadi identitas yang
mencerminkan keluhuran budi personal pemakainya. Sehingga manusia
13 Lihat Yasrat Amir Piliang dalam “Hipersemiotika ; Tafsir Kultural Studies Atas
atinya Makna”, Bandung, Jalasutra, 2003.
Indonesia dalam setiap praktik kehidupan kesehariannya menjadi
manusia yang mengemban nilai moral tersebut yang pada titik alih
selanjutnya memberikan citra dan kebanggaan tersendiri terhadap
bahasa Indonesia.

Citra terhadap bahasa Indonesia merupakan interpretasi yang
lahir dari luar terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang menentukan
konstruk tata nilai dan wibawa bahasa Indonesia melalui pemakainya.
Citra ini terbentuk dari pemakaian bahasa Indonesia yang tidak lagi
sekadar bahasa formal belaka, namun telah beralih setapak lebih maju
menjadi lingua franca dunia. Artinya seseorang yang ingin mengenal
keragaman bahasa daerah dan berbagai potensi budaya dan pariwisata
Indonesia harus melalui media komunikasi dan pendalaman terhadap
bahasa Indonesia. Pada aspek ini bahasa Indonesia memainkan peran
sebagai intrumen komunikasi secara global yang mendunia.
Tentu harapan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu
lingua franca dunia yang khas dan kaya membutuhkan proses yang
panjang didukung oleh etos kerja para pemikir bahasa yang berdedikasi
tinggi dari komponen muda yang betul-betul memikirkan masa depan
bahasa Indonesia. Saat ini Indonesia membutuhkan para ilmuan bahasa
yang tidak sekedar memilih ranah kebahasaan sebagai profesi untuk
menafkahi hidup, namun lebih dari itu, yakni memilih untuk terlibat
secara praktis memajukan bahasa Indonesia tanpa memperhitungkan
jasa dan penghargaan; inilah kondisi yang masih langkah kita
wujudkan.

Kebangkitan bahasa dalam persfektif moral kebahasaan dapat
dicapai melalui indikator. Pertama, performansi kebahasaan, yakni halhal
yang secara lahiriah termanifestasikan ke dalam bahasa Indonesia,
diantaranya tata bahasa, ejaan, kosakata, dan perstilahan bahasa
Indonesia. Kedua, Kompetensi kebahasaan, yakni hal-hal yang
berorientasi kepada kemampuan bahasa Indonesia untuk tetap peka dan
produktif dalam menghadapi perkembangan zaman dalam segala
dimensi kehidupan.

Kedua ranah ini secara diametral berhubungan dengan
simbolitas kebudayaan Indonesia dengan tetap memberi ruang terhadap
bahasa daerah/etnis dan bahasa asing memerkaya bahasa Indonesia.
Elaborasi kebahasaan ini pada gilirannya akan mempercepat proses
perkembangan bahasa Indonesia yang adaptif menangkap setiap
wacana yang terus-menerus berubah berdasarkan gerak peradaban dan
tetap tegas menunjuk pada pondasi kebudayaan bangsa. Usaha-usaha
yang patut dilakukan untuk menunjang masalah ini, diantaranya sudah
dilakukan oleh Pusat Bahasa dengan menerbitkan sejumlah
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Pembakuan Istilah, ejaan, dan Kosakata
Pembakuan istilah, ejaan, dan kosakata adalah upaya
konsolidasi tata bahasa Indonesia di dalam memberikan ciri terhadap
bahasa Indonesia. Ciri tersebut dapat melambangkan karakter,
kekhususan, serta nilai keistimewaan bahasa Indonesia, dibandingkan
dengan bahasa-bahasa lain. Pembakuan dan pembentukan ini pula,
pada ranah politik merupakan akumulasi penegasan rasa berkebangsaan
sehingga Indonesia dapat menunjuk dirinya melalui bahasa yang
dimiliki. Secara kultural, pembakuan dan pembentukan berperan
memudahkan kita membedakan aksioma sintagmatik dan paradigmatik
wawasan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia.

c. Pemekaran istilah dan Kosakata
Konsep pemekaran istilah dan kosakata merupakan konsensus
dari para ahli linguistik. Lebih memberian ruang elaborasi terhadap
bahasa daerah/etnis daripada bahasa asing. Konsensus tersebut
menandai proses pemerkayaan khazanah pengetahuan bahasa Indonesia
yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa daerah yang ada di nusantara.
Jika kita berbicara tentang pemekaran istilah, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa (kini Pusat Bahasa) pada tahun 195 telah
mengeluarkan buku pedoman Umum pembentukan istilah yang dasar
yuridisnya tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (kini Menteri Pendidikan Nasional) No. 0196/U/195
tanggal 27 Agustus 1975.

d. Pencendekiaan dan Pemodernan bahasa Indonesia
Berbicara tentang pencendekiaan bahasa Indonesia tidak
terlepas dari upaya pemodernan bahasa Indonesia. Adi Sunaryo dan Sri
Sukesi Adiwimarta (2000; 224) mengatakan “ perkembangan bahasa
Indonesia dalam era globalisasi harus diantisipasi dan diarahkan kepada
pertumbuhan kecendekiaan bahasa, yaitu pemodernan bahasa
Indonesia. Dalam kaitan denga pemodernan bahasa Indonesia itu,
Moeliono (1981;114) mengatakan, “makna pemodernan bahasa
mencaup usaha menjadikan bahasa itu bertaraf sederajat secara
fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim disebut bahasa
berkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu dapat juga dianggap
proses penyertaan bahasa Indonesia sebagai warga keluarga bahasa di
dunia yang memungkinkan penerjemahan timbal balik di dalam
berbagai ragam wacana.

Adapun ciri kemodernan bahasa itu, menurut Adi Sunaryo dan
Sri Sukesi Adiwimarta (2000;224) ditandai oleh sifat terbuka dan
bersistem dalam pemanfaatan kata dan maknanya sesuai dengan
konteks dan pemakaiannya, sehingga pemakai bahasa Indonesia harus
mampu mengntisipasi dan memperkukuh jati diri dengan menyediakan
perangkat rambu-rambu kaidah, khususnya tentang penyerapan
kosakata dan istilah asing dan daerah dalam perkembangan dan
pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia.

e. Pemutakhiran isu bahasa Indonesia
Pemutakhiran isu bahasa Indonesia yang dimaksud merupakan
upaya penyerasian keperluan komunikasi modern di berbagai bidang
kehidupan seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan.
Pemutakhiran ini sebangun dengan proses pemodernan dan
pencendekiaan bahasa Indonesia (Syamsuri, 2006). Pemutakhiran isu
kebahasaan ini pula diharapkan mampu memetakan perkembangan
wacana kehidupan yang setiap waktu mengalami perubahan, sehingga
diperlukan suatu usaha untuk menangkap kecenderungan ini di dalam
pemenuhan penggunaan bahasa Indonesia.

f. Daya Saing Bahasa Indonesia
Daya saing suatu bangsa terletak pada kemandirian peran dan
eksistensinya dengan bangsa-bangsa lain. Suatu bangsa yang berdaya
saing merupakan perwujudan dari kemampuan suatu bangsa dalam
berkompetisi di mata dunia. kemampuan yang dimaksud adalah
pengembangan kualitas mutu yang dimiliki bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan,
terutama bahasa tulis, perlu ditingkatkan mutunya agar seluruh
dokumen tulis kita menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia yang
taat pada kaidah/sistem bahasa. Peningkatan mutu penggunaan bahasa
Indonesia itu meliputi bidang ilmu dan teknologi serta kebudayaan.
Upaya itu meliputi bahasa Indonesia pada karya ilmiah, buku
rujukan/acuan, media massa, karya seni, dan sebagainya. Ada dua
langkah yang dapat ditempuh, yaitu (1) penelitian terhadap semua jenis
dan ragam dokumen tulis dan lisan (2) pemeriksaan semua bahan yang
akan dicetak terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Strategi pertama
ditempuh untuk memperbaiki dokumen yang telah dihasilkan sehingga
pada penerbitan selanjutnya tidak terjadi kelemahan penggunaan
bahasa dalam publikasi tersebut. Demikian juga, pemeriksaan rekaman
bahasa lisan (terutama media televisi yang amat strategis itu) akan
sangat bermanfaat dalam perbaikan publikasi (atau siaran) selanjutnya.

Sementara itu, strategi kedua ditujukan untuk mencegah pencetakan
dan peredaran buku/publikasi yang penggunaan bahasanya tidak baik.
Jika hal itu dapat dilakukan secara berkelanjutan, pada saatnya bahasa
Indonesia akan memiliki kewibawaan di mata masyarakat
pendukungnya. Upaya peningkatan mutu bahasa Indonesia juga harus
ditujukan pada percepatan pengembangan kata dan istilah dalam bahasa
Indonesia.

Daya saing bahasa Indonesia juga dapatlah dibangun melalui
pengembangan sarana kebahasaan. Berbagai upaya di atas harus diikuti
dengan pengembangan sarana kebahasaan. Sarana itu dapat berupa
berbagai buku acuan dan panduan serta sarana informasi kebahasan.
Selain harus tersedia buku tata bahasa dan buku panduan lainnya serta
kamus ekabahasa, untuk keperluan masyarakat Indonesia memasuki
tatanan kehidupan baru, globalisasi, perlu disediakan kamus dwibahasa
Indonesia-asing. Sementara itu, untuk keperluan masyarakat
internasional masuk Indonesia, perlu disediakan kamus bahasa asing-
Indonesia. Penyediaan sarana juga meliputi perangkat informasi
kebahasaan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronis. Penyediaan
kepustakaan yang memadai dan terlengkap di Indonesia harus menjadi
sasaran utama penyediaan fasilitas itu. Semua itu dilakukan untuk
menjadikan lembaga kebahasaan ini menjadi pusat informasi tentang
bahasa di Indonesia. Sarana informasi yang dibangun harus
memungkinkan kemudahan bagi masyarakat, nasional maupun
internasional, mengakses berbagai informasi yang mereka perlukan dari
tempat mereka. Penyediaan falsilitas itu juga sekaligus memberikan
layanan yang prima kepada masyarakat, secara nasional ataupun secara
internasional.

2.3 Peran Kaum Muda dalam mendorong Pengembangan bahasa
Indonesia
Siapa sangka seorang calon dokter kemudian menjadi
gerilyawan. Siapa menduga sosok sastrawan tiba-tiba berubah menjadi
ulama militan yang hidupnya terus terancam. Che Guevara dan Sayyid
Qutb adalah figur yang merubah semua harapan akan kemapanan.
Walau mereka memiliki kesempatan untuk menjadi orang mapan tapi
itu semua ditinggalkan. Pendidikan yang didapat tidak kemudian jadi
tangga sosial mendapat jabatan. Che Guevara lebih memilih untuk
menjadi gerilyawan dan Sayyid Qutb kemudian ikut dalam gerakan
Ikhwanul Muslimin14. Kita mungkin tak terlampau percaya apa
pendidikan yang sekarang ini dapat mencetuskan sikap sebagaimana
kedua orang itu. Kesadaran tumbuh ketika pendidikan yang didapat
hanya membawa kebutaan pada realitas sosial. Apa yang diperoleh di
bangku kelas ternyata bedah jauh dengan kenyataan keji yang
dipampang oleh kenyataan. Kontradiksi itu membuat kesadaran
melawan itu tumbuh dan muncul dengan cepat: keduanya menolak
untuk membungkuk pada sistem pendidikan yang keji. Che

Memutuskan untuk memulai perjalanan bermotor dan menyaksikan
bagaimana kesedihan menyentuh wajah-wajah penduduk miskin.
Sayyid Qutb bukannya kagum melihat Eropa tapi sikap perih dan sedih
meyaksikan bagaiman nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak disana.
Potret kedua pemuda tersebut merupakan sketsa semangat
perjuangan dan perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni
struktur sosial, di mana mereka dilahirkan. Di Indonesia Kehadiran
kaum muda dalam panggung sosial-politik bangsa Indonesia selalu
berada pada garis terdepan. Perubahan yang tercipta selalu melalui
proses naratif perjuangan nasion muda15. Pergerakan-pergerakan
pemuda di dalam merebut kemandirian suatu negara sudah teruji dan
tidak dapat ditampik dalam kilas balik sejarah direpublik ini. Mulai dari
berdirinya Budi Utomo sebagai perkumpulan pemuda pertama pada
tahun 1908, Sumpah pemuda 1928 yang telah memosisikan bahasa
Indonesia sebagai jati diri kebangsaan, gerakan pemuda di Medan
14 Lihat Eko Prasetyo, Jadilah Intektual Progresif!, Yogyakarta, Resist Book, 2007,
hlm, 21
15 Lihat Pramoedia Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Jakarta,
Lentera Dipantara, oktober 2003, hlm, 40
tahun 1933, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan reformasi
yang menggulingkan orde baru tahun 1998, kesemuanya itu digerakkan
oleh kaum muda. Sepatutnyalah prestasi ini menjadi spirit untuk
menata perjalanan peradaban dalam ruang konteks sudah berganti.
Dari Perjalanan waktu, tampaknya gelombang semangat kaum
muda terus menggeliat menunjukkan bingkai di masing-masing zaman.
Pada era postmodernis sekarang ini, prestasi gemilang yang telah
ditorehkan generasi muda terdahulu, diwarnai oleh maraknya sikap dan
perilaku beberapa kaum muda yang cenderung apatis, skeptis, anarkis,
dan pesimistis menatap masa depan bangsa. Anarkisme di beberapa
kampus, kasus tawuran pelajar, kasus NAFZA, pornografi, dan seabreg
fenomena-fenomena lain yang mengemuka adalah sisi lain dari
kehidupan kaum muda. Perilaku yang telah melabrak keluhuran budaya
bangsa yang mengajarkan pencerahan dan kearifan budi pekerti.

Lantas, pertanyaannya, adakah yang salah dari proses pendidikan kita
selama ini, yang di dalamnya pelajaran bahasa Indonesia menjadi
pelajaran wajib di sekolah-sekolah?, masihkah kaum muda tidak
menyadari bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dengan darah
sebagai tebusannya16 tidak cukup dijadikan pegangan untuk
memperbaiki tatanan kebangsaan kita?, ataukah kaum muda sebagai
jargon perubahan, hanyalah sebatas bayang-bayang sejarah yang tidak
mungkin terulang lagi?.

Jika masalahnya pendidikan, maka pertanyaannya kemudian
adalah pendidikan macam apakah yang telah melahirkan pemuda
seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir atau Haji Agus Salim.
Sekolah seperti apa yang kemudian meluluskan anak-anak muda yang
punya pikiran raksasa dan tindakan besar. Sebab zaman mereka tumbuh
adalah masa kolonialisme primitif sedang tumbuh begitu kejam dan
keras. Masa itu dunia sedang mengalami pertarungan ideologi yang
keras dan pertempuran yang tidak henti antar berbagai negara. Pemudapemuda
itu tumbuh tidak di masyarakat yang sudah mengalami
kemajuan pendidikan tetapi di tengah iklim feodal yang msid
mencekik. Dalam usia yang masih belasan tahun mereka punya pikiran
16 Lihat Sagimun MD, “Peranan Pemuda, dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi,
Jakarta; PT Bina Aksara, 1989, 245.
yang melampaui batas-batas geografis negeri, dan bahkan usia 20-an
ada banyak diantara mereka yang menjadi pemimpin gerakan17.
Tan Malaka misalnya, dalam sejarah adalah salah satu pencetus
sekolah SI yang sangat anti kolonial dan itu sebabnya sekolah itu
dipaksa tutup oleh Belanda. Sekolah guru (kweekschooll), dimana Tan
Malaka sempat mendapat pendidikan, resmi dibuka pada bulan april
1825 dengan batas murid yang diterima 14-17 tahun dan mereka harus
berasal dari keluarga baik-baik18. Sementara Agus Salim adalah
seorang diantara banyak tokoh pergerakan yang beranggapan bahwa
pendidikan kolonial hanya meluluskan manusia-manusia budak yang
kelak akan menghamba pada sistem penjajah. Di tahun 1912, Haji
Agus Salim mendirikan sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche Scholl)
di kota Gedang sebagai petunjuk kalau dirinya tak setuju dengan model
pendidikan kolonial. Tidak hanya itu, di didiknya anak-anak Agus
Salim dengan caranya sendiri dan sejarah mengetahui bagaimana
kecerdasan anak-anak Salim.19

Dalam bahasa sederhana, pendidikan pada masa-masa itu
merupakan cara untuk menegaskan di mana posisi kita! Itu pulalah
yang kemudian membangun hubungan antara murid dan guru bukan
semata-mata fungsional melainkan ideologis. Pendidikan dipandang
bukan saja sebagai upaya mentransfer pengetahuan melainkan juga
taktik bagi kaum pergerakan. Pendidikan, pada masa itu adalah upaya
pembebasan. Itulah yang membuat Syahrir dan Hatta kemudian
mendirikan gerakan yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia,
yang tujuannya, pertama-tama hendak mendidik, dan dengan demikian
memetakan jalan menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, tujuan
pendidikan, bukanlah menciptakan agitasi melainkan untuk
membawakan kejernihan.20

Kilasan historis ini membawa kita pada jawaban mengapa
pendidikan mampu mencetak manusia-manusia besar, mereka adalah
para pemuda yang tangguh. Jika kita ingin melampaui apa yang sudah
17 Makalah Eko Prasetyo, Ideologi Pendidikan; Pencarian Tanpa Sandaran Historis,
Yogyakarta, Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Yogyakarta, 2006.
18 Harry Apoeze, Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1897-1925, Jakarta,
Grafitti, 2000.
19 Lihat Seratus Tahun Haji Agus Salim dalam Eko Prasetyo, Yogyakarta, 2005.
20 Lihat Rudolf Mrazek, Sjahrir, Politi dan Pengasingan di Indonesia, YOI, 1996
dihasilkan oleh pendidikan kolonial, maka mandat pendidikan melalui
pelajaran bahasa Indonesia adalah upaya mencerdaskan sekaligus
keperpihakan kepada kepentingan luas rakyat. Pelajaran bahasa
Indonesia di sekolah-sekolah haruslah dikembalikan pada fungsi
pembebasan dan keberpihakan, bukan hanya memenuhi kepentingankepentingan
pasar. Ideologi kebahasaan tidak hanya ditemukan dalam
bunyi Undang-Undang Kebahasaan melainkan ikut dihidupkan dalam
praktik-praktik pembelajaran.

Dalam perspektif bahasa Indonesia, kaum muda berada pada
kondisi yang memprihatinkan. Menjadi masalah terhadap penanganan
masalah kebahasaan. Dalam hal penggunaan bahasa, kelompok
masyarakat, utamanya kaum remaja, mempunyai sikap mental yang
memandang bahasa asing lebih bernilai tinggi. Mereka cenderung
merasa lebih gagah kalau menggunakan istilah asing, baik menyangkut
nama diri, nama toko/usaha, maupun nama kelompok. Penggunaan
bahasa asing di tempat-tempat umum, termasuk penggunaan bahasa
Inggris untuk menamai perumahan mewah, dikhawatirkan akan
menjadikan bahasa Indonesia tergerus zaman, seiring dengan
perkembangan teknologi dan informasi global (Dendi Sugono dalam
Abdullah, 2004).

Pada ranah lain, posisi kaum muda dianggap sebagai obyek,
yakni menjadi sasaran pembinaan bahasa Indonesia. Faktor ini secara
psikologis membangun mental kaum muda menjadi subordinat dari
para praktisi bahasa, baik itu dari kalangan guru dan ahli bahasa.
Dengan sendiri posisi ini membentangkan jarak antara kaum muda dan
kaum tua dalam hal penguasaan kebahasaan. Pada posisi subordinat,
kaum muda cenderung pasif, sehingga transformasi kesadaran yang
diharapkan sangat jauh dari harapan. Sementara kalangan generasi
muda dapat pula diharapkan untuk melakukan pengembangan bahasa
Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Hayono Isman (1998;71) bahwa
dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, generasi
muda dapat ditempatkan pada dua posisi, yaitu posisi subyek dan posisi
obyek. Pada posisi subjek, kaum muda sebagai pelaku, sebagai
pembina dan pengembang bahasa Indonesia, sedangkan pada posisi
obyek, kaum muda merupakan sasaran pengembangan bahasa
Indonesia.

Dalam rangka melakukan pengembangan bahasa Indonesia,
kaum muda haruslah berperan mengambil bagian demi terwujudnya
masyarakat madani21melalui bahasa Indonesia. Peran yang dimaksud
adalah mereposisi tanggung jawab menjadi subyek atau pelaku
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, bukan lagi sebagai
objek dari usaha pembinaan bahasa Indonesia. Posisi ini
memungkinkan kaum muda untuk mengakselerasi perubahan sikap dan
minat serta penerimaan terhadap bahasa Indonesia, yang selama ini
banyak terjadi digenerasi muda. Peran-peran kaum muda ke depan
sebagai subyek perubahan diharapkan menjadi transformator,
ideologisator, serta transmitor bahasa Indonesia di dalam mengawal
agenda pemerkayaan, pemodernan, pencendekiaan, serta pemutakhiran
bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab kebudayaan nasional.

3 Penutup
3.1 Kesimpulan
Bahasa adalah imperium. Bahasa pun dapat pula menjadi
agenda imperialisme diberbagai bidang kehidupan, baik dicapai melalui
kekuatan fisik, kolaborasi politis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan
pada umumnya.
Imperium merupakan akar kata dari imperial yang berasal dari
bahasa latin. Pada perkembangan selanjutnya, populer diistilahkan
imperialisme. Imperium berarti memerintah, hak untuk memerintah,
kekaisaran atau kerajaan. Kaitannya dengan imperium peradaban
bahasa Indonesia adalah dekonstuksi tatanan bahasa Indonesia yang
kokoh dan berwibawa di tengah bahasa etnik nusantara yang mampu
mengambil posisi strategis di antara bahasa-bahasa asing yang masuk
dan berkembang di Indonesia. Deskripsi gagasan untuk membangun
imperium peradaban yang terbentuk dari akar kebangsaan Indonesia
melalui bahasa Indonesia terlihat dari tiga ranah, yakni (1) bahwa
sumpah pemuda telah meletakkan akar ke-Indonesiaan melalui bahasa
Indonesia sebagai bahasa bangsa, bahasa persatuan, dan bahasa lintas
keragaman budaya yang merepresentasikan cita-cita luhur kebangsaan.
(2) sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki batas wilayah
hukum dan teritorial yang jelas yang didorong dengan cita-cita luhur.
Batas wilayah kenegaraan tersebut mensyaratkan penegasan ranah
21 Lihat Dendy Sugono,(Ed.)”Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Jakarta:
Penerbit Progres, 2003
kebahasaan yang tegas pula dan diatur oleh perundang-undangan yang
diakui dan dinyatakan resmi.
Posisi ini meniscayakan bahasa Indonesia haruslah memiliki
kekuatan hukum/yuridis sebagai kekauatan bangsa yang dapat
meletakkan dasar-dasar kebangsaan bahkan membangun milenium
peradaban sendiri. (3) perjalanan kebahasaan suatu bangsa yang
bergerak melintasi waktu sejarahnya, mengisyaratkan terjadinya
pertemuan dengan berbagai tata nilai sebagai kompilasi keharusan
gerak peradaban. Di titik ini, bahasa Indonesia harus menjadi persentasi
kehendak, cita-cita, serta rumusan kepribadian bangsa yang berdiri
kokoh sebagai imperium suatu negara yang berdaulat. Imperium bahasa
Indonesia inilah yang akan memberi daya terhadap jati diri serta
kehormatan bangsa Indonesia.

Kebangkitan Bangsa, melalui bahasa Indonesia akan terbentuk,
jika saja kita mampu membangun etos kebahasaan melalui penguatan
moral bahasa Indonesia serta pendayagunaan daya saing bahasa
Indonesia sebagai jati diri bangsa. Di titik ini, peran kaum muda dalam
mereposisi perannya menjadi subyek perubahan akan memegang
peranan penting dalam gerak peradaban keindonesiaan. Peran yang
dimaksud haruslah sebangun dengan agenda imperium peradaban
bahasa Indonesia. Jika kaum muda dapat memainkan perannya sebagai
subordinat bagi proses pembinaan bahasa Indonesia, melainkan ordinat
dari proses pengembangan kebahasaan Indonesia.

3.2 Saran
Ada beberapa saran yang hendak disampaikan penulis dalam
makalah pada kongres bahasa Indonesia IX :
a. Sebaiknya ke depan diperlukan upaya untuk mentransformasi
kesadaran sejarah bahasa Indonesia, sebab, memiliki pengaruh
positif terhadap proses ideologisasi kebahasaan Indonesia.
b. Dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah,
hendaknya memasukkan pelajaran-pelajaran sejarah bahasa
Indonesia sebagai refleksi kritis terhadap identitas kebangsaan.
c. Undang-Undang kebahasaan sebagai payung hukum kenegaraan
harus segera ditetapkan sebagai perundang-undangan di Indonesia.
Hal ini dapat mendorong bahasa Indonesia yang cerdas, kompetetif,
bermutu dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Ambo Enre. 2004. Membangun Minat Berbahasa
Indonesia dalam Era Globalisasi (Makalah).Makassar.
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ahmadinejad, Mahmud. 2008. Manifestasi Identitas Iran di New
York, diterjemahkan dari buku berbahasa Parsi yang berjudul
Hoviyat-e Iran dar New York. Iran, International Unon of
Muslim University Student.
Alwi, Hasan. 2000. Pelestarian Bahasa Daerah”dalam Hasan Alwi,
dkk. peny. Bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Jakarta;
Pusat Bahasa.
Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (Ed.). 2000. Politik Bahasa. Jakarta:
Pusat Bahasa.
Apoeze, Harry. 2000. Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik,
1897-1925. Jakarta; Grafitti.
Day, Tony and Keith Foulcher.1998. Nation, Region and the Politics
of Language and Culture in Modern Indonesia. Sydney:
Presented in a International Workshop on Postcoloniality and
the Question of Modern Indonesian Literature conducted in
University of Sydney.
Faruk. 2008. Belenggu Pasca-Kolonial;Hegemoni dan Resistensi
dalam Sastra Indonesia.Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Fashri, Fauzi. 2007. Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi
Reflektif Pemikiran Pierre Boerdieu. Jakarta Juxtapose.
Gunarwan, Asim. 1983. Reaksi Subyektif terhadap Bahasa Indonesia
Baku dan Nonbaku: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa”,
dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. Jakarta: PPPB,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Karman, Yonky . 2007. Menyoal Politik Bahasa (Artikel), Kompas.
Kridaklasana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistk. Jakarta; PT.
Gramedia Pustaka Utama.
33
Mrazek, Rudolf. 1996. Sjahrir, Politki dan Pengasingan di Indonesia,
Jakarta; YOI.
Moeliono, Anton. 1981. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta:
Djambatan.
Nasution, Dahlan. 1991. Politik Internasional; Konsep dan Teori.
Jakarta, Penerbit Erlangga.
Piliang, Yasraf Amir. 2003. Hipersemiotika; Tafsir Kultural Studies
Atas atinya Makna. Bandung; Jalasutra.
………………………. 2006. Sebuah Dunia yang Dilipat. Yogyakarta,
Jalasutra.
Prasetyo, Eko. 2005. Ideologi Pendidikan; Pencarian Tanpa
Sandaran Historis (Makalah), Yogyakarta; Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
…………………. 2007. Jadilah Intektual Progresif!, Yogyakart :
Resist Book.
Toer, Pramoedia Ananta. 2003. Realisme Sosialis dan Sastra
Indonesia. Jakarta; Lentera Dipantara.
Ratna, Nyoman Kutha. 2008. Postkolonialisme Indonesia; Relevansi
Sastra. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Said, Edwar W. 1994. Orientalisme. Bandung; Pustaka.
……………….. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan; Membongkar
Mitos Hegemoni Barat. Bandung; Mizan.
Sagimun MD, Sagimun. 1989. Peranan Pemuda, dari Sumpah
Pemuda sampai Proklamasi. Jakarta; PT Bina Aksara.
Sugono, Dendy (ed.). 2003. Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat
Madani. Jakarta: Penerbit Progres.
Sunaryo, Adi dan Sri Sukesi Adiwimarta.2000. Pengembangan Istilah
dalam Era Globalisasi dalam Alwi, dkk. Peny. Bahasa
Indonesia dalam Era Globalisasi, Pemantapan Peran Bahasa
sebagai Sarana Pembangunan Bangsa. Jakarta; Pusat Bahasa.
34
Syamsuri, Andi Sukri. 2006. Pencendekiaan Bahasa Indonesia;
Tinjauan Pembentukan Istilah dan Laras Bahasa. Disertasi.
Makassar; Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Thompson, John B. 1991. Pierre Bourdieu, Language and Simbolic
Power. Cambridge; Polity Press.
Zakaria, Barnadi. 2005. Prospek Bahasa dan Sastra Indonesia dalam
pandangan mahasiswa (Makalah). Jakarta; Pusat Bahasa-
UNJ-IMABSII.
35
RIWAYAT PENULIS
Nama lengkap : Barnadi Zakaria, S. Pd
Tempat dan tanggal Lahir : Takalar, 14 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister
Alamat tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Riwayat pendidikan : a. SD Inpres Garonggong (1989-1995)
b. SLTP Negeri 1 Marbo Takalar (1995-
1998)
c. SMA Negeri 1 Takalar (1998-2001)
d. S1 Unismuh Makasar (2002-2006)
Pengalaman Organisasi : a. Ketua IRM Takalar (200-2002)
b. Ketua Hikmah dan Advokasi IRM Sul-
Sel (2004-2006)
c. Ketua HMJ Bahasa dan Sastra Indonesia
Unismuh Makassar (2004-2005)
d. Ketua BEM FKIP Unismuh Makassar
(2005-2006)
d. Ketua Komunitas Musikalisasi Puisi
Indonesia (KOMPI) Sul-Sel (2008-2013)
e. Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa
Bahasa dan Sastra Indonesia se Indonesia
(IMABSII) periode 2004-sekarang.
Karya yang Pernah : a. Prospek Bahasa dan Sastra Indonesia dalam
di tulis dan dipublikasikan Pandangan Mahasiswa (Makalah pada Seminar
Kebahasaan dan Kesusteraan Indonesia yang
di selenggarakan oleh Pusat Bahasa
kerjasama
Univ. Negeri Jakarta dan IMABSII tahun
2005.
b. Gender dalam novel Perempuan di Titik Nol
karya Nawal El Saadawi (Skripsi, 2006)
c. Ku tunjuk Tuhan di Menara Kampus (novel,
tetapi belum diterbitkan, 2006).
36

Barnadi Zakaria.
Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Se -Indonesia
(IMABSII)

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Perhatikan kutipan pembicaraan
Wahyu dengan Ayahnya (wahyu adalah anak usia 7 tahun, anak
seorang guru olah raga di suatu SMA negeri, tinggal di desa daerah
Klaten. Keluarga itu berbahasa pertama bahasa Jawa; mereka sedang
berkunjung di rumah saya).
Wahyu : Pak, aku mbok ditukokke panganan!
(Pak, aku belikan jajanan ya!)
Bapak : Lha mau rak wis ditukokke ibumu ta?
(Tadi kan sudah dibelikan Ibumu, kan?)
Wahyu : Lha malah wis digaglag sibu kabeh kok, kae ki rakus
je.
(Lha justru sudah dimakan sibu semua kon, dia itu
rakus kok)
Bapak : Hus nek omongan ora kaya ngono kuwi?
(Hus, jika bicara jangan seperti itu)
Wahyu : Lha kowe gek wingi kae ngomong ngono karo sibu kok
ya oleh.
(Lha kamu kemarin bicara seperti itu pada Ibu kok ya
boleh)
Bapak : Wis kana dolan sik, mengko nek karo mulih tumbas!
(Ya sana bermain dulu, nanti kalau pulang kita beli)
Wahyu : ya ayo mulih saiki, wong neng kene ya ra disuguh apaapa
e.
(Ya ayo pulang sekarang, di sini juga tidak disuguh
apa-apa kan).
Lain lagi dengan keluarga yang orang tuanya selalu ketat
menjaga kehormatan tetapi tidak memperhatikan sifat/watak, dan
kepribadian anak. Dalam kehidupan sehari-hari orang tuanya selalu
berlaku halus pada siapapun dan selalu taat beragama. Orang tua itu
(ayah) selalu ingin agar anak-anaknya berperilaku halus. Bahkan, anakanaknya
tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak sepadan karena
ayahnya seorang dosen dan tokoh agama. Karena anaknya sudah besar,
teman bergaulnya pun juga beraneka macam. Anak itu memiliki teman
laki-laki yang berbeda agama dan sangat sering berkunjung ke rumah.
Nampaknya, hubungan anaknya dengan teman laki-lakinya bukan
sekedar teman tetapi sudah mulai berkembang menjadi pacar. Pada
suatu ketika anaknya minta izin ingin pergi jalan-jalan dengan teman
laki-lakinya. Namun, ayahnya melarang. Bahkan, ayahnya minta agar
dia tidak bergaul dengan pemuda itu lagi. Larangan orang tuanya tidak
dapat dibantah oleh anaknya. Akhirnya anaknya menurut keinginan
ayahnya. Namun, apa yang terjadi. Sejak ayahnya melarang bergaul
lagi dengan teman laki-lakinya, anak itu menjadi pendiam dan tidak
pernah pergi dari rumah. Sikap orang tua itu kaku dan otoriter demi
menjaga harkat dan martabat orang tuanya tetapi sebenarnya tidak
disetujuhi oleh anaknya. Karena si anak tidak kuat lagi menghadapi
sikap orang tuanya, pada suatu ketika protes bawah sadarnya muncul
dengan bahasa non-verbal. Anak histeris.
Meskipun anak tidak berani menolak secara verbal kemauan
ayahnya. Namun, secara non-verbal anak mengungkapkan protesnya
terhadap ayah. Dengan demikian, bahasa keras, kasar, dan tidak santun
ternyata tidak hanya diungkapkan dengan bahasa verbal, tetapi juga
dapat diungkapkan dengan bahasa non-verbal.

Dari tiga kasus data di atas, semuanya menjadi pembentuk
kepribadian seseorang. Kasus pertama, hubungan antara penutur
dengan mitra tutur (orang tua dengan anak) sangat harmonis. Kata-kata
yang diucapkan oleh anak sangat santun. Hal itu menunjukkan bahwa
kedua orang tuanya selalu berkomunikasi dengan bahasa yang santun
kepada anak. Jika komunikasi seperti itu dapat terus berlanjut, anak
akan tumbuh dengan kepribadian yang baik. Orang tua di samping mau
memperhatikan kata-kata yang digunakan ketika berbicara dengan
anaknya, juga sekaligus menanamkan nilai kemanusiaan positif kepada
anak. Kepedulian anak terhadap temannya diapresiasi oleh orang tua
secara baik.

Namun, kasus kedua dan ketiga tentu bukan kasus pembentukan
kepribadian yang baik melalui pemakaian bahasa yang santun. Hanya
kasus pertama yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang
baik melalui pemakaian bahasa yang santun. Berdasarkan latar
belakang masalah di atas, permasalahan dalam makalah ini adalah
“bagaimanakah membentuk kepribadian yang baik melalui pemakaian
bahasa Indonesia yang santun?”.

2. Siapa yang Harus Berbahasa secara Santun?
Secara teoretis, semua orang harus berbahasa secara santun.
Setiap orang wajib menjaga etika dalam berkomunikasi agar tujuan
komunikasi dapat tercapai. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi
dan saat menggunakan bahasa juga harus memperhatikan
kaidah-kaidah berbahasa baik kaidah linguistik maupun kaidah
kesantunan agar tujuan berkomunikasi dapat tercapai.
Kaidah berbahasa secara linguistik yang dimaksud antara lain
digunakannya kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna
secara benar agar komunikasi berjalan lancar. Setidaknya, jika
komunikasi secara tertib menggunakan kaidah linguistik, mitra tutur
akan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh penutur.

Begitu juga dengan kaidah kesantunan. Meskipun secara baku
bahasa Indonesia belum memiliki kaidah kesantunan secara pasti,
setidaknya rambu-rambu untuk berkomunikasi secara santun sudah
dapat diidentifikasi. Grice (1978) mengidentifikasi bahwa komunikasi
secara santun harus memperhatikan prinsip kerja sama. Ketika
berkomunikasi, seorang penutur harus memperhatkan prinsip kualitas.
Artinya, jika seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain,
informasi yang disampaikan harus didukung dengan data. Prinsip
kuantitas, artinya kerika berkomunikasi dengan orang lain, yang
dikomunikasikan harus sesuai dengan yang diperlukan, tidak lebih dan
tidak kurang. Prinsip relevansi, artinya ketika berkomunikasi yang
dibicarakan harus relevan atau berkaitan dengan yang dsedang
dibicarakan dengan mitra tutur. Dan, yang terakhir adalah prinsip
cara, artinya ketika berkomunikasi dengan orang lain di samping harus
ada masalah yang dibicarakan juga harus memperhatikan cara
menyampaikan. Kadang-kadang ketika seseorang berkomunikasi,
sebenarnya pokok masalah yang dibicarakan sangat bagus dan menarik,
namun jika cara menyampaikan justru menyinggung perasaan, terkesan
menggurui, kata-kata yang digunakan terasa kasar, atau cenderung
melecehkan, tujuan komunikasi dapat tidak tercapai.

Kesantunan dalam berkomunikasi ada kaitannya dengan tindak
tutur seperti yang dikemukakan oleh Austin (1978). Austin melihat
bahwa setiap ujaran dalam tindak komunikasi selalu mengandung tiga
unsur yaitu (1) tindak lokusi berupa ujaran yang dihasilkan oleh
seorang penutur, (2) tindak illokusi berupa maksud yang terkandung
dalam ujaran, dan (3) tindak perlokusi berupa efek yang ditimbulkan
oleh ujaran. Ujaran “Anda merokok?” tindak lokusinya adalah “kalimat
tanya”, tindak illokusinya dapat berupa permintaan, larangan,
pertanyaan, tawaran; sedangkan perlokusinya berupa tindakan
pemberian, penghentian, sekedar jawaban, dan penerimaan atau
penolakan sesuai dengan situasinya.

Sejalan dengan pendapat Austin di atas adalah pendapat Searle
(1979). Searle menyatakan bahwa dalam satu tindak tutur sekaligus
terkandung tiga macam tindakan yaitu (1) pengujaran (utterance act)
berupa kata atau kalimat, (2) tindak proposisional (proposisional act)
berupa acuan dan prediksi, dan (3) tindak ilokusi (illocutionary act)
dapat berupa pernyataan, pertanyaan, janji, perintah, dan sebagainya.
Efek komunikatif (perlokusi atau tindak proposisional) itulah yang
kadang-kadang memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat. Halhal
yang bersifat perlokutif inilah yang biasanya muncul dari maksud
yang berada di balik tuturan (implikatur).
Untuk melengkapi teori Grice, Leech (1983) dalam bukunya
Principles of Pragmatics mengajukan 7 (tujuh) maksim kesantunan,
yaitu (a) maksim kebijaksanaan “tact maxim” (berilah keuntungan bagi
mitra tutur), (b) maksim kedermawanan “generosity maxim”
(maksimalkan kerugian pada diri sendiri), (c) maksim pujian “praise
maxim” (maksimalkan pujian kepada mitra tutur), (d) maksim
kerendahan hati (minimalkan pujian kepada diri sendiri), (e) maksim
kesetujuan (maksimalkan kesetujuan dengan mitra tutur), (f) maksim
simpati “sympathy maxim” (maksimalkan ungkapan simpati kepada
mitra tutur), dan (g) maksim pertimbangan “consideration maxim”
(minimalkan rasa tidak senang pada mitra tutur’ dan maksimalkan rasa
senang pada mitra tutur).

Leech memandang prinsip kesantunan sebagai “piranti” untuk
menjelaskan mengapa penutur sering bertutur secara tidak langsung
(indirect) dalam mengungkapkan maksudnya. Motivasi penggunaan
tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar santun.
Penutur biasanya menggunakan implikatur. Implikatur adalah apa yang
tersirat dalam suatu ujaran. Jika kita bedakan “apa yang dikatakan”
(what is said) dan “apa yang dikomunikasikan” (what is
communicated), implikatur termasuk apa yang dikomunikasikan.
Prinsip kesantunan Leech ini oleh beberapa ahli pragmatik
dipandang sebagai usaha “menyelamatkan muka Grice, karena prinsip
kesantunan Grice sering tidak dipatuhi daripada diikuti dalam praktik
penggunaan bahasa yang sebenarnya” (Thomas, 1995: 15).
Suatu tuturan dikatakan santun bila dapat meminimalkan
pengungkapan pendapat yang tidak santun (Leech, 1983: 81). Grice
(2000: 362) merumuskan kembali anggapan tersebut menjadi pilihlah
ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tulur. Artinya, dalam
bertutur kita perlu, demi kesantunan, memilih ungkapan yang paling
kecil kemungkinannya menyebabkan mitra tutur kehilangan muka.

Oleh karena itu, demi kesantunan, penutur harus dapat memperlakukan
mitra tutur sebagai berikut (Grice, 2000: 362):
(1) jangan perlakukan mitra tutur sebagai orang yang tunduk kepada
penutur. Jangan sampai mitra tutur mengeluarkan “biaya” (biaya
sosial, fisik, psikologis, dsb) atau agar kebebasannya menjadi
terbatas,
(2) jangan mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri mitra
tutur atau orang atau barang yang ada kaitannya dengan mitra tutur,
(3) jangan mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur,
(4) jangan menyatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur sehingga
mitra tutur merasa jatuh harga dirinya,
(5) jangan memuji diri sendiri atau membanggakan nasib baik atau
kelebihan diri sendiri.
Selain itu, pemakaian bahasa agar santun dapat juga dinyatakan
menggunakan bentuk ironi (Arsim, 2005). Penerapan bentuk ironi,
penutur bertutur dengan santun, tetapi yang dituturkan itu tidak benar,
dan karena itu daya ilokusinya (maksudnya) adalah yang sebaliknya.
Jadi dengan menerapkan prinsip ini, penutur mengungkapkan daya
ilokusi yang tidak santun secana santun. Misalnya: “Terimakasih Anda
sangat perhatian dengan keluarga saya, bahkan sempat antar-jemput
istri saya!” padahal yang dimaksudkan penutur adalah bahwa
pendengar telah terlalu jauh mencampuri urusan keluarganya yang
seharusnya tidak pantas dilakukan oleh pendengar.

3. Fakta Pemakaian BI yang Santun
Jika masyarakat Indonesia selalu memperhatikan kesantunan
dalam pemakaian BI, niscaya kepribadian bangsa pun juga akan
tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itulah, kita
hendaknya tidak bosan-bosan menyuarakan agar setiap orang Indonesia
mau ber-BI secara santun. Namun, agar dalam menyuarakan pemakaian
bahasa secara santun berdampak positif, perlu dipahampkan pula
penanda dan kaidah bahasa yang santun. Fakta pemakaian BI yang
santun dapat diidentifikasi sebagai berikut.
a. Penutur berbicara wajar dengan akal sehat
Bertutur secara santun tidak perlu dibuat-buat tetapi sejauh
penutur berbicara secara wajar dengan akal sehat, tuturan akan terasa
santun. Perhatikan contoh di bawah ini!
1) Asumsi yang ada di APBNP kita sudah ada yang melampaui target.
Semua skenario dibuat, mana yang cocok mana yang tidak.
Pemerintah sedang mengkaji opsi apa yang sebaiknya diambil
(Syahrial Luthan, KR, hal 28, 02/05/08).
2) Saya minta sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah
kurang bagus, saya akan bikin bagus. All-out, segala tenaga.
Harapan saya, tema dunia usaha juga begitu, melakukan langkah
yang sama (SBY, Jawa Pos, 1/4/2008:1)
3) Selama masih ada korupsi, selama itu pula kesejahteraan belum
tercapai (Kholiq Arif, Suara Merdeka, 02/05/08).
4) Orang mestinya tidak pasrah begitu saja terhadap kemiskinan, tapi
harus berusaha mengubah diri mejadi orang yang tidak miskin,”
Ustad Samsul Arifin (halaman M, Suara Merdeka, 03/03/08).
Data di atas menandakan bahwa penutur berbicara secara wajar,
tidak perlu berbunga-bunga, tidak dilebih-lebihkan tetapi dapat
diterima oleh akal sehat. Tuturan (1) “penutur menyatakan bahwa
pemerintah telah membuat banyak skenario dan mengkaji berbagai opsi
mengenai APBNP”, (2) “penutur ingin agar semua pihak jujur pada
keadaan yang sebenarnya”, (3) “kesejahteraan akan sulit dicapai selama
masih ada korupsi”, dan (4) “setiap orang harus berusaha mengubah
diri agar tidak miskin”. Tuturan seperti itu cukup sederhana, pilihan
kata hanya biasa, struktur kalimat hanya biasa, gaya bahasa juga
sederhana. Namun, rasanya sudah cukup santun bagi orang lain yang
membaca atau mendengarnya.
b. Penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan
Setiap bertutur, penutur hendaknya selalu mengedepankan
pokok masalah yang diungkapkan, kalimat tidak perlu berputar-putar
agar pokok masalah tidak kabur. Perhatikan contoh di bawah ini.
5) Kalau masalah korupsi, asal atasannya tegas, tentu yang bawahan
tidak ikut-ikutan (Bambang Sadono, Suara Merdeka, 02/05/08).
6) Saya sangat berterima kasih kepada negeri ini. Tidak ada lagi
ambisi saya secara ekonomi dan politik. Sebagi non-pri, jabatan
politik saya saat itu sudah yang tertinggi sebagai anggota DPR.
Nggak mungkin naik lagi. Demikian pula dengan ambisi ekonomi,
sudah cukuplah yang saya punya (Sofjan Wanadi, Ketua Umum
Apindo, 2008-2013; Jawa Pos, 30/3/2008:14).
7) Tak ada masalah, silakan saja. Kita tidak asal menangkap, tapi
sudah didasarkan pada bukti awal yang cukup kalau tersangka
membantah, itu haknya (Johan Budi, Juru Bicara KPK, KR, hal 28,
02/05/08).

Data di atas mencermikan bahwa setiap bertutur ada masalah
pokok yang dikemukakan. Tuturan (5) mengemukakan “jika atasan
tegas, bawahan tidak akan korupsi”, (6) penutur mengemukakan bahwa
“dirinya tidak ada ambisi lagi, secara politik maupun ekonomi”, (7)
“penangkapan seseorang selalu didasarkan bukti, tidak asal tangkap”.
Rasanya tuturan di atas pokok masalahanya diungkapkan secara jelas,
meskipun sering tidak enak dirasakan, kadar kesantunannya masih tetap
terjaga.
c. Penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur
Komunikasi akan selalu berkadar santun jika penutur selalu
berprasangka baik kepada mitra tutur. Hal ini dapat dilihat pada tuturan
di bawah ini.
1) Voting juga merupakan bentuk demokrasi. Jadi kalau tidak ada
kata mufakat dalam musyawarah, maka voting bisa juga” (Jusuf
Kalla, Wakil Presiden RI; Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 2008).
2) Saya merasa sedih, kecewa atas peristiwa itu karena nila setitik
rusak susu sebelanga (Hendarwan, Jaksa Agung; Kedaulatan
Rakyat, 4 Maret 2008).
3) Kalau seumur hidup ya janganlah. Nanti makin tua makin kurang
baik. Sebab, orang yang semakin tua itu kan fisiknya juga
mengalami kemunduran. Jadi pola pikirnya juga semakinn
mundur. Akhirnya nanti rakyat juga dirugikan. Tidak perlu
seperti itu (Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY;
Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2008).

Komunikasi akan santun jika antara penutur dengan mitra tutur
dalam berbicara selalu berprasangka baik satu sama lain. Tuturan (8)
”Yusuf Kalla berprasangka baik bahwa bentuk demokrasi tidak harus
diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, tetapi votingpun juga
wujud demokrasi”, (9) penutur sangat kecewa karena ”adanya jaksa
yang melakukan korupsi sehingga menodai nama baik kejaksaan”, (10)
”Sri Sultan tidak ingin menjabat Gubernur seumur hidup, tetapi
keistimewaan DIY harus dihormati”. Komunikasi dengan tuturan
seperti itu cukup menggambarkan kesantunan karena penutur selalu
berprasangka baik kepada orang lain yang menjadi mitra tuturnya.
d. Penutur terbuka dan menyampaikan kritik secara umum
Komunikasi akan terasa santun jika penutur berbicara secara
terbuka dan seandainya menyampaikan kritik disampaikan secara
umum, tidak ditujukan secara khusus kepada person tertentu. Hal ini
dapat dilihat pada data di bawah ini.
1) Kalau saya baca, delapan rekomendasi kadin itu bagus. Hanya,
analisisnya kok seperti menyatakan bahwa apa yang dilakukan
pemerintah salah semua. Seperti zaman kegelapan (SBY,
Presiden RI; Jawa Pos, 1/4/2008:1

Data di atas menunjukkan bahwa penutur menyampaikan kritik
secara terbuka dan mau menerima kritik secara terbuka pula. Namun
penutur juga berusaha mendudukkan permasalahan kritik secara
proporsional dengan mengatakan (11) “…analisisnya kok seperti
menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah salah semua…”.
Meskipun berisi kritik secara terbuka dan relatif keras, masih dapat
dikatakan berkadar santun karena tidak ada person yang “ditohok”
secara langsung (kiritik umum). Dengan demikian, komunikasi yang
santun tidak harus menghindari penyampaian kritik. Sejauh kritik itu
disampaikan secara terbuka, dan bersifat umum, kritik tidak ditujukan
kepada seseorang secara langsung, tuturan tetap dapat dirasakan
sebagai tuturan yang santun.
e. Penutur menggunakan bentuk lugas, atau bentuk pembelaan
diri secara lugas sambil menyindir
Komunikasi dapat dinyatakan secara santun jika penutur
menggunakan bentuk tuturan yang lugas, tidak perlu ditutup-tutupi. Hal
demikian dapat dilihat pada data di bawah ini.
2) Kalau saya baca, delapan rekomendasi kadin itu bagus. Hanya,
analisisnya kok seperti menyatakan bahwa apa yang dilakukan
pemerintah salah semua. Seperti zaman kegelapan (SBY, Presiden
RI; Jawa Pos, 1/4/2008:1)
3) Saya sangat berterima kasih kepada negeri ini. Tidak ada lagi
ambisi saya secara ekonomi dan politik. Sebagi non-pri, jabatan
politik saya saat itu sudah yang tertinggi sebagai anggota DPR.
Nggak mungkin naik lagi. Demikian pula dengan ambisi ekonomi,
sudah cukuplah yang saya punya ini (Sofjan Wanadi, Ketua Umum
Apindo (2008-2013); Jawa Pos, 30/3/2008:14).
4) Saya dituduh pernah memeras bupati di jatim. Buktikan saja,
panggil semua bupati se- Jatim (Marwan Efendy, Mantan Kepala
Kejaksaan Tinggi Jatim; Jawa Pos, 31/3/2008:1)
Berdasarkan data di atas, tuturan (12) merupakan sindiran
sambil bercanda kepada mitra tutur, tuturan (13) merupakan bentuk
pembelaan diri secara lugas, dan tuturan (14) merupakan pembelaan
diri. Meskipun terasa keras, namun ketiga bentuk tuturan tersebut
masih dapat dikategorikan sebagai tuturan yang santun.
f. Penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi
serius
Komunikasi masih akan terasa santun jika penutur mampu
membedakan tuturan sesuai dengan situasinya. Meskipun masalahan
yang dibicarakan bersifat serius tetapi jika penutur mampu
menyampaikan tuturan itu dengan nada bercanda, komunikasi masih
dapat dikategorikan bersifat santun. Perhatikan data di bawah ini.
5) Kita memang tidak sedang memilih malaikat. Karena itu
patokannya harus hukum (Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS;
Jawa Pos, 31/3/2008:2).
6) Saya minta sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah
kurang bagus, saya akan bikin bagus. All-out, segala tenaga.
Harapan saya, tema dunia usaha juga begitu, melakukan langkah
yang sama (SBY, Presiden RI; Jawa Pos, 1/4/2008:1).
7) Untungnya selera saya ini termasuk selera kampung. Sukanya beli
makan pecel lele di kaki lima (Abdullah Hamahua., anggota KPK;
Jawa Pos, 1/4/2008:15).
8) Kalau nanti tetap tidak nggak mau mundur, terpaksa ya dipecat.
Kok angel men (susah amat-Red) (Gusdur, Ketua Umum Dewan
Syura DPP PKB; Jawa Pos, 30/3/2008:1).
9) Ibu Mega sempat bertanya, apakah Bibit dan mbak Rustri bisa
menang. Beliau bilang, “Awas Tjahjo,kalau sampai kalah, aku
‘sembelih’ kamu,” ungkap Puan ketika memberi sambutan
menggantikan Megawati. (Puan Mahaarani, Suara Merdeka,
03/03/08).

Data di atas menggambarkan bahwa penutur sebenarnya sedang
berbicara serius tetapi disampaikan secara berkelakar/bercanda.
Perhatikan contoh tuturan (15) ”…kita tidak sedang memilih malaikat,
karena itu patokannya harus hukum”, (16) ”…jangan ada dusta diantara
kita”, (17) ”…untungnya selera saya termasuk selera kampung…”, (18)
”…kalau nggak mau mundur, terpaksa ya dipecat. Kok angel men”, dan
(19) ”… Awas Tjahjo, kalau sampai kalah, aku sembelih kamu”.
Tuturan itu sebenarnya sangat serius tetapi disampaikan dengan nada
bercanda. Meskipun candanya terasa agak keras dan penuh dengan
sindiran, komunikasi itu masih dapat dikategorikan sebagai komunikasi
yang santun karena mitra tutur menangkap pesan yang
dikomunikasikan, bukan kata-kata yang digunakan.

Selain itu, ada pula fakta bahwa pemakaian BI yang santun
ditandai dengan pemakaian bahasa verbal, seperti (a) perkataan
”tolong” pada waktu menyuruh orang lain, (b) ucapan ”terima kasih”
setelah orang lain melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh
penutur, (c) penyebutan kata ”bapak, Ibu” dari pada kata ”Anda”, (d)
penyebutan kata ”beliau” dari pada kita ”dia” untuk orang yang lebih
dhormati, (e) pergunakan kata ”minta maaf” untuk ucapan yang
dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur.

Di samping bentuk-bentuk verbal seperti di atas, perilaku santun
juga dapat didukung dengan bahasa non-verbal, seperti (a)
memperlihatkan wajah ceria, (b) selalu tampil dengan tersenyum ketika
berbicara, (c) sikap menunduk ketika berbicara dengan mitra tutur, (d)
posisi tangan yang selalu merapat pada tubuh (tidak berkecak
pinggang). Pemakaian bahasa non-verbal seperti itu akan dapat
menimbulkan ”aura santun” bagi mitra tutur.

4. Munculnya Pemakaian Bahasa yang tidak Santun
Meskipun sebenarnya banyak cara agar dalam berbahasa selalu
santun, namun ada pula fakta bahwa komunikasi yang terjadi sering
tidak santun. Meskipun belum cukup data untuk menarik kesimpulan
bahwa indikator di bawah ini merupakan penyebab ketidaksantunan
dalam berbahasa, setidaknya sudah dapat dirasakan bahwa tuturan itu
tidak santun.
a. Penutur menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra
tutur) dengan kata atau frasa kasar.
Komunikasi menjadi tidak santun jika penutur ketika bertutur
menyampaikan kritik secara langsung kepada mitra tutur. Perhatikan
kutipan di bawah ini
10) Pidato-pidato pimpinan dewan selama ini jelas menunjukkan
bahwa kaliber pimpinan memang payah (Fahri Hamzah, anggota
Fraksi PKS; Jawa Pos, 1/4/2008:2)
11) Mantan Presiden … menilai kegagalan tersebut (proyek padi
Super Toy HL2) karena SBY penakut. Itu kan karena presidennya
penakut (KR, 14 Sept. 2008: 23).
Contoh ucapan di atas terasa tidak santun karena penutur
menyatakan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dan dengan
kata atau frasa kasar, seperti kata “payah” pada frasa “pimpinan
memang payah” dan kata “penakut” dalam frasa “SBY penakut” atau
“presidennya penakut”. Komunikasi dengan cara seperti itu dinilai
tidak santun karena dapat menyinggung perasaan mitra tutur yang
menjadi sasaran kritik.

b. Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur
Ketika bertutur, penutur didorong rasa emosi yang berlebihan
ketika bertutur sehingga terkesan marah kepada mitra tutur. Perhatikan
data di bawah ini.
12) KPK tidak adil. Kalau dirasa perlu, ya jangan hanya DPR yang
digeledah. Pemda, Dinas, dan Departmen yang bersangkutan
juga digeledah (Agung Laksana, KR 02/08/2008: 28).
13) Tidak ada apa-apa, KPK kan tukang geledah (MS Kaban, KR
03/08/2008:31).
Tuturan di atas terkesan dikemukakan secara emosional.
Tuturan 22) terkesan bahwa penutur tidak rela jika kantor anak
buahnya digeledah oleh KPK. Tuturan 23) terkesan bahwa penutur
menuduh KPK sebagai tukang geledah.

c. Penutur protektif terhadap pendapatnya
Ketika bertutur, seorang penutur kadang-kadang protektif
terhadap pendapatnya. Hal demikian dimaksudkan agar tuturan mitra
tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Perhatikan data di bawah ini.
14) …tidak perlu islah. Sudah jelas yang jahat dan yang benar. Ah
orang dia ndak punya legitimasi. Biar saja, mau bikin 100 SK ya
silakan (GD, KR 04/08/2008)
15) Silakan kalau mau banding. Kita nggak masalah. Sebab dari
awal Tomy tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Elza
Sarif, KR 01/03/2008).
16) Saya jengkel mas. Saya janjikan setiap kali melayani untuk
memuaskan nafsunya saya akan dibayar Rp 300 ribu, tapi sampai
10 hari melayani nafsur birahinya hanya janji-janji doang (Gal,
KR 02/03/2008).

Data di atas memperlihatkan bahwa penutur terkesan protektif
terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dengan tuturan seperti
itu, penutur ingin meyakinkan kepada publik bahwa apa yang dia
lakukan benar dan yang dilakukan oleh mitra tutur salah. Namun, justru
dengan cara demikian, tuturan menjadi tidak santun.

d. Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur
Ketika bertutur, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur
dalam bertutur. Dengan demikian, mitra tutur menjadi tidak berdaya.
Perhatikan data di bawah ini.
17) Selama ini, pemerintah cenderung bersikap santai saja dan
membiarkan hidup masyarakat makin sulit. Setiap harga minyak
dunia naik, pemerintah pun menaikkan BBM (Sukardi Wakil
Ketua Kadin DIY, KR 07/05/2008).
18) Ini merupakan kegagalan dari pemerintahan SBY-JK. Dulu, saat
kenaikan harga BBM tahun 2005 berjanji tidak akan menaikkan
harga BBM. Berarti dia mengingkari janjinya sendiri. Presiden
sudah melakukan kebohongan politik, dan layak di-impeach
(Andrianto, KR 08/05/2008:1).
19) Mereka sudah buta mata hati nuraninya. Apa mereka tidak sadar
kalau BBM naik, harga barang-barang lainnya bakal
membubung. Akibatnya, rakyat semakin tercekik (Dona Budi
Kharisma, BEM UNS, KR 08/05/2008:1).

Data tuturan di atas terkesan sangat keras dan intinya
memojokkan mitra tutur. Kata-kata keras dan kasar, seperti
“pemerintah cenderung bersikap santai”, “Ini merupakan kegagalan
dari pemerintahan SBY-JK”, “dia mengingkari janjinya sendiri”,
“Presiden sudah melakukan kebohongan politik, dan layak diimpeach”.
Tuturan dengan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa
penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan
mitra tutur.

e. Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan
terhadap mitra tutur
Tuturan menjadi tidak santun jika penutur terkesan
menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Hal ini dapat dilihat
pada data tuturan di bawah ini.
20) …kawasan hutan lindung dan konservasi biasanya dialihfungsikan
menjadi areal perkebunan, pertambangan, atau hanya
diambil kayunya lalu ditelantarkan (Alfian Efendi, Direktur
Eksekutif Greenomics Indonesia, Kompas, 07/05/2008).
21) Pemerintah ngawur. Mbok ya tahu kondisi orang-orang seperti
saya. Dengan solar Rp 4500 per liter dan tarif Rp 2000,
penumpang sudah sepi karena memilih naik motor (Dian, Supir
Bus Puskopkar Ygk, jalur 15; Kompas, 07/05/2008).
22) …KPU selalu menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, baik dalam mengelola tahapan pemilu maupun
pengaturan calon perorangan. Kenyataannya janji KPU itu tidak
pernah terbukti (Jeirry Sumampouw, Kompas, 08/05/2008).
Data tuturan di atas berisi tuduhan penutur kepada mitra tutur
atas dasar kecurigaan penutur terhadap yang dilakukan oleh mitra tutur,
seperti “hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan”, “Pemerintah
ngawur. Mbok ya tahu kondisi orang-orang seperti saya”,
“Kenyataannya janji KPU itu tidak pernah terbukti”. Tuturan demikian
menjadi tidak santun karena isi tuturan tidak didukung dengan bukti
yang kuat, tetapi hanya atas dasar kecurigaan.

Atas dasar identifikasi di atas, ada beberapa faktor yang
menyebabkan ketidaksantunan pemakaian BI. Pertama, ada orang yang
memang tidak tahu kaidah kesantunan yang harus dipakai ketika
berbicara. Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya, terapi yang harus
dilakukan adalah memperkenalkan kaidah kesantunan dan mengajarkan
pemakaian kaidah tersebut dalam berkomunikasi. Hal ini biasanya
terjadi pada anak kecil yang memang belum cukup pengetahuannya
mengenai kesantunan berbahasa Indonesia.
Kedua, ada orang yang sulit meninggalkan kebiasaan lama dalam
budaya bahasa pertama sehingga masih terbawa dalam kebiasaan baru
(berbahasa Indonesia). Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya,
terapi yang harus dilakukan adalah secara perlahan-lahan meninggalkan
kebiasaan lama dan menyesuaikan dengan kebiasaan baru.
Ketiga, karena sifat bawaan “gawan bayi” yang memang suka
berbicara tidak santun di hadapan publik. Jika faktor ini penyebabnya,
terapi yang harus dilakukan adalah mengeliminasi orang tersebut dari
peran publik (tidak mendudukan dalam suatu posisi tokoh/pimpinan)
agar tidak menyebarkan “virus” ketidaksantunan kepada masyarakat.
Sifat-sifat bawaan seperti itu sangat sulit untuk disembuhkan. Jika
mereka tetap dipertahankan sifat-sifat jelek yang mereka miliki akan
menjadi “virus” menular pada generasi muda berikutnya.

5. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pikiran yang dapat
dicatat sebagai penanda santun tidaknya pemakaian BI.
a. Ketidaksantunan dalam berbahasa dapat disebabkan oleh (1)
ketidaktahuan kaidah kesantunan yang harus dipakai ketika
berbahasa, (2) kesulitan meninggalkan kebiasaan lama dalam
budaya bahasa pertama sehingga masih terbawa dalam kebiasaan
baru (berbahasa Indonesia), dan (3) karena sifat bawaan “gawan
bayi” yang memang suka berbahasa tidak santun di hadapan mitra
tutur.
b. Pemakaian BI yang santun dapat identifikasi penandanya sebagai
berikut: 1) penutur berbicara wajar dengan akal sehat, (2) penutur
mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan, 3) penutur
selalu berprasangka baik kepada mitra tutur, 4) penutur terbuka dan
menyampaikan kritik secara umum, 5) penutur menggunakan
bentuk lugas, atau bentuk pembelaan diri secara lugas sambil
menyindir, dan 6) penutur mampu membedakan situasi bercanda
dengan situasi serius.
c. Di samping itu, bahasa yang santun dapat ditandai dengan
pemakaian kata-kata tertentu, seperti (a) perkataan ”tolong” pada
waktu menyuruh orang lain, (b) ucapan ”terima kasih” setelah
orang lain memberi sesuatu atau melakukan tindakan seperti yang
diinginkan oleh penutur, (c) penyebutan kata ”bapak, Ibu” dari pada
kata ”Anda”, (d) penyebutan kata ”beliau” dari pada kita ”dia”
untuk orang yang lebih dhormati, (e) pergunakan kata ”minta maaf”
untuk ucapan yang dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur.
Selain bentuk verbal, pemakaian bahasa santun (dalam bahasa
lisan) dapat ditambah dengan pemakaian bahasa non-verbal, seperti
(a) memperlihatkan wajah ceria, (b) selalu tampil dengan tersenyum
ketika berbicara, (c) sikap menunduk ketika berbicara dengan mitra
tutur, (d) posisi tangan yang selalu merapat pada tubuh (tidak
berkecak pinggang). Pemakaian bahasa non-verbal seperti itu akan
dapat menimbulkan ”aura santun” bagi mitra tutur.
d. Meskipun belum didukung dengan data yang cukup valid, beberapa
penanda pemakaian bahasa yang tidak santun dapat diidentifikasi
sebagai berikut 1) penutur menyatakan kritik secara langsung
(menohok mitra tutur) dan dengan kata-kata kasar, 2) penutur
didorong rasa emosi ketika bertutur, 3) penutur protektif terhadap
pendapatnya, 4) penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur
dalam bertutur, dan 5) penutur menyampaikan tuduhan atas dasar
kecurigaan terhadap mitra tutur.

DAFTAR PUSTAKA
Austin, J.L. 1978. How to Do Things with Words. Cambridge :
Harvards University Press.
Brown, P. dan Levinson, S.C. 1987. Politeness some Universals in
Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Grice, H.P. 1975. “Logic and Conversation” dalam Cole; P&J.L
Morgan. 1975. Syntax and Semantics Vol 3 : Speech Acts . New
York: Akademic Press.
Gunarwan, Asim. 1992. “Persepsi Kesantunan Direktif di dalam
Bahasa Indonesia di antara Beberapa Etnik di Jakarta”, dalam
Kaswanti Purwo (ed.) Bahasa dan Budaya. Jakarta: PELBA 5.
Leech, G. 1989. Principle of Pragmatics. London : Longman.
Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge : Cambridge
University Press.
Pranowo, dkk. 2004. “Kesantunan Berbahasa para Politisi di Media
Massa”. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Searle, J.R. 1987. Speech Acts: An Eassey in the Philoshophy of
Language. Cambridge : Cambridge University Press.
17
Thomas, Jenny. 1995. Meaning in Interaction: An Introduction to
Pragmatics. London & New York: Longman
Wahab, Abdul. 1995. Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra.
Surabaya : Airlangga University Press.
18
BIODATA
1 . N a m a : Dr. Pranowo, M.Pd.
2. Tempat & Tgl. Lahir : Klaten, 25 Desember 1954
2. Pangkat/golongan ruang : Pembina Tk. I/ IVB
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pekerjaan : Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, FKIP Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
5. Pekerjaan Tambahan : a. Dosen Pascasarjana Universitas
Widya Dharma Klaten
b. Asesor Sertifikasi Jabatan Guru
Rayon XI Yogyakarta
c. Instruktur Diklat Sertifikasi Guru
Rayon XI Yogyakarta
6. Hasil karya
JUDUL DAN JENIS KARYA
1. Artikel: Kurikulum Berbasis Kompetensi, Mana
Pembaruannya?, dimuat dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan
Bahasa dan Sastra GATRA, hal. 1-13, No. 26 Th. XVIII/
Januari 2003, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ISSN
No. 0215-904X.
2. Artikel: Ungkapan Bahasa Jawa sebagai Pendukung
Pembentukan Kebudayaan Nasional, dimuat dalam Jurnal
Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia LINGUISTIK
INDONESIA, ISSN. 0215-4846, tahun ke 21, No. 2 Agustus
2003, hal. 269-286; TERAKREDITASI Dirjen Dikti No.
52/DIKTI/Kep.2002.
3 Artikel: Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai Jembatan
Menuju Masa Depan, dimuat dalam Jurnal MAGISTER
SCIENTIAE, ISSN 0852-078X, No. 14 Oktober 2003, hal.
62-76.
4 Artikel: Analisis Kebutuhan Bahasa Indonesia Mahasiswa
Non-Bahasa Indonesia, dimuat dalam Jurnal Ilmiah
Pendidikan Bahasa dan Sastra GATRA, No. 27 Th
XIV/Januari 2004 dan N0. 28 Th XX/Juli 2004, ISSN No.
19
0215-904X .
5 Buku: Pranata Cara Populer, Paugeran Kagem Panggilut
Basa Jawi, Penerbit Pustaka Pelajar, ISBN 979-3477-38-5.
6 Hasil penelitian berjudul: Kebutuhan Materi Kuliah Bahasa
Indonesia Mahasiswa Non-Bahasa Indonesia, dimuat dalam
Jurnal Kependidikan Lembaga Peneitian UNY No. I, Th
XXXV, Mei 2005, ISSN N0 0125-992X,
TERAKREDITASI Dirjen Dikti No 39/DIKTI/KEP/2004.
7 Buku Antologi berjudul: Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya,
diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma
8 Artikel: Semangat Sumpah Pemuda Mencegah Disintegrasi
Bangsa, dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober
2002
9 Artikel: Menjual Budaya demi Pariwisata, SKH
WAWASAN 7 Januari 2003.
10 Artikel: Bisnis Parpol Lebih Menguntungkan, dimuat di
SKH Kedaulatan Rakyat 8 Januari 2003.
11 Pranowo (2003)
Artikel: Anggota Legislatif Mewakili Siapa?, SKH Bernas
16 Januari 2003.
12 Artikel: Otonomi Pendidikan Mau ke Mana?, SKH Suara
Pembaruan 17 Januari 2003.
13 Artikel: Kualitas Pendidikan dan Penataan Pegawai, dimuat
di SKH Kedaulatan Rakyat 24 Januari 2003.
14 Artikel: Kampus bukan Pasar Politik, dimuat di SKH
Kedaulatan Rakyat 13 Maret 2003.
15 Artikel: Semangat Sumpah Pemuda dan Nasionalisme,
dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2003 .
16 Artikel: Tunjangan Hari Raya, Mengapa Diperlukan?,
dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 17 Nopember 2003.
17 Artikel: Sanksi PNS “Menambah” Libur Hari Raya, di muat
di SKH Kedaulatan Rakyat, 22 Nopember 2003.
18 Artikel: KBK, Bukan Satu-satunya Pembentuk Kepribadian
Anak, di muat di SKH Kedaulatan Rakyat, 8 Desember
2003 2003.
19 Artikel: Menyoal Kegiatan Politik Dosen, di muat di SKH
Kedaulatan Rakyat, 2 Desember 2003.
20 Artikel: Berpolitik bagi Dosen, sebagai Hak Azasi, di muat
di SKH Kedaulatan Rakyat, 16 Desember 2003.
21 Artikel: Dunia Pendidikan Kita Hampir Runtuh, di muat di
SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Januari 2004.
20
22 Artikel: Pengawasan Anggaran Pendidikan 2004, di muat di
SKH Bernas , 4 Februari 2004.
23 Pranowo (2004)
Artikel: Bahasa kampanye yang Santun, di muat di SKH
Bernas, 26 Februari 2004.
24 Artikel: Aliansi Politik dan Pemilihan Presiden, di muat di
SKH Kedaulatan Rakyat, 22 April 2004.
25 Artikel: Pengajaran Berbasis Perpustakaan, Mungkinkah
Dikembangkan? di muat di SKH Kedaulatan Rakyat, 14 Mei
2004.
26 Artikel: Kurikulum dan Stigma Buruk Pendidikan, dimuat di
SKH Kedaulatan Rakyat, 18 Okt. 2004.
27 Artikel: Konflik Internal Anggota Dewan, dimuat di SKH
Kedaulatan Rakyat, 9 Nopember 2004.
28 Artikel: Kabinet SBY-JK Hasil Strategi Gerilya, dimuat di
SKH Bernas, 22 Oktober 2004.
29 Artikel: Senyuman Guru Harus Edukatif, SKH Kedaulatan
Rakyat 12 April 2005.
30 KTSP, Tantangan bagi Sekolah Swasta, SKH Kedaulatan
Rakyat, 20 Juni 2006.
31 Antologi: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Bahasa Indonesia. Yogyakarta: USD Press.
32 Kontribusi Ungkapan Bahasa Jawa terhadap Perilaku
Masyarakat Multikultural. Jurnal NASION Vol 2 No. 2
Desember 2005. ISSN 1693-9409.
33 Bahasa Indonesia, Pembangun dan Pengembang
Kebudayaan (Kajian Etnopragmatik). Jurnal NASION Vol.
4 N0 1. Juni 2007. ISSN: 1693-9409.
34 Rubrik Portofolio Justru Membebani Guru, Kompas 1
Oktober 2007
35 Berbahasa secara Komunikatif. Makalah Seminar, 28 – 30
Okt. 2007 di Universitas Muhammadiyah Purworeja.

Dr. Pranowo, M.Pd.
PBSID, FKIP Universitas Sanata Dharma

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.