Wartawan dan Buku Gaya

Sekitar 30 ribu karakter/huruf menghias setiap halaman koran Republika. Jumlah ini kira-kira setara 6.000 kata bahasa Indonesia. Jika koran ini terbit 20 halaman saja, maka terdapat kira-kira 600 ribu karakter atau 120 ribu huruf per hari. Sebuah wahana berbahasa yang luar biasa!

Bayangkan, betapa besar peluang terjadinya kekeliruan penulisan kata, ejaan, dan struktur kalimat. Jika wartawan koran ini membuat kesalahan berbahasa, maka ratusan ribu atau jutaan pembaca akan terkena dampaknya. Pembaca yang paham bahasa mungkin hanya akan tersenyum melihat kekonyolan tersebut, tapi sebagian lagi bisa jadi menganggap kekeliruan tersebut sebagai kebenaran (ibarat wilujeng sumping dikira nama jaringan restoran terkenal karena restoran-restoran Sunda memampang kata-kata itu di pintu!).

Dengan demikian, ada tanggung jawab moral yang amat besar pada diri setiap wartawan. Sebuah beban yang bertumpuk dengan tanggung jawab dalam hal materi berita.

Republika telah membuat sebuah buku panduan berbahasa, dinamai Buku Gaya Republika. Sebagai buku langgam (style book), isinya tak selalu sama dengan panduan yang diterbitkan Pusat Bahasa, kendati secara umum tidak bertentangan. Hal ini sebenarnya lazim. Buku gaya kantor-kantor berita asing berbahasa Inggris pun tak selalu selaras dengan panduan bahasa resmi mereka.

Persoalannya, sejauh mana perbedaan itu dapat ditoleransi? Siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan berbahasa? Di mana peran editor bahasa?

Pembuatan buku gaya antara lain adalah upaya untuk menyeragamkan penggunaan kata-kata dan cara pengungkapan. Pada akhirnya, kerap terjadi pilihan tidak berdasarkan pertimbangan benar atau salah, melainkan sekadar konsistensi, kelaziman, atau ekonomi-kata.

Terus terang, sejumlah pilihan juga terpaksa dijatuhkan karena perubahan-perubahan dalam panduan resmi. Agak aneh, misalnya, mengapa kata solilokui kini hilang dari KBBI. Mengapa pula cara penulisan partikel pun berubah. Dulu, hanya pun bermakna juga yang dipisah dari kata terdahulunya. Kini, semua harus dipisah kecuali pada kata-kata tertentu yang amat sedikit: wa!aupun, meskipun, sekalipun, bagaimanapun.

Ini sebenarnya persoalan klasik. Dulu kita pernah menggunakan universiti, lalu universitet, lalu universitas. Bertahun-tahun pula kita menggunakan kata komoditi. Tiba-tiba, pada 1998 berubah menjadi komoditas. Kita juga tak konsisten menyerap kata telephone. Kenapa menjadi telepon, telpon, tilpon, atau tilpun? (Ajat Sakri, ed. 1988. Ilmuwan dan Bahasa Indonesia: Menyambut 60 Tahun Sumpah Pemuda. Bandung).

Jika merujuk pada tata penyerapan bahasa, maka semestinya ph menjadi f. Dengan demikian, kata telephone seharusnya menjadi telefon. Demikian pula halnya pada kasus penyerapan kata-kata subject, object, dan project. Secara berturut-turut harusnya kata-kata itu menjadi subjek, objek, dan projek, bukan subyek, obyek, dan proyek.

Setiap hari, wartawan Republika menemukan persoalan tersebut. Ketika seorang redaktur berpendapat kata celebrity diserap menjadi selebriti, yang lain protes. Seperti komoditas dan universitas, katanya, celebrity harus menjadi selebritas. Pihak pertama balik protes. “Jadi, kata properti pun harus kita ubah jadi propertas?” katanya.

Itu mending. Sejumlah media, terutama televisi, malah menggunakan kata selebritis. Sangat serampangan, tak lagi melihat maknanya tunggal atau jamak. Sama konyolnya dengan penggunaan kata efektivitas, seakan-akan ada kata effectivity dalam bahasa Inggris.

Penyerapan istilah asing memang nyaris selalu memicu masalah. Apalagi kata yang berasal dari bahasa Eropa. Kendati kini sumber bahasa Inggris diutamakan, ketelanjuran kita menyerap kata dari bahasa Belanda memicu kegamangan. Cara penyerapan pun memicu sejumlah perdebatan. Kita menyerap dari bentuknya atau cara pengucapannya. Kita menggunakan karier. Kita menggunakan energi. Kita menggunakan imajinasi. Kita menggunakan rezim. Lalu, bagaimana kita menyerap shooting? Bagaimana kita menyerap file?

Kita tak bisa selalu mengandalkan padanan kata untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Apalagi mengandalkan terjemahan yang kerap sangat panjang dibanding kata asalnya. Padanan kata bisa jadi tak laku. Contohnya pada kata sangkil dan mangkus.

Semua persoalan itu barulah menyangkut pemilihan kata. Padahal, banyak lagi persoalan lain. Misalnya saja, mana yang digunakan, kali pertama ataukah pertama kali? Bagaimana kita menulis nama jabatan bila di belakangnya tidak diimbuhi nama? Aturan pokoknya memang ditulis dengan huruf kecil, misalnya camat, wapres, bupati. Lalu bagaimana kalau nama jabatan itu diikuti nama wilayah kerja? Apakah pangdam Jaya atau Pangdam Jaya? Apakah menteri sosial atau Menteri Sosial? Apakah presiden RI atau Presiden RI? Apakah mantan presiden Soeharto atau mantan Presiden Soeharto atau Mantan Presiden Soeharto? Bagaimana pula jika yang dimaksud sudah jelas, nama jabatan itu merujuk pada seseorang. Misalnya pada kalimat: Ia tidak mendapat restu presiden (baca: Megawati) untuk mundur.

Persoalan-persoalan kebahasaan tak pernah tuntas. Kendati Buku Gaya Republika baru terbit satu edisi, Republika berkali-kali merevisi kesepakatan berbahasa. Sejumlah kesepakatan bisa jadi membuat kening para ahli bahasa di Pusat Bahasa berkerut. Secara sadar, misalnya, Republika lebih memilih kata shalat daripada salat, kata mushala daripada musala, dan kata Ramadhan daripada Ramadan. Koran-koran lain pun bersikap sama dalam beberapa kata. Mereka, misalnya, rnenggunakan amendemen, trilyun, dan milyar, kendati menurut KBBI seharusnya amandemen, triliun, dan miliar.

Namun demikian, tetap saja sedapat-dapatnya Republika mengacu pada lembaga resmi kebahasaan. Perbedaan yang paling mungkin hanyalah pada masalah ekonomi-kata. Seperti nyaris semua media di dunia, misalnya, Republika tetap menghilangkan tanda titik pada setiap singkatan. Republika juga rnenghilangkan awalan me- pada judul berita, kecuali bila dikhawatirkan bakal mengundang penafsiran keliru.

 Secara pribadi saya tak sepakat dengan sejumlah standar Republika. Soal pengurangan kata yang ditulis dengan huruf kecil pada judul, misalnya, membuat saya gelisah. Republika hanya memberi tempat bagi sekitar 10 kata untuk selalu ditulis tanpa huruf  kapital, antara lain dengan, di, dan, ke, dan,  per, atau, yang, dan akan.

Persoalannya, seorang redaktur tak bisa bertindak sendiri. Bahasa bagaimanapun merupakan konvensi. Apalagi dalam wilayah seperti koran, inkonsistensi akan sangat mengganggu kredibilitas. Oleh karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap, dengan diseminasi menyeluruh dan pengawasan ketat. Nah, adakalanya dalam hal ini editor bahasa tak cukup sabar.

Penulis:

Arys Hilman

Harian Republika

 

Makalah ini disajikan pada diskusi Forum Bahasa Media Massa, 24 September 2002 di Republika.

2 Tanggapan

  1. sering-sering nulis kaya gini ya

  2. Baiklah. Nanti saya akan berburu makalah tentang bahasa Indonesia. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: