Kritis Berbahasa di Media Massa Cetak Dari Masa ke Masa

I

 Topik yang diberikan oleh panitia kepada saya kritis berbahasa di  media massa. Topik ini bagi saya terlalu luas. Ada media masa tulis (surat kabar dan majalah), dan lisan, misalnya: radio dan televisi. Dan apabila yang dimaksudkan jenis pers tertulis pun masih harus dirinci lebih dari satu jenis ragam: apakah teks berita, reportase, tajuk, pojok, opini, cerpen, iklan, dsb. yang masing-masing mempunyai ciri sendiri. Oleh karena itu, saya ingin membatasinya pada bahasa media massa cetak khususnya bahasa berita.

Topik seperti ini sebenarnya sudah sejak lama dipermasalahkan, diteliti (bahkan diangkat menjadi tesis, dan disertasi), dilaporkan, diperdebatkan, dan disosialisasikan.

Sejak Kongres Bahasa Indonesia 1 (1938 ) sampai dengan Kongres Bahasa Indonesia VII (1998 ) masalah ini terus-menerus didiskusikan, dan siapa tahu dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003 pun masalah ini masih akan dipersoalkan lagi.

Untuk mengawali perbincangan ini, saya merasa ‘gamang’. Pertanyaan nakal terus-menerus menggoda. Meskipun ada sedikit perbedaan, seperti halnya bahasa sastra, bahasa berita, bagi saya sekadar medium. Dalam karya sastra, arti bahasa ditentukan oleh konvensi sastra atau disesuaikan dengan konvensi sastra. Dalam sastra, sepanjang sejarahnya selalu berubah disebabkan evolusi selera dan konsep estetik yang berubah-ubah pula. Akan tetapi (Riffaterre, 1978 ), ada satu hal yang tinggal tetap, sastra itu mengatakan suatu hal dan berarti yang lain. Oleh karena itu, dalam sastra dikenal adanya tiga hal, yaitu: displacing of meaning (penggantian arti), distorting of meaning (penyimpangan arti), dan creating of meaning (penciptaan arti).  Pertanyaannya: bukankah di dalam berita meski mengenal konsep fakta dan fiksi—yang sangat tipis perbedaannya—pada hakikatnya terjadi pula hal seperti itu? Bukankah arti bahasa dalam bahasa berita semestinya juga disesuaikan dengan konvensi beritanya?

Narnun, baiklah kita tunda terlebih dulu perbincangan yang bagi saya lebih menantang dan signifikan tinimbang mengutak-katik ejaan, dan struktur bahasa berita seperti yang banyak dilakukan pakar bahasa selama ini. Untuk mengawalinya, mari kita membuka-buka kembali apa saja yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam pertemuan ini, dengan topik sejenis yang dipersoalkan dalam setiap kongres bahasa Indonesia sejak Kongres Bahasa Indonesia I sampai dengan Kongres Bahasa Indonesia VTI. Namun, harap dimaafkan, karena saya tidak memiliki data Kongres Bahasa Indonesia I dan II, maka apa saja yang didiskusikan pada kedua kongres itu yang berkaitan dengan topik ini, tidak dapat saya paparkan. Yang berhasil saya lacak hanyalah Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I dan II. Dalam pada itu, perlu pula saya kemukakan terlebih dulu, kata ‘kritis’ yang saya maksudkan dalam diskusi ini, merujuk pada salah satu arti yang saya anggap positif, yaitu: bersifat tidak dapat lekas percaya, dan bukan bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan (Moeliono: 1988: 466 ). Di samping itu, untuk menghindari pengulangan—yang pasti akan membosankan—saya akan memilih (tentu saja dari sudut pandang saya) yang saya rasa masih cukup relevan untuk diangkat kembali dalam pertemuan ini. Berangkat dari permasalahan itu saya akan mencoba untuk menghubungkan dengan persoalan sejenis yang sekarang  mungkin masih terjadi, dan akhirnya mempertanyakan kembali apa relevansinya.

 

II

Seperti telah disinggung pada bagian awal makalah ini, kritis berbahasa di media massa cetak, ternyata sudah terdengar gaungnya sejak Kongres Bahasa Indonesia I yang diselenggarakan di Solo, 25-28 Juni 1938, dan Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan di Medan, 28 Oktober – 2 November 1954. Dalam putusan kongres yang diterbitkan kembali secara lengkap oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudaya-an, 1993 (hlm. 2), pada butir V secara lengkap tertulis seperti berikut ini.

 

Setelah mendengar praeadvies toean Adi  Negoro, tentang “Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran”,  maka sepandjang pendapatan Konggeres,  soedah waktoenja  kaoem  wartawan  berdaja  oepaja  mentjari  djalan-djalan  oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itoe berharap soepaja Perdi bermoepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Konggeres jang baroe bersama-sama dengan Hoofdbestuur Perdi

Sementara itu, Keputusan Seksi E di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio dalam Kongres Bahasa Indonesia II, seperti yang dimuat dalam buku Keputusan Kongres Bahasa Indonesia l-V Tahun 1938-1988 (1993: 19) dinyatakan sebagai berikut:

 

(1)   Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa jang tak terpelihara dan rusak,

(2)   Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjarakat umum jang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masjarakat,

(3)   Pers  dan  Radio  hendaknja  sedapat  mungkin  berusaha  memperhatikan tatabahasa jang resmi,

(4)   Menganggap perlu supaja diandjurkan adanja kerdjasama jang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai-balai Bahasa.

 

Membaca kembali bahwa sudah waktunya wartawan mencari jalan untuk memperbaiki bahasanya; bahasa pers dan radio tidak dapat dianggap sebagai bahasa yang tidak terpelihara dan rusak; bahasa Indonesia yang dipergunakan pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan serta sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa yang resmi; bagi saya ini adalah keputusan kongres yang mirip-mirip dengan apa yang saya rasakan. Dua kalimat kunci layak untuk kita renungkan. Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tidak dapat dianggap sebagai bahasa yang tidak terpelihara dan rusak. Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat (cetak tebal dari saya, brh).

Sayang, beberapa puluh tahun kemudian yang ramai dipersoalkan justru bahasa pers yang dianggap  sebagai bahasa yang tidak terpelihara dan rusak  itu.  Menjelang dilangsungkannya Kongres Bahasa Indonesia III,  permasalahan ini menjadi ramai diperbincangkan oleh para pakar bahasa dan masyarakat pers antara lain setelah tergoda oleh  sentilan  Anton M.  Moeliono  ketika  ia  berceramah  tentang  “Pembinaan  dan Pengembangan Bahasa Indonesia” di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 15 Maret 1978 yang akhirnya dimuat dalam majalah Dewan Bahasa, Kuala Lumpur, Mei 1978. Rosihan Anwar (di samping wartawan kawakan dalam berbagai zaman, juga  dikenal  sebagai  penyair,  cerpenis,  dan  novelis)  memaparkan  kembali  lewat makalahnya dalam Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 3 November 1978.

Rosihan Anwar mengutip pernyataan Anton Moeliono yang dinilainya mengandung perasaan yang bertentangan, bersifat ambivalen. Anton Moeliono antara lain berkata sebagai berikut (Anwar, 1983: 318-319).

Keluh-kesah orang banyak tentang ketidakmahiran orang Indonesia berbahasa Indonesia, sering dipulangkan kepada si guru, tapi guru lepasan Sekolah Guru atau Institut Pendidikan Keguruan menyatakan bahwa itu saya terima dari guru saya.

Masalahnya ialah masalah lingkaran setan. Seringkali terjadi bukanlah orang-orang yang terpandai yang menjadi guru bahasa. Dan harus dicatat bahwa di dalam perkembangan  sejarah bangsa kami, guru untuk  sebagian  besar terpaksa menyerahkan wibawanya kepada kaum wartawan. Bahwa terjadi di sekolah debat antara guru dan murid yang tidak mau menerima pengarahan gurunya: “Ya, Pak! Tadi di koran tertulis begitu, Pak.”

Artinya ia lebih percaya dan taat kepada apa yang disebut di koran dari-pada apa yang dikatakan oleh gurunya.

Saya pribadi beranggapan bahwa wartawan memang dapat menjadi pendeta masyarakat, tapi hati saya berbelah-bahagi terhadap golongan ini, sebab ia dapat dianggap pesaing dan dapat dianggap teman seperjuangan. Saya tidak tahu sikap wartawan di Malaysia. Di Indonesia wartawan itu jika ditunjukkan keteledorannya berbahasa, kekurangannya dalam pelurusan kalimatnya, maka dijawabnya: “Mana bisa saya ini harus memperhatikan secermat-secermatnya bahasa saya. Kami ini wartawan, dikejar waktu.”

Pada hemat saya, itu hanya dalih, sebab wartawan Indonesia bukan satu-satunya wartawan dunia. Wartawan di seluruh dunia memang dikejar oleh waktu, tetapi mengapa wartawan di lain negeri tidak selalu mengatakan: “Saya ini dikejar waktu.” Jadi yang saya kuatirkan ialah pengaruh kaum wartawan yang merasa tidak tertakluk kepada hukum bahasa yang efektif dan baik.

 

Selanjutnya Rosihan Anwar juga mengutip pendapat Jus Badudu mengenai wartawan Indonesia,  yang secara substansial tidak banyak berbeda dengan pandangan Anton Moeliono.

Membaca sebagian besar surat kabar dan majalah dewasa ini, termasuk terbitan Bandung, saya merasa gembira. Tampak banyak kemajuan dibandingkan dengan sepuluh dua puluh tahun yang lalu. Tentu saja masih ada pihak-pihak yang belum merasa puas, dan menuduh bahwa bahasa koran dewasa ini masih penuh dengan kesalahan dan sering mengabaikan kaidah bahasa yang berlaku atau yang dianggap masih berlaku. Hal ini tentu disebabkan oleh masih banyaknya juga kita temukan kesalahan dalam bahasa koran baik kesalahan bahasa maupun kesalahan ejaan.

Masyarakat memang menuntut lebih dari pers sebagai lembaga yang diakui sangat besar peranannya dalam pembinaan bahasa karena pengaruhnya yang sangat besar.

Pekerjaan guru di sekolah yang berpayah-payah setiap hari membimbing murid-muridnya menggunakan bahasa yang baik, pekerjaan penyuluhan bahasa oleh ahli bahasa atau tenaga-tenaga penyuluh dirasakan akan menjadi sia-sia jika apa yang dibina mereka itu seolah-olah dilanggar begitu saja oleh pers.

 

Secara singkat, dua pakar bahasa itu menohok hidung pers amat telak. Sudah tidak becus berbahasa, pandainya hanya berkelit, dan runyamnya pengaruhnya amat besar. Para guru, dan ahli bahasa yang berpayah-payah setiap hari membimbing siswa-siswinya untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, akan menjadi sia-sia, dilanggar begitu saja oleh pers.   Siswa-siswi tidak mau menerima pengarahan gurunya, ia lebih percaya dan taat kepada apa yang disebut di koran daripada apa yang dikatakan oleh gurunya. Alamak ….

Sementara itu, Hoed (1983: 357-371) dari Universitas Indonesia menyimpulkan sulitnya berbicara tentang ragam bahasa pers secara urnum. Ragam bahasa pers sangat luas cakupannya. Hoed membatasi pada ragam bahasa berita. Beberapa penemuan menarik dan penelitiannya (1983: 368) terhadap ragam bahasa berita selama setahun (1974) yang kini terasa masih relevan, antara lain pernyataannya bahwa berita itu seperti sayuran. Harus dihidangkan dalam keadaan masih segar. Waktu untuk menghasilkan berita yang “segar” sampai siap cetak hanya beberapa jam saja. Berita dibatasi oleh ruang, harus singkat tetapi jelas, dan disusun dengan aturan dasar tertentu agar menarik perhatian pembaca, serta harus dapat memberi informasi. Dan bukan hanya itu, juga dibuat untuk mempengaruhi pembaca.

Batasan-batasan itulah yang menyebabkan teks sebuah berita  memiliki struktur yang khusus dan khas, dilihat dari teksnya, tata bahasanya, dan kosa katanya. Kekhasan itu tampak menonjol dalam judul berita berkaitan dengan penghilangan prefiks me- misalnya, prinsip kata mubazir (kata yang dianggap tidak akan mengganggu kelancaran komunikasi bila tidak dipakai dalam kalimat, seperti: bahwa, pada, oleh, yang, untuk, hari, tanggal, dan hulan), dan penyerapan struktur sintaksis dari bahasa asing (khususnya bahasa Inggris). Yang menarik, Hoed tidak begitu resah pada kekhasan struktur bahasa berita yang seperti itu.  Menurutnya  tidak  akan  merugikan  perkembangan  bahasa  Indonesia,  tetapi  justru memperkaya bahasa Indonesia khususnya ragam bahasa berita. Hanya, perlu diwaspadai agar perkembangan bahasa berita tidak menyebabkan terbentuknya ragam yang terlalu eksklusif sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat komunikasi massa.

Kebiasaan pers menghilangkan prefiks me- dalam judul berita menurut Rosihan Anwar ternyata sudah ada sejak pers Melayu-Tionghoa seperti: Sin Po, Hong Po, dan Keng Po tatkala masih berjaya. Ia tidak berkeberatan (cetak tebal dan saya, brh) sepanjang penghilangan awalan ini hanya terbatas pada judul berita (mengingat judul berita harus padat, dinamis, dan terbatasnya ruangan), tetapi Rosihan tidak setuju bila penghilangan awalan ini sampai merembet masuk ke dalam tubuh berita. Dan kini, kebiasaan seperti itu agaknya masih dilestarikan oleh setiap surat kabar sebagai suatu kekhasan ragam bahasa berita, meskipun konsekuensinya kadang ditunjuk sebagai semacam pelanggaran oleh pakar bahasa. Berikut  beberapa kutipan judul berita yang saya temukan secara acak, misalnya:  “Wapres  Tegaskan  Terorisme  Rusak  Ajaran  Islam”  (Media  Indonesia, 21/12/2002); “Israel Larang Arafat Hadiri Misa Natal di Bethlehem” (Sinar Harapan, 16/12/2002);  “Taiwan  Ancam  Hentikan  Investasi  di  Indonesia”  (Koran  Tempo, 19/12/2002); “Malaysia Raih Tiket ke Semifinal” (Republika, 21/12/2002); “Bapepam Paksa Anggota Bursa Tingkatkan Modal Kerja” (Kompas, 20/12/2002);   “Bicarakan Pengungsian Saddam” (Jawa Pos, 31/12/2002); “Tukang Roti Jadi Tersangka Baru” (Bernas, 22/12/2002); “Korut Ngaku Punya Nuklir, Amerika Diam” (Kedaulatan Rakyat, 21/12/2002), dan masih banyak lagi.

Masih di sekitar judul berita, sekarang cukup banyak dijumpai sub-subjudul yang terletak di tengah-tengah berita. Uniknya penulisannya tidak sama antara surat kabar yang  satu dan yang lain. Kompas misalnya, dalam berita utama berjudul “Tindakan Pemerintah Kurang Bijaksana” (4/1/2003) terdapat anak-anak judul ‘Tindakan kekerasan’, ‘Orang miskin bertambah’, ‘Kurang bijaksana’, dan ‘Tidak bayar’. Huruf kapital hanya dipakai pada huruf pertama. Hal serupa terdapat dalam berita berjudul “Natal dan Tahun Baru, Ajang Untung Besar” (Media Indonesia, 15/12/2002), terdapat anak-anak judul yang ditulis ‘Iklan radio’, dan ‘Waktunya relatif singkat’. Bandingkan dengan Jawa Pos dalam berita utama berjudul “Amrozi Tertawa, Australia Berduka” (15/11/2002) terdapat anak-anak judul seperti: ’Akrab ltu Biasa’, ‘Amrozi Minta Kurma’, dan ‘Gelar Upacara Akbar di TKP’. Atau juga Sinar Harapan dalam berita utama berjudul “Pemerintah dan HDC Tanda Tangani SoMA” (16/12/2002) terdapat anak-anak judul yang ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama semua kata, seperti: Tim PBB Tiba’, ‘Sambut Megawati’, dan ‘Telepon Kapolda’. Hal semacam juga diikuti Suara Pembaruan (22/12/2002) pada berita berjudul “Cinta Terhempas dari Anak-anak yang Terbuang ltu”, terdapat anak-anak judul ‘Cinta Keluarga’, dan ‘Anak-anak Gerbong’ . Permasalahan seperti itu dapat terjadi karena dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (lihat halaman 10 dan 37) belum diatur secara tersurat. Namun masalah seperti itu tidak dijumpai dalam Koran Tempo dan Republika, karena beritanya jarang memanfaatkan anak-anak judul.

Satu makalah lagi dari Kongres Bahasa Indonesia III yang masih cukup relevan untuk disimak, ialah makalah Mochtar Lubis. Ia (1983: 299) antara lain menulis bahwa surat kabar di Indonesia pada saat itu ikut menyebarluaskan “bahasa kekuasaan”. Kata ‘saudara’ dan ‘bung’ semasa perjuangan nasional dan peperangan kemerdekaan yang mengandung makna hubungan kekeluargaan yang mesra dan hangat, diganti dengan kata ‘bapak’ dan ‘ibu’ yang menegaskan hubungan antara atasan dengan bawahan, antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, antara yang inferior dengan yang superior tanpa unsur kemesraan.

Dan kini, pada masa reformasi ini, dalam bahasa lisan kata ‘bapak’ dan lbu’ dipakai terbatas sebagai sapaan, bukan untuk menegaskan hubungan antara atasan dengan bawahan (saya harap seharusnya begitu). Sementara dalam bahasa tulis, Republika misalnya, menulis berita dengan judul besar seperti ini; “Mega: Pengusaha Jangan Cengeng” (21/12/2002); “Ketika Mega Disandera Birokrasi” dalam Media Indonesia (21/12/2002), atau Kompas memasang judul berita pada halaman muka “Amien Rais Minta Laksamana Minta Maaf pada Bangsa Indonesia” ( 27/12/2002).

Lubis menambahkan pentingnya bahasa Indonesia dalam media massa dipelihara, diasah, dan dikembangkan sebaik mungkin. Media massa harus menyesuaikan pemakaian bahasa yang baik dengan berusaha untuk menyampaikan kebenaran, menyesuaikan kata dengan perbuatan; bukan malah sebaliknya, ikut memopulerkan ‘diwajibkan tetap di rumah’ dan bukan ‘tahanan rumah’. Bukan ‘paksaan’ tetapi ‘sumbangan wajib’. Bukan ‘korupsi’ tetapi ‘komersialisasi jabatan’. Tentu, pada zaman reformasi ini, media cetak kita tidak lagi seperti itu. “Tarif Telepon Naik Mulai Januari 2003” (Koran Tempo, 19/12/2002) dan bukan lagi ditulis tarif telepon akan disesuaikan mulai Januari 2003. Meskipun masih pula menyembunyikan arti sebenarnya seperti ini: “Pemerintah Amerika Serikat siap mengucurkan bantuan (cetak tebal brh) kepada Indonesia senilai US S 142 juta untuk tahun 2003″ (Sinar Harapan, 16/12/2002).

Serangan gencar terhadap bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh wartawan dalam menulis berita cukup banyak diangkat dalam makalah Kongres Bahasa Indonesia IV, V, VI, dan VII.  Kurnia (1992: 297) dalam Kongres Bahasa Indonesia IV, masih melihat gejala  yang  memprihatinkan  dalam  pemakaian  singkatan  dan  akronim  yang  tidak berdisiplin; penulisan ejaan yang kurang benar; penyerapan istilah dan kata yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, pemotongan bagian-bagian kata; susunan kalimat yang kurang baik; dan pengaruh bahasa dan dialek daerah masih terasa di sana sini.

Sementara itu, Taryadi (1992: 168-169) mengakui karena desakan waktu dalam penyiapan berita, sering dijumpai kesalahan bahasa yang mencolok, mencampuradukkan dua subjek yang berlainan sehingga kalimatnya menjadi aneh dan tidak masuk akal.

Perihal singkatan  dalam penulisan di surat-surat kabar, menarik untuk disimak kembali.  Kompas yang saya amati setiap harinya, pada halaman pertama (muka) jika bersambung ke halaman lain selalu ditulis;… (Bersambung ke hlm II kol 7-9). Dan sambungannya yang terletak pada halaman 11 selalu ditulis lengkap: (Sambungan dari halaman 1). Mengapa tidak ditulis:  (Sambungan dari hlm 1) agar tampak konsisten?

Perhatikan singkatan hlm, memang sesuai dengan aturan EYD (Ramlan, dkk., 1992: 95), tetapi ada penyimpangan yaitu tanpa tanda titik (.). Kemudian singkatan kol (apalagi kalau bukan kepanjangan kolom), ini agak aneh, sebab dalam aturan EYD ada ditemui singkatan seperti itu tetapi huruf (k) kapital, yaitu Kol. yang diakhiri dengan tanda titik, singkatan pangkat kolonel. Baiklah, sudah konsisten apabila dilihat dari tanpa memakai tanda titik, tetapi mengapa tidak bersambung ke hlm … kol … misalnya? Atau sekaligus bersambung ke hal … kol …? Bernas (22/12/2002) misalnya, pada setiap berita atau laporan yang tidak muat lain ditulis Bersambung ke hal (tanpa tanda titik) 5 kol (tanpa tanda titik) 8, dan Sambungan dari hal. (memakai tanda titik) 1. Atau seperti yang ditulis dalam Kedaulatan Rakyat (21/12/2002) Bersambung hal 19 kol I, kemudian pada halaman 19 tertulis …Sambungan hal 1.

Bandingkan dengan surat kabar lain, Media Indonesia (31/12/2002) pada halaman muka dari judul artikel “Ekonomi Dibayangi Stabilitas Semu” terdapat BERSAMBUNG KE Hlm (tanpa tada titik) 2, kemudian pada halaman 2 tercetak Sambungan dari halaman 1. Sinar Harapan (16/12/2002) pada halaman muka jika ada berita utama yang tidak muat selalu diberi … Ke hal. (pakai tanda titik) 15, PEMERINTAH, kemudian pada halaman 15 cukup ditulis Pemerintah …. Dalam harian Jawa Pos Radar Jogya (31/12/2002) terdapat berita utama pada halaman muka berjudul “Bicarakan Pengungsian Saddam” yang disambung ke  halaman 15, tertulis Baca Bicarakan … Hal (tanpa titik) 15, lalu sambungannya tertulis BICARAKAN… Sambungan dari hal 1.

Nah, bervariasi bukan? ltulah antara lain yang (barangkali) ditakutkan oleh para guru dan beberapa pakar ejaan bahasa Indonesia. Bayangkan kalau ada tes masuk perguruan tinggi secara sentral (semacam UMPTN) dan pesertanya pelanggan setia dan ‘maniak’ terhadap koran-koran yang dibaca dan diikutinya dengan membabi buta (tentu saja ini terlalu naif), apa yang akan terjadi dapat Anda tebak sendiri jika soalnya di sekitar singkatan halaman misalnya.  Berkaitan dengan itu,  agaknya,  Koran Tempo,  Suara Pembaruan, dan kadang-kadang Media Indonesia (maaf hanya sejauh pengamatan saya sebatas yang saya miliki) menempuh cara untuk tidak membuat sambungan pada setiap beritanya.  Setiap  berita  di  halaman  muka  (khususnya)  diusahakan  selesai,  tidak  bersambung ke halaman berikutnya, dengan demikian surat-surat kabar tersebut terhindar dari ‘kreativitas’ editor bahasanya dalam menyingkat ‘halaman’ yang macam ragam itu.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia VI, terdapat satu makalah yang menyangkut bahasa pers yang menarik untuk dibaca kembali berjudul “Penyerapan Unsur Bahasa Asing dalam Pers” (Marcellino, 1983). Marcellino meneliti penggunaan bahasa Barat, khususnya bahasa Inggris di surat kabar Kompas dan Suara Pembaruan selama dua bulan penuh (Februari-Maret 1993). Ia membatasi penelitiannya pada empat register, yaitu: berita utama, surat kepada editor, bisnis/ekonomi, dan iklan. Hasilnya cukup mengejutkan. Untuk harian Kompas, dalam bulan Februari  1993, setiap artikel berita utama yang diteliti meminjam kosakata Barat rata-rata sebanyak 8,69% (43 kata) per hari; surat kepada editor 9,15% (46 kata) per hari; ekonomi/bisnis 12,86% (64 kata) per hari; dan iklan 14,40% (72 kata) per hari. Dalam bulan Maret 1993, berita utama meminjam kosakata bahasa Barat sebesar 9,18% (46 kata) per hari; surat kepada editor 8,85% (65 kata) per hari; ekonomi/bisnis 12,96% (65 kata) per hari; dan iklan 12,13% (61 kata) per hari.

Bagaimana Suara Pembaruan? Dalam bulan Februari 1993, berita utama rata-rata menggunakan kosakata Barat sebanyak 9,11% (46 kata) per hari; surat kepada editor 9,39% (47 kata) per hari; ekonomi/bisnis 13,49% (73 kata) per hari; dan iklan 12,82% (64 kata) per hari. Dalam bulan Maret 1993, berita utama rata-rata menggunakan kosakata Barat sebanyak 9,30% (47 kata) per hari; surat kepada editor 8,87% (44 kata) per hari; ekonomi/bimis 12,19% (61 kata) per hari; dan iklan 11,48% (57 kata) per hari.

Dari pemerolehan data tersebut di atas, ia menyimpulkan bahwa register iklan dan ekonomi/ bisnis baik di surat kabar nasional Kompas maupun Sinar Harapan memiliki persentasi yang lebih besar, rata-rata 13,09% untuk Kompas, dan 12,50% untuk Sinar Harapan. Bisa dibayangkan jika penelitian itu dilakukan di Kompas dan Suara Pemharuan pada saat sekarang ini, persentasi unluk register iklan dan ekonomi/bisnis pasti jauh lebih tinggi. Pertanyaannya: apa yang mendorong penulis berita (termasuk juga para pembuat iklan) cukup banyak meminjam kosakata bahasa asing? Marcellino menyibaknya dari sudut pandang linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Jawaban yang relevan dengan topic bahasan ini antara lain ialah: (1) keterbatasan kosakata untuk mengekspresikan objek atau gagasan baru yang tidak atau belum ada di masyarakat peminjam bahasa itu (misalnya: hotel, cottage, konslitusionai, roket, artileri, parlemen, presiden, referendum, dsb.), (2) tidak dapat begitu saja digantikan dengan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa Indonesia (misalnya: transaksi, konferensi, delegasi, defisit, teknik, dsb.), (3) agar bahasanya singkat, padat, jelas, dan tepat, kata pinjaman ternyata sangat mendukung (misalnya: komisi, krisis, konstitusional, doktrin, dsb.), (4) di bidang-bidang yang berkaitan dengan kemodernan (misalnya: moneter sentris, inflasi, deregulasi, go international, manager, dsb.), (5) sistem bahasa Indonesia yang sangat terbuka sehingga kata-kata pinjaman bahasa Barat dapat diafiksasi dengan awalan dan akhiran yang ada dalam sistem bahasa Indonesia (misalnya: menginterupsi,  diprioritaskan,  diprediksikan,  didropoutkan,  dsb,),  (6) menunjukkaan identitas, modernitas, dan untuk menghaluskan (eufemisme), seperti: feeling saya, … dapat langsung menghubungi Manager Customer Service kami, komisi, adjudan, asisten, dsb.).

Dari peminjaman kata-kata asing itulah yang memunculkan penulisan yang berbeda-beda dalam surat kabar-surat kabar sampai sekarang, seperti: objek atau obyek, Prancis atau Perancis, telepon atau telefon, subjektif atau subyektif, faksimile atau feksimil, zaman atau jaman, rohaniwan atau rohaniawan, praktik atau praktek, pistol atau pestol, pastor atau pastur, autodidak atau otodidak, museum atau musium, mazhab atau mashab, majelis atau majlis, konduite atau kondite, konkret atau kongkrit, kaveling atau kapling, jenderal atau jendral, izin atau ijin, Inggris atau Inggeris, harfiah atau harafiah, feminin atau feminim, direktur atau direktor, bus atau bis, ateis atau atheis, dan masih banyak lagi. Perihal beragamnya penulisan kata-kata serapan dan bahasa asing ini, sepenuhnya tidak bisa disalahkan pada para wartawan, selain berubah-ubahnya ejaan kita, predikat kata baku dan tidak baku dalam masa reformasi ini patut dipertanyakan kembali mengingat baku dan tidak baku lebih banyak hanya terbatas pada dari mana sudut pandang itu dilakukan.

III

Sebelum mengakhiri perbincangan ini, sejak dulu sampai sekarang para wartawan masih dibuat sewot pada saat akan menuliskan hasil wawancara yang berlepotan  bahasanya. Beberapa puluh tahun yang lalu Gunawan Mohamad (1975: 29) menulis bahwa pidato para pejabat, wejangan para rohaniwan, pada umumnya dan pada dasarnya adalah bahasa lisan sehari-hari entah bahasa daerah atau bahasa Indonesia lisan. Runyamnya, kebagusan berbicara dalam adat kita hampir identik dengan kemerduan suara, keindahan kata-kata, dan daya yang memesona. Kekuatan daya pikir yang dengan awas menganalisis kurang dipertaruhkan, juga orisinalitas ucapan yang bebas dari klise-klise. Untuk menarik hati  pendengar,  pidato  harus berapi-api  atau  menyelipkan  lelucon  yang  agak  cabul. Menghadapi tidak efisiennya bahasa lisan Indonesia ini pers terlibat dalam persoalan yang cukup berat. Untuk menghemat ruangan, wartawan harus memotong pidato, percakapan, atau perdebatan tanpa teks, hasilnya kadang tidak akurat, bahkan dapat menyimpang.

Gunawan menambahkan, harus pula diakui (moga-moga sekarang sudah tidak) wartawan  Indonesia  umumnya  tidak  terlalu  termashur  kecakapan  jurnalistiknya. Seharusnya wartawan memiliki daya analisis yang kuat dalam berbahasa. Apabila seorang yang diwawancara menggunakan bahasa yang tidak efisien, wartawan harus dapat menggiringnya agar mempergunakan bahasa lisan yang lebih efisien. Jika tidak, pers makin lama makin berada dalam posisi untuk dipengaruhi, dan bukannya memengaruhi.

Sejalan dengan yang digelisahkan oleh Gunawan, Tahi Simbolon (1998: 1-2) dalam Kongres Bahasa Indonesia VII menggugat bahwa selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru mutu bahasa pers Indonesia sebagai alat komunikasi dinilainya rendah. Menurutnya bahasa pers Indonesia lebih sering kacau, rumit, boros, kabur, dan membosankan. Selama itu isi media massa lebih banyak berupa pidato, rencana, janji, lelucon, nasihat, komentar,

perintah, ancaman, indoktrinasi, penculikan, pembunuhan, yang semuanya belum jelas duduk perkaranya sampai sekarang. Pendek kata berita-berita pers Indonesia nyata-nyata berfungsi bukan sebagai alat komunikasi, melainkan hanya sekadar melansir berita tanpa peristiwa, dan kalau ada peristiwa, peristiwa itu tanpa jalan cerita. Ia juga menekankan bahwa bahasa Indonesia lebih banyak terbebani fungsi (seperti: sarana pendidikan, sarana pemerintahan, alat pengembangan kesenian, wahana iptek, dan alat persatuan nasional) daripada sekadar alat komunikasi.

Baiklah, saya sepenuhnya mengapresiasi semua keluh kesah itu, tetapi kita hendaknya menyadari betapa kompleksnya permasalahan di sekitar bahasa berita di surat kabar itu. Surat kabar tidak dapat dipisahkan dari institusi-institusi lain yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam perilaku linguistiknya surat kabar hanyalah salah satu dari sekian banyak aktor yang secara konstan rnelakukan interrelasi dengan birokrasi demi alasan-alasan tertentu(Dhakidae, 1996:246).

Pendek kata, banyak segi yang saling mengait, yang mau tidak mau harus dilihat dan dilacak, misalnya: apa, siapa, dan bagaimana sumber beritanya, surat kabar sebagai alat komunikasi yang tidak terlepas dan kepentingan dan afiliasi pada kelompok atau golongan, dan wartawan yang menulis berita yang sadar atau tidak akan terikat pada budaya, ideologi, dan institusinya. Hal semacam itulah yang antara lain saya maksudkan pada awal pembicaraan, yang selayaknya harus diperhitungkan, dan selalu ditafsirkan kembali dari generasi ke generasi. Kritis berbahasa hendaknya tidak diartikan secara sempit, hanya terbatas pada mencecar kesalahan pemakaian singkatan dan akronim yang tidak berdisiplin, penulisan ejaan yang kurang benar, penyerapan istilah dan kata yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, salah memotong bagian-bagian kata, dan susunan kalimat yang kurang baik saja. Apabila ini yang dilakukan, itu sah-sah saja, tetapi sebenarnya hanya nierupakan satu segi dari banyak segi tersembunyi di bawah permukaan.

 

RUJUKAN

Anwar, H. Rosihan. 1983. “Peranan Media Massa dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia”

dalam Kongres Bahasa Indonesia III (Amran Halim & Yayah B. Lumintaintang, Editor). Jakarta:  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dhakidae, Daniel. 1996. “Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru” dalam Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru (Yudi Latif, Idi Subandy, Ibrahim, Editor). Bandung: Mizan.

Hoed, B.H. 1983. “Ragam Bahasa Berita dan Cirinya” dalam Kongres Bahasa Indonesia III

(Amran Halim & Yayah B. Lumintaintang, Editor).  Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurnia, Sayuti.  1992. “Peranan Koran-Koran Indonesia dalam Pengembangan Bahasa Indonesia” dalam Kongres Bahasa Indonesia IV (A. Murad & S.R.H. Sitanggang, Penyunting). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, Mochtar. 1983. “Media Massa, Bahasa Indonesia, dan Pembangunan Nasional”

dalam Kongres Bahasa Indonesia III (Amran Halim & Yayah B. Lumintaintang, Editor).  Jakarta:  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Marcellino, M.  1998. “Penyerapan Unsur Bahasa Asing dalam Pers” dalam Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000 Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI (Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang, Penyunting Penyelia).  Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mohamad, Goenawan. 1975. “Persoalan Bahasa Indonesia untuk Pers” dalam Bahasa dan Sastra Tahun I No. 3.

Moeliono, Anton M. (Penyunting Penyelia).  1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

N.N. 1993. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I-V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Riffaterre, Michael. 1978. Semiotics of Poetry. Bloomington & London: Indiana University Press.

Simbolon, Parakitri T. 1998. “Melepaskan Diri dan Cengkeraman Bahasa Pers Orde Baru”

Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Taryadi, Alfons. 1992. “Upaya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia: Sarana Penunjang yang Perlu Ditunjang” dalam Kongres Bahasa Indonesia V (S.R.H. Sitanggang, Siti Zahra Yundiafi, S. Amran Tasai, Penyunting). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Surat kabar-Surat Kabar:

Bernas, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Smar Harapaan, Suara Pembaruan

 

Yogyakarta,

awal tahun baru 2003

 

B. RAHMANTO, M. HUM.

Kepala Pusat Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Mrican, Tromolpos 29, Yogyakarta 55002

Tlp. (0274)5113301, 515352 Faks. (0274) 562383

 

Makalah ini disampaikan pada Diskusi FBMM, 9 Januari 2003 di Bentara Budaya Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: