“Apa Kata Dunia?!”

I. Membangkitkan Rasa Jengah

1. Belakangan ini, pemerintah berusaha mengembangkan pemasukan pajak dengan berbagai cara, antara lain melalui tayangan sosialisasi pajak di layar kaca televisi.

2. Yang paling berkesan bagi saya adalah kalimat, “apa kata dunia?!” yang (rupa-rupanya) dimaksudkan sebagai pembangkit rasa jengah di hati warga negara agar memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara.

3. Diharapkan, para wajib pajak akan merasa “malu sendiri” jika tidak memenuhi kewajibannya, “kan lebih baik malu sendiri terlebih dahulu, daripada nanti ditertawakan oleh seluruh dunia yang beradab!”

4. Namun, kita semua tahu dari pengalaman, bahwa slogan-slogan apa pun akan kehilangan “greget”-nya seiring perjalanan waktu, justru karena terlalu sering diulang-ulang, bahkan mungkin dijawab dengan sinis, “peduli amat! Emangnya gue pikirin?! Apa kata dunia, itu bukan urusan gue, selama gue tidak di-apa-apa-kan!”

5. Bagaimanapun, “Pemulung Kata-kata” tidak menyia-nyia-kan momentum ini untuk mencoba membangkitkan “rasa jengah” (“malu campur geram”) di hati para “ASYIQIN Bahasa Indonesia”.

N.B.: “ASYIQIN” (Bahasa Arab) = para pecinta, para amatir, “amateur” (Bahasa Prancis), “amator” (Bahasa Latin).

6. “Apa kata dunia mengenai kemampuan orang Indonesia melawan KORUPSI kalau kita masih bingung mengenai arti kata korupsi-korup-koruptor?!

7. Dilihat dari sudut pandang bahasa-bahasa dunia, boleh dikata, bangsa Indonesia telah melakukan “dosa bahasa yang fatal dan tak pantas dibiarkan berlanjut”, dalam hal ini khususnya: Bangsa Indonesia telah “meng-korup kata korupsi”, tanpa mempedulikan “apa kata dunia” mengenai makna kata “korup-korupsi-koruptor” itu sebenarnya.

8. Berikut, saya mencoba menyajikan “apa kata dunia” mengenai makna “korup-korupsi-koruptor” yang telah “di-obok-obok secara sembrono” oleh masyarakat pengguna Bahasa Indonesia.

II. “Inilah Kata Dunia!”

1. “Corruptum, corrumpo, corrupi” (Bahasa Latin) = “to corrupt” (Bahasa Inggris)

a. Menghancurkan.

b. Membinasakan.

c. Memusnahkan.

d. Menewaskan.

e. Merusak.

f. Membusukkan.

g. Memerosotkan nilai sesuatu.

h. Mencemaskan.

i. Menggodai ke arah dosa.

j. Memperdayakan/menipu.

k. Menyesatkan dari jalan yang benar.

l. Menyelewengkan (membuat orang menyeleweng dari jalan yang lurus).

m. Memerosotkan moral orang sehingga orang tidak peduli lagi akan norma-norma moral-etika-kesusilaan.

n. Menyuap pejabat sehingga pejabat tidak lagi menjalankan dengan ikhlas tugasnya sebagai abdi masyarakat.

o. “Mengkorup” dalam arti sebenarnya.

2. “Corruptio” (Bahasa Latin) = “corruption” (Bahasa Inggris) = “corruption (Bahasa Prancis). Hal/proses/terjadiya:

a. Pembusukan (moral/biologis).

b. Perusakan.

c. Pembinasaan.

d. Pemerosotan moral-ethika-kesusilaan.

e. Penyuapan terhadap pejabat sehingga pejabat itu tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat.

f. Penyuapan yang terjadi terus menerus sebagai tradisi yang mendarah daging mengakibatkan kemerosotan mental pejabat sehingga pejabat terbiasa menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik secara materiil, moril maupun politik, sambil mengabaikan tugasnya sebagai abdi masyarakat.

g. “Korupsi” dalam arti sebenarnya menurut pengertian yang umum diterima secara internasional (“begitu kata dunia”).

h. “Korupsi kata” = pengerusakan bentuk/makna.

3. “Corrupt” (Bahasa Inggris) (sebagai adjektif/kata keadaan/sifat):

a. Busuk (mengenai daging, buah).

b. Brengsek (mengenai moral).

c. Mudah disuap (mengenai mental pejabat).

d. Tidak segan-segan bertindak curang (melanggar sumpah jabatan) demi memperoleh keuntungan pribadi (materiil/moril/politis/pengaruh kekuasaan/fasilitas).

e. Terkontaminasi.

f. Tercemar.

g. “Rusak” dalam konteks bahasa, contohnya: kata “frustrasi” dalam Bahasa Indonesia (sering) mengalami “pengerusakan bentuk” menjadi “frustasi”, juga kata “koruptor” telah “rusak” maknanya menjadi “pejabat yang menggelapkan uang negara” dalam Bahasa Indonesia.

4. “Corruptor” (Bahasa Latin) = “corrupter” (Bahasa Inggris) = “corrupteur” (Bahasa Prancis) = koruptor (Bahasa Indonesia seharusnya):

a. Pembusuk: zat yang menyebabkan terjadinya proses pembusukan.

b. Perusak.

c. Orang yang dengan pengaruh busuknya merusak moral-ethika-kesusilaan para remaja yang kurang kritis dalam memilih tokoh panutan mereka.

d. Penyuap = orang yang suka menyuap pejabat negara untuk mendapat pelayanan istimewa sehingga merusak sistem (sendiri-sendiri) pelayanan masyarakat, karena rusaknya moral pejabat berdampak: “pejabat mengabdi pada yang bayar” dan “tidak ada suap, tidak ada pelayanan”.

5. Istilah “koruptor”, dalam Bahasa Indonesia yang “baku namun salah kaprah”, telah mengalami “korupsi makna”, sehingga artinya menjadi terbaik: dari “orang yang menyuap pejabat”, dijungkir-balikkan menjadi “pejabat yang suka menerima suap dari orang-orang yang membutuhkan pelayanan istimewa di luar jalur yang sepatutnya”.

6. Kalau kita tidak ingin ditertawakan oleh masyarakat dunia yang beradab, selayaknya kita berani mengoreksi diri dalam berbahasa Indonesia yang sesuai dengan logika berbahasa manusia dan dapat dipertanggungjawabkan dengan analisis etimologis sebagaimana ghalibnya diterima di dunia internasional.

7. Ya, beginilah seharusnya:

a. Korup = brengsek, sifat pejabat yang gampang disuap.

b. Korupsi = kejadian/proses suap-meyuap yang melibatkan oknum-oknum berduit (sebagai penyuap yang memerlukan pelayanan istimewa di luar jalur yang semestinya) dan pejabat pemerintah (yang disuap, waklaupun semestinya menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat).

c. Koruptor = penyuap yang menyebabkan mental pejabat menjadi korup/brengsek. (Awas! Yang pantas disebut koruptor bukannya pejabat yang menerima suap!).

III. Salah Tangkap

1. Di Indonesia ada gejala yang bisa jadi bahan tertawaan di dunia internasional: para mahasiswa berdemonstrasi, “Ganyang Koruptor!” dengan membawa poster/gambar/boneka tokoh pejabat yang terkenal “korup”.

2. Kalau kita mau menghabisi para koruptor di Indonesia, mestinya yang ditangkap, tak lain tak bukan, adalah para penyuap “kelas kakap” (seperti para “konglomerat nakal”) dan para penyuap “kelas teri” (seperti kita-kita ini) yang terpaksa menyuap pejabat “kelas kambing” setiap kali kita memerlukan pelayanan birokrasi (mengurus KTP, misalnya).

Tokoh-tokoh pejabat yang selama ini dituduh sebagai “koruptor” dan dimasukkan penjara, sesungguhnya bukan koruptor “beneran”, mereka sepantasnya <!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
disebut pejabat korup. (Itu kata dunia!)

Sumber: Koran Tokoh

12 Tanggapan

  1. sebagai warga medan yang sehari-harinya bergelut dalam aktivitas pendidikan, tentunya sangat prihatin mengenai dugaan korupsi yang sudah merebak kemana-kemana khususnya di institusi pendidikan bahasa,seperti di Balai Bahasa Medan dan yang sangat membuat kita menepuk dada indikasi korupsinya selalu bersentuhan dengan hak orang lain baik honor kegiatan,tunjangan uang makan dll.Fenomena korupsi seperti itu sering terjadi di Balai Bahasa Medan,Balai Bahasa Surabaya,Balai Bahasa Kaltim dan Balai yang lainnya.Sebagai PNS sebenarnya mereka harus menjadi suri tauladan rakyat Indonesia bukan sebaliknya.Jadi saya sangat mendukung kalau Pemerintah menggalakkan pendidikan anti korupsi di tataran pejabat negara.

  2. Pegawai Balai Bahasa Medan seharusnya berterima kasih kepada Sastrawan Medan yang bersikap kritis untuk menjadikan Balai Bahasa Medan bebas korupsi,jadi pegawai Balai Bahasa Medan tidak perlu merasa tercemar karena dengan terungkapnya indikasi korupsi di Balai Bahasa Medan merupakan PR untuk berbenah diri .Pegawai Balai Bahasa Medan sebagai abdi negara berkewajiban membantu pemerintah memberantas korupsi bukan sebaliknya .

  3. Pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tetapi menjadi kewajiban semua rakyat Indonesia termasuk PNS di semua instansi pemerintah untuk ikut menyukseskan program pemerintah memberantas KKN.Di harapkan semua pegawai baik di Kantor Bahasa Kaltim,Balai Bahasa Surabaya ,Balai Bahasa Medan dan Balai Bahasa lainnya tidak perlu merasa “malu ” dengan terungkapnya berbagai hal dugaan manipulasinya,justru mereka berterima kasih kepada masyarakat yang melakukan kontrol public lewat media elektronik.Dan sebaiknya Balai Bahasa yang lainnya mencontoh Balai Bahasa Yogyakarta yang selama ini berhasil menjadikan Balai Bahasa bebas KKN

  4. Balai Bahasa Yogyakarta sejak dulu memang sangat di kenal bersih administrasinya baik dalam tata kepustakaannya maupun tata kelola keuangannya,dan dengan banyak terungkapnya dugaan korupsi di lingkungan Pusat Bahasa tentunya pihak Depdiknas perlu mengkaji ulang sistim birokrasi di Pusat Bahasa yang selama ini berjalan sistim birokrasi ” Nepotisme ” sehingga tata kelola keuangannya banyak kebocorannya dan itu sudah terbukti dengan terbukanya kasus dugaan korupsi di Balai Bahasa Denpasar,dan terungkapnya dugaan korupsi di Balai Bahasa Medan ,Balai Bahasa Surabaya

  5. Sebaiknya tenaga teknis di lingkungan UPT pusat bahasa fokus saja ke penelitian mandiri yang belum selesai daripada mengkritisi kinerja bendahara khususnya di balai bahasa surabaya

  6. kinerja UPT Pusat Bahasa terkhusus Balai Bahasa Surabaya benar-benar memprihatinkan, terkhusus bendahara yang berasal dari drop-dropan Jakarta, dia cenderung sinis pada mantan staff ex-kanwil Jawa Timur, konyolnya ketika bendahara Balai Bahasa Surabaya dipegang oleh staff ex-kanwil Jatim sma sekali tidak muncul indikasi korupsi, baru setahun setelah staff drop-drop-an dari Jakarta menjabat bendahara Balai Bahasa Surabaya telah muncul kasus korupsi, tahun 2007 tim pemeriksa BPKP telah menemukan penggelapan keuangan oleh bendahara baru tersebut, padahal bendahara tersebut berkali-kali mengikuti workshop pengelolaan keuangan di Depkeu dan Diknas, tetapi justru kasus penggelapan kembali muncul pada mark-up renovasi joglo yang menggelapkan uang negara sebesar 100 juta, jangan-jangan dalam workshop keuangan Depkeu ada materi ‘Korupsi yang Baik dan Benar’, semoga pihak kepolisian cepat mengusut korupsi ini, saya sebagai staff diknas merasa ikut malu dan kecewa. Salam

  7. MURID BARU ,PUNGUTAN BARU

    pungutan liar di penerimaan siswa baru sudah menjadi cerita klise dan hal ini tentunya sangat memberatkan wali murid di mana saja,seperti yang terjadi di kota Bangkalan.
    kami hanya mohon pihak berwenang mengusut segala pungutan liar yang menyusahkan wali murid.

  8. Pungli ternyata telah menjadi kebiasaan buruk oknum penyelenggara birokrasi negara kita,dan pernyataan kejaksaan dalam suatu kegiatan di Jakarta mengenai tindakan tegas untuk kegiatan pungli patut mendapat dukungan semua pihak,
    Pungutan liar (pungli) yang marak pada setiap penerimaan siswa baru (PSB) di hampir semua sekolah, termasuk kategori tindak pidana korupsi. “Semua pungutan yang tidak ada landasan hukum itu pungli dan pungli adalah korupsi,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi, usai peluncuran buku “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustaz” ditulis mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Jakarta, Jumat (11/7).

    Ia mengatakan, pungli di sekolah merupakan korupsi karena yang melakukan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, pungli yang ada di sekolah swasta juga bisa masuk kategori korupsi karena sebagian guru yang mengajar juga PNS yang diperbantuKkan di sekolah swasta.

    Tidak hanya di tingkat sekolah, katanya, pungli di lingkungan perguruan tinggi saat penerimaan mahasiswa baru juga masuk kategori tindak pidana korupsi. “Jaksa Agung Hendarman Supandji telah memerintahkan para kajati dan kajari agar memantau pungli yang terjadi pada masa penerimaan siswa baru ini,” katanya.

    Ia menyatakan, di tahun-tahun sebelumnya, pungli di sekolah kurang mendapatkan prioritas dari kejaksaan untuk diusut sebagai tindak pidana korupsi. “Tahun sebelumnya, korupsi di pelayanan umum agak dikesampingkan.Namun mulai tahun ini akan menjadi prioritas yang akan ditangani, termasuk yang terjadi di sekolah,” tegasnya.

    Marwan memperingatkan kepada PNS yang terlibat dalam pelayanan publik agar tidak melakukan pungli. “Di Palu sudah ada karyawan BPN yang terlibat korupsi karena melakukan pungli dalam pelayanan sertifikat,” katanya.

    Kasus pungli PSB muncul lagi dalam beberapa hari terakhir ini di berbagai daerah di Indonesia. Orang tua murid baru SMAN 4 Bekasi Jawa Barat misalnya, memprotes pungutan uang awal tahun oleh pihak sekolah Rp 1 juta per siswa.

    Ny. Nario Sulistyaningsih (42), salah seorang orang tua murid baru di sekolah itu mengaku, keberatan membayar biaya awal tahun itu. “Saya keberatan dikenakan biaya Rp 1 juta untuk sumbangan awal tahun di SMAN 4 karena tidak jelas peruntukannya,” ujarnya.

    Sementara itu, neburut anggota Komisi D DPRD Kab. Temanggung Jateng, Masrohan, besar pungutan di sekolah berkisar Rp 1,25 juta hingga Rp 3 juta per siswa. “Jumlah Rp 1,25 juta itu minimal di luar uang seragam. Artinya, masih ada pungutan lagi. Sekolah berdalih pungutan itu sumbangan pembangunan dan uang praktik. Itu harus dibayar kontan,” katanya.

  9. APA KATA DUNIA ,KORUPSI MAKIN MERAJALELA

    korupsi harus di tindak sampai ke hulu dengan segera.
    Korupsi Membuat Indonesia Terbelakang Moralnya

    Korupsi telah membuat bangsa Indonesia terbelakang secara moral dan etika, kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.

    “Kondisi itu disebabkan rambu-rambu ajaran agama, keluhuran budaya, dan kesantunan bermasyarakat menjadi hilang akibat korupsi,” katanya pada seminar membangun budaya anti korupsi di Kampus UII, Kamis.

    Buruknya indikator “corruption perception index” dan “world governance indicators” menunjukkan Indonesia gagal menjadi bangsa yang jujur sehingga korupsi membudaya.

    “Data `transperancy international` juga menunjukkan Indonesia pada 2006 menjadi negara dengan `corruption perception index` urutan 130 dari 160 negara,” katanya.

    “World governance indicators” menunjukkan efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan kontrol terhadap korupsi sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi mengalami tren negatif dibandingkan sebelum masa reformasi.

    Ia mengatakan, korupsi juga menggerus hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera dan lebih baik sehingga jumlah penduduk miskin dan pengangguran pun meninggi.

    Warga miskin pada 2008 mencapai 34,96 juta atau 15,42 persen total penduduk. Penduduk yang masuk dalam tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 8,14 persen atau 9,26 juta orang.

    “Hal itu merupakan gambaran masih lemahnya efektivitas kebijakan bagi rakyat akibat masifnya korupsi,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) itu.

    Ironisnya, di tengah praktik masif korupsi, akhir-akhir ada gejala atau upaya sistematis untuk menghadang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seharusnya dianggap sebagai musuh bersama.

  10. UNTUK KAWAN-KAWAN PEMBACA TTG BALAI BAHASA SURABAYA

    Kami berempat (Aming aminudin, W Haryanto, Farid Tausikal, dan Styo Wahydi telah minta maaf atas kekhilapan kami, yang telah melontarkan korupsi di balai bahasa surabaya melalui berbagai situs. Mulanya iseng, ternyata jadi masalah besar. kami mulanya selalu tersiinggung karena kami diatur kedisiplinan ketat, sehingga kami tdk mampu masuk pk. 7.30 sehingga terlambat datang. Abesen sudah dicoret tentu kami tidak bisa tanda tangan tiga kali sehari karena syarat dapat uang makan harus ttd 3 kali sehari. kami hanya mampu ttd 2 kali sehari. Jadi tidak diusulkan uang makan ke negara. hilanglah uang makan kami. Kami khilap itu. tidak ada indikasi korupsi di kantor kami. Tidak ada sunat-menyunat uang makan dan gaji sebesar 5000,-. uang 5000,- itu kewajiban kami karena sebagai dana sosial bagi karyawan yang sakit, melahirkan, atau kesusahan. Dana joglo kami tidak tahu, tapi hasil pemeriksanaan dana itu 63 jt bukan 100 jt. Kami berempat mohon jangan ada tanggapan miring lagi kepada kantor kami. Saya dan styo hanya ikut-ikutan yang tua, aming atau Amir Tohar, yang sejak tahun 2000 selalu bersikap keras terhadap atasannya. Mohon MAAF sekali lagi.

  11. Terdakwa Maedi Raharjo, mantan Kepala Kantor Perpustakaan (Kaperpus) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Selasa (16//6/2009) divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) setempat.

    Dalam berkas putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Bambang S, SH menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan mark-up anggaran dana pengadaan sarana sekolah SD/MI seperti rak buku, buku pelajaran, buku umum dan buku cerita anak.

    Karena perbuatannya itu, negara telah dirugikan sebesar Rp 83.937.878. “Jelas, perbuatan terdakwa ini telah bertentangan dengan UU Pemberantasan Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 2001,” jelasnya di sela-sela persidangan.

    Selain itu, kata dia, dikuatkan dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 pasal 55 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Selain penjara, PN Kabupaten Madiun juga menghukum terdakwa agar mengembalikan uang pengganti kepada negara sebesar Rp 83.937.878.

    “Atas perbuatannnya itu, terdakwa divonis 1 tahun dan 2 bulan serta subsidaer 6 bulan kurungan penjara. Bila uang pengganti itu tidak bisa dibayar, maka terdakwa menggantinya dengan kurungan penjara,” tegasnya.

    Dilaporkan vonis majelis hakim PN Kabupaten Madiun, ternyata lebih ringan dari tuntan jaksa penuntut umum (JPU) Maksun SH. Sidang sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara serta uang pengganti Rp 83.937.878.

    mencuatnya kasus di atas sungguh sangat membuat prihatin,sebagai pendidik kami hanya berharap kasus di atas hanya terjadi sekali saja karena menyangkut perkembangan pendidikan di negara Indonesia.Negara kita akan tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura apabila negara kita masih ada tindak korupsi .

  12. 2010 bebas korupsi

    bangsa kita di bangun dengan segala perjuangan segenap rakyat Indonesia dengan di proklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.Sebagai bagian dari rakyat Indonesia di harapkan semua lapisan masyarakat berkewajiban membantu pemerintah mengisi kemerdekaannya.Program pemerintah yang sekarang menjadi prioritas utama adalah memberantas korupsi baik mikro maupun makro,dan tanpa dukungan dari masyarakat program tersebut akan berjalan tidak sesuai tujuan.Tahun 2010 Indonesia di harapkan bisa bebas dari segala tindakan korupsi dan korupsi itu sudah jelas sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mewujudkan 2010 Indonesia bebas korupsi tentunya partisipasi segenap masyarakat Indonesia dengan menginformasikan ke instansi terkait yang berwenang memberantas korupsi di negara ini.
    contoh dugaan korupsi di PLN yang sangat merugikan negara,dan selama ini rakyat terbebani dengan kenaikan biaya listrik,sedangkan PLN itu sendiri milik negara yang seharusnya meringankan beban rakyat.
    Apabila sekarang PLN sedang di ungkap dugaan korupsinya ,hal ini sangat melegakan hati rakyat agar tahun berikutnya PLN bisa menjadi mitra rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: