Pengembangan Peran Lembaga Kebahasaan: Kendala dan Peluang

1. Masalah Kebahasaan yang Perlu Ditangani
Menurut kedudukannya, bahasa yang digunakan di Indonesia dibagi atas tiga kelompok: bahasa nasional/negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam makalah ini masalah bahasa asing tidak dibicarakan karena tidak menjadi tugas (utama) Pusat Bahasa dan unit-unitnya. Sementara itu, masalah yang berkenaan dengan bahasa daerah saat ini ditangani oleh balai/kantor bahasa terdekat di tempat bahasa itu digunakan.
Penanganan masalah bahasa Indonesia memiliki dua aspek, yaitu aspek penutur dan aspek korpus bahasa. Penangan masalah yang berhubungan dengan penutur bahasa tercakup dalam upaya pembinaan bahasa, sedangkan masalah yang berhubungan dengan korpus bahasa termasuk di dalam upaya pengembangan bahasa.
Masalah yang berhubungan dengan penutur, antara lain, adalah sikap mereka terhadap bahasa Indonesia. Jika sikap yang positif terbangun pada diri penutur, mereka akan memiliki rasa bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dan menjadikannya lambang jati diri. Sikap itu dengan sendirinya juga akan menentukan pemilihan bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi antaretnis di Indonesia yang sekaligus mengikat
keberagaman mereka dalam satu kesamaan.
Korpus bahasa Indonesia harus diakui masih dalam proses pengembangan untuk menjadikan bahasa itu mampu berstatus sebagai bahasa negara. Dalam statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia harus berfungsi sebagai bahasa pengantar di bidang administrasi pemerintahan, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya.
Dengan kata lain, bahasa Indonesia digunakan di semua lembaga negara. Itu berarti bahwa masalah kebahasaan secara potensial timbul di berbagai departemen dan kantor.

Upaya pengembangan bahasa negara memang harus bersifat nasional dan
dikendalikan secara sentralistik. Namun, karena unsur-unsur pengembangan itu dapat memanfaatkan bahasa daerah, perlu ada satuan tugas di daerah yang menjadi mata rantai jaringan agen bahasa nasional. Sementara itu, upaya pembinaan bahasa Indonesia yang fokusnya pada pemakai (dan pemakaian) bahasa mau tak mau harus dilaksanakan di seluruh wilayah pemakaian bahasa Indonesia. Artinya, untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaannya, diperlukan juga satuan tugas di daerah-daerah yang menangani pembinaan bahasa.
Masalah yang berhubungan dengan bahasa daerah lebih beragam karena
Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa yang jumlah dan keberaksaraan penuturnya berbeda-beda. Ada sejumlah bahasa yang tidak memiliki aksara sendiri sehingga masyarakat penutur aslinya tidak memiliki tradisi tulis. Jika jumlah penutur bahasa itu sangat kecil, bahasa itu menghadapi masalah kepunahan. Oleh sebab itu, di samping upaya pembinaan dan pengembangan, untuk beberapa bahasa Indonesia juga diperlukan
upaya pelestarian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bahasa daerah itu dari ancaman kepunahan.
Sementara itu, terhadap bahasa yang relatif aman pun perlu dilakukan pembinaan bahasa agar jumlah penutur dan mutu pemakaian bahasa daerah meningkat sehingga bahasa itu tidak jatuh ke klasifikasi terancam punah. Pengembangan bahasa juga harus dilaksanakan agar ranah pemakaian bahasa daerah dapat lebih meluas sehingga berpeluang lebih besar dalam pemilihan bahasa penutur. Bahasa yang terpakai secara luas akan menjadikan bahasa itu semakin hidup.
Jika bahasa daerah dikaitkan dengan wilayah provinsi, ada fenomena yang perlu menjadi catatan tersendiri. Ada suatu provinsi yang memiliki puluhan atau bahkan ratusan bahasa. Hal ini perlu diimbangi dengan kemampuan lembaga yang menangani masalah kebahasaan di wilayah itu. Ada pula suatu bahasa yang digunakan di beberapa wilayah provinsi. Dengan demikian, lembaga kebahasaan di beberapa provinsi itu harus melakukan koordinasi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang sama.

2. Agen Kebahasaan Saat Ini
Yang dimaksud agen kebahasaan di sini adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang intens dengan urusan kebahasaan sehingga memiliki kontribusi dalam pemecahan masalah. Pihak itu bisa bersifat organisasional ataupun individual. Adapun keterlibatan dalam kegiatan kebahasaan itu mungkin karena ada penugasan, mungkin juga karena termotivasi oleh kepedulian.
Masalah kebahasaan sering menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah sudah sejak lama menunjukkan perhatiannya dengan mendirikan lembaga yang menangani masalah kebahasaan itu. Di samping itu, ada berbagai pihak yang melakukan aktivitas dengan tujuan yang sama. Tidak ketinggalan, lembaga privat/swasta bahkan perseorang yang memiliki kontribusi yang besar.

a. Lembaga Nasional
Otoritas Indonesia sudah menyadari perlunya penanganan masalah kebahasaan di republik ini sejak sebelum pernyataan kemerdekaan. Lembaga yang saat ini diberi tugas untuk menangani masalah kebahasaan secara nasional, yakni Pusat Bahasa, adalah kelanjutan lembaga yang didirikan pada tahun 1947 yang mengalami beberapa kali reorganisasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tugas lembaga pemerintah ini bertugas untuk melakukan perencanaan bahasa di Indonesia.
Saat ini Pusat Bahasa memiliki 22 balai dan kantor bahasa (sebentar lagi
bertambah) yang berada di daerah provinsi. Lembaga ini sekarang berada di
bawah Departemen Pendidikan Nasional dengan eselon II, sedangkan balai
bahasa bereselon III dan kantor bahasa bereselon IV. Eselon kantor bahasa yang lebih rendah daripada balai bahasa semata-mata ditentukan oleh tingkat kemampanan lembaga tersebut. Jika dinilai sudah mapan, lembaga itu dapat meningkat menjadi balai bahasa dengan eselon III. Dengan eselonisasi seperti itu, Pusat Bahasa harus melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dengan berbagai eselon.

b. Lembaga Akademis
Banyak perguruan tinggi yang memiliki bagian yang menangani masalah
kebahasaan. Lembaga itu biasanya bertugas melakukan penelitian dan kadangkadang juga pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian motivasi dan layanan informasi pada khalayak umum. Pada dasarnya apa yang dilakukan lembaga-lembaga semacam itu merupakan kontribusi besar bagi penanganan masalah kebahasaan. Akan tetapi, sebesar apa pun semangat lembaga itu untuk meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi tidak bertanggung jawab untuk mengatasi keseluruhan masalah kebahasaan di tempat perguruan tinggi itu berada.

c. Organisasi (Profesi) dan Perseorangan
Ada banyak organisasi (profesi) dan pribadi yang menumpahkan perhatian
terhadap masalah kebahasaan dan menyumbangkan berbagai alternatif
pemecahannya. Kehadiran mereka sangat berarti bagi penentuan arah
perkembangan bahasa. Namun, mereka tidak diikat secara formal dengan
tanggung jawab untuk mengatasi persoalan yang ada. Eksistensi mereka setiap saat dapat hilang atau tidak diperhitungkan.

d. Lembaga yang Lain
Lembaga pemerintah yang lain juga berkontribusi terhadap pemecahan masalah kebahasaan. Penelitian yang dilakukan LIPI atau lembaga penelitian lain merupakan masukan yang penting bagi perencanaan bahasa. Dinas pendidikan dan/atau kebudayaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga mengambil peran dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah.

3. Kendala Penanganan Kebahasaan yang Dihadapi
Dalam penanganan kebahasaan dan kesastraan Pusat Bahasa dan khususnya balai bahasa serta kantor bahasa yang tersebar di 22 provinsi menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Masalah tersebut adalah banyaknya jumlah bahasa yang perlu ditangani dan luas wilayah kerja yang menjadi kewenangannya. Banyaknya jumlah bahasa (daerah) yang ditangani memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang memadai. Sementara itu, luas wilayah kerja yang tidak hanya secara geografis, tetapi juga karena kompleksitas permasalahan juga memerlukan
penanganan yang baik.

Selain masalah tersebut, penanganan kebahasaan dan kesastraan menghadapi berberapa kendala sebagai berikut.
a. Ketidakseimbangan kualifikasi birokrasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan sering diperlukan kerja sama dan koordinasi. Dalam kaitan itu,
kesenjangan jenjang birokrasi sering menjadi kendala yang menyebabkan kerja sama itu tidak berjalan mulus. Alasan pimpinan sebuah lembaga yang jenjang eselonnya lebih tinggi yang “enggan berkomunikasi” dengan pimpinan lembaga bahasa yang eselonnya lebih rendah menjadi hal yang menghambat pencapaian sasaran penanganan masalah kebahasaan yang telah ditetapkan. Bahkan, hal itu menjadi “batas” pelaksanaan tugas. Hal itu tampaknya wajar sebab ada garis kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Disadari bahwa kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang eselonnya rendah terbatas pada lingkup kewenangannya saja yang biasanya tidak luas. Selain itu, kewenangan yang rendah sering “dipandang sebelah mata” oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang kepala kantor bahasa yang jenjang kelembagaannya sekalipun adalah eselon IVa di suatu provinsi ia dan jajarannya memiliki tugas dan tanggung jawab menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di seluruh wilayah provinsi tersebut. Ketika ia harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pejabat tertentu yang eselonnya lebih tinggi, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas, sering terkendala tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang diharapkan karena dianggap “tidak sepadan”.
b. Ketidakseimbangan sumber daya manusia kebahasaan
Terjadi ketidak seimbangan antara banyaknya masalah kebahasaan yang harus ditangani dan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah bahasa yang sangat banyak. Bahkan menurut hasil penelitian Kekerabatan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Pusat Bahasa bekerja sama dengan pakar dari perguruan tinggi sampai tahun 2008 baru dapat diteliti dan dipetakan sebanyak 442 bahasa dari 2815 daerah pengamatan (Lihat Mahsun dkk.: 2008).
Masih banyak daerah pengamatan yang belum tersentuh, terutama di wilayah Papua. Dengan kata lain, masih banyak bahasa yang belum terinventarisasi dan belum terkodifikasi. Di samping itu, jumlah penduduk yang kemahiran berbahasa Indonesianya rendah masih relatif besar. Kemahiran berbahasa Indonesia mereka utnuk keprluan komunikasi sehari-hari antaretnik perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya pembinaan bahasa. Jika hal itu dikaitkan dengan peran Pusat Bahasa atau Balai/Kantor Bahasa, jelas bahwa beban kerjanya sangat berat. Jika Sasaran penanganan masalah kebahasaan adalah jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan saja, yakni sekitar 43,4 juta penduduk dibandingkan dengan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang dimiliki Pusat Bahasa, Balai Bahasa, dan kantor Bahasa yang berjumlah 1206, rasionya adalah 1:43.000. Hal itu berarti bahwa seorang pegawai harus menangani sekitar 43.000 penduduk.
Beban tersebut belum ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang tidak
mengenyam pendidikan dan juga penduduk penduduk yang berada di daerah terpencil. Jika hal itu dianalogikan dengan rasio dalam dunia pendidikan, yakni perbandingan yang ideal antara pendidik dan anak didik adalah 1:30 orang, nyata bahwa rasio antara jumlah tenaga kebahasaan dan kesastraan dan jumlah penduduk yang menjadi sasaran penanganan pembinaan kebahasaan dan kesastraan begitu besar dan tidak rasional.
c. Menurunnya sikap positif masyarakat
Akhir-akhir ini dirasakan ada gejala bahwa sikap positif terhadap bahasa
Indonesia dan atau bahasa daerah mulai memudar. Hal itu tercermin dalam
penggunaan bahasa masyarakat di tempat-tempat umum, seperti pada papan nama dan pada media luar ruang. Pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia dan daerah.

4. Pengembangan Peran Lembaga Kebahasaan
Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh lembaga
kebahasaan tersebut diperlukan pengembangan peran lembaga melalui dua hal, yakni (a) peningkatan status–bagi lembaga pemerintah–dan (b) pengembangan kinerja. Yang dimaksud dengan status di sini adalah jenjang atau kedudukan relatif sebuah lembaga pemerintah dibandingkan dengan lembaga yang berada di bawah atau di atasnya. Jenjang inilah yang dimaksud dengan sebutan “eselon”. Dengan demikian, peningkatan status
adalah berubahnya jenjang suatu lembaga pemerintah dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Peningkatan status ini merupakan pengembangan peran dari sisi organisasi kelembagaan. Peningkatan status lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan akan memudahkan dan meminimalisasi jalur birokrasi yang bertingkat-tingkat yang berpengaruh pada cepatnya pengambilan sebuah keputusan. Peningkatan status
lembaga kebahasaan akan memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan, selain juga menambah kewenangan bagi lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.
Bertambahnya kewenangan bagi lembaga itu menjadi “sebuah kekuatan” untuk merealisasi apa yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, akan muncul juga peningkatan citra positif terhadap lembaga itu di masyarakat. Masalah peningkatan status kelembagaan, khususnya Pusat bahasa, telah diamanatkan dalam Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1993.
Sementara itu, yang dimaksud dengan pengembangan kinerja adalah proses
berubahnya sebuah lembaga yang ditentukan oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dan memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan yang dituntut oleh profesionalismenya dan juga yang ditentukan oleh terpenuhinya keperluan akan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran lembaga tersebut. Peningkatan kinerja ini lebih terfokus pada peningkatan sumber daya
yang dimiliki. Masih terus diperlukan peningkatan mutu tenaga kebahasaan yang telah ada melalui berbagai upaya jangka pendek maupun jangka panjang (Effendi: 2000).
Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelatihan dan penataran-penataran, sedangkan upaya jangka panjang dilaksanakan melalui pendidikan pascasarjana strata dua dan strata tiga. Baik pelatihan, penelitian, dan pendidikan pascasarjana dapat dilakukan di dalam dan luar negeri. Selain itu, mutu tenaga kebahasaan juga dapat ditingkatkan melalui pemberian berbagai penghargaan yang telah dicapai oleh mereka yang berkarya di bidang kebahasaan. Selain itu, pengembangan kinerja juga ditentukan oleh adanya penyediaan sarana dan prasarana dan juga dana yang memadai. Untuk yang terakhir ini sangat diperlukan adanya komitmen dari pihak yang berwenang atau para pemangku kepentingan untuk turut berupaya secara terus menerus mendukung peningkatan pencapaian sasaran tugas kebahasaan dan kesastraan yang telah ditetapkan.
Sambil menanti adanya putusan yang bersifat birokratis, yang terpenting dalam kaitannya dengan pengembangan peran lembaga kebahasaan adalah pemberdayaan semua potensi lembaga kebahasaan secara internal melalui pemanfaatan semua potensi itu secara terencana dan terarah dan secara eksternal melalui peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah bahkan di luar luar negeri.

5. Kerja Sama dan Koordinasi Lembaga Kebahasaan
Mengingat beratnya beban tugas yang diemban oleh Pusat Bahasa, perlu ada
penataan ulang peran agen bahasa. Pusat Bahasa dengan balai dan kantor bahasa lebih tepat untuk menjadi koordinator kegiatan kebahasaan di wilayah kerja masing-masing.
Dikatakan tepat karena lembaga ini membentuk jaringan yang diperlukan bagi penangan bahasa, yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan lokal saja.
Koordinasi itu dimulai dengan pemetaan masalah. Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa, dengan dibantu agen-agen bahasa yang disebutkan di atas, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan akhirnya memetakan masalah kebahasaan di wilayah kerja masing-masing. Sesudah diperoleh peta masalah, dirumuskan program untuk mengatasi masalah itu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Sesudah diperoleh rumusan program, langkah berikutnya adalah pembagian
tugas: siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Hal ini perlu dilakukan agar jangan terjadi tumpang tindih dan duplikasi kegiatan yang tidak diperlukan. Selain itu juga jangan sampai terjadi ada hal-hal yang penting sebagai pemecahan masalah yang tidak dikerjakan oleh siapa pun.
Kerja sama, dalam arti betul-betul mengerjakan sesuatu bersama-sama, tidak selalu diperlukan. Yang penting adalah pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pemecahan masalah. Dengan demikian, setiap agen bahasa dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menghasilkan sinergi.
Penataan peran seperti tersebut di atas sangat dimungkin dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007. Walaupun peraturan itu memang memberikan perintah kepada kepala daerah, ada klausul yang mengamanatkan kerja sama dengan instansi vertikal di daerah. Secara teknis dapat dikatakan Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa lebih memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai koordinator karena merekalah perencana bahasa di Indonesia.

6. Daftar Pustaka
Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa.
Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Alwi, Hasan, dkk. 2000. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Effendi, S. 2000. ”Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa” dalam Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa negara dan Bahasa Daerah. 2007. Jakarta: Direktorat jenderal kesatuan Bangsa dan Politik Departemen dalam Negeri.
Sugono, Dendy, dkk. 2008. ”Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII”. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Yeyen Maryani
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: